<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/01/JKT_-Tom-Lembong-Bebas_SALMAN-TOYIBI-6JPG-4103211644.jpg" alt="Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di dampingi istri Franciska Wihardja keluar dari di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (1/8/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di dampingi istri Franciska Wihardja keluar dari di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (1/8/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong akhirnya bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur (Jaktim), Jumat (1/8) malam.&nbsp; Dia keluar dari rutan sekitar pukul 22.00 WIB. Tidak sendirian, Tom Lembong didampingi oleh istrinya, Siska, dan sahabatnya Anies Rasyid Baswedan. Tom Lembong bebas setelah menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; Berdasar pantauan JawaPos.com, Tom Lembong keluar Rutan Kelas I Cipinang mengenakan setelan pakaian berwarna biru tua dan hitam. Dia mendapat sambutan dari teman-teman dan simpatisan Gerakan Rakyat yang sudah menunggu sejak pagi tadi. Sebelum menyampaikan kata-kata pertamanya setelah bebas, Tom Lembong mendapat hadiah buket bunga dari pendukungnya.&nbsp; &rdquo;Terima kasih sudah tunggu berjam-jam, termasuk di cuaca yang sangat terik tadi siang. Dedikasi yang luar biasa, saya sangat-sangat menghargai. Teman-teman, malam ini saya kembali menghirup udara bebas. Saya sekarang kembali ke rumah, kembali dipersatukan dengan keluarga tercinta, kembali kepada kehidupan normal yang sempat terhentikan selama 9 bulan,&rdquo; kata Tom Lembong.&nbsp; Sebagai warga negara, Tom Lembong sangat bersyukur karena bisa kembali bebas. Dia menghaturkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh pimpinan serta anggota DPR. Sebab, abolisi yang diusulkan oleh Presiden Prabowo disetujui oleh legislator di Senayan. Menurut dia, abolisi tersebut tidak hanya membebaskan dirinya secara fisik.&nbsp; &rdquo;Abolisi ini juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Meski begitu, Tom Lembong tetap menghargai dan menghormati pandangan-pandangan lain yang muncul pasca keluarnya abolisi tersebut. Dia menyadari ada banyak kegelisahan hingga pertanyaan dari publik di balik abolisi tersebut.&nbsp; Sejak awal menjalani proses hukum, Tom Lembong menyatakan bahwa setiap tahapan yang dia jalani bukan proses hukum yang ideal. Dia merasakan menjalani hukuman lebih dari 9 bulan, berada di balik tembok dan jeruji rutan. Dalam proses tersebut, Tom Lembong menggunakannya untuk merenung dan merefleksikan diri. Khususnya terkait dengan proses hukum yang dia jalani.&nbsp; &rdquo;Bagaimana sistem hukum kita bekerja, bagaimana publik merespons, dan bagaimana seharusnya negara hadir untuk melindungi setiap warganya. Saya tahu saya sangat amat beruntung, saya memiliki tim hukum yang luar biasa. Sahabat-sahabat yang tak henti menyuarakan dan menyerukan keadilan bagi saya, keluarga yang tidak pernah goyah, dan publik luas yang memberikan simpati dan dukungan,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Meski demikian, Tom Lembong menyatakan bahwa dirinya juga tidak akan melupakan warga negara lain yang tidak seberuntung dirinya. Orang-orang yang mungkin bernasib sama tapi tidak punya sorotan, tidak punya perlindungan. Untuk itu, dia memastikan kebebasannya tidak akan menjadi akhir cerita.&nbsp; &rdquo;Saya ingin ini menjadi awal dan tanggung jawab bersama. Saya ingin menyuarakan, mengingatkan, dan bila mungkin membantu agar sistem hukum kita menjadi lebih adil, lebih jernih, dan lebih memihak kepada kebenaran, alih-alih kepada kepentingan tertentu,&rdquo; tegasnya. &nbsp; &nbsp;

Mantan Mendag Thomas Lembong bebas dari Rutan Cipinang setelah menerima abolisi dari Presiden Prabowo, kembali ke keluarga dan hidup normal.

Bebas dari Rutan Cipinang usai Dapat Abolisi, Mantan Mendag Tom Lembong: Abolisi Ini Memulihkan Nama Baik dan Kehormatan Saya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/07/JKT_Sidang-Perdana-Tom-Lembong_SALMAN-TOYIBI-09JPG-1007423091.jpg" alt="Terdakwa kasus importasi gula yang juga mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) mengikuti sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus importasi gula yang juga mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) mengikuti sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dituntut hukuman pidana&nbsp;7 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa meyakini, Tom Lembong melakukan korupsi dugaan impor gula yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 578 miliar. "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Thomas Trikasih Lembong dengan pidana penjara selama tujuh tahun," kata Jaksa membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (4/7). Selain hukuman badan, Jaksa juga menuntut Tom Lembong untuk membayar denda sebesar Rp 750 juta, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. "Menyatakan Terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ucap Jaksa. Dalam menjatuhkan tuntutan, Jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan perbuatan Tom Lembong tidak mendukung program pemerintah rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. "Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya," ujar Jaksa. Sementara hal yang meringankan, Tom Lembong belum pernah dihukum. Tom Lembong diyakini merugikan negara sebesar Rp 578 miliar terkait dugaan korupsi impor gula di Kemendag pada tahun 2015&ndash;2016.&nbsp; Tom Lembong juga diyakini telah memperkaya dirinya bersama 10 orang pejabat korporasi yang merugikan negara Rp 515.408.740.970,36. Tom Lembong dituntut melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. &nbsp; &nbsp;

Mantan Mendag Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 750 juta oleh jaksa terkait korupsi impor gula.

Mantan Mendag Tom Lembong Dituntut Hukuman Pidana 7 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/20250306_130835-1-384744287.jpg" alt="Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menghadiri sidang dakwaan mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menghadiri sidang dakwaan mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3).&nbsp; Dia mendengarkan secara keseluruhan, isi dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap mantan Menteri Perdagangan (Mendag)&nbsp;Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Usai sidang, Anies menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Tom Lembong dan tim kuasa hukumnya untuk membacakan nota keberatan atau eksepsi. Anies terlihat duduk pada bangku barisan depan di ruang persirangan Prof. Dr. Hatta Ali. "Saya ingin sampaikan terima kasih kepada majelis hakim yang sudah memberikan kesempatan untuk eksepesi dibacakan hari ini juga. Sehingga kita semua keluar dari sidang hari ini, dengar secara lengkap baik yang disampaikan oleh penuntut, maupun disampaikan oleh penasehat hukum," kata Anies usai sidang. "Dengan begitu kita punya informasi yang harapannya masyarakat punya informasi yang lengkap. Kami sampaikan terima kasih kepada majelis hakim, karena hari ini juga itu dibacakan," sambungnya. Anies mengingatkan Majelis Hakim untuk bersikap objektif dalam mengadili kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong. "Agar majelis hakim mengambil keputusan seperti yang saya sampaikan tadi, dengan objektif, prinsip kebenaran, prinsip kepastian hukum, dan juga keadilan," tegas Anies. Adapun,&nbsp;Tom Lembong didakwa&nbsp;merugikan keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622,47 atau Rp 578 miliar. Tom Lembong disebut melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. JPU pada Kejagung menyebut, tindakan memperkaya itu dilakukan Tom Lembong saat menjabat Mendag pada periode 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Jaksa menyebut Tom Lembong telah menerbitkan 21 pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah (GKM). Jaksa meyakini, penerbitan 21 persetujuan impor tersebut tanpa disertai rekomendasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin).&nbsp; Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Anies menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada Tom Lembong dan kuasa hukumnya untuk membacakan eksepsi.

Hadir di Sidang Dakwaan Mantan Mendag Tom Lembong, Anies Harapkan Hakim Beri Kepastian Hukum dan Keadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/20250306_121305-1-52218854.jpg" alt="Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3). (Muhamad Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3). (Muhamad Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Menteri Perdagangan (Mendag)&nbsp;Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong tidak terima didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622,47 atau Rp 578,1 miliar, dari kasus dugaan korupsi impor gula. Tom Lembong langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi setelah mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung. "Kami akan mengajukan eksepsi. Mohon izin akan disampaikan penasihat hukum," kata Tom Lembong usai mendengarkan dakwaan JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3). Mendengar pernyataan Tom Lembong, para pendukungnya yang hadir di dalam ruang persidangan lalu bertepuk tangan. Majelis Hakim menanyakan apakah eksepsi itu sudah siap untuk dibacakan. "Sudah siap dibacakan saat ini?," tanya Ketua Mejelis Hakim, Dennie Arsan Fatrika saat memimpin sidang. "Sudah siap, saat ini," timpal Tom Lembong. Dalam kesempatan yang sama, tim penasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir menyatakan bahwa pembacaan eksepi dibacakan pada pokok-pokok intinya. "Majelis hakim yang kami hormati, mengingat cukup lamanya perkara penyidikan ini dan terdakwa sudah ditahan 4 bulan, maka kami izin mengajukan eksepsi hari ini saja, saat ini," tegas Ari Yusuf. Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan lantas mengingatkan para pengunjung sidang untuk tidak bertepuk tangan dan menjaga kondusifitas jalannya persidangan. "Mohon pengunjung tetap tenang, tertib ya, tidak perlu tepuk tangan. Hargai ruang persidangan ini ya, hargai juga terdakwa," imbau Hakim Dennie. Sebelumnya, JPU mendakwa Tom Lembong merugikan keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622,47 atau Rp 578 miliar. Tom Lembong disebut melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. "Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 515.408.740.970,36 yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622,47," ucap Jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula, di Kementerian Perdagangan Tahun 2015 sampai dengan 2016 Nomor: PE.03/R/S-51/D5/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI)," lanjut jaksa. Angka Rp 515 miliar yang disebut jaksa itu merupakan jumlah uang yang telah dinikmati oleh 10 orang pengusaha. Mereka di antaranya, Tony Wijaya melalui PT Angels Products sebesar Rp 144.113.226.287,05&nbsp; yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT. Angels Products dengan&nbsp; INKOPKAR, INKOPPOL, dan PT PPI. Kedua, Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene sebesar Rp 31.190.887.951,27 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Makassar Tene dengan INKOPPOL dan PT PPI. Ketiga, Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya sebesar Rp 36.870.441.420,95 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Sentra Usahatama Jaya dengan INKOPPOL dan PT PPI. Keempat, Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry sebesar Rp 64.551.135.580,81 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Medan Sugar Industry dengan INKOPPOL dan PT PPI. Kelima, Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama sebesar Rp 26.160.671.773,93 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Permata Dunia Sukses Utama dengan INKOPPOL dan PT PPI. Keenam, Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo sebesar Rp 42.870.481.069,89 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Andalan Furnindo dengan INKOPPOL dan PT PPI. Ketujuh, Hendrogiarto A. Tiwow melalui PT Duta Sugar International sebesar Rp 41.226.293.608,16 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Duta Sugar International dengan PT PPI. Kedelapan, Hans Falita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur sebesar Rp 74.583.958.290,80 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Berkah Manis Makmur dengan INKOPPOL, PT PPI, dan SKKP TNI&ndash;Polri/PUSKOPPOL. Kesembilan, Ali Sandjaja Boedidarmo melalui PT Kebun Tebu Mas sebesar Rp 47.868.288.631,27 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Kebun Tebu Mas dengan PT PPI. Kesepuluh, Ramakrihsna Prasad Vemkatesha Murthy melalui PT Dharmapala Usaha Sukses sebesar Rp5.973.356.356,22 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Dharmapala Usaha Sukses dengan INKOPPOL. Jaksa menyebut, Tom Lembong yang menjabat sebagai Mendag sejak 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016, telah menerbitkan 21 pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) kepada 10 orang di atas tersebut. Persetujuan itu diberikan tanpa melalui pembahasan Rapat Koordinasi antar Kementerian dan tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Bahkan, dalam persetujuan gula impor kristal mentah itu juga terdapat kemahalan harga. Hal itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 515.408.740.970,36. "Terdakwa Thomas Trikasih Lembong selama periode 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016, telah menerbitkan 21 surat Pengakuan Impor/Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) periode 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," papar Jaksa. "Sehingga mengakibatkan kemahalan harga yang dibayarkan PT PPI dalam pengadaan Gula Kristal Putih (GKP) untuk penugasan stabilisasi harga/operasi pasar dan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp 515.408.740.970,36," imbuhnya. Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tom Lembong langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi setelah mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung.

Tak Terima Didakwa Rugikan Negara Rp 578 Miliar dalam Sidang, Mantan Mendag Tom Lembong Langsung Ajukan Keberatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/Tom-Lembong-Sidang-Perdana-4008246091.jpg" alt="Suasana persidangan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3)." width="100%">
<figcaption>Suasana persidangan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong didakwa memperkaya diri sendiri, orang lain, dan perusahaan. Aksi Tom Lembong itu menimbulkan kerugian negara senilai Rp 515.408.740.970,36 atau Rp 515,4 miliar. Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut, tindakan memperkaya itu dilakukan Tom Lembong saat menjabat Mendag pada periode 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. "Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 515.408.740.970,36 yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 578.105.409.622,47," kata Jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3). Ke-10 pihak swasta yang diperkaya dari importasi gula kristal sebagai berikut: <ol> <li>Tony Wijaya</li> </ol> Tony Wijaya melalui PT Angels Products sebesar Rp 144.113.226.287,05&nbsp;yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Angels Products dengan&nbsp;INKOPKAR, INKOPPOL, dan PT PPI. <ol start="2"> <li>Then Surianto Eka Prasetyo</li> </ol> Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene sebesar Rp 31.190.887.951,27 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Makassar Tene dengan INKOPPOL dan PT PPI. <ol start="3"> <li>Hansen Setiawan</li> </ol> Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya sebesar Rp 36.870.441.420,95 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Sentra Usahatama Jaya dengan INKOPPOL dan PT PPI. <ol start="4"> <li>Indra Suryaningrat</li> </ol> Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry sebesar Rp 64.551.135.580,81 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Medan Sugar Industry dengan INKOPPOL dan PT PPI. <ol start="5"> <li>Eka Sapanca</li> </ol> Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama sebesar Rp 26.160.671.773,93 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Permata Dunia Sukses Utama dengan INKOPPOL dan PT PPI. <ol start="6"> <li>Wisnu Hendraningrat</li> </ol> Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo sebesar Rp 42.870.481.069,89 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Andalan Furnindo dengan INKOPPOL dan PT PPI. <ol start="7"> <li>Hendrogiarto A. Tiwow</li> </ol> Hendrogiarto A. Tiwow melalui PT Duta Sugar International sebesar Rp 41.226.293.608,16 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Duta Sugar International dengan PT PPI. <ol start="8"> <li>Hans Falita Hutama</li> </ol> Hans Falita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur sebesar Rp 74.583.958.290,80 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Berkah Manis Makmur dengan INKOPPOL, PT PPI, dan SKKP TNI&ndash;Polri/PUSKOPPOL. <ol start="9"> <li>Ali Sandjaja Boedidarmo</li> </ol> Ali Sandjaja Boedidarmo melalui PT Kebun Tebu Mas sebesar Rp 47.868.288.631,27 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Kebun Tebu Mas dengan PT PPI. <ol start="10"> <li>Ramakrihsna Prasad Vemkatesha Murthy</li> </ol> Ramakrihsna Prasad Vemkatesha Murthy melalui PT Dharmapala Usaha Sukses sebesar Rp 5.973.356.356,22 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Dharmapala Usaha Sukses dengan INKOPPOL. Di antara 10 nama yang diperkaya itu, tidak ada nama Tom Lembong. Tetapi, Jaksa tetap mendakwa Tom Lembong terlibat dalam perkara tersebut.&nbsp; Sebab, Jaksa menyebut Tom Lembong telah menerbitkan 21 pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah (GKM). Jaksa meyakini, penerbitan 21 persetujuan impor tersebut tanpa disertai rekomendasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin). "Bahwa Terdakwa Thomas Trikasih Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 tanpa melalui pembahasan Rapat Koordinasi antar Kementerian dan tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, telah menerbitkan 21 Pengakuan/Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula," tegas Jaksa.&nbsp; Tom Lembong didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong didakwa memperkaya diri sendiri, orang lain, dan perusahaan.

Jaksa Sebut Mantan Mendag Tom Lembong Memperkaya 10 Pihak Swasta hingga Rp 515 Miliar dari Kasus Impor Gula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Mantan-Menteri-Perdagangan-Muhammad-Lutfi-Di-Periksa-Kejagung-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta, Rabu (22/6/2022). Muhammad Lutfi menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus fasilitas pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) dan tur" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta, Rabu (22/6/2022). Muhammad Lutfi menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus fasilitas pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) dan tur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengapresiasi langkah mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang bersedia memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, di Jakarta, Rabu.  Menurut Mulyanto, Lutfi yang hadir untuk dimintai keterangan sebagai saksi mengenai perkara dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah itu, akan membantu tim penyidik Kejagung dalam mengusut perkara tersebut.  "Saya yakin dan percaya Pak Lutfi akan membongkar semua skandal minyak goreng ini di hadapan penyidik. Kita harus angkat topi kepada beliau," kata Mulyanto seperti dikutip Antara, Kamis (23/6).  Di samping itu, Wakil Ketua Fraksi PKS ini pun menilai Lutfi telah berjasa menyadarkan publik mengenai kebenaran tentang keberadaan para mafia minyak goreng. Selanjutnya, Mulyanto berharap keterangan dari Lutfi dapat membuat penegak hukum mampu memberantas keberadaan mafia minyak goreng secara menyeluruh agar perekonomian di Tanah Air menjadi semakin baik.  Hal senada disampaikan pula oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir. Adies menilai keterangan dari Lutfi sangat dibutuhkan oleh Kejaksaan Agung. Dia bahkan meyakini Kejaksaan Agung tidak memanggil orang-orang tertentu secara sembarang. Dengan demikian, kata Adies, Lutfi sepatutnya memberikan keterangan rinci yang dapat membongkar kasus tersebut.  "Berikan penjelasan secara rinci agar kasus ini dapat terungkap, siapa-siapa saja yang terlibat," ucap dia.  Kemudian di sisi lain, Guru Besar Hukum Universitas Borobudur, Jakarta Timur, Faisal Santiago meyakini Muhammad Lutfi akan memberikan keterangan komprehensif dan apa adanya terkait kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crued palm oil (CPO) periode Januari 2021 sampai Maret 2022 itu.  Menurut dia, Lutfi harus memberikan keterangan secara komprehensif dan jujur agar tim penyidik dapat mengungkap pihak yang menjadi dalang dari kasus tersebut. "Harusnya seperti itu (buka-bukaan) biar kelihatan juga siapa di belakangnya," kata Faisal.  Diketahui, Muhammad Lutfi tiba sekitar pukul 09.11 WIB di Kejaksaan Agung. Dalam perkara dugaan kasus korupsi pemberian izin ekspor minyak goreng mentah ini, tim penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung telah menyerahkan tahap I berkas perkara terhadap lima tersangka kepada jaksa penuntut umum pada Rabu (15/6).  Lima tersanga itu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana (IWW), Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor (MPT), dan Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA (SM).  Berikutnya, General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Tagore Sitanggang (PTS) dan penasihat kebijakan/analisa pada Independen Research &amp; Advisory Indonesia Lin Che Wei (LCW).

Legislator PKS Yakin Mantan Mendag Lutfi Bongkar Mafia Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/APD-Banyuwangi.jpeg" alt="Bupati Banyuwangi Abdullah Azar Anaz (kedua dari kanan) dan GTPP Covid-19 setempat menerima bantuan berbagai APD dan rapid test dari mantan menteri perdagangan Enggartiasto Lukita, untuk mendukung tenaga medis menangani Covid-19. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Banyuwangi Abdullah Azar Anaz (kedua dari kanan) dan GTPP Covid-19 setempat menerima bantuan berbagai APD dan rapid test dari mantan menteri perdagangan Enggartiasto Lukita, untuk mendukung tenaga medis menangani Covid-19. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kondisi pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap semua warga negara ini tak bisa hanya ditangani pemerintah. Semua elemen bangsa harus bahu-membahu membantu penuntasan, pencegahan penyebaran, dan warga terdampak.  Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kembali memberikan bantuan kembali kepada tenaga-tenaga medis di lapangan. Kali ini, Enggar memberikan bantuan kepada Pemkab Banyuwangi dan tenaga medis di sana, sebagai bentuk dukungan kepada garda terdepan dalam menghadapi covid-19.  “Mereka yang di garda terdepan, adalah yang paling memerlukan dukungan bantuan berupa APD dan lainnya. Kita semua harus bantu mereka,” kata politisi senior Partai NasDem itu, Sabtu (9/5).  Sebagai bentuk kepedulian terhadap penanggulangan dan pencegahan wabah virus Covid-19, Enggartiasto Lukita menyerahkan bantuan berupa rapid test kit, masker medis, sarung tangan, APD dan face shield kepada Pemkab. Banyuwangi.  Bantuan ini diserahkan oleh Yudhi Ramadina mewakili management éL Hotel Royale Banyuwangi kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Pemkab. Banyuwangi.  General Manager éL Hotel Royale Banyuwangi Yudhi Ramadina mengatakan, Enggartiasto Lukita bersama para pengusaha dari Yayasan Sahati dan manejemen hotel tersebut sangat peduli dengan kondisi saat ini ditengah pandemi Covid-19. “Kami ingin berkontribusi sebagai bentuk dukungan kami kepada Pemkab Banyuwangi khususnya para tenaga medis sebagai garda terdepan dalam melawan wabah Covid-19” jelas Yudhi.  Sementara itu, Bupati Abdullah Azwar Anas mengucapkan terimakasihnya bersama tim GTPP Covid-19 Pemkab Banyuwangi kepada Enggartiasto Lukita bersama para pengusaha dari Yayasan Sahati atas bantuan tersebut. Dia menegaskan, rapid test dan masker, sangat penting melindungi tenaga medis di sana, dan warag Banyuwangi,  ”Ada rapid test dan masker yang bagus ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Banyuwangi, ”kata Anas di kesempatan berbeda.  Anas mengungkapkan semua bantuan yang diterima akan dimasukkan data base dan bisa dicek semua pihak transparan. Tidak semua bantuan dibagikan sekaligus karena Pemda ada program 1 juta masker. “Nantinya APD dan masker akan kami berikan kepada petugas kesehatan rumah sakit dan pukesmas. Mudah-mudahan teman-teman perhotelan yang lain bisa berbagi rapid test mengikuti jejak éL Hotel Royale Banyuwangi kedepannya” kata Anas lagi.  Sumbangan guna penanganan Covid-19 ini adalah kali kelima yang diberangkatkan Enggartiasto, Sumadi Seng, dan Then Herry. Bantuan APD ini berupa 1,3 juta masker bedah, 300.000 masker KN-95, 40.000 pelindung wajah (face shield), 60.000 medical safety suit (alat pelindung diri/APD), dan sarung tangan medis 100.000 set. Selain itu, Enggar dan Yayasan Sahati juga menyiapkan 175 ribu unit alat rapid test dan yang akan datang adalah 30 unit ventilator.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4m69EF6NUo4  https://www.youtube.com/watch?v=eSkL4EgKLaE  https://www.youtube.com/watch?v=99o_sOTEmnY&amp;t

Enggartiasto Beri Bantuan APD Untuk Tenaga Medis Tangani Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/enggar-istimewa.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita memberikan bantuan APD berupa masker dan lainnya yang diperlukan untuk membantu penuntasan dan pencegahan penyebaran wabah Korona di Kota Cirebon. Hal ini mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Cirebon, H Nashrudin Azis.  Nashrudin Azis mengucapkan terima kasih terhadap kepedulian pengusaha asal Cirebon itu. Pemberian bantuan tersebut ditujukan juga untuk meringangkan beban tim medis bekerja, dengan mengenakan pakaian yang melindungi.  “Ini upaya nyata salah satu putera terbaik asal Kota Cirebon (Enggar. red) sangat memperhatikan kondisi kampung halamannya. Semoga ini mampu memotivasi kita semua dalam menjalankan tugas mengatasi infeksi Covid-19,” ungkap Azis, usai menerima bantuan, Rabu (29/4).  Ia mengatakan, Pemerintah Kota Cirebon sangat berterimakasih atas bantuan dalam bentuk APD ini. Bantuan yang diberikan dinilai sangat lengkap sehingga membantu petugas medis di Kota Cirebon dalam menangani pasien corona. Azis menambahkan, dalam bantuan tersebut juga terdapat alat rapid test yang diperlukan Dinas Kesehatan Kota Cirebon dan RS Gunung Jati. “Kami akan segera salurkan dan tentunya melengkapi alat yang juga sedang dipesan Dinas Kesehatan,” tandasnya.  Enggar juga memberikan bantuan kepada para medis di Jakarta, Solo, Jogjakarta, dan Banyuwangi. Menteri yang juga pengusaha ini mengatakan, dirinya turun langsung mengecek keberadaan dan kebutuhan APD dan lainnya melalui berbagai jaringan di Tanah Air. Yang dilakukannya adalah terinspirasi manajemen walking around yang dilakukan keseharian Presiden Jokowi, turun langsung ke lapangan.  “Inilah saatnya kita berbuat. Wabah seperti ini tak pernah terjadi. Saudara-saudara kita bergelimpangan, apa bisa kita diam? Tidak kan. Kita harus berurun tangan, semuanya,” kata Enggar di kesempatan terpisah.  Sumbangan guna penanganan Covid-19 ini adalah kali kelima yang diberangkatkan Enggartiasto, Sumadi Seng, dan Then Herry. Yang berhasil digalang Enggar meliputi 1,3 juta masker bedah, 300.000 masker KN-95, 40.000 pelindung wajah (face shield), 60.000 medical safety suit (alat pelindung diri/APD), dan sarung tangan medis 100.000 set. Selain itu, Enggar dan yayasan Sahati juga menyiapkan 175 ribu unit alat rapid test dan yang akan datang adalah 30 unit ventilator.

Mantan Mendag Enggartiasto Bantu Cirebon Tangani Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/sidang-bawang-putih-ridwan-jpc.jpg" alt="Pengusaha batu bara, Indiyana alias Nino bersaksi untuk tiga terdakwa kasus dugaan suap izin impor bawang putih, I Nyoman Dhamantra, Elviyanto dan Mirawati Basri di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (17/2)." width="100%">
<figcaption>Pengusaha batu bara, Indiyana alias Nino bersaksi untuk tiga terdakwa kasus dugaan suap izin impor bawang putih, I Nyoman Dhamantra, Elviyanto dan Mirawati Basri di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (17/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Istri mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Peggy Lukita disebut-disebut dalam persidangan kasus dugaan suap impor bawang putih. Hal ini terungkap saat pengusaha batu bara, Indiyana alias Nino menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan suap izin kuota impor bawang putih 2019.  Mulanya, orang kepercayaan mantan anggota Komisi IV DPR RI fraksi PDI-P I Nyoman Dhamantra, Mirawati Basri disebut ingin melobi Peggy Lukita untuk mengurus Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih 2019.  Nino merupakan pihak yang megenalkan Doddy Wahyudi, Zulfikar dan Chadry Suanda alias Afung kepada Mirawati Basri. Dia berupaya membantu ketiga pengusaha itu untuk mendapatkan SPI dari Kementrian Perdagangan (Kemendag) yang akan diurus oleh politikus PDI-P, I Nyoman Dharmantra.  Namun, upaya melobi Peggy itu dilakukan lantaran I Nyoman bersikap tidak ingin membantu mengurusi SPI bawang putih. Sehingga, Mirawati menyarankan alternatif lain dalam pengurusan izin kuota impor bawang putih tersebut.  "Jadi dalam hal ini pada waktu itu kita tahu bahwa Pak Nyoman, ibaratnya sudah tak mau bantu lah. Akhirnya Mba Mira ngomong ada jalur lain. Nah disitu Mba Mira bicara bahwa memang saya ada jalur lain. Nah disitu Ibu Mendag," kata Nino saat bersaksi untuk tiga terdakwa, I Nyoman Dhamantra, Elviyanto dan Mirawati Basri di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (17/2).  Menurut Nino, Mirawati berencana melobi Peggy untuk mempermudah mengurus SPI saat perjalanan dinas. Namun, langkah lobi belum diketahui pasti terlaksana atau tidak. "Nanti di privat jet, Mba Mira akan memulai lobi lah mengenai itu," tukas Nino.  Dalam sidang itu, Nino bersaksi untuk tiga terdakwa yakni Mirawati Basri, I Nyoman Dharmantra, dan Elviyanto. Ketiganya, didakwa secara bersama-sama telah menerima suap sebesar Rp 3,5 miliar terkait pengurusan impor bawang putih. Penerimaan suap itu bersama-sama dengan Mirawati dan Elviyanto yang menerima hadiah uang sebesar Rp 2 miliar dan janji uang sebesar Rp 1,5 miliar.  Suap itu berasal dari tiga pengusaha, yaitu Direktur PT Cahaya Sakti Agro, Chandry Suanda alias Afung, Dody Wahyudi dan Zulfikar. Tujuan penerimaan suap tersebut adalah agar Nyoman membantu pengurusan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih di Kementerian Perdagangan dan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian untuk kepentingan Chandry Suanda alias Afung.

Istri Enggar Lukita Disebut Dalam Persidangan Kasus Impor Bawang Putih

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mantan mendag

Berita Terkini