<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1824584174586967930" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/Screenshot_2025-02-20-19-19-43-359_comgoogleandroidgm-edit-3152069657.jpg" alt="ROMP8 ORANYE: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) ditahan oleh KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ROMP8 ORANYE: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) ditahan oleh KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1824584174586967930-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> <div> JawaPos.com-Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menuai apresiasi dari mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. Pria yang kini bertugas sebagai anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri itu menyatakan bahwa Lembaga Antirasuah layak mendapat acungan jempol.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015670965/dapat-menghormati-semua-orang-kenali-5-perilaku-seseorang-yang-memiliki-integritas-tinggi">Dapat Menghormati Semua Orang, Kenali 5 Perilaku Seseorang yang Memiliki Integritas Tinggi</a> Menurut Yudi, KPK sudah menunjukkan dan membuktikan taring mereka dalam urusan pemberantasan korupsi. Dia menilai bahwa seluruh pimpinan KPK sudah bersikap tegas dengan memanggil, memeriksa, dan menahan Hasto mulai Kamis (20/2). Meski panggilan terhadap Hasto sempat dibalas dengan permohonan penundaan karena yang bersangkutan kembali mengajukan gugatan pra peradilan, KPK tetap mengambil langkah tegas.&nbsp; &rdquo;KPK juga perlu diacungi jempol dan mendapatkan apresiasi dari seluruh pihak. Ini akan semakin membuat kasus suap Harun Masiku terang benderang,&rdquo; kata Yudi kepada awak media di Jakarta.&nbsp; Yudi menilai, keputusan untuk menahan Hasto menunjukkan bahwa KPK tidak terpengaruh oleh intervensi politik maupun tekanan dari pihak mana pun. Dia menyebut, itu merupakan bukti bahwa semangat antikorupsi dan pemberantasan korupsi masih ada di KPK. Mereka tidak pandang bulu dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. &rdquo;Dalam hal ini, KPK terbukti telah menjalankan amanah dari pemerintah atau pun Presiden Prabowo Subianto yang terus menggaungkan sikap tegas terhadap seluruh pelaku korupsi atau koruptor,&rdquo; kata dia menegaskan.&nbsp; Penahan Hasto, lanjut Yudi, sejalan dengan misi Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto. Yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. &rdquo;Sebaiknya semua pihak menerima keputusan yang dilakukan oleh KPK. Jangan ada yang menekan ataupun menyebarkan narasi-narasi yang bertentangan dengan semangat antikorupsi,&rdquo; jelasnya. (*) </div> </div> </div> </div> </div>

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menuai apresiasi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditahan, Mantan Penyidik KPK Beri Apresiasi dan Acungan Jempol 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/14/35_kemenag-1912735485.jpg" alt="MEMPERSIAPKAN: Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak (kiri) bersama Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah di Jakarta. (HILMI SETIAWAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MEMPERSIAPKAN: Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak (kiri) bersama Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah di Jakarta. (HILMI SETIAWAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Penyelenggara (BP) Haji tak ingin kasus-kasus penyelenggaraan haji terulang kembali. Karena itu, mereka merekrut para mantan penyidik KPK di jajaran pejabat BP Haji. Secara keseluruhan, terdapat delapan mantan penyidik KPK yang diboyong masuk BP Haji. Namun, identitas satu orang belum dibuka. Sedangkan tujuh lainnya sudah resmi dilantik. Enam di antara mereka adalah mantan penyidik KPK dengan latar belakang jaksa. Lalu, satu orang adalah penyidik dengan latar belakang polisi. Satu orang lagi yang namanya belum dibuka itu akan dilantik menjadi pejabat eselon 1 di BP Haji. Satu di antara tujuh mantan penyidik KPK yang dilantik sebagai pejabat di BP Haji adalah Budi Agung Nugroho. Dia dipercaya menjabat direktur pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan haji luar negeri. Budi merupakan mantan Kasatgas pembongkaran korupsi di KPK. Namun, dia masuk dalam rombongan pegawai KPK yang dikeluarkan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Merujuk catatan 2021 lalu, Budi merupakan Kasatgas dalam penyidikan kasus rekening gendut yang menyeret Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka. Kasus tersebut sempat heboh karena BG saat itu sedang dicalonkan sebagai Kapolri. Budi juga terlibat dalam tim yang mengusut kasus suap reklamasi Teluk Jakarta pada 2016. Selain itu, Budi pernah menangani kasus korupsi terkait dengan perubahan APBN di Kementerian ESDM pada 2013. Kasus tersebut menyeret eks Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana. Mantan pejabat KPK lainnya yang boyongan ke BP Haji adalah Chandra Sulistio Reksoprodjo. Dia adalah mantan kepala biro sumber daya manusia KPK. Lalu, ada Nurul Huda, mantan pengawas internal KPK yang dilantik jadi Kasubdit Pengawasan dan Pemantauan Layanan Haji Reguler di Dalam Negeri. Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, keberadaan para mantan penyidik KPK di lembaganya itu adalah bentuk komitmen melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo telah menginstruksikan agar membangun institusi pengelola perhajian yang lebih baik, profesional, dan berintegritas. Dahnil mengatakan, sebagai lembaga setingkat kementerian yang dibentuk langsung oleh Presiden, BP Haji memiliki fokus utama untuk memastikan tata kelola haji yang akuntabel, transparan, serta bebas dari segala bentuk korupsi. &rdquo;BP Haji hadir untuk menjawab arahan Presiden. Kami memastikan tata kelola perhajian dijalankan dengan standar integritas yang tinggi,&rsquo;&rsquo; katanya kemarin (8/1). Dia menegaskan, BP Haji tidak hanya memberikan pelayanan optimal kepada umat. Tetapi, juga berdampak luas bagi pembangunan bangsa. Dahnil mengatakan, tujuh mantan penyidik KPK yang telah dilantik itu dikenal memiliki integritas tinggi. Dahnil menambahkan, komitmen BP Haji sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan haji tidak hanya sebagai ritual keagamaan. Tetapi, juga pendorong pembangunan ekosistem ekonomi umat. Kemudian, penguatan nasionalisme dan toleransi.&nbsp;(wan/elo/c6/oni)

Badan Penyelenggara (BP) Haji merekrut delapan mantan penyidik KPK untuk menjadi pejabat. Salah satunya pernah bongkar kasus rekening gendut

8 Mantan Penyidik KPK jadi Pejabat di BP Haji, Ada yang Pernah Bongkar Kasus Rekening Gendut Budi Gunawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menyayangkan pembelaan yang dilakukan Firli Bahuri menggunakan KPK secara kelembagaan. Sebab, penyidikan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang menyeret Firli Bahuri merupakan tanggung jawabnya secara pribadi. "Penyidikan kasus tindak pidana korupsi dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK merupakan tanggung jawab pribadi, sehingga janganlah KPK ataupun pegawai KPK dibawa-bawa," kata Yudi kepada wartawan, Senin (20/11). Yudi menduga Firli Bahuri merasa panik atas langkah penyidikan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminan Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Sebab, ia meyakini pengusutan dugaan pemerasan terhadap Yasin Limpo, semakin menambah titik terang untuk segera menetapkan seorang menjadi tersangka. "Konpers yang dilakukan Firli merupakan kepanikan, karena proses penyidik Polda Metro Jaya semakin menemukan hal baru dalam penyidikan, misal Rumah Kertanegara Nomor 46, hampir 100 orang baik itu saksi atau ahli diperiksa, rumah digeledah dan dokumen disita," ungkap Yudi. Mantan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK ini pun menyanggah pernyataan Firli Bahuri bahwa ada koruptor yang menyerang balik. Ia menyebut serangan balik koruptor itu sebagai omongan tanpa dasar dan mengada ngada. "Justru harusnya Firli instropeksi diri dan mundur saja dari jabatannya, biarkan orang lain yang meneruskan upaya pemberantasan korupsi," tegas Yudi. Sebelumnya, Firli Bahuri mengklaim, dirinya tidak pernah melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat masih menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan). Ia menyebut, ada upaya serangan balik yang ingin menjatuhkan dirinya. "Di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun, dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap," ucap Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/11). Firli mengungkapkan, saat diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya, di Bareskrim Mabes Polri pada Kamis (16/11) lalu, merasa asing. Padahal, ia mengaku selama 40 tahun mengabdi di institusi Polri, dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal (Komjen) atau jenderal bintang tiga. "Saya harus bertanya kepada diri saya, apakah benar saya pernah selama itu mengabdi di sana, dan mengapa markas besar itu keras terasa asing bagi saya," ujar Firli. Firli kembali berargumen, ia tak mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Melainkan, pada 8 November 2023 tengah melakukan kunjungan kerja ke Aceh. "Kami dipanggil untuk minta keterangan pada tanggal 8 November 2023, tetapi di saat yang sama saya juga harus melaksanakan tugas-tugas saya sebagai ketua KPK hadir di tengah-tengah masyarakat epicentrum dari wilayah barat yaitu Aceh," urai Firli. Oleh karena itu, Firli enggan disebut mangkir dari panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya. Melainkan, menyesuaikan waktu untuk dapat hadir panggilan pemeriksaan tersebut. "Itulah sejatinya bukan dengan upaya mangkir tetapi itu adalah menyesuaikan berdasarkan pada agenda kerja lembaga KPK," pungkas Firli.

Yudi menduga Firli Bahuri merasa panik atas langkah penyidikan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminan Khusus (Ditreskrimsus) PMJ.

Mantan Penyidik KPK Sebut Serangan Balik Koruptor yang Disampaikan Firli Bahuri Omong Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/mantan-penyidik-kpk-yang-berkonflik-ikut-periksa-novel-baswedan_m_151059.jpeg" alt="Novel Baswedan di sela-sela pemeriksaannya oleh penyidik Polda Metro Jaya di KBRI Singapura, Senin(15/8)." width="100%">
<figcaption>Novel Baswedan di sela-sela pemeriksaannya oleh penyidik Polda Metro Jaya di KBRI Singapura, Senin(15/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Polda Metro Jaya mengerahkan kekuatan ekstra dalam mengusut kasus penyerangan air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Tidak tanggung-tanggung, ada 8 perwira menengah kepolisian yang dilibatkan dalam pemeriksaan Novel di kantor Kedutaan Besar RI (KBRI) di Singapura, kemarin (14/8). Merek antara lain, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Kombes Rudy Heriyanto Adi Nugroho, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum AKBP Hendy Febrianto Kurniawan, Kasubdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum AKBP Dedy Murti dan Kasat Harta Benda (Harda) AKBP Nuredy Irwansyah Putra. Perwira lain yang turut terlibat adalah Kanit 1 Kamneg Polda Metro Jaya Kompol Raindra Ramadhan Syah dan Kanit 2 Kamneg Kompol Fadilah. Atase Polri Singapura Kombes Hirbak Wahyu Setiawan juga ikut mendampingi. Diantara 8 nama tersebut, 5 perwira masuk tim penyidik. Yakni, Hendy F Kurniawan, Dedy Murti, Nuredy Irwansyah, Raindra Ramadhan Syah dan Fadilah. Pantauan Jawa Pos di kantor KBRI Singapura yang berlokasi di Chatsworth Road tersebut, tim kepolisian tiba pukul 10.00 waktu setempat. Mereka mengendarai kendaraan pribadi. Setelah sampai di lobi gedung, tim yang mengenakan pakaian rapi non seragam langsung naik ke lantai 3 ruang tengah gedung KBRI. Pemeriksaan terhadap Novel dilakukan pukul 11.00. Sedangkan di kubu Novel, ada 7 orang yang mendampingi. Dari KPK diwakili Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Kabag Investigasi Biro Hukum Evi Laila serta seorang staf biro hukum. Selain itu, ada juga Haris Azhar (pendiri Lokataru), koordinator Kontras Yati Andriyani dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Alghiffari Aqsa. Ketiganya menjadi tim advokasi Novel. Upaya polda untuk menyempurnakan berita acara pemeriksaan (BAP) kasus penyerangan Novel itu dilakukan tertutup. Diantara 5 penyidik, hanya 2 yang bertugas secara bergantian memintai keterangan Novel untuk kebutuhan BAP. Novel dan tim polisi maupun para pendamping hanya keluar sekali selama proses tersebut. Yakni pukul 13.40 atau ketika memasuki waktu salat Zuhur di Singapura. Mereka menunaikan salat di Masjid Istiqamah yang berada di kompleks halaman belakang kantor KBRI Singapura. Seperti biasa, Novel yang kemarin mengenakan pakaian hitam dan peci putih menyempatkan diri untuk salat berjamaah di masjid. Beberapa tim penyidik Polda juga ikut salat berjamaah. Salah satunya Hendy F Kurniawan. Meski berjalan lancar, proses pemeriksaan Novel kemarin belum sepenuhnya sesuai ekspektasi. Bukan hanya soal prosedur pemeriksaan yang tidak lazim karena tanpa diawali surat pemanggilan untuk Novel, tapi juga keterlibatan Hendy F Kurniawan dalam tim penyidik polda. &rdquo;Untuk sementara tidak kami persoalkan dulu,&rdquo; kata Yati kepada Jawa Pos. Keterlibatan Hendy dalam penanganan kasus Novel memang menjadi sorotan. Pasalnya, Hendy merupakan mantan penyidik KPK yang pada 2012 lalu sempat berseteru dengan Abraham Samad dan beberapa pimpinan komisi antirasuah lain. Bahkan, Hendy yang kala itu masih menjabat sebagai Kompol berkoar tentang perilaku Abraham yang tidak sesuai standar prosedur. Karena perseteruan itu, Hendy mengundurkan diri dari KPK pada 1 November 2012. Dia kembali bertugas sebagai anggota polisi. Di kepolisian, Hendy dikabarkan ikut andil dalam upaya kriminalisasi pimpinan KPK era Abraham Samad yang waktu itu mengusut kasus rekening gendut Budi Gunawan. Perseteruan KPK-Polri kala itu dikenal dengan istilah cicak versus buaya.Munculnya nama Hendy sebagai tim penyidik menimbulkan indikasi adanya konflik kepentingan dalam penanganan kasus Novel. Tim advokasi Novel pun memperingatkan kepolisian untuk tidak membawa perseteruan masa lalu dalam penanganan perkara yang sedang menjadi perhatian publik tersebut. &rdquo;Kami akan memberikan warning (kepada polisi, Red),&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Novel tetap konsen bahwa kasus penyerangan yang dia alami pada 11 April lalu itu baru bisa terungkap ketika polisi bekerjasama dengan tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen. Itu mengingat sampai saat ini polisi belum bisa mengungkap kasus penyerangan meski sudah memiliki fakta-fakta tentang penyerangan. Terkait keterlibatan Hendy dalam penanganan kasus tersebut, Novel mengaku baru mengetahuinya. Menurutnya, sejak insiden penyiraman air keras terjadi, Hendy sama sekali tidak terlihat. &rdquo;Penyidiknya (polda) ini penyidik baru, bukan penyidik yang awal menangani. Kita doakan penyidik-penyidik itu bekerja dengan lebih baik dan optimal,&rdquo; ungkap ketua Wadah Pegawai (WP) KPK tersebut. Usai mempelajari hasil pemeriksaan kemarin, Novel kembali menyatakan kekecewaannya. Khususnya terkait saksi kunci yang dipublikasikan oleh polisi. Kemudian soal tidak ditemukannya sidik jari di cangkir yang digunakan untuk menyiram air keras ke wajahnya. Pria asal Semarang itu juga menilai penyidik Polda sejauh ini terkesan menjaga jarak dengan keluarganya. &rdquo;Saya ingin membantu penyidik (polda) untuk mengungkap (kasus penyerangan) dengan benar,&rdquo; imbuhnya. Sayang, pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang tidak bersedia memberikan keterangan usai mendampingi pemeriksaan Novel. Keduanya bergegas pergi meninggalkan kantor KBRI dengan cara menghindari wartawan. Disisi lain, Hendy F Kurniawan saat dikonfirmasi Jawa Pos hanya tertawa. Dia enggan memberikan komentar ketika ditanya soal indikasi adanya konflik kepentingan dalam keterlibatannya di tim penyidik polda. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menjelaskan, keterlibatan Hendy dalam penanganan kasus Novel memang tidak bisa dihindari. Sebab, yang bersangkutan saat ini memang merupakan penyidik di polda. &rdquo;Tidak masalah, namanya penyidik. Kan penyidik di krimum (kriminal umum, Red) dia (Hendy). Masa nggak boleh ?,&rdquo; ungkapnya. Menurut Argo, pemeriksaan kemarin berjalan sebagaimana biasanya. Pihaknya kemarin menggali keterangan Novel seputar kasus apa saja yang ditangani selama ini yang berpotensi mengancam keselamatan. Selain itu, pihaknya juga mengumpulkan informasi yang dimiliki Novel. &rdquo;Nanti penyidik yang lebih tahu. Kami masih dalam proses,&rdquo; ujarnya.&nbsp;

Mantan Penyidik KPK yang Berkonflik Ikut Periksa Novel Baswedan

mantan penyidik kpk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mantan penyidik kpk

Berita Terkini

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditahan, Mantan Penyidik KPK Beri Apresiasi dan Acungan Jempol

8 Mantan Penyidik KPK jadi Pejabat di BP Haji, Ada yang Pernah Bongkar Kasus Rekening Gendut Budi Gunawan

Mantan Penyidik KPK Sebut Serangan Balik Koruptor yang Disampaikan Firli Bahuri Omong Kosong

Mantan Penyidik KPK yang Berkonflik Ikut Periksa Novel Baswedan

Download Aplikasi JawaPos.com