<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/44-mantan-pegawai-KPK-Di-Lantik-Jadi-ASN-POLRI-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama sejumlah mantan pegawai KPK saat mengikuti pelantikan di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Sebanyak 44 mantan pegawai KPK akan mengikuti pelantikan m" width="100%">
<figcaption>Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama sejumlah mantan pegawai KPK saat mengikuti pelantikan di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Sebanyak 44 mantan pegawai KPK akan mengikuti pelantikan m</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Sejumlah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencari upaya keadilan atas pelanggaran administrasi dan HAM pada pelaksanaan tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Para mantan pegawai KPK yang tergabung di dalam IM57+ Institute mengajukan kasasi, menyusul putusan banding yang tak mencerminkan keadilan dan hanya berupa pengulangan dari putusan tingkat pertama.  Permohonan kasasi itu dilayangkan  perwakilan eks pegawai KPK melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 11 Januari 2023.  "Putusan banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan alat bukti. Sehingga hasil putusan hanya sekedar pengulangan dan tidak disertai alasan pertimbangan yang rinci dan cukup" kata Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha kepada JawaPos.com, Kamis (26/1).  Praswad menjelaskan, putusan banding hanya mengamini putusan tingkat pertama, dimana majlis hakim mengakui bahwa negara wajib menjamin hak pegawai KPK. Akan tetapi, perbedaan terjadi dengan para pemohon yang merupakan eks pegawai KPK, karena hakim menilai bahwa pengangkatan dan/atau penawaran para pemohon kasasi sebagai ASN Polri sudah merupakan keseluruhan bentuk tindak lanjut rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM.  "Padahal, berdasarkan fakta persidangan, pengangkatan tersebut adalah inisiatif Kapolri dan tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM," tegas Praswad.  Sementara itu, Dewan Penasihat IM57+ Institute Hotman Tambunan mengatakan, pengangkatan dan penawaran para mantan pegawai KPK sebagai ASN Polri merupakan bentuk inisiatif dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk penguatan program pencegahan korupsi di Bareskrim Polri, yang kemudian disetujui oleh Presiden RI dan ditetapkan NIP-nya oleh Kepala BKN.  Oleh karena itu, Hotman menegaskan pelaksanaan pengangkatan sejumlah mantan pegawai KPK sebagai ASN Polri, bukanlah dalam lingkup menjalankan keseluruhan Rekomendasi Ombudsman RI dan Rekomendasi Komnasham RI, sebagaimana yang disimpulkan hakim dalam putusan banding.  Hotman berharap, Mahkamah Agung (MA) sebagai tempat meminta keadilan yang tertinggi, memiliki urgensi, nurani, dan nalar bisa berpihak pada perwujudan demokrasi yang sehat di Indonesia.  "Pengajuan kasasi ini adalah sikap yang dipilih dengan sadar untuk menolak pemaksaan tafsir tunggal pancasila, pengabdian negara, nilai-nilai agama, dsb yang dianggap mengancam demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia," urai Hotman. (*)  &nbsp;

Cari Keadilan, Barisan Mantan Pegawai KPK Ajukan Kasasi ke MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/seleksi-lebih-ketat-begini-syarat-wna-miliki-ktp-el_m_.jpg" alt="Ilustrasi: e-KTP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: e-KTP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/mantan-pegawai-kpk/">Mantan pegawai KPK</a> Hotman Tambunan mengkritisi wacana Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berencana menerapkan tarif Rp 1.000 setiap kali mengakses nomor induk kependudukan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/NIK/">NIK</a>). Hotman mempertanyakan, bukankah data pribadi adalah informasi yang harus dijaga berdasarkan Undang-Undang.  "Bukankah data pribadi itu adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan hanya bisa diakses oleh pemilik NIK," kata Hotman dalam akun media sosial Twitter pribadinya, Jumat (15/4).  "Kok bisa orang lain dikasih akses? Bukankah itu melanggar UU dan kategori pidana lagi," sambungnya.  Dalam kesempatan yang sama, <a href="https://www.jawapos.com/tag/mantan-pegawai-kpk/">mantan penyidik KPK</a> Aulia Posteria juga menyesalkan jika data pribadi berupa NIK bisa diakses oleh pihak lain. Harusnya, data tersebut merupakan informasi yang dikeculiakan. Karena itu, Aulia mendorong segera disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi.  "Makanya sejak awal proyek e-KTP dilaksanakan sekitar lebih 10 tahun yang lalu, saya mendorong segera dibuat Data Protection Act (UU PDP)," tegas Aulia.  Terlebih, kata Aulia, di dalam NIK terdapat puluhan data pribadi yang memang harus dirahasiakan. Namun, dia tidak mengetahui bagaimana penyimpanan data tersebut.  "Ada 31 elemen data kita yang terdapat dalam <a href="https://www.jawapos.com/tag/NIK/">NIK</a>, namun tidak jelas bagaimana perlakuan terhadap data-data tersebut," ucap Aulia.  Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan penjelasan terkait pengenaan tarif akses Nomor Induk Kependudukan. Penjelasan diberikan usai rencana mematok tarif Rp 1000 per NIK melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menuai polemik di sosial media.  Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil <a href="https://www.jawapos.com/tag/Kemendagri/">Kemendagri</a> Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, pengenaan tarif akses NIK bersifat khusus. Di mana pemberlakuannya hanya menyasar lembaga yang berorientasi bisnis.  “PNBP diterapkan pada industri yang bersifat profit oriented seperti bank, asuransi, pasar modal,” ujar Zudan, Kamis (14/4). Itupun, beban tarif dikenakan pada lembaga yang menggunakan akses database dukcapil, bukan pada masyarakat.  Sementara terhadap lembaga-lembaga pelayanan publik seperti BPJS, bantuan sosial, dan pelayanan publik pemerintah lainnya, Zudan memastikan akan tetap gratis. “Masyarakat mengira dia yang akses <a href="https://www.jawapos.com/tag/NIK/">NIK</a> terus membayar. Tidak,” imbuhnya.

Kritik Keras Eks Pegawai KPK soal Akses NIK Bakal Bayar Rp 1.000

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Ketua-Umum-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-4-3.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi Pers di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (6/1/2022), Pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), oleh Tim Satgas KPK pada Rabu (5/1/2022) siang. Selain menahan 9 orang termasuk Walikota dan sejulah pihak , K" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi Pers di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (6/1/2022), Pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), oleh Tim Satgas KPK pada Rabu (5/1/2022) siang. Selain menahan 9 orang termasuk Walikota dan sejulah pihak , K</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas karena diduga melanggar kode etik, terkait SMS blast atau pesan berantai.  Senior Investigator Indonesia Memanggil (IM) 57+ Institute, Rizka Anungnata meyakini laporan pihaknya terhadap Firli Bahuri bakal diproses oleh Dewan Pengawas KPK. Pasalnya dia sudah menyampaikan bukti-bukti kuat, Ketua KPK Firli Bahuri melakukan dugaan pelanggaran etik dan prilaku.  "Kami kemarin memberikan bukti-bukti. Ya, kalau bisa dibilang teasernya saja, yaitu beberapa screenshot. Kemudian beberapa link berita," ujar Rizka dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (12/3).  Namun demikian, Rizka tidak bisa membeberkan bukti-bukti yang telah diserahkan IM 57+ Institute ke Dewan Pengawas KPK. Karena saat ini bukti-bukti tersebut sedang di proses oleh Dewan Pengawas KPK. "Mohon maaf semuanya, tidak bisa dibuka. Bahwa ini masih dalam kajian kita, untuk kita disampaikan kepada Dewan Pengawas KPK nantinya," kata mantan pegawai KPK tersebut.  Rizka berharap Dewan Pengawas KPK bisa mengembangkan bukti-bukti awal yang telah diserahkan. Dia berharap, Dewan Pengawas KPK bisa maksimal seperti memproses pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang berhubungan dengan pihak berperkara yaitu mantan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial. "Nanti bisa sama-sama lihat, nanti akan kita kawal. Apabila memang diperlukan, baru nanti kita serahkan bukti kajian kita lebih lengkap" ungkapnya.  Sebelumnya, Firli Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Kali ini laporan berkaitan dengan dugaan penggunaan anggaran keuangan negara dalam pengadaan SMS blast atau pesan berantai. Firli dilaporkan oleh mantan pegawai KPK yang tergabung dalam Indonesia Memanggil (IM57+) Institue.  "Laporan berkaitan dengan dugaan Ketua KPK telah sewenang-wenang menggunakan fasilitas KPK yang dibiayai oleh anggaran negara untuk kepentingan pribadinya berupa menyampaikan pesan SMS yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku Ketua KPK," ujar Senior Investigator IM57+ Institute Rizka Anungnata.  Rizka menyebut, pesan berantai yang diterima masyarakat dari Firli tidak berkaitan dengan nilai-nilai antikorupsi. Bahkan, menurut Rizka, pesan berantai tersebut cenderung bersifat personal. Adapun isi pesan tersebut yakni 'manusia sempurna, bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah, tetapi manusia yang selalu belajar dari kesalahan. Ketua KPK RI'.  Karena itu, Rizka mempertanyakan sumber anggaran terkait pengadaan pesan berantai tersebut. Rizka melaporkan Firli atas dugaan melanggar Nilai Dasar Integritas sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, ayat (1) huruf o, dan ayat (2) huruf i Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. (*)  &nbsp;  &nbsp;

Mantan Pegawai KPK Punya Bukti Firli Diduga Lakukan Pelanggaran Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Irjen-Dedi-Prasetyo-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menolak menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri kembali bertambah. Jika sebelumnya baru 8 orang, sekarang sudah menjadi 12 orang.  "Yang tidak bersedia 12 orang," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (7/12).  Dedi menuturkan, sejauh ini baru 44 orang yang menerima tawaran menjadi ASN Polri. "Ya sebanyak 44 lainnya sudah oke semua," jelas mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu.  Sebelumnya, Mabes Polri mengangkat 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Hal itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021.  "Betul, sudah keluar Perpol (pengangkatan)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat konfirmasi, Jumat (3/12).  Dalam perpol itu tertuang keputusan pengangkatan khusus 57 eks pegawai KPK menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Dedi mengatakan, pengangkatan khusus terhadap Novel Baswedan cs sudah tercatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).  "Sudah tercatat dalam lembar negara oleh Kemenkumham. Proses selanjutnya akan dilaksanakan sosialisasi dan bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk proses kepegawaiannya," jelasnya.

Bertambah, Eks Pegawai KPK yang Menolak Jadi ASN Polri Jadi 12 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/KOMBES-AHMAD-RAMADHAN-1.jpg" alt="Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan" width="100%">
<figcaption>Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri mengkonfirmasi sebanyak 44 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima tawaran menjadi ASN Polri. Kepastian ini didapat setelah 52 orang eks pegawai KPK mengikuti proses sosialisasi.  "Hasil sosialisasi yang mengisi surat perjanjian dan menyatakan bersedia menjadi ASN Polri sebanyak 44 orang," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin (6/12).  Ramadhan menuturkan, saat ini ada 8 orang yang menolak tawaran menjadi ASN Polri. Polri memberikan waktu sampai dengan besok kepada pihak lainnya yang belum memberikan jawaban.  "(Sisanya) menunggu konfirmasi 4 orang. Diberikan batas waktu sampai besok pagi," jelasnya.  Sebelumnya, Mabes Polri mengangkat 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Hal itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021.  "Betul, sudah keluar Perpol (pengangkatan)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat konfirmasi, Jumat (3/12).  Dalam perpol itu tertuang keputusan pengangkatan khusus 57 eks pegawai KPK menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Dedi mengatakan, pengangkatan khusus terhadap Novel Baswedan cs sudah tercatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).  "Sudah tercatat dalam lembar negara oleh Kemenkumham. Proses selanjutnya akan dilaksanakan sosialisasi dan bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk proses kepegawaiannya," jelasnya.

8 Orang Menolak, 44 Mantan Pegawai KPK Terima Jadi ASN Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/saling_dukung.jpg" alt="SALING DUKUNG: Christie Afriani di KPK (21/10). Untuk sementara keluarga meminta dia istirahat dulu. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SALING DUKUNG: Christie Afriani di KPK (21/10). Untuk sementara keluarga meminta dia istirahat dulu. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Paling Muda, Ikut ”Dipecat”, tapi Semangat Christie Afriani Berantas Korupsi Tak Pernah Surut  Bagi Christie Afriani, perjalanan polemik tes wawasan kebangsaan menghadirkan pengalaman yang nano-nano: ada kagetnya, ada lucunya. Di antara para senior, dia dan angkatan muda lain ditempatkan setara dan bebas berpendapat.  AGUS DWI PRASETYO, Jakarta  ---  DUA orang tengah duduk berhadap-hadapan di salah satu meja makan di kantin samping gedung lama KPK. Seorang perempuan berkacamata yang asyik menikmati hidangan tiba-tiba menoleh ketika Jawa Pos tiba.  ”Ayo, Mas. Makan dulu,” ucap Christie Afriani, perempuan tersebut, dengan senyum mengembang.  Christie memang baru bergabung dengan KPK pada 2017. Perempuan kelahiran 2 Oktober 1991 tersebut merupakan angkatan ke-12 atau Indonesia Memanggil (IM 12), rekrutmen terakhir pegawai KPK yang dilakukan sebelum UU KPK direvisi pada 2019.  Namun, semangatnya selalu meluap setiap berbicara tentang pemberantasan korupsi. Bahkan setelah dia masuk daftar 58 pegawai yang diberhentikan dengan hormat lewat mekanisme tes wawasan kebangsaan (TWK) sekalipun.  Melawan ketidakadilan TWK menjadi fokus perhatiannya sekarang. Nama Christie masuk dalam daftar pegawai yang tak lolos TWK bersama sejumlah pegawai senior di KPK. Misalnya, Novel Baswedan, Harun Al Rasyid, Sujanarko, dan Giri Suprapdiono.  Christie paling bontot di antara pegawai-pegawai KPK yang ”dipecat” itu.  Sama dengan para seniornya, dia belum bisa menerima keputusan tersebut. Karena itu, mereka terus melakukan perlawanan. Terbaru, puluhan eks pegawai KPK mengajukan banding administratif kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan pemberhentian tersebut.  Perjuangan ”melawan” keputusan pimpinan KPK tak sekali–dua kali dilancarkan ”korban” TWK. Christie ingat betul kali pertama bergabung dengan ”skuad” 75 pegawai yang tak lolos TWK pada Mei lalu. Dari 75 pegawai itu, sebetulnya Christie masuk dalam gerbong 24 pegawai yang diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara dan wawasan kebangsaan.  ”Tapi, saya nggak mau dibina (ikut diklat bela negara dan wawasan kebangsaan, Red) karena nggak percaya TWK,” katanya yang pada Kamis siang itu didampingi sang suami.  Karena ada yang menolak tawaran pembinaan itu, gerbong 75 pegawai akhirnya terbagi dua. Sebanyak 18 pegawai bersedia ikut diklat dan dilantik menjadi ASN. Sementara, 57 pegawai lainnya memilih terus melawan.  Total, ada 58 orang lantaran pada September lalu seorang penyidik KPK, Lakso Anindito, menyusul masuk daftar pegawai yang tak lolos TWK. Berbeda dengan pegawai KPK yang lain, Lakso memang ikut TWK setelah tugas studinya di Lund University, Swedia, selesai. Setelah pulang ke Indonesia, Lakso lantas menyusul ikut TWK dan dinyatakan tidak lolos.  Christie menyatakan, perjalanan polemik TWK sejak Mei sampai akhir September menyisakan begitu banyak pelajaran. Perempuan yang sebelumnya menjadi spesialis kerja sama di Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi (PJKAKI) KPK itu merasakan banyak hal yang membaur menjadi satu. ”Ada kagetnya, tapi ada lucunya juga,” ujarnya, lantas tersenyum.  Selama berjuang bersama puluhan ”korban” TWK, Christie menikmati setiap proses dan tahapan formal yang dilakukan. Saat advokasi dan kampanye publik, misalnya, dia melakoninya tanpa beban. ”Jadi, untuk koordinasi, kami punya grup. Nah, di grup itu banyak bercandanya,” ungkap Christie.  Dan, satu hal lagi, kata Christie, tak terlihat ada perbedaan mencolok antara pegawai muda dan tua dalam setiap koordinasi yang dilakukan. Semua ditempatkan pada posisi yang setara dan bebas menyuarakan gagasannya. ”Sangat fleksibel, tapi yang muda biasanya selalu ikut diskusi dengan senior-senior sebelum mengambil langkah-langkah,” paparnya.  Makin ke sini, Christie merasakan ”penyingkiran” pegawai KPK dengan menggunakan instrumen TWK seperti nano-nano. Selain terkejut, Christie melihat TWK yang menjadi alat pimpinan KPK menyingkirkan pegawai adalah sebuah hal lucu dan konyol. ”Sebenarnya lucu karena TWK itu tidak ada dasar yang membuat saya tidak lolos,” jelasnya.  Kelucuan itu makin menjadi-jadi ketika Christie kembali mengingat beberapa soal yang ditanyakan saat sesi wawancara. Misalnya, pertanyaan seputar film porno. ”Saya waktu itu ditanya bagaimana pendapat tentang orang yang nonton film porno,” ingat Christie, lantas tersenyum. ”Lucu banget pertanyaannya,” lanjutnya.  Sekarang Christie bersama ”alumni” TWK KPK terus memberikan dukungan satu sama lain. Misalnya, menyambangi eks pegawai KPK Juliandi Tigor Simanjuntak yang membuka usaha kuliner nasi goreng. ”Dari situ (membuka usaha kecil-kecilan), kami bisa lihat bahwa memberantas korupsi itu bukan hanya tentang pekerjaan,” tuturnya.  Dia diminta keluarga untuk rebahan dulu. ”Beristirahat,” katanya.  Sebagai bagian dari angkatan muda yang turut berupaya menyumbang perubahan lewat pemberantasan korupsi, dia berpesan kepada semua pihak agar tak sekadar menggunakan anak muda sebagai simbol semata. Christie memandang anak muda selama ini hanya ”dipakai” untuk trik mencari perhatian. Istilah staf khusus (stafsus) milenial, misalnya.  ”Kayak mereka (stafsus milenial), apakah mereka diberi ruang sebagai pengambil kebijakan?” tegasnya.  Dia berkeyakinan anak muda Indonesia bisa berbuat lebih banyak jika diberi kesempatan yang sama. Termasuk kesempatan memberantas korupsi.  Karena itu, sebagai anak milenial, Christie berharap representasi anak muda di berbagai lini benar-benar mendapat ruang yang sama besar dengan yang didapatkan orang-orang tua. ”Negeri ini masih negeri orang tua karena orang tua masih menguasai semuanya,” tutur alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogjakarta, tersebut.

Saling Dukung, Sambangi Mantan Pegawai KPK yang Buka Usaha Nasi Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Angota-KPK-Laporkan-Indrianto-Seno-Adji-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar" width="100%">
<figcaption>Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko menyesalkan sikap Dewan Pengawas KPK yang enggan memeriksa laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Sebab, Lili kembali dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik lantaran diduga memainkan perkara Labuhanbatu Utara. "Ini Dewas ngaco banget. Dewas tidak paham fungsinya, bahkan pengawas internal lembaga sekecil apapun pasti menyelidiki aduan bukan penyelidikan dalam rangka menemukan pidana, tetapi pelanggaran etik," kata Sujanarko dalam keterangannya, Sabtu (23/10). Pria yang akrab disapa Koko ini pun menyebut, Dewas berkali-kali melakukan pemanggilan-pemanggilan yang juga tidak diatur dalam regulasi. Tetapi tetap dilakukan. "Bahkan pelapornya saja tidak dipanggil untuk diminta keterangan," cetus Koko. Koko memandang, Dewas seperti tidak senang dan kurang bersemangat melihat adanya aduan kepada pimpinan KPK. Karena itu, sudah seharusnya peran Dewas di evaluasi, sangat lembek dibanding sebelum Dewas ini ada. "Tak ada guna gaji Dewas sudah sangat gede, manfaat minim," tegas Koko. Sebelumnya, Dewas KPK enggan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Laporan terhadap Lili disampaikan oleh dua mantan pegawai KPK, Novel Baswedan dan Rizka Anungnata pada Kamis (21/10) kemarin. "Laporan pengaduan baru diterima Dewas. Tapi materi laporan sumir. Perbuatan LPS yang diduga melanggar etik tidak dijelaskan apa saja," kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris dikonfirmasi, Jumat (22/10). Haris menyampaikan, seharusnya pelaporan dugaan pelanggaran etik bagi setiap insan KPK didasari dengan bukti fakta perbuatannya. Serta juga melampirkan saksi-saksi untuk menguatkan aduan tersebut. "Setiap laporan pengaduan dugaan pelanggaran etik oleh insan KPK harus jelas apa fakta perbuatannya, kapan dilakukan, siapa saksinya, apa bukti-bukti awalnya. Jika diadukan bahwa LPS berkomunikasi dengan kontestan Pilkada 2020 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), ya harus jelas apa isi komunikasi yabg diduga melanggar etik tersebut," imbuhnya. Haris menyampaikan, laporan tersebut belum jelas. Sehingga pihaknya tidak akan menindaklanjuti pengaduan tersebut. "Semua laporan pengaduan dugaan pelanggaran etik yang masih sumir, tentu tidak akan ditindaklanjuti oleh Dewas," tegas Haris. Dalam laporannya, Novel Baswedan mengungkapkan selain pernah terlibat pengurusan perkara Kota Tanjungbalai, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar juga dinilai berurusan dengan perkara Labuhanbatu Utara. Novel dan Rizka juga sempat menangani perkara Labuhanbatu Utara. "LPS sebagai terlapor selain terlibat dalam pengurusan perkara Tanjungbalai, juga terlibat dalam beberapa perkara lainnya, yaitu terkait dengan perkara Labuhanbatu Utara yang saat itu juga kami tangani selaku penyidiknya," ucap Novel, Kamis (21/10). Novel mengungkapkan, fakta ini juga disampaikan dalam persidangan etik dengan terlapor Lili Pintauli Siregar, dimana dugaan perbuatan Lili saat itu adalah berkomunikasi dengan salah satu kontestan Pilkada Serentak Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yaitu Darno, dan kemudian ada permintaan dari Darno untuk mempercepat eksekusi penahanan Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus yang saat itu menjadi tersangka di KPK sebelum Pilkada serentak 2020 dimulai. Hal ini diduga bertujuan untuk menjatuhkan suara dari anak tersangka Bupati Labura Khairuddin Syah yang saat itu juga menjadi salah satu kontestan Pilkada. Fakta ini bahkan disampaikan Khairuddin Syah kepada Pelapor saat itu. "Khairuddin Syah juga menyampaikan kepada Pelapor bahwa dirinya memiliki bukti-bukti berupa foto-foto pertemuan antara Terlapor (Lili Pintauli Siregar) dengan Darno," cetus Novel. Dalam Sidang Etik Dewas, kata Novel, Majelis Sidang Etik memintanya untuk melengkapi bukti-bukti terkait dengan dugaan pelanggaran Lili dalam perkara Labura. Dia mengaku, telah menyerahkan beberapa bukti pendukung dimaksud kepada Sekretariat Dewas dan telah mendapatkan tandaterima pertanggal 12 Agustus 2021. "Selanjutnya di dalam Putusan Dewas Nomor 5/Dewas/Etik/07/2021 tertanggal 30 Agustus 2021, sepanjang sepengetahuan Pelapor bahwa tidak ada fakta pemeriksaan klarifikasi dan atau fakta persidangan etik terkait perbuatan Lili di perkara Labura. Sehingga pelapor kemudian menyampaikan pengaduan ini kepada Dewas Pengawas," pungkas Novel.

Koko: Dewas KPK Ngaco Banget

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Pegawai-KPK-Dipecat.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bersikap terkait rencana perekrutan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri. Para mantan pegawai KPK memang telah melakukan pertemuan dengan Polri untuk membahas rencana perekrutan, tetapi belum ada yang menerima tawaran tersebut.  "Kalau pertemuan memang ada, tapi soal pegawai sudah menerima saya belum dengar," kata mantan Kepala Biro Hukum dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang dikonfirmasi, Senin (11/10).  Rasamala mengungkapkan, proses rekrutmen masih dalam tahap penyusunan konsep hukum. Menurutnya, para mantan pegawai KPK bakal menentukan sikap apabila segala hal mengenai mekanisme perekrutan telah selesai.  "Karena yang saya pahami ini masih proses dan menyusun konsep hukumnya dulu, baru bisa memutuskan ya," ucap Rasamala.  Dia mengakui, hingga kini 57 pegawai KPK masih menjalin komunikasi dengan baik. Meski memang terdapat sebagian mantan pegawai KPK yang memilih mencari kegiatan lain, usai tidak lagi bertugas di KPK.  "Kalau internal 57 intensif terus berkomunikasi," ujar Rasamala.  Sebagaimana diketahui, Kapolri Jenderal Listyo berencana akan memanggil 57 pegawai yang baru saja diberhentikan KPK pada Kamis (30/9) kemarin. 57 mantan pegawai KPK itu bakal diajak berkomunikasi soal rencana penarikan menjadi ASN Polri.  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyampaikan mereka akan dipanggil setelah As SDM Kapolri Irjen Pol Wahyu Widada bertemu dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk berbicara mekanisme penarikan menjadi ASN Polri ini.  "Jadi langsung Bapak Kapolri ini menunjuk As SDM untuk langsung komunikasi, koordinasi dengan BKN dengan PANRB dan kemudian nanti setelah ini sudah selesai dilakukan tentunya nanti akan mengundang teman-teman dari mantan pegawai KPK ini," ucap Argo, Jumat (1/10).  Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menuturkan, Polri bersama BKN dan Kemenpan RB juga sedang membahas mengenai mekanisme perekrutan tersebut. Hal ini diharapkan agar tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lainnya.  "Makanya Bapak Kapolri memerintahkan As SDM siang dan malam kalau perlu untuk koordinasi terus dengan BKN dan PAN RB sehingga tidak ada nanti yang dirugikan ya. Tapi kemudian juga ada disesuaikan aturan harmonisasi yang ada sehingga nanti semua berjalan dengan baik dan secepatnya," pungkasnya.

57 Mantan Pegawai KPK Belum Juga Bersikap Terkait Tawaran ASN Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/dirikan_im57_.jpg" alt="AKHIRI TUGAS: Novel Baswedan bersama pegawai yang tidak lolos TWK meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin (30/9). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>AKHIRI TUGAS: Novel Baswedan bersama pegawai yang tidak lolos TWK meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin (30/9). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Memanggil 57 Institute (IM57+ Institute), institusi besutan mantan pegawai KPK yang tidak lolos TWK membuat sikap terhadap KPK. Sikap itu terkait rencana kerja sama yang dilontarkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam pemberantasan korupsi.  Praswad Nugraha, salah satu awak IM57+ Institute mengatakan bahwa pihaknya memberikan syarat jika pimpinan KPK ingin bekerja sama. Yakni, meminta KPK melaksanakan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman.  Praswad menegaskan bahwa Komnas HAM telah menyatakan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) melanggar HAM dan maladministrasi. Asesmen itu berupaya untuk menyingkirkan 58 pegawai KPK secara sewenang-wenang.  "Boleh banget KPK bekerja sama IM57+ Institute. Mungkin bisa dimulai dengan KPK melaksanakan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman," atas pemecatan 58 pegawai KPK secara sewenang-wenang," kata Praswad dikonfirmasi, Minggu (10/10).  Praswad, mantan pegawai ini meminta pimpinan KPK untuk memberikan hak konstitusinal para pegawai yang dipecat pada 30 September 2021. "Hak konstitusional kami berdasarkan pasal 1 ayat 6 UU 19 Tahun 2019, kami harus di angkat sebagai ASN di KPK. Pegawai KPM adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara," tegas Praswad.  Karena, IM57+ Institute sendiri didirikan sebagai wadah bagi para pegawai yang dipecat oleh KPK.  Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan bahwa pihaknya berencana melakukan kerja sama dengan IM57+ Institute. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu merupakan wadah yang dibuat oleh mantan pegawai KPK yang diberhentikan dengan hormat karena gagal dalam TWK.  "Kalau memang komitmen orientasi kelembagaannya adalah memberantas korupsi, tentu KPK akan terbuka untuk melakukan kolaborasi," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (8/10).  Pihak KPK sangat senang, jika IM57+ Institute bisa membantu dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. "Sekali lagi yang jelas KPK akan terus melakukan pemberantasan korupsi dengan seluruh lapisan masyarakat termasuk dengan siapapun termasuk dengan IM57," klaim Ghufron.

KPK Tawarkan Kerja Sama, IM57+ Institute Ajukan Syarat Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Karopenmas-Div-Humas-Mabes-Polri-Brigjen-Pol-Rusdi-Hartono-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Karopenmas Div Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono. Foto: Dery Ridwasah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Div Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono. Foto: Dery Ridwasah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri masih menggodok rencana perekrutan 56 orang eks pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sejauh ini koordinasi antara Polri dengan pihak yang akan direkrut sudah terjalin.  "Artinya komunikasi antara Polri dengan rekan-rekan mantan pegawai KPK telah terjalin. Sekarang Polri sedang menyiapkan bagaimana proses rekrutmen 56 mantan pegawai KPK tersebut, selain itu juga penempatan mereka," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, Jumat (8/10).  Rusdi mengatakan penempatan ke-56 mantan pegawai KPK itu nantinya disesuaikan dengan jabatan yang telah diemban sebelumnya. Pasalnya, tidak semuanya mantan penyelidik.  "Ada juga yang bertugas di bidang humas, ada petugas di bidang perencanaan, ada yang bertugas di bidang pendidikan dan pelatihan. Ini harus dipersiapkan tentunya oleh satuan-satuan kerja yang ada di Polri, yang bisa menampung daripada kompetensi 56 mantan pegawai KPK tersebut," imbuhnya.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap merekrut 56 eks pegawai KPK menjadi ASN di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Tawaran ini merupakan solusi dari Sigit atas tidak dilantiknya mereka sebagai ASN KPK.  "Kami berkirim surat kepada pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dites dan tak dilantik ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian dan rekrut jadi ASN Polri," kata Sigit kepada wartawan, Selasa (28/9).  Sigit menuturkan, usulan ini sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat balasan dikirim oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada 27 September 2021.  "Prinsipnya beliau (Presiden) setuju 56 orang mantan pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri," imbuhnya.  Dalam surat tersebut Jokowi memberikan petunjuk untuk Polri berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini proses mekanisme perekrutan masih dibahas bersama.

Godok Jabatan untuk 56 Mantan Pegawai KPK yang Bakal jadi ASN Polri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mantan Pegawai KPK

Berita Terkini