<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/17/WhatsApp-Image-2025-05-16-at-171425-1142284392.jpg" alt="Para tersangka kasus izin perkebunan di Musi Rawas menjalani tahap 2 di Kejati Sumsel, Jumat (16/5). (M Mahendra Putra/Antara)" width="100%">
<figcaption>Para tersangka kasus izin perkebunan di Musi Rawas menjalani tahap 2 di Kejati Sumsel, Jumat (16/5). (M Mahendra Putra/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti segera disidangkan terkait kasus korupsi pemberian izin fiktif perkebunan sawit di kawasan hutan produksi Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Itu setelah dilakukan kegiatan Tahap II oleh penyidik Kejaksaan Tinggi ke jaksa penuntut di Palembang, Jumat (16/5). Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) perkara ini dilaksanakan dengan menyerahkan lima orang tersangka. Yakni Ridwan Mukti (mantan Bupati Musi Rawas periode 2005-2015 yang juga mantan gubernur Bengkulu dan eks tahanan KPK), Efendi Suryono (Direktur PT Djuanda Abadi Mandiri tahun 2010), Saiful Ibna (mantan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal/BPMPTP Musi Rawas 2008-2013), Amrullah (mantan Sekretaris BPMPTP 2008-2011), serta Bahtiyar (mantan Kades Mulio Harjo) Usai diserahkan ke penuntut umum, para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 16 Mei 2025 hingga 4 Juni 2025 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I A khusus Pakjo Palembang. Setelah dilaksanakan Tahap II ini, penanganan perkara beralih ke Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Musi Rawas. &rdquo;Dari Kejaksaan Negeri Musi Rawas akan mempersiapkan surat dakwaan dan kelengkapan berkas untuk pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus,&rdquo; kata Kasipenkum Kejati Sumsel Vani Yulia Eka Sari seperti dilansir dari Antara. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel Umaryadi menambahkan, modus operandi dalam kasus ini adalah penerbitan izin perkebunan sawit secara ilegal di atas lahan negara. Para tersangka diduga terlibat dalam penerbitan izin fiktif serta manipulasi dokumen surat pernyataan hak (SPH) untuk penguasaan sekitar 5.974,90 hektare lahan yang sebagian besar merupakan kawasan hutan produksi dan lahan transmigrasi. &rdquo;Dari total luas 10.200 hektare lahan, sekitar 5.974,90 hektare merupakan kawasan yang tidak boleh dialihfungsikan. Proses penerbitan izin dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, termasuk pemalsuan dokumen dan penggelapan administrasi,&rdquo; ungkap Umaryadi. Kejati Sumsel hingga kini masih terus mendalami aliran dana serta peran masing-masing tersangka dalam perkara tersebut. Dugaan keterlibatan lebih banyak pihak juga tak menutup kemungkinan, seiring dengan pengembangan penyidikan. Dengan ditolaknya pra peradilan Bahtiyar, proses hukum kini akan berlanjut ke meja hijau untuk membuktikan keterlibatan para tersangka dalam kasus korupsi yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah ini.

Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti segera disidangkan terkait kasus korupsi pemberian izin fiktif perkebunan sawit di Provinsi Sumsel

Kasus Dugaan Korupsi, Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti Segera Disidangkan setelah Dilakukan Tahap II

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/31/JKT_TES-KESEHATAN-PASANGAN-PRAMONO-RANO_HANUNG-HAMBARA_30082024-6-2875238449.jpg" alt="Bakal Cagub dan Cawagub Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jumat (30/08/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bakal Cagub dan Cawagub Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno tiba untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jumat (30/08/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Bakal calon gubernur (cagub) Jakarta, Pramono Anung memastikan, ketua tim pemenangan Pilkada Jakarta 2024 atau tim suksesnya bukan orang yang berlatar belakang politik dan bukan juga mantan gubernur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Timsesnya bukan orang kader partai, bukan orang politik, bukan mantan gubernur," kata Pramono di Jakarta, Senin (2/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pramono yang juga menjabat Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) itu menyatakan, akan segera mengumumkan ketua tim pemenangan Pilkada 2024. Pramono hanya menyebutkan ciri-ciri ketua timsesnya berpenampilan menarik atau good looking.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015046299/konflik-pbnu-vs-pkb-semakin-meruncing-banser-pagar-nusa-dan-garda-bangsa-saling-siap-perang">Konflik PBNU vs PKB Semakin Meruncing, Banser-Pagar Nusa dan Garda Bangsa Saling Siap Perang &nbsp;</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Segera dalam waktu dekat saya umumkan, (ketua timses) good looking," ungkap Pramono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Pramono menepis kabar adanya dorongan dari internal partai menjadikan Anies Baswedan sebagai ketua timses. Pramono menegaskan, kewenangan penunjukan ketua timses ada di tangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kan saya yang ditugaskan. Masa saya mau didorong-dorong. Nggak, lah. Udah, saya udah putuskan siapa yang mau jadi ketua timsesnya. Dah, nanti diumumkan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, bakal calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta, Rano Karno tidak menampik bahwa Anies Baswedan diisukan bakal menjadi ketua tim pemenangannya bersama calon gubernur (cagub) Jakarta Pramono Anung. Pasalnya diisukan, Anies&nbsp; akan didapuk sebagai ketua tim pemenangan Pramono-Rano di Pilkada Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015046307/angkatan-laut-kirim-kri-i-gusti-ngurah-rai-332-ke-australia">Angkatan Laut Kirim KRI I Gusti Ngurah Rai-332 ke Australia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Rano masih menunggu kesediaan Anies untuk bergabung besama dirinya dan Pramono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau beliau bersedia, luar biasa, karena itulah tadi pembangunan bekesinambungan, terus transisi,&rdquo; ucap Rano usai bertemu Anies Baswedan di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (1/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang karib dikenal dengan Bang Doel ini menyatakan, dirinya bersama Pramono, sudah memiliki visi misi untuk Jakarta pada kepemimpinan 2025-2030. Hal itu disesuaikan dengan APBN DKI Jakarta yang sudah diketuk dan sudah disetujui DPRD.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi setelah (kepemimpinan) Mas Anies nanti ke mau dibawa kemana Jakarta? Juga setelah Pak Heru (Pj gubernue) bagaimana, terkait climate change, cacar monyet, antisipasinya seperti apa? misalnya begitu," pungkas Rano.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pramono Anung memastikan, ketua tim pemenangan Pilkada Jakarta 2024 bukan orang yang berlatar belakang politik dan bukan mantan gubernur.

Pramono Ungkap Ketua Tim Pemenangan Bukan Orang Politik dan Mantan Gubernur 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/usut-proyek-reklamasi-polisi-akan-datangi-para-mantan-gubernur-dki_m_164805.jpeg" alt="Ilustrasi: proyek reklamasi di Teluk Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: proyek reklamasi di Teluk Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Deriyan Jayamarta mengatakan, pihaknya terus menyelidiki terkait adanya dugaan pelanggaran pada proyek reklamasi Teluk Jakarta. Penyelidikan itu dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dari mulai wacana pembentukan reklamasi dari masa pemerintahan Presiden Soeharto pada Maret 1995. "Enggak menutup kemungkinan, bisa juga mereka (penyidik) wawancara Gubernur DKI terdahulu. Apakah ada surat yang di tanda tangan oleh yang bersangkutan," kata Kombes Pol Adi Deriyan Jayamarta di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (25/10). Bahkan Adi menyebut, kemungkinkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan dimintai keterangan soal proyek reklamasi. Nantinya pihak penyidik yang akan mendatangi orang-orang tersebut dengan cara mewawancarai, merekam dan mencatat kemudian dituangkan dalam laporan penyelidikan. "Anggota saya yang jalan, datang ketemu, isi buku, wawancara, rekam. Tanyakan apa alasannya, cukup dengan coretan tangan saja, lalu dituangkan ke laporan," jelas Adi. Diketahui, rencana reklamasi seluas 2.700 hektar tersebut pertama kali dipaparkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Maret 1995. Selain untuk mengatasi kelangkaan lahan di Jakarta, proyek reklamasi juga untuk mengembangkan wilayah Jakarta Utara yang tertinggal dibandingkan empat wilayah lain. Untuk memuluskan rencana tersebut, disahkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995.

Usut Proyek Reklamasi, Polisi akan Datangi Para Mantan Gubernur DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/usai-lengser-dari-kursi-gubernur-djarot-bakal-lakukan-dua-hal-ini_m_162793.jpeg" alt="Djarot Saiful Hidayat" width="100%">
<figcaption>Djarot Saiful Hidayat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Djarot Saiful Hidayat kini sudah tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Setelah lengser dari jabatannya, Djarot telah menyiapkan sejumlah agenda, salah satunya adalah menjenguk mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Ahok diketahui kini ditahan di Mako Brimob lantaran menjalani proses hukum perkara penodaan agama yang menjeratnya. Ketika itu Djarot merupakan Wakil Gubernur DKI ketika itu. &ldquo;Kalau enggak ada halangan, Insya Allah, karena udah lama saya akan jenguk (Ahok)," ucap Djarot, Minggu (15/10). Djarot harus melepaskan jabatannya lantaran digantikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno yang dilantik Senin (16/10) besok. Menurut Djarot, masyarakat Ibu Kota harus mendukung pemimpin barunya saat menduduki jabatan itu. Dia juga mengimbau kepada seluruh warga untuk tetap mengawal pembangunan di Jakarta. Sementara itu, jabatan orang nomor satu di Ibu Kota ini, per hari ini, akan dipegang oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang menjadi Pelaksana Harian (Plh) Gubernur DKI Jakarta. Plh Gubernur sendiri akan berlangsung selama 40 jam, dimulai sejak tengah malam tadi sampai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno dilantik oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Senin 16 Oktober 2017 sore. Djarot juga mengungkapkan bahwa dirinya akan melakukan liburan sekeluarga ke Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, Djarot tak menyebutkan kapan waktu liburan tersebut. Dia juga menekankan bahwa acara liburan itu khusus untuk waktu bersama keluarga. "Setelah ini (lepas jabatan Gubernur), saya akan rekreasi dulu, saya mau ke Labuan Bajo. Nanti, kami sampaikan berangkatnya kapan ya," kata Djarot.&nbsp;

Usai Lengser dari Kursi Gubernur, Djarot Bakal Lakukan Dua Hal Ini

mantan gubernur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mantan gubernur

Berita Terkini

Kasus Dugaan Korupsi, Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti Segera Disidangkan setelah Dilakukan Tahap II

Pramono Ungkap Ketua Tim Pemenangan Bukan Orang Politik dan Mantan Gubernur

Usut Proyek Reklamasi, Polisi akan Datangi Para Mantan Gubernur DKI

Usai Lengser dari Kursi Gubernur, Djarot Bakal Lakukan Dua Hal Ini

Download Aplikasi JawaPos.com