<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Nila-Moeloek-KPK-Deb.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Kesehatan era Presiden Joko Widodo periode pertama, Nila F Moeleok, kini dirawat di rumah sakit. Nila F Moeloek dipastikan tertular Covid-19. Begitu juga sang suami, Prof Farid Anfasa Moeloek.  Para akademisi teman-teman sejawat rekan sesama dokter dan profesi mendoakan kesembuhan Nila F Moeloek. Salah satunya datang dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Ari Fahrial Syam.  "Ya, saya mengucapkan atensi yang luar biasa atas doa dan support untuk kesembuhan Prof Nila dan Prof Moeloek, kita doakan agar kondisi beliau berdua terus membaik," katanya kepada JawaPos.com, Rabu (4/8).  Hal senada diungkapkan oleh Ahli Spesialis Penyakit Dalam yang juga Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Profesor Zubairi Djoerban mengajak semua masyarakat meluangkan waktu sejenak untuk mendoakan Prof Nila Moeloek dan Prof Farid Anfasa Moeloek. Dua mantan menteri kesehatan ini sedang dalam perawatan khusus di salah satu rumah sakit Jakarta.  "Semoga Allah memberkahi mereka kesembuhan dalam perjuangannya melawan Covid-19. Amin," kata Prof Zubairi.  Nila Moeloek adalah Menteri Kesehatan Indonesia pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Dia juga seorang ahli oftalmologi (ilmu penyakit mata) dan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).

Tertular Covid-19, Mantan Menkes Nila Moeloek dan Suami Dirawat di RS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/legislator-ini-tak-yakin-amien-rais-kecipratan-duit-korupsi-alkes_m_134932.jpeg" alt="Mantan Ketua Umum PAN, Amien Rais" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum PAN, Amien Rais</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dugaan bahwa Mantan Ketua MPR Amien Rais menerima uang hasil korupsi alat kesehatan dinilai politis. Bahkan, ada&nbsp;informasi kalau Jaksa KPK yang menuntut mantan Menkes Siti Fadilah Supari, berasal dari Kejaksaan Agung. &nbsp;&nbsp; Pernyataan tersebut dilontarkan Anggota Komisi III DPR, Muslim Ayub. Muslim mengungkapkan bahwa penegakan hukum yang terjadi&nbsp;belakangan ini tidak bisa dipisahkan dari situasi politik.&nbsp; "Ada kecenderungan Kejaksaan bahkan KPK jadi alat kelompok tertentu untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang kritis&nbsp;terhadap pemerintahan," tegas Muslim saat dihubungi, Minggu (4/6). Legislator asal Aceh itu mengatakan, tidak bisa terlalu cepat menyimpulkan kabar yang beredar. Sebab, walaupun nama Amien Rais disebut&nbsp;dalam tuntutan jaksa KPK di kasus korupsi alkes mantan menkes, KPK juga masih mendalami. Muslim yakin mantan ketua umum PAN itu tidak menerima aliran dana korupsi. Itu bisa disimpulkan dengan Amien Rais menggelar konferensi&nbsp;pers Jumat kemarin. "Dengan Pak Amien melakukan konpers menunjukkan bahwa beliau yakin tidak menerima uang hasil korupsi, asal muasalnya jelas (dari uang&nbsp;pribadi Sutrisno Bahir)," pungkasnya. Sebelumnya, uang korupsi hasil kongkalikong antara Siti Fadilah dengan pengusaha rekanan pengadaan alkes untuk buffer stock pada 2005,&nbsp;diduga mengalir ke rekening pengurus DPP Partai Amanat Nasional (PAN) dengan total Rp 600 juta. Hal itu tercantum dakwaan JPU. Amien tak menyangkal dia menerima uang yang diikirimkan selama enam kali itu pada 2007. Namun, dia menolak jika uang itu berasal dari&nbsp;korupsi alat kesehatan. Amien mengatakan, uang tersebut merupakan pemberian atau sumbangan Soetrisno Bachir yang memiliki hubungan dekat dengan dirinya.&nbsp; Pasalnya, pada saat ditanyakan alasan Soetrisno Bachir memberikan uang itu ke dirinya, Soetrisno hanya mengaku uang tersebut diberikan&nbsp;atas perintah sang ibu.(dna/JPG)

Legislator Ini Tak Yakin Amien Rais Kecipratan Duit Korupsi Alkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/siti-fadilah-juga-didakwa-terima-cek-pelawat-senilai-rp-187-miliar_m_107681.jpeg" alt="Mantan Menkes RI Siti Fadilah Supari sata menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/2)." width="100%">
<figcaption>Mantan Menkes RI Siti Fadilah Supari sata menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya mendakwa mantan Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah Supari merugikan negara sebesar Rp 6,14 miliar. Siti juga didakwa menerima suap sebesar Rp 1,87 miliar berupa cek pelawat atau travel cheque. Jaksa Ali Fikri mengatakan, Siti diduga menerima 20 lembar Mandiri Traveller Cheque (MTC) senilai Rp 500 juta dari Direktur Keuangan PT Graha Ismaya, Sri Wahyuningsih. Serta, 50 lembar MTC senilai Rp 1,37 miliar dari Direktur Utama PT Graha Ismaya, Masrizal Achmad Syarif. "Padahal terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa MTC tersebut diberikan kepada terdakwa karena telah menyetujui revisi anggaran untuk kegiatan pengadaan alkes I serta memperbolehkan PT Graha Ismaya sebagai suplier pengadaan alkes I," kata Jaksa Ali Fikri saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/2). Berawal dari pertemuan antara Siti Fadilah dan Masrizal di kantor Depkes RI, Jakarta pada akhir 2006. Saat itu Masrizal menanyakan soal black list terhadap PT Graha Ismaya yang berakibat tidak dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa di Depkes, kemudian dia meminta Siti Fadilah mencabut black list itu. Saat berlangsung proses usulan revisi DIPA TA 2007 untuk kegiatan pengadaan alkes medis dan non medis, Masrizal dan istrinya Sri Wahyuningsih menemui Kuasa Pengguna Anggaran Rustam Syarifuddin Pakaya. Saat itu keduanya menyampaikan agar PT Graha Ismaya dapat menyuplai alkes untuk kebutuhan di PPK Depkes RI yang kemudian disetujui oleh Rustam. &nbsp; "Bahwa sebelum dimulai kegiatan pelelangan untuk kegiatan pengadaan alkes I tersebut, pada pertengahan September 2007 Masrizal bertemu dengan Ary Gunawan selaku Dirut PT Indofarma Global Medika (IGM) yang juga merupakan teman dekat terdakwa dan Supari (alm suami Siti)," kata Jaksa Ali. Pada pertemuan itu Ary Gunawan memberitahukan PT IGM akan mendaftar dalam pelelangan pengadaan alkes I PPK Depkes serta meminta dukungan PT Graha Ismaya selaku suplier alkes dalam pengadaan tersebut.&nbsp; Realisasi pemberian dukungan PT Graha Ismaya terhadap PT IGM itu diwujudkan dalam surat pernyataan dukungan terhadap 35 jenis alkes yang diminta PT IGM. Pada Oktober 2007, Rustam memerintahkan Panitia Pengadaan untuk memulai melaksanakan pengadaan alkes I dengan pagu anggaran Rp 40 miliar. Pada 11 Oktober 2007, Sri Wahyuningsih memberikan sejumlah 20 lembar MTC senilai Rp 500 juta kepada Siti Fadilah saat silaturahmi di rumah dinas menkes di Kuningan, Jakarta. Sekitar Januari 2008, Rustam Syarifuddin meminta uang kepada Masrizal sejumlah Rp 3,5 miliar dalam bentuk MTC sebagai imbalan atas perannya mengarahkan proses pengaaan alkes I dengan memakai spesifikasi alkes yang didistribusikan dan diproduksi PT Graha Ismaya. Di mana MTC tersebut oleh Rustam Syarifuddin nantinya juga akan diberikan kepada Siti Fadilah yang telah menyetujui revisi DIPA tahun 2007 untuk kegiatan pengadaan alkes I. Selanjutnya pada Januari 2008, Rustam memberikan MTC dengan nilai Rp 1,375 miliar kepada Siti Fadilah. Setelah itu, Siti Fadilah menyerahkan MTC dari Sri Wahyuningsih dan suaminya itu kepada adik Siti, Rosyidah Endang Pudjistuti untuk diinvestasikan kepada PT Sammara Mutiara Indonesia. Atas perbuatannya, Siti Fadilah dijerat dengan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana. (Put/jpg)

Siti Fadilah Juga Didakwa Terima Cek Pelawat Senilai Rp 1,87 Miliar 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/mantan-menkes-siti-fadilah-didakwa-rugikan-negara-rp-614-miliar_m_107652.jpeg" alt="Mantan Menkes Siti Fadilah" width="100%">
<figcaption>Mantan Menkes Siti Fadilah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,14 miliar. Perbuatan itu dilakukan Siti terkait pengadaan alat kesehatan guna mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Tahun 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Depkes RI. "Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan," kata Jaksa Ali Fikri saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/2). Jaksa Ali Fikri mengatakan, Siti menyalahgunakan kekuasaannya selaku menkes dengan memberikan arahan agar kegiatan itu melalui surat rekomendasi untuk dilakukan penunjukan langsung (PL). Serta, meminta Mulya A Hasjmy selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perbuatan melawan hukum dengan menunjuk PT Indofarma Tbk sebagai penyedia barang dan jasa. Siti Fadilah diduga memperkaya PT Indofarma Tbk sejumlah Rp 1,59 miliar dan PT Mitra Medidua sejumlah Rp 4,55 miliar. Menurut Jaksa Ali, pada September 2005, Siti Fadilah beberapa kali bertemu Dirut PT Indofarma Global Medika, Ary Gunawan dan Ketua Sutrisno Bachir Foundation (SBF) Nuki Syahrun yang juga adik ipar dari Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir. Setelah beberapa kali bertemu, Ary dan Nuki menghubungi Manajer Pemasaran PT Indofarma Tbk, Asrul Sani membicarakan rencana keikutsertaan mereka dalam pengadaan alkes untuk buffer stock. "Selain itu Nuki Syahrun menghubungi Andi Krisnamurti selaku direktur utama PT Mitra Medidua yang juga merupakan teman Rizaganti Syahrun (suami Nuki Syahrun) untuk menjadi supplier alkes bagi PT Indofarma Tbk dalam pengadaan alkes untuk buffer stock tersebut," papar Jaksa Ali Fikri. Kemudian, Nuki dan Ary menemui Mulya A Hasjmy untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Siti Fadilah bahwa yang akan melaksanakan pegadaan alkes untuk buffer stock adalah PT Indofarma. Setelah itu, Mulya A Hasjmy menemui Siti Fadilah dan melaporkan bahwa Nuki dan Ary mengaku telah ditunjuk sebagai rekanan. Siti Fadilah pun membenarkan dan mengatakan kedatangan Nuki dan Ary atas perintahnya. "Ya, Mul. PT Indofarma tolong dibantu, apalagi kamu lihat sdri. Nuki adalah adik petinggi PAN, sama juga kita bantu PAN kamu ajukan permohonan PL-nya kepada saya," kata Siti kepada Mulya saat itu. Setelah itu, Mulya Hasjmy menghadap Sekjen Depkes RI Sjafi'i Ahmad untuk berkonsultasi. Setelah menerima surat permohonan PL beserta lampiran lembar verbal yang sudah diparaf pihak terkait, terdakwa tanpa mempertimbangkan ketentuan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 mengenai ketentuan pengadaan yang dapat dilakukan dengan PL serta tidak mempertimbangkan pendapat Syafei Umar selaku Inspektur I bahwa pengadaan untuk buffer stock bukan merupakan keadaan darurat. "Sehingga apabila pengadaannya tidak dilelangkan akan menjadi masalah, kemudian menyetujui usulan permohonan PL tersebut dan menandatanganinya," jelas Jaksa Ali. Setelah surat rekomendasi menkes terbit untuk menunjuk PT Indofarma guna membantu PAN, maka Mulya memerintahkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk memproses pengadaan tersebut. Pada 29 November 2005, Mulya A Hasjmy menetapkan PT Indofarma Tbk sebagai pelaksana kegiatan pengadaan alkes dengan harga sebesar Rp 15,54 miliar. Namun, setelah 120 hari sejak penandatanganan kontrak pada 30 November 2005, PT Indofarma Tbk tidak segera melaksanakan kegiatan pengadaan sampai tahun anggaran 2005 berakhir sehingga kemudian dilakukan addendum dengan alasan perubahan sumber pembayaran dari DIPA 2005 menjadi DIPA 2006. Selanjutnya, kata Jaksa Ali, setelah adanya addendum kontrak, Direktur Pemasaran PT Indofarma, Muhammad Naguib memesan alkes kepada PT Mitra Medidua. Pada 27 Maret 2006 pemesanan dimaksud diselesaikan PT Mitra Medidua sehingga PT Indofarma dianggap telah menyelesaikab seluruh pekerjaannya. Pada 4 April 2006, PT Indofarma menerima pembayaran lunas dari Depkes sesuai kontrak sebesar Rp 15,54 miliar, setelah dipotong pajak menjadi Rp 13,9 miliar. Selanjutnya PT Idofarma membayar kepada PT Mitra Medidua sebesar Rp 13,5 miliar. Dan setelah menerima pembayaran, PT Mitra Medidua mengirimkan uang sebesar Rp 741 juta dan Rp 50 juta ke rekening milik Sekretaris Yayasan SBF, Yurida Adlani. Terhadap dana yang masuk, Nuki Syahrun memerintahkan Yurida Adlani untuk memindahbukukan sebagian dana kepada pengurus DPP PAN yaitu Nuki Syahrun dan anak Siti Fadilah bernama Tia Nastiti. Hal itu sebagaimana arahan dari Siti Fadilah. Atas perbuatannya, Siti Fadilah dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (Put/jpg)

Mantan Menkes Siti Fadilah Didakwa Rugikan Negara Rp 6,14 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/mantan-menkes-siti-fadilah-supari-segera-diadili_m_101392.jpeg" alt="Siti Fadilah Supari" width="100%">
<figcaption>Siti Fadilah Supari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari segera duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hari ini (10/1), penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas penyidikan dua kasus yang menjerat Siti Fadilah ke tahap penuntutan atau tahap dua. "Hari ini tahap kedua untuk dua perkara yang diindikasikan dilakukan tersangka SFS," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan pers, Selasa (10/1). Kasus Siti Fadilah yang pertama adalah dugaan korupsi pengadaan alkes untuk kebutuhan antisipasi kejadian luar biasa masalah kesehatan akibat bencana di Pusat Masalah Kesehatan Depkes tahun 2005. Yang kedua, dugaan suap terkait pengadaan alat kesehatan kebutuhan pusat penanggulanan krisis Kemkes dari dana DIPA 2007. Febri mengatakan, dengan pelimpahan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK memiliki waktu paling lama 14 hari untuk menyusun berkas dakwaan terhadap Siti untuk dilimpah ke pengadilan. Pelimpahan ke tahap penuntutan dilakukan setelah berkas penyidikan kedua kasus ini dinyatakan lengkap atau P21 pada 30 Desember 2016 lalu. "Sudah P21 30 Desember kemarin," pungkas Febri. (Put/jpg)

Mantan Menkes Siti Fadilah Supari Segera Diadili

mantan menkes

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mantan menkes

Berita Terkini

Tertular Covid-19, Mantan Menkes Nila Moeloek dan Suami Dirawat di RS

Legislator Ini Tak Yakin Amien Rais Kecipratan Duit Korupsi Alkes

Siti Fadilah Juga Didakwa Terima Cek Pelawat Senilai Rp 1,87 Miliar

Mantan Menkes Siti Fadilah Didakwa Rugikan Negara Rp 6,14 Miliar

Mantan Menkes Siti Fadilah Supari Segera Diadili

Download Aplikasi JawaPos.com