<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/20240301110749_IMG_9705JPG-817542448.jpg" alt="Abraham Samad bersama Saut Situmorang, Moch Jasin, Novel Baswedan mendatangi Mabes Polri menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal kasus Firli Bahuri." width="100%">
<figcaption>Abraham Samad bersama Saut Situmorang, Moch Jasin, Novel Baswedan mendatangi Mabes Polri menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal kasus Firli Bahuri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Mabes Polri kemarin (1/3). Mereka menyampaikan surat tertulis untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Isinya, meminta Polri segera menahan mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang sudah menjadi tersangka selama 100 hari. Sekitar pukul 10.30 WIB, Abraham Samad, M. Jasin, dan Saut Situmorang mendatangi gedung Mabes Polri. Mereka didampingi mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan sejumlah aktivis kelompok masyarakat sipil. Awalnya mereka mendatangi Bareskrim. Namun, selanjutnya mereka memasukkan surat tersebut ke pos penerimaan surat Polri di gedung utama Mabes Polri. Sudah 100 hari Firli menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan suap. Samad menyatakan, surat tersebut meminta kepada Kapolri agar Firli segera ditahan. Sebab, jika tidak ditahan, hal itu justru merugikan bagi Polri. &rdquo;Masyarakat memandang kasus ini jalan di tempat, maka Kapolri harus bertindak,&rdquo; tuturnya. Apalagi, dugaan kejahatan yang dilakukan Firli merupakan kejahatan yang memenuhi syarat untuk ditahan. Sekaligus sebuah kejahatan korupsi dengan tingkat tertinggi karena melakukan pemerasan terhadap koruptor. &rdquo;Dengan tidak ditahan, bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum,&rdquo; urainya. Saat tersangka dibiarkan bebas, bisa jadi ada dampak sosial yang begitu besar. Belum lagi pandangan masyarakat bahwa di mata hukum, semua orang tidak sama. &rdquo;Kalau masyarakat biasa cepat-cepat ditahan, kalau Firli 100 hari tidak juga ditahan,&rdquo; cetusnya. Anggota koalisi dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani mengatakan, dengan tidak ditahannya Firli, penyidik kasus berpotensi melanggar profesionalitas. &rdquo;Kasus ini harus cepat ditangani untuk sampai ke persidangan. Agar tahu siapa yang salah. Karena berhubungan dengan kasus lain juga, tidak berdiri sendiri,&rdquo; jelasnya. Novel menambahkan, dugaan korupsi yang dilakukan Firli ini terjadi di KPK. Sebuah lembaga yang seharusnya memberantas korupsi. &rdquo;Yang perlu dipahami, bisa jadi perbuatan ini tidak hanya satu. Bisa jadi ada perbuatan lainnya,&rdquo; ujar dia. (idr/c9/bay)

Sejumlah mantan pimpinan KPK mendatangi Mabes Polri. Mereka menyampaikan surat tertulis untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Eks Pimpinan KPK Desak Firli Bahuri Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/Deklarasi-susunan-tim-kampanye-nasional-Anies-Muhaimin-Dery-Ridwansah-4-3981171173.jpg" alt="Calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Muhammad Syaugi Alaydrus berjabat tangan saat deklarasi susunan tim kampany" width="100%">
<figcaption>Calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Muhammad Syaugi Alaydrus berjabat tangan saat deklarasi susunan tim kampany</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon presiden Anies Baswedan menyebutkan tiga nama mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergabung dalam Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies-Muhaimin (AMIN) pada Pemilu 2024. "Justru anggota yang menjadi anggota timnas adalah pribadi-pribadi yang selama ini sudah bekerja untuk perubahan di berbagai sektor," kata Anies di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Rabu (22/11). Sosok-sosok yang dimaksud Anies adalah Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Saut Situmorang. Ketiganya mengisi posisi anggota Dewan Pakar. Anies menyebut bergabungnya mantan pimpinan komisi antirasuah lantaran memiliki kesamaan dalam cara pandang dengan jajaran di Koalisi Perubahan terkait dengan konsep perubahan. Oleh karena itu, ketiganya kemudian berkumpul menjadi satu kesatuan sebagai Timnas AMIN. Timnas AMIN menyatakan bahwa pihaknya saat ini siap bergerak merealisasikan perubahan bagi Indonesia ke arah yang lebih baik. Hal itu telah menjadi tujuan bersama. "Jadi, yang berkumpul adalah orang-orang yang ingin perubahan untuk Indonesia lebih adil dan lebih makmur," pungkas Anies.

Sosok-sosok yang dimaksud Anies adalah Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Saut Situmorang. Ketiganya mengisi posisi anggota Dewan Pakar.

3 Mantan Pimpinan KPK Gabung Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Isi Posisi Anggota Dewan Pakar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/eks-pimpinan-kpk.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2003-2007, Taufiequrachman Ruki meminta Pemerintah dan DPR untuk tidak terburu-buru dalam mengesahkan revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Ruki bersama mantan komisioner KPK lainnya mengharapkan agar Pemerintah dan DPR dapat membahas terlebih dahulu dengan para akademisi terkait wacana revisi UU KPK.  "Melalui forum ini mudah-mudahan Presiden dan para menteri yang terlibat dalam perumusan RUU KPK para anggota DPR yang terlibat dalam Pansus mendengar masukan akademisi. Bahwa kami berharap pembahasan itu jangan terburu-terburu, diperbanyak menyerap aspirasi," kata Ruki di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/9).  Sebagai orang yang terlibat dalam perumusan UU KPK, lanjut Ruki, pihaknya pun belum mengetahui secara rinci poin apa saja yang akan diubah oleh parlemen dan pemerintah. Menurutnya, dia baru mengetahui dari media massa terkait poin-poin yang akan masuk maupun di rubah.  "Seperti apa perubahannya itu kita tahunya (dari media massa) SP3, dewan pengawas, soal SDM, status penyidik dan soal penyadapan. Tapi seperti apa perubahannya dalam kalimat itu belum tahu. Karena itu yang akan menjadi norma hukum, kita belum tahu," ucap Ruki.  Senada dengan Ruki, mantan komisioner KPK Chandra M. Hamzah pun menyuarakan hal yang sama, dia meminta DPR bersama pemerintah tidak terburu-buru dalam mengesahkan revisi UU KPK. Menurutnya, jika terburu-buru disahkan akan memunculkan potensi yang mungkin dapat merugikan.  "Pembahasan yang mengenai tugas yang menurut kami penting ini jangan terburu-buru. Karena berpotesi memunculkan hal yang tidak baik," ujar Chandra.  Chandra pun menyampaikan, pembahasan RUU KPK berlu dibahas dengan tenang dan objektif. Sebab tidak lain demi kemajuan Indonesia.  "Pemberantas korupsi tidak boleh berhenti, karena tidak ada negara yang maju tingkat korupsinya tinggi. Jadi ini komitmen kita bersama," tegas Hamzah.  Selain itu, pernyataan senada pun dilontarkan Erry Riyana Hardjapamekas. Mantan komisioner KPK ini menyebut, para mantan pimpinan KPK siap untuk diajak berdiskusi soal revisi UU KPK. Sebab, dia menilai sudah menaruh hasil pemikirannya dalam UU KPK.  "Kami tetap mengimbau pimpinan yang sekarang, kalau memang kami layak dianggap narsum kami juga siap kapan saja dipanggil presiden dan kami sudah merumuskan apa yang ada dipikiran kami," ucap Erry.  Erry pun menegaskan, revisi UU KPK senantiasa harus pada meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi. Hal ini semata untuk mempertahankan eksistensi KPK dalam memberantas korupsi.  "KPK harus dipertahankan dan diperkuat, jadi bagian pemberantasan korupsi kita," tegasnya.

Eks Pimpinan Minta Pemerintah dan DPR Tak Terburu-buru Revisi UU KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mantan-pimpinan-kpk-peringati-program-kementan_m_.jpg" alt="Ilustrasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Program Kementerian Pertanian terkait perubahan kebijakan pengadaan sarana produksi (Saprodi) pertanian seperti benih, pupuk, dan obat-obatan harus dikembalikan pada aturan yang berlaku. Kementerian yang dipimpin Andi Amran Sulaiman itu diingatkan tidak menggulirkan kebijakan yang menerabas undang-undang. Diketahui Menteri Pertanian menegaskan siap menjadi tumbal dalam melakukan perubahan pengadaan barang dan jasa di bidang pertanian. Salah satunya adalah untuk sarana produksi seperti benih, pupuk, dan obat-obatan pembasmi hama. Tidak lagi melalui tender atau lelang yang memakan waktu, ia akan melakukan pengadaan melalui e-katalog. Salah satu alasan Amran menerapkan kebijakan tersebut karena keperluan petani seperti pupuk maupun benih tidak bisa menunggu. Karena itu memerlukan tindakan yang cepat. Terkait hal ini, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain mengatakan pengadaan barang dan jasa tanpa tender sudah ada aturan yang mengatur, maka sepatutnya kebijakan apapun yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa harus berdasarkan aturan yang ada. Dia menyebutkan, tetap harus diteliti kondisi nyata di lapangan terkait penerapan Perpres soal Pengadaan Barang dan Jasa sebagai alasan pemenuhan kebutuhan benih atau pupuk agar segera diterima petani. &ldquo;KPK kan meneliti kalau sudah ada kasus pasti meneliti, tendernya seperti apa. Melalui penyelidikan, dari rangkaian awal, bagaimana aturannya, bagaimana yang dilaksanakan. Apakah dalam pelaksanaannya ada yang kongko-konkoan, kan nampak di situ. Berarti nggak objektif dalam pelaksanaan. Kalau nggak diteliti maka nggak terlihat, maka harus diteliti,&rdquo; jelas Zulkarnain saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (10/9). Dia menambahkan, apa yang dinyatakan oleh Menteri Pertanian harus dilihat apakah ada akibat kerugian negara atau tidak, lalu adakah juga penyimpangan administrasi atau tidak. &ldquo;Nah sekarang proyek itu lancar nggak, sesuai dengan tujuan atau tidak, nah itu harus diteliti,&rdquo; tambah Zulkarnain. Mantan Pimpinan KPK Bibit Samad Rianto pun mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa tetap harus melalui tender, kecuali memang kondisinya sesuai dengan apa yang diatur dalam aturan yang ada. Bibit mengaku tidak dapat mengomentari pernyataan Kementan terkait kebijakan pengadaan barang dan jasa tersebut. Dia hanya mengingatkan, bahwa sudah ada aturan yang mengatur akan pengadaan barang dan jasa. KPK menurutnya sebagai penegak hukum, dan jika ada aturan yang dilanggar, maka semestinya KPK langsung menindak. &ldquo;(Kalau melanggar) bukan diperingatkan, ditindak, jangan macam-macam,&rdquo; tegas dia. Mantan pimpinan KPK lainnya, Adnan Pandu Praja menambahkan bahwa kebijakan pengadaan barang dan jasa, apapun produknya tetap harus berdasar undang-undang yang mengatur. Dia menegaskan, keinginan untuk mengantarkan bantuan berupa pupuk, benih atau obat-obatan ke petani tidak bisa menjadi satu-satunya alasan membuat pengadaan barang dan jasa tanpa lelang. Menurutnya kebijakan yang dibuat tetap harus mengikuti klausul yang diatur dalam undang-undang.

Mantan Pimpinan KPK Peringati Program Kementan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/anies-sebut-gaji-bambang-widjojanto-di-tgupp-lebih-kecil-dari-camat_m_179591.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/1)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW) didapuk menjadi Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pencegahan Korupsi. BW nantinya akan mendapatkan gaji sebesar Rp 41,2 juta setiap bulannya. Besaran gaji tersebut mendapatkan reaksi beragam dari masyarakat. Namun menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, gaji yang diterima BW setiap bulannya itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan camat yang ada di wilayah Jakarta.&nbsp; "Pak Bambang sama camat di Jakarta itu, kalah Pak Bambang. Sama camat juga lebih tinggi di sini," kata Anies di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (5/1). Menurutnya, besaran gaji ketua bidang dalam TGUPP sudah sesuai aturannya dan itu sudah diputus sejak tahun 2015. Sehingga besaran gaji Rp 41,2 juta sebagai ketua bidang TGUPP bisa dikatakan lebih kecil daripada kualifikasi keahlian dan pekerjaannya. "Jadi yang harus dilihat adalah besaran gaji di Pemprov DKI yang sudah diputuskan sejak tahun 2015. Kita mengikuti seluruh penyusunan, mengikuti aturan yang ada," pungkasnya. Sebagai informasi, camat di DKI Jakarta diketahui menerima Rp 44,2 juta setiap bulannya. Adapun perinciannya yakni gaji pokok Rp 3,06 juta ditambah tunjangan jabatan Rp 1,26 juta, TKD Statis Rp 19 juta, TKD Dinamis Rp 19 juta dan tunjangan transportasi Rp 6,5 juta. Berikut daftar gaji anggota TGUPP yang dibayarkan selama 12 bulan kerja: Ketua TGUPP (1 orang): Rp 51.570.000 Ketua Bidang (5 orang): Rp 41.220.000 Anggota TGUPP Grade 1 (9 orang):&nbsp;Rp 31.770.000 Anggota TGUPP Grade 2 (7 orang): Rp 26.550.000 Anggota TGUPP Grade 2a (8 orang): Rp 24.930.000 Anggota TGUPP Grade 2b (8 orang): Rp 20.835.000 Anggota TGUPP Grade 3 (9 orang): Rp 15.300.000 Anggota TGUPP Grade 3a (9 orang): Rp 13.500.000 Anggota TGUPP Grade 3b (9 orang): Rp 9.810.000 Anggota TGUPP Grade 3c (8 orang): Rp 8.010.000 Honor Narasumber (2 orang): Rp 1.000.000 Honor Narasumber Profesional (2 orang): Rp 1.400.000 &nbsp;

Anies Sebut Gaji Bambang Widjojanto di TGUPP Lebih Kecil dari Camat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/wow-anies-gaji-mantan-pimpinan-kpk-sebesar-rp-41-juta-per-bulan_m_179068.jpeg" alt="Gubernur DKI Anies Baswedan saat memperkenalkan Komite Pencegahan Korupsi (KPK) versi Pemprov DKI." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Anies Baswedan saat memperkenalkan Komite Pencegahan Korupsi (KPK) versi Pemprov DKI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengumumkan nama-nama Komite Pencegahan Korupsi (KPK) versi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masuk dalam Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Bersamaan dengan itu, Komisi C DPRD DKI Jakarta langsung menggelar rapat membahas honor keseluruhan TGUPP. Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso membongkar gaji yang akan diterima tim yang bekerja untuk gubernur dan wakil gubernur itu, yakni menyentuh angka Rp 51,5 juta per bulan. Di bawah itu, berselisih sedikit, 5 ketua bidang masing-masing akan digaji Rp 41 juta. "TGUPP ketuanya Rp 51,5 juta kemudian honor ketua bidang karena ada lima bidang itu Rp 41 juta, kemudian grade satu Rp 31 juta terus sampe terakhir grade tiga c Rp 8 juta," ujar Santoso dalam rapat di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/1). Melihat anggaran yang meleset dari rencana, Santoso menilai pihak Pemprov DKI Jakarta khususnya Gubernur Anies tidak akurat dalam membentuk rancangan anggaran TGUPP. Pasalnya, dalam RAPBD anggaran honor anggota dan ketua tim tersebut hanya berada di kisaran angka Rp 24 juta, sehingga total keseluruhan honor 73 anggota adalah Rp 28 miliar. Sementara dalam draf APBD yang baru, meski honor meningkat namun total anggaran menurun drastis menjadi Rp 19 miliar, dan sisanya Rp 8 miliar dialokasikan ke biaya tak terduga APBD DKI 2018. Santoso menyebut itu justru terlihat aneh dan menuding hal tersebut dilakukan karena adanya evaluasi dan tak ingin anggaran kembali menjadi sorotan masyarakat. "Alasannya (Anies) karena Pergubnya baru, saya kira itu tidak mendasar. Pasti ini salah satu upaya supaya tidak jadi sorotan masyarakat. Tapi kami melihatnya sudah adalah upaya dari pihak eksekutif untuk melakukan efisiensi dari TGUPP yang dinilai masyarakat terlalu besar," tutur dia. Sebelumnya Ketua KPK Versi Pemprov DKI yang masuk dalam Tim TGUPP, Bambang Widjojanto mengatakan, timnya akan bekerja setelah surat keputusan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Per hari ini dilantik berarti. Saya belum tahu SK-nya sudah ditandatangani belum, mudah-mudahan sudah. Setelah dilantik pasti ditandatanganin kan, baru kemudian bisa kerja," ujarnya di Balai Kota, Rabu (3/1). Untuk tahap awal, kata dia, komite PK rencananya akan melakukan rapat konsolidasi internal dan buat rumusan-rumusan target apa saja yang harus dicapai khususnya bidang pencegahan korupsi. "Rencana kerja kita, bagaimana bentuk koordinasi dan supervisinya bersama teman-teman SKPD. Soal target nanti setelah kita diskusi," kata pria yang akrab disapa BW itu. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menerangkan, nantinya Komite PK hanya bekerja khusus pada pencegahan bukan melakukan penegakan hukum karena itu ranah penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. "Kalau ada PNS yang korupsi itu urusannya penegak hukum, jadi ini nggak ada urusannya dengan komite, enggak ada tumpang tindih. Kita bukan KPK, kalau KPK ada penindakannya, kita enggak ada penindakannya," timpalnya. Berikut daftar gaji anggota TGUPP yang dibayarkan sebanyak 13 kali setahun: Ketua TGUPP (1 orang): Rp 51.570.000 Ketua Bidang (5 orang): Rp 41.220.000 Anggota TGUPP Grade 1 (9 orang): Rp 31.770.000 Anggota TGUPP Grade 2 (7 orang): Rp 26.550.000 Anggota TGUPP Grade 2a (8 orang): Rp 24.930.000 Anggota TGUPP Grade 2b (8 orang): Rp 20.835.000 Anggota TGUPP Grade 3 (9 orang): Rp 15.300.000 Anggota TGUPP Grade 3a (9 orang): Rp 13.500.000 Anggota TGUPP Grade 3b (9 orang): Rp 9.810.000 Anggota TGUPP Grade 3c (8 orang): Rp 8.010.000 Honor Narasumber (2 orang): Rp 1.000.000 Honor Narasumber Profesional (2 orang): Rp 1.400.000.

Wow, Anies Gaji Mantan Pimpinan KPK Sebesar Rp 41 Juta Per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/mantan-pimpinan-kpk-bambang-widjojanto-disebut-sebut-masuk-tgupp_m_178398.jpeg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih enggan mengumumkan 73 nama-nama yang masuk dalam Tim Gubernur Untuk Percepatan dan Pembangunan (TGUPP). Padahal mulai 1 Januari 2018 mendatang, Tim tersebut seharusnya sudah mulai bekerja. Kendati demikian, secara spontan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut nama mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto sebagai salah satu tim yang nantinya akan digaji Rp 24 juta per bulan tersebut. "Salah satunya Pak BW (Bambang Widjojanto) karena Pak BW yang paling mumpuni di bidang itu," ujarnya Sabtu (30/12). Menurut pria yang akrab disapa dengan Sandi ini, TGUPP tersebut nantinya akan diisi oleh orang-orang yang sudah berpengalaman dan tidak asing di telinga masyarakat. "Memang kita ingin yang betul-betul mumpuni di bidang pencegahan korupsi, penataan pesisir, bidang percepatan pembangunan. Tokoh-tokoh yang sudah dikenal sebagai expert di masyarakat," papar dia. Terkait penunjukkan Bambang Widjojanto imbuhnya, dilakukan berdasarkan banyaknya kasus korupsi Pemprov DKI Jakarta yang masih banyak terjadi. Dirinya ingin BW membantu dalam hal pencegahan korupsi seperti itu. Kemaren kita lihat sendiri ada korupsi bertebaran di DKI seperti di Cengkareng. Jadi memang pencegahannya di aparat kita dan kita akan genjot pembangunan infrastruktur, pembangunan Jakarta yang siap untuk bersaing itu, kan kita harus pastikan semua pembangunan itu bersih dari korupsi," tuturnya. Sebelumnya, Bambang Widjojanto sempat terlihat beberapa kali menyambangi Anies ke kantornya di Balai Kota, yakni pada tanggal 30 November 2017 dan 20 Desember 2017. Saat ditemui awak media, Bambang saat itu masih mengelak pertemuannya membahas keterlibatan dirinya untuk masuk dalam TGUPP. "Soal kompetensi saya, pencegahan korupsi. Saya cuma ngomongin bahwa kalau memetakan korupsi itu simpel," kata Bambang di Balai Kota, Kamis (30/11).

Mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto Disebut-sebut Masuk TGUPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/innalillahi-mantan-pimpinan-kpk-meninggal-dunia_m_176990.jpeg" alt="Gedung Merah Putih KPK" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berduka. Mantan pimpinannya, Sjahruddin Rasul meninggal dunia, Sabtu pagi (23/12). "Innalillahi wa innaillaihi rajiun. Keluarga besar <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/15/175179/lengkapi-dokumen-walkot-tegal-siap-jalani-sidang-tipikor" target="_blank">KPK</a> turut berbelasungkawa atas berpulangnya mantan pimpinan kami, Bapak Sjahruddin Rasul," ujar Juru Bicra KPK Febri Diansyah. Rencananya, Wakil Ketua KPK periode 2003-2007 itu akan dimakamkan siang ini di Taman Makam Pahlawan Kalibata. "Setelah jenazah disalatkan tadi. Sekarang posisi masih di masjid menuju TMP Kalibata," jelas <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/19/175921/sidik-e-ktp-kpk-akan-panggil-2-anak-novanto" target="_blank">Febri</a>. Adapun pimpinan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/18/175663/kpk-harus-usut-nama-politisi-pdip-hilang-di-dakwaan-novanto" target="_blank">KPK</a> Laode M Syarif akan melepas kepergian pendahulunya itu. "Pemakaman akan dilakukan di TMP Kalibata Pukul 14.00 WIB dengan Pak Laode M Syarif sebagai Inspektur Upacara," kata dia. Febri menyebut ada hal penting yang ditinggalkan Sjahruddin. "Perjuangannya meletakkan dasar dalam kelembagaan KPK bersama empat pimpinan periode pertama dan sumbangsih yang konsisten terhadap pemberantasan korupsi menjadi warisan yang beliau tinggalkan untuk bangsa ini," tuturnya. KPK pun mendoakan agar segala hal yang telah diperbuat Sjahruddin terutama kontribusinya untuk negara diterima Tuhan YME. "Semoga segala amal ibadahnya diterima dan mendapat tempat sebaik-baiknya di sisi Allah SWT," pungkas Febri.

Innalillahi, Mantan Pimpinan KPK Meninggal Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/mantan-pimpinan-kpk-ini-bungkam-usai-diperiksa-bareskrim_m_146518.jpeg" alt="Waluyo, mantan pimpinan KPK, enggan memberikan keterangan usai diperiksa sebagai saksi di Bareskrim Mabes Polri.." width="100%">
<figcaption>Waluyo, mantan pimpinan KPK, enggan memberikan keterangan usai diperiksa sebagai saksi di Bareskrim Mabes Polri..</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri merampungkan pemeriksaan dua saksi kasus dugaan korupsi kasus penjualan aset Pertamina berupa tanah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan. Saksi itu adalah Karen Agustiawan selaku mantan Direktur Utama Pertamina dan Waluyo mantan Direktur Umum Pertamina. Keduanya diperiksa di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim yang ada di Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk Karen terlebih dahulu merampungkan pemeriksaan dan pergi secara diam-diam tanpa diketahui wartawan. Sementara Waluyo yang juga mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pergi lewat pintu depan. Sempat ada aksi kejar-kejaran dengan wartawan karena dia enggan memberikan keterangan usai diperiksa sebagai saksi. "Tanyakan ke penyidik saja," kata dia bergegas seraya memegang sejumlah berkas yang dibawanya ketika diperiksa. Dengan mobil Toyota Camry, Waluyo lantas pergi dari gedung Bareskrim. Dia diperiksa sebagai saksi atas mantan bawahannya dulu yakni Senior Vice President (SVP) Asset Management PT Pertamina, Gathot Harsono yang menjadi tersangka. Sebelumnya, Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Indarto mengatakan, hari ini ada dua saksi yang diperiksa. Keduanya yakni eks Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan. "Termasuk juga Pak Waluyo mantan direktur umum, atasannya Gatot selaku tersangka. Pak Waluyo adalah mantan pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata dia, Selasa (25/7). Diketahui, penyidikan kasus dugaan korupsi pelepasan aset pertamina pada 2011 berupa tanah di kawasan Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan oleh Bareskrim Polri memunculkan nama tersangka. Dia adalah Senior Vice President (SVP) Asset Management PT Pertamina, Gathot Harsono. Kombes Indarto menyebutkan, Gathot ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara pada 15 Juni 2017. "Kami tetapkan Gathot Harsono sebagai tersangka selaku SVP Asset management PT. Pertamina," kata Indarto, Kamis (20/7). Dia menerangkan, penyidik sudah memeriksa sebanyak 27 saksi termasuk dua saksi ahli atas perkara tersebut. Kemudian, pihaknya juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen penjualan tanah. "Kami juga sudah memperoleh Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan senilai Rp 40,9 milyar," tambah dia. Diketahui, kasus dugaan korupsi pelepasan aset pertamina ini terjadi pada 2011. Aset yang dilepas oleh Pertamina ini berupa tanah seluas 1088 meter persegi di kawasan Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kasus ini dilidik pada Desember 2016 lalu. Kemudian penyidik menaikan status kasus ini ke penyidikan pada awal 2017.

Mantan Pimpinan KPK Ini Bungkam Usai Diperiksa Bareskrim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/publik-jakarta-dihibur-festival-sembako_m_124182.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah masa tenang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, publik ibu kota seperti mendapatkan suguhan murah meriah dan menyelamatkan isi dapur, yakni festival sembako. Akan tetapi siapa pemberi sembako kepada rakyat jelata itu hingga kini belum ada pihak yang bertanggungjawab. Dugaan dan sinyalemen pelaku tidak pernah terungkap ke publik. Hal ini membuat mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto gusar. Menurut dia, Jakarta nyaris &ldquo;luluh lantak&rdquo;, &ldquo;bertekuk lutut&rdquo;, dihina-dinakan akal budi dan nuraninya. Walau tidak menunjuk langsung, Bambang Widjojanto melihat festival sembako itu diduga dilakukan salah satu pasangan calon atau tim suksesnya. Politik sembako itu berbalut dengan politik uang, disertai fitnah berjubah perilaku manipuatif. "Ini disertai dengan masifnya sinyalemen yang memertanyakan netralitas kekuasaan, &ldquo;menyerbu&rdquo; seantero Jakarta, dilakukan secara &ldquo;brutal&rdquo;, bertubi-tubi, tanpa jeda dan mengoyak-ngoyak jagad labirin Kota Betawi," ujar pria yang biasa disapa BM itu, Selasa (18/4). Menurutnya, politisasi sembako yang diduga dilakukan oleh salah satu calon dan jaringan sindikasinya, terjadi begitu &ldquo;kasat mata&rdquo;, &ldquo;telanjang&rdquo; dan nyaris tanpa malu. "Serendah inikah kualitas demokrasi yang hendak diperjuangkan?" ungkapnya lagi. Bagi mantan pimpinan KPK yang pernah dikriminalisasi itu, sepertinya upaya itu hanyalah upaya untuk mencapai kemenangan semu. Seolah-olah kemenangan hanya ditentukan oleh &ldquo;kuasa kebejatan&rdquo; tanpa campur tangan &ldquo;kuasa langit&rdquo; yang padanya segala ridha, rahmat dan hidayah berasal dari NYA. Dia menyebutkan, hingga malam hari kemarin, hampir seluruh pelosok kampung, hari-hari tenang, tiba-tiba, berubah drastis dan &ldquo;bergejolak&rdquo;, karena ada festival bagi-bagi sosial sembako. "Publik mahfum, siapa pelakunya?" sebut dia. Cara seperti ini, katanya, bagian cara dari untuk melucuti dan menipur rakyat kecil, khususnya kaum perempuan, wanita lansia. Akibatnya rakyat kecil terus menerus menjadi miskin dan sebagiannya, &ldquo;dimiskinkan&rdquo;. Padahal di Pilkada ini rakyat kecil di Ibu Kota justru sangat memerlukan lapangan kerja yang bersifat permanen, bukan sekadar &ldquo;gula-gula&rdquo;, seperti sembako murahan.&nbsp; "Kita justru kian sadar, fesvifal sembako murahan itu, justru menjelaskan watak asli dari pelaku dan kekuasaan yang berpihak pada &ldquo;kuasa kegelapan&rdquo;, karena menghargai para pemilih dan warga Jakarta, hanya selevel sembako murahan," tandasnya. (iil/JPG)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mantan pimpinan kpk

Berita Terkini