<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Nazib-Rajak-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mendesak hakim agung untuk mundur pasca permohonan banding terakhirnya ditolak. Hakim menolak banding Najib atas hukuman korupsi dan hukuman penjara 12 tahun dalam kasus yang terkait dengan skandal keuangan 1MDB.  Langkah hari ini dilihat sebagai tawaran terbaru oleh Najib untuk mencegah putusan akhir dari Pengadilan Federal. Dalam pernyataan tertulis yang dibacakan di pengadilan, pengacara Najib Hisyam Teh Poh Teik mengatakan Ketua Hakim Tengku Maimun Tuan Mat harus mengundurkan diri dari panel lima anggota yang mendengarkan banding.  Kritikus mengatakan Najib telah berulang kali mencoba untuk menunda penutupan kasus, yang pertama kali diajukan pada 2018. Najib mengubah tim hukumnya hanya tiga minggu sebelum proses banding terakhir dimulai pekan lalu. Pengacaranya, Hisyam, mencoba untuk berhenti minggu lalu, dengan mengatakan bahwa dia tidak punya cukup waktu untuk bersiap, tetapi pengadilan menolak untuk memecatnya.  Hisyam kemudian mengatakan dia tidak akan membuat pengajuan baru dalam banding. Najib telah memprotes bahwa haknya untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil dipertaruhkan karena dia tidak memiliki penasihat yang efektif atau perwakilan yang tepat dalam kasus seperti itu.  Sidang kemudian dimulai pada Kamis pekan lalu. Penuntut mengakhiri argumen mereka pada Jumat, dan pembelaannya dimulai pada Selasa (23/8). Namun, pada awal persidangan, Hisyam mengatakan kepada Pengadilan Federal bahwa pembela telah mengajukan permohonan untuk menolak Maimun dan panel baru untuk mendengarkan banding tersebut.  Ratusan pendukung Najib berkumpul di luar pengadilan pada Selasa (23/8), dengan beberapa berteriak "Allahu Akbar" dan "Keadilan untuk Najib".  Najib, 69, dinyatakan bersalah pada Juli 2020 atas pelanggaran kriminal kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pencucian uang karena secara ilegal menerima sekitar USD 10 juta dari SRC International, mantan unit dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Najib, yang mengaku tidak bersalah, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 210 juta ringgit (USD 46,8 juta).

Banding Ditolak, Mantan PM Malaysia Najib Razak Minta Hakim Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/wni-pm.jpg" alt="SUDAH DIVONIS: Wan Amirul Azlan (foto kanan) dan Mohamad Ayub saat ditangkap Januari tahun lalu. (THE STAR)" width="100%">
<figcaption>SUDAH DIVONIS: Wan Amirul Azlan (foto kanan) dan Mohamad Ayub saat ditangkap Januari tahun lalu. (THE STAR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi teror yang menyeret nama Indonesia juga terjadi di Malaysia. Seorang warga negara Indonesia (WNI) terlibat dalam rencana pembunuhan mantan Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad. Penangkapan berlangsung pada Januari tahun lalu.  Namun, detailnya baru disampaikan sekarang.  Asisten Direktur Antiterorisme di Cabang Khusus PDRM Azman Omar menjelaskan, pihaknya menahan Wan Amirul Azlan bin Jalaluddin di Perak pada 6 Januari 2020. Dia adalah pemimpin kelompok Anshorullah At Tauhid yang baru berdiri sejak Oktober 2019. Dia ditangkap karena mengunggah video ancaman kepada beberapa petinggi negara.  Dari hasil interogasi, Wan Amirul membenarkan ancaman dalam video tersebut. ”Caranya lewat menusuk dengan pisau atau benda tajam lainnya sebagai bentuk dukungan kepada Daesh,” ujar Azman kemarin (28/3). Daesh adalah sebutan untuk kelompok militar Islamic State (IS) atau ISIS.  Yang menjadi target serangan adalah Mahathir, Menteri Keuangan (Menkeu) Lim Guan Eng, Jaksa Agung Tommy Thomas, dan Menteri Urusan Keagamaan Mujahid Yusuf Rawa. Pemerintah Malaysia yang kala itu dikuasai koalisi Pakatan Harapan (PH) dianggap tagut. Wan Amirul dan anggota kelompoknya juga berencana menyerang kasino di Dataran Tinggi Genting dan pabrik bir di Lembah Klang.  Dari hasil interogasi itu, sehari setelahnya polisi kembali menahan empat warga Malaysia dan satu warga Indonesia. Tiga orang akhirnya dibebaskan karena kurang bukti. Yang diproses hukum hanya Wan Amirul, warga Malaysia Mohamad Ayub, dan warga Indonesia lainnya yang berusia 30-an tahun yang identitasnya tidak disebutkan.  Utusan Malaysia mengungkapkan, Wan Amirul bekerja sebagai tukang pijat. Ayub adalah sopir Grab. Pria Indonesia yang namanya tidak disebutkan merupakan pekerja konstruksi. Dia masuk ke Malaysia dengan legal pada 26 Februari 2019 menggunakan visa kerja. Polisi mengamankan bendera ISIS dan beberapa senjata tajam.  Kepala Polisi Malaysia Tan Sri Abdul Hamid Bador pada Sabtu (27/3) menegaskan, kelompok Anshorullah At Tauhid dibentuk untuk mempromosikan ideologi salafi jihadi. Mereka merekrut anggota baru dan meluncurkan serangan di Malaysia. Hamid menegaskan bahwa niatan membunuh Mahathir dan para menteri lainnya hanyalah niat yang biasa diungkapkan tersangka militan dan mereka yang mendukung ISIS.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/21/10/2017/dituding-hina-suku-bugis-begini-klarifikasi-mantan-pm-malaysia/">Dituding Hina Suku Bugis, Begini Klarifikasi Mantan PM Malaysia</a>  ”Mereka sebenarnya tidak bisa merencanakan penyerangan, apalagi melakukan persiapan,” ujarnya dalam forum bertajuk Islam, Radicalism &amp; Extremism in the Age of Pandemic (Islam, Radikalisme, dan Ekstremisme pada Masa Pandemi) yang diadakan International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia.  Sumber Utusan Malaysia menyebutkan, Wan Amirul dihukum tiga tahun penjara. Begitu pula Ayub. WNI yang identitasnya tidak disebutkan dijatuhi hukuman empat tahun penjara.  Pemimpin ISIS Abu Bakr Al Baghdadi tewas di tangan pasukan khusus AS pada Oktober 2019. Sejak itu pengaruh ISIS berkurang. Pemimpin ISIS di Malaysia Muhammad Wanndy Mohamed Jedi yang masuk dalam daftar militan global AS juga tewas di Syria pada 2017. Saat ini ada 56 penduduk Malaysia di Syria. Perinciannya, 19 lelaki, 12 perempuan, dan 25 anak.  PH kini menuntut PM Muhyiddin Yassin untuk memberikan penjelasan. Saat kejadian, Muhyiddin menjabat menteri dalam negeri. Dia diyakini mengetahui rencana pembunuhan tersebut, tetapi tidak menginformasikannya ke kabinet.  Sementara itu, saat dimintai konfirmasi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah membenarkan kabar tersebut. Menurut dia, dari informasi yang diperoleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, penangkapan WNI itu terjadi pada Januari 2020. ”Dan baru menjadi perhatian publik belakangan ini,” ujarnya kemarin.  Dia mengungkapkan, perwakilan KBRI telah mendapat akses bertemu dengan yang bersangkutan untuk memperoleh keterangan. Namun, Faiza menegaskan bahwa tidak semua informasi dapat disampaikan.  Disinggung soal keterlibatan WNI tersebut dengan jaringan ISIS, Faiza juga enggan menanggapi. Menurut dia, itu adalah kuasa dari kepolisian Malaysia untuk menjelaskan detailnya. Untuk persidangan, pihaknya belum mendapat informasi lebih lanjut. Yang jelas, kata dia, WNI itu sudah mendapatkan pendampingan sesuai dengan salah satu fungsi perwakilan RI di luar negeri. ”Yang sudah dilakukan KBRI adalah memberikan bantuan kekonsuleran bagi WNI tersebut,” jelasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KKlgjESsMSs

WNI Plot Bunuh PM, Menkeu, dan Jaksa Agung Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/dituding-hina-suku-bugis-begini-klarifikasi-mantan-pm-malaysia_m_163914.jpeg" alt="Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad" width="100%">
<figcaption>Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad membantah telah menghina keturunan Bugis dalam ucapannya di acara perhimpunan anti-Kleptokrasi.  Sebagaimana dilansir MalaysiaKini, Sabtu, berbicara di hadapan 2.000 pendukungnya di Alor Setar Jumat (20/10) malam, Mahathir mengaku pernyataan yang dibuatnya hanya merujuk kepada "perampok yang mencuri uang rakyat".  "Saya tak hina orang Bugis, orang Bugis ada yang baik, tapi perampok pun ada juga. Salahkah bilang begitu," kata Mahathir dalam ucapan di majelis rapat umum di Dataran Stargate di Alor Setar itu pula, dilansir RMOl (Jawa Pos Grup), Sabtu (21/10).  "Apakah orang Bugis tidak berkata kalangan orang Bugis tak ada perampok, ada," lanjut dia.  Dalam pernyataannya, Mahathir juga telah menyebut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, berasal dari Bugis yang sesat. Dia lantas meminta Najib Razak pulang ke Bugis.  Pernyataan Mahathir itu membuat Persatuan Perpaduan Rumpun Bugis Melayu Malaysia (PPRBMM) protes di hadapan Yayasan Kepemimpinan Perdana, 18 Oktober lalu.  Mereka mendesak Mahathir memohon maaf dan menarik balik pernyataannya yang mengatakan Bugis sebagai lanun.

Dituding Hina Suku Bugis, Begini Klarifikasi Mantan PM Malaysia