<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/kepala-4116336794.jpg" alt="Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Cahyono Wibowo menjelaskan penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU 1 Kalbar pada Senin (6/10). (Polri)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Cahyono Wibowo menjelaskan penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU 1 Kalbar pada Senin (6/10). (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebelum ditangani oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri, kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) ditangani oleh polda setempat. Namun, setelah berjalan beberapa tahun, penyelidikan dan penyidikan diambil alih. Alasannya karena kasus tersebut kompleks dan rumit.&nbsp; Menurut Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Cahyono Wibowo, kasus itu memang cukup lama diselidiki oleh Polda Kalbar. Persisnya sejak 2021 lalu. Namun, karena Kortas Tipidkor Polri menerima pengaduan masyarakat (dumas) dan melihat kasus tersebut kompleks dan rumit, pihaknya memutuskan mengambil alih penanganan mulai Mei tahun lalu. &rdquo;Kami ajak diskusi kemudian kami gelar perkara, begitu kami lihat bahwa perkara ini memang begitu kompleks dan cukup rumit, sehingga tidak mungkin ditangani oleh Polda Kalbar dengan anggaran yang terbatas dan kemudian juga dengan kemampuan yang terbatas dan ini sempat stuck di sana,&rdquo; terang dia. Walau begitu, pihaknya tetap melibatkan penyidik dari Polda Kalbar. Sehingga kini kasus tersebut ditangani dengan mekanisme join investigasi. Hasilnya, November tahun lalu kasus tersebut mengalami perkembangan signifikan. Beberapa nama terungkap dan terus didalami perannya hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp; &rdquo;Kenapa diambil alih, ya tadi kan melihat bahwa ini kami pandang sebagai high profile. High profile itu bisa dilihat dari calon tersangka, kerugian keuangan, kemudian juga dari case nya itu sendiri yang begitu rumit dan juga melibatkan para pihak yang dari luar negeri. Ini ada Alton dari Singapura dan OJSC dari Rusia,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Irjen Cahyono menyampaikan bahwa kasus tersebut memang sudah lama. Terjadi pada rentang 2008-2018. Sejauh ini sudah ada 4 orang tersangka. Yakni Fahmi Mochtar sebagai dirut PLN pada 2008, Halim Kalla sebagai pihak swasta bersama RR dan HYL. &rdquo;Tanggal 3 Oktober kami tetapkan sebagai tersangka melalui mekanisme gelar terhadap yang pertama tersangka FM (Fahmi Mochtar), beliau sebagai direktur (utama) PLN saat itu,&rdquo; kata dia. Menurut Cahyono, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyatakan bahwa kasus tersebut sudah total loss. Kerugian keuangan negaranya mencapai Rp 1,3 triliun. Kini Polri juga tengah mendalami dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus itu. &nbsp;

Kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU 1 Kalbar diambil alih Polri, kerugian negara Rp 1,3 triliun, 4 tersangka ditetapkan.

Alasan Kortas Tipidkor Polri Ambil Alih Penanganan Kasus Korupsi yang Seret Mantan Dirut PLN dan Pengusaha Halim Kalla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Vonis-Sofyan-Basir-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Suka Cita Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir usai menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh m" width="100%">
<figcaption>Suka Cita Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang juga mantan Dirut PLN Sofyan Basir usai menjalani dengan agenda putusan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan kasasi terkait vonis bebas terhadap mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Pasalnya, lembaga antirasuah itu menilai, bebasnya Sofyan pada pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, bukan bebas murni.  "Jaksa Penuntut Umum telah mengidentifikasi titik-titik lemah di putusan tersebut. KPK berpandangan putusan terhadap Sofyan Basir tersebut bukan bebas murni. Ini argumentasi awal yang akan kami sampaikan di memori kasasi nanti," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dikonfirmasi, Senin (18/11).  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyebut, masih terdapat fakta sidang yang belum dipertimbangkan oleh majelis hakim di tingkat pertama. Oleh karena itu, ia berharap Mahkamah Agung (MA) dapat mempertimbangkan sejumlah fakta yang ada dan mengabulkan kasasi yang dilayangkan KPK.  "Kami harap, MA bisa mempertimbangkan fakta-fakta secara detail untuk mencari kebenaran materil," harapnya.  Sebelumnya, KPK mengajukan kasasi ke MA terkait vonis bebas mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Langkah hukum itu telah diajukan pada Jumat (15/11) lalu.  "Teman kami sudah ajukan kasasi atas putusan tingkat pertama Pak SB (Sofyan Basir)," kata Jaksa KPK Lie Putra Setiawan dikonfirmasi, Minggu (17/11).  Hal ini pun telah dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Menurutnya, Jaksa KPK telah melakukan langkah hukum terkait vonis bebas Sofyan Basir.  "KPK sudah menyampaikan akan mengajukan kasasi. JPU telah menyusun memori kasasi," jelas Alex.  Majelis Hakim Tipikor memvonis bebas mantan Dirut PLN Sofyan Basir. Dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tak terbukti.  "Menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan pertama dan kedua. Memerintahkan saudara Sofyan Basir untuk segera dibebaskan," kata Ketua Majelis Hakim Hariono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/11) lalu.  Sofyan terlepas dari jeratan tuntutan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Sebelumnya Sofyan didakwa terlibat praktik suap dalam proyek PLTU Riau-1.  Sofyan juga lepas dari dari ancaman Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.  &nbsp;

Kasasi Sudah Diajukan, KPK Anggap Sofyan Basir Tidak Bebas Murni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Sofyan-Basir-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) merespon terkait putusan bebas terhadap mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Lembaga yang mengawasi para hakim ini, menunggu laporan masyarakat untuk dapat menindaklanjuti dan memeriksa majelis hakim yang memegang perkara PLTU Riau-1 atas tuntutan terhadap mantan Direktur utama BRI itu.  "Kalau ada informasi, dapat diserahkan ke KY," kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus kepada JawaPos.com, Senin (4/11).  Jaja menuturkan, pihaknya belum bisa berbicara secara rinci terkait vonis Sofyan Basir tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan KY akan memeriksa tim mejelis hakim yang memegang perkara kasus PLTU Riau-1 yang disangkakan terhadap Sofyan.  Kendati demikian, kata Jaja, pihaknya menghormati putusan majelis hakim Pengadilan Negeri tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta yang memutus bebas Sofyan. Namun, jika terdapat keberatan atas vonis tersebut dapat melakukan upaya hukum lain seperti kasasi ke Mahkamah Agung (MA).  "Atas semua putusan harus dihormati, keberatan atas putusan dipersilahkan untuk melakukan upaya hukum," ujar Jaja.  Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan vonis bebas terhadap mantan Dirut PLN Sofyan Basir. Majelis hakim menyatakan, Sofyan tak terbukti memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha Johanes Kotjo kepada mantan anggota DPR RI Eni Maulani Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.  Majelis hakim pun meminta Sofyan Basir dikeluarkan dari Rumah Tahanan (Rutan) KPK.  "Memerintahkan terdakwa Sofyan Basir segera dikeluarkan dari tahanan," kata Ketua Majelis Hakim Hariono saat membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Senin (4/11).

Sofyan Basir Divonis Bebas, KY Tunggu Laporan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Sofyan-Basir-Bebas.jpg" alt="Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut PLN Sofyan Basir disambut para koleganya saat keluar rumah tahanan K4 KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim berpendapat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir bisa menghirup udara bebas. Ia keluar dari rumah tahanan (Rutan) K4 yang terletak di belakang Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 17.50 WIB.  Pantauan JawaPos.com, saat keluar dari Rutan K4, mantan Direktur utama (Dirut) BRI itu mengenakan kemeja biru lengan panjang. Tim kuasa hukum Sofyan pun turut mendampinginya.  Sofyan terlihat penuh senyum saat keluar dari rutan. Ia kini bebas dari jeratan hukum kasus korupsi PLTU Riau 1 yang membuatnya menjadi terdakwa. Ia mengaku, ingin segera bertemu dengan keluarganya yang kini tengah menunggu kepulangannya setelah selama enam bulan terkurung di rumah tahanan KPK.  "Alhamdulillah, terimakasih banyak ya. Saya enggak kemana-mana pulang ke rumah," kata Sofyan kepada awak media saat keluar dari Rutan K4, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/11).  Saat ditanya, soal dirinya akan kembali menjabat sebagai Dirut PLN, Sofyan menampik hal tersebut. Dirinya lebih memilih ingin beristirahat bersama keluarga. "Enggak lah, istirahat dulu," jelas Sofyan.  Sementara itu, kuasa hukum Sofyan, Soesilo Aribowo menyatakan, kliennya ingin menenangkan diri setelah enam bulan mendekam di rumah tahanan cabang KPK selama enam bulan sejak Mei 2019 lalu.  "Saya kira mesti menenangkan pikirkan dulu saya kira kembali ke rumah dulu, istirahat dulu, mungkin baru memikirkan hal-hal langkah selanjutnya," ucap Soesilo.  Soesilo menuturkan, keluarga dan sanak saudara Sofyan juga sudah menunggu kepulangan Sofyan dari tahanan. Soesilo menyebut kliennya telah mengikhlaskan jabatan Dirut PT PLN yang dilepas Sofyan setelah ditahan KPK.  "Itu bukan kewenangannya Pak Sofyan juga. Itu sepenuhnya diserahkan pada Pemerintah," jelas Soesilo.  Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bebas mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir atas perkara dugaan pembantuan kesepakatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1).  Majelis Hakim menyatakan Sofyan Basir tidak terbukti memenuhi unsur perbantuan dengan memberi kesempatan, sarana dan keterangan kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan keinginan mereka mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1.  Atas putusan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Sofyan Basir dikeluarkan dari tahanan KPK. Majelis Hakim juga memerintahkan untuk memulihkan hak-hak Sofyan dalam kemampuan, harkat serta martabatnya.  Ditambah, Majelis Hakim juga memerintahkan Jaksa Penuntut KPK untuk membuka blokir rekening atas nama Sofyan Basir dan keluarga atau pihak lain yang terkait dengan perkara ini.

Keluar dari Rutan KPK, Sofyan Kangen Rumah dan Ingin Menenangkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Sofyan-Basir-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Sofyan Basir saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/10/2019). Mantan Dirut PLN tersebut dituntut hukuman lima tahun penjara dengan denda Rp200 juta su" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Sofyan Basir saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/10/2019). Mantan Dirut PLN tersebut dituntut hukuman lima tahun penjara dengan denda Rp200 juta su</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jaksa penuntut umum KPK meminta hakim menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Sofyan Basir. Mantan direktur utama PLN tersebut dinilai terbukti memuluskan terjadinya suap dalam kasus proyek PLTU Riau-1.  Jaksa menyatakan bahwa Sofyan melanggar pasal 12A jo pasal 15 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). ”Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun,” kata jaksa KPK Ronald Worotikan dalam pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (7/10).  Selain pidana penjara, jaksa menuntut hukuman denda Rp 200 juta subsider pidana kurungan pengganti selama tiga bulan. Dalam sidang kemarin, jaksa juga memaparkan sejumlah hasil pemeriksaan selama proses sidang. Berkas tuntutan setebal 647 halaman tidak dibaca seluruhnya. Jaksa berfokus pada analisis yuridis dan pemeriksaan saksi serta ahli.  Hasil pemeriksaan menunjukkan keterlibatan Sofyan dalam memperkenalkan pengusaha Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo dengan Eni Maulani Saragih (saat itu menjabat ketua Komisi VII DPR) dan Idrus Marham (mantan Sekjen Partai Golkar). Pertemuan ketiganya berlangsung beberapa kali.  Di antaranya, sesuai kesaksian Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso yang dibacakan, ada pertemuan Sofyan dengan Eni dan Kotjo di ruang kerja Sofyan untuk membahas mekanisme pembangunan independent power producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT) Riau-1 pada 2017.  Pada tahun yang sama, Sofyan kembali bertemu Eni dan Kotjo untuk menjelaskan bahwa Kotjo akan menerima proyek pembangunan pembangkit listrik dengan skema penunjukan langsung. Supangkat menjelaskan adanya permintaan Sofyan agar dirinya mengurus proposal yang diajukan Kotjo untuk proyek PLTU Riau-1.  Jaksa menyebutkan bahwa terdakwa mengarahkan Nicke Widyawati –saat itu menjabat direktur perencanaan PLN– untuk menindaklanjuti permintaan Eni dan Kotjo. Sehingga PLTU Riau-1 akhirnya masuk rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN.  Jaksa menyatakan bahwa tuntutan tersebut sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Di antaranya, Sofyan dianggap melanggar komitmen sebagai aparatur negara untuk melaksanakan program pemberantasan korupsi. Hal yang meringankan, Sofyan dinilai berlaku sopan selama proses hukum, belum pernah menjalani hukuman, dan tidak ikut menikmati hasil tindak pidana suap yang dibantunya.  Menanggapi tuntutan tersebut, pihak Sofyan meminta waktu dua pekan untuk mengajukan pembelaan (pleidoi). Pembelaan secara resmi akan disampaikan pada 21 Oktober 2019.  Pengacara Sofyan, Soesilo Aribowo, menyatakan, ada sejumlah kejanggalan dalam penyampaian berkas sebagai dasar tuntutan jaksa. Menurut dia, tidak ada pernyataan dalam berkas tuntutan yang menyebut Eni atau Kotjo pernah membenarkan keterangan bahwa Sofyan membantu memuluskan suap.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Sofyan-Basir-Dery-Ridwansah-6-1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Sofyan Basir saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/10/2019). Mantan Dirut PLN tersebut dituntut hukuman lima tahun penjara dengan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  ”Kehadiran Sofyan sebenarnya tidak ada kausalitasnya dengan pemberian uang kepada Eni dari Kotjo. Itu adalah komitmen Eni dengan Kotjo ketika di rumah Setya Novanto, baru kemudian kenal dengan Sofyan. Membantunya di mana?” cetusnya.  Soesilo membenarkan pernyataan jaksa soal terdakwa yang tidak menikmati hasil suap. ”Persoalan Pak Sofyan menerima uang dan janji itu sudah dibantah.”  Tuntutan penjara lima tahun itu juga dirasa terlalu berat. Sofyan menyatakan, ada keanehan dan dugaan kriminalisasi atas dirinya. Dia juga menyayangkan pengenaan pasal pembantuan yang bisa menjerat setiap direksi BUMN lainnya.  ”Kalau semua pertemuan diputarbalikkan menjadi sebuah perbantuan, berbahaya. Kita kan sering bertemu dalam rangka marketing dan investasi tanpa tahu asal usulnya (adanya komitmen suap, Red),” ucap Sofyan.

Sofyan Basir Muluskan Suap, tapi Tidak Ikut Menikmati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PLN.jpg" alt="Dirut PLN Darmawan Prasodjo dengan Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali meneken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mempercepat proses transformasi perusahaan disaksikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Kantor Pusat PLN Jakarta, Ra" width="100%">
<figcaption>Dirut PLN Darmawan Prasodjo dengan Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali meneken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mempercepat proses transformasi perusahaan disaksikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Kantor Pusat PLN Jakarta, Ra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri menggelar ekpos perkara dugaan korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) atau solar. Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nur Pamudji ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara ini. Bahkan, uang hasil korupsi senilai Rp 173 miliar berhasil disita aparat kepolisian.  Kasus bermula dari laporan polisi (LP) nomor LP/694/VI/2015/Bareskrim tertanggal 5 Juni 2015. Hingga kemudian dikeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprin.Sidik/155.a/VIII2017/Tipidkor tertanggal 9 Agustus 2017.  Kasus ini terjadi saat Pamudji menjabat sebagai Direktur Energi Primer PT PLN pada 2010. Kala itu PT PLN mengadakan lelang penyediaan solar untuk PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan. Namun sebelum lelang terjadi, tersangka mengadakan pertemuan dengan HW selaku Presiden Direktur PT Trans Pacific Petrochemical lndotama (PT TPPI).  "Proses pengadaan yang dilakukan oleh panitia pengadaan di PT PLN atas perintah dari tersangka NP untuk memenangkan Tuban Konsorsium, PT TPPI selaku leader dari konsorsium itu," ujar Dirtipidkor Bareskrim Polri, Kombes Pol Djoko Poerwanto di lobi gedung Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6).  Pemenangan Tuban Konsorsium sendiri terbilang dipaksakan. Mengingat konsorsium itu sebetulnya tidak layak dan memenuhi syarat sebagai pemenang tender untuk kontrak selama 4 tahun, terhitung dari 10 Desember 2010 sampai 10 Desember 2014.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/PLN2.jpg" alt="Ilustrasi perawatan jaringan listrik PLN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perawatan jaringan listrik PLN</figcaption>
</figure> Press releas kasus dugaan korupsi BBM. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)  Terbukti, Tuban Konsorsium akhirnya tidak mampu memasok BBM jenis solar untuk PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan sesuai dengan perjanjian jual beli setelah sekitar 1 tahun kontrak berjalan.  "Atas kegagalan pasokan tersebut PT PLN harus membeli dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari nilai kontrak dengan Tuban Konsorsium yang mana mengakibatkan PT PLN mengalami kerugian," imbuh Djoko.  Djoko menjelaskan, lamanya pengungkapan kasus ini disebabkan kasus korupsi berbeda dari kejahatan konvensional. Butuh keakuratan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Selain itu, HW selaku Presiden Direktur PT TPPI juga melarikan diri ke luar negeri.  Sampai sejauh ini, penyidik masih berpotensi menambah jumlah tersangka. Namun, semuanya masih dalam proses pengumpulan alat bukti yang cukup. Sehingga belum dapat diungkap ke publik.  "Apakah ada tersangka lain, saya mohon doanya, saya tidak bisa ungkap di sini, ada LP-LP baru. Fokus kita aset recovery kenapa kita tidak tahan aja karena maksimal kita penahanan 120 hari," tambah Djoko.  Di tempat sama, Kasubdit I Dittipidkor Kombes Pol Arief Adiharsa mengatakan, dugaan telah terjadinya perbuatan melawan hukum karena Pamudji menerapkan aturan Right to Match (RTM) dalam perkara ini. Padahal aturan tersebut bukan diperuntukan untuk pengadaan BBM.  "Dalam aturan PLN ada prioritas perusahaan nasional tapi RTM itu untuk konstruksi bukan untuk BBM seperti ini. Ini menambahkan fakta tersangka memaksakan RTM di pengadaan BBM," kata Arief.  Selain itu, tersangka juga memutuskan kontrak dengan PT TPPI secara sepihak pada saat konsorsium Tuban sudah tidak bisa lagi memenuhi perjanjian pengadaan barang pada 2012 ketika sudah menjabat sebagai Direktur Utama. Padahal Pertamina memiliki kontrak payung hukum, untuk tetap memasok BBM dengan harga premium atau lebih tinggi ketika ada ketidakmampuan konsorsium memenuhi kebutuhan.  "Kalau kamu gagal pasok, kamu wajib ganti selisihnya. Tapi dengan diputus kontrak ini tanda kutip melepas secara perdata kewajiban konsorsium. Mestinya nggak perlu diputus kontrak orang bisa langsung tunjuk payung kontrak Pertamina," tegas Arief.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/pln1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Barbuk uang senilai Rp 173 miliar yang disita. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)  Sedangkan dalam draft perjanjian dengan PT TPPI juga pihak pemenang tender diwajibkan membayar selisih harga dari BBM yang dibeli oleh Pertamina dengan harga yang ditawarkan oleh PT TPPI. Dengan diputusnya kontrak oleh tersangka, sama dengan membebaskan PT TPPI dari kewajiban membayar selisih harga.  Penyidik dalam perkara telah memeriksa saksi sebanyak 60 orang, termasuk ada diantaranya juga dari pihak Pertamina. Sejumlah ahli juga dimintai keterangan. Termasuk tersangka juga telah diperiksa sebelum diputuskan untuk ditahan.  Kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI Nomor 9/LHP/XXI/02/2018 tanggal 2 Februari 2018, ditaksir sebesar Rp 188 miliar. Sejauh ini uang tunai yang disita penyidik sudah sebanyak Rp 173 miliar. Yang disita dalam tiga tahap dari rekening yang dikuasai PT TPPI QQ PT TLI.  Tersangka Pamudji dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  Adapun berkas perkara tersangka telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kejaksaan Agung RI Nomor: B-104 /F.3/Ft.1l12/2018 tanggal 14 Desember 2018. Perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak Pidana Korupsi atas nama tersangka Nur Pamudji.

Eks Dirut PLN Ditahan Kasus Korupsi BBM, Uang Tunai Rp 173 M Disita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mantan-dirut-pln-jadi-ketua-tgupp-ini-penjelasan-sandi-uno_m_197101.jpeg" alt="Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Salahudin Uno" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Salahudin Uno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, menunjuk Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Amin Subekti sebagai Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).&nbsp;Pasalnya, Sandi mengaku terkesan melihat kinerja Subekti.&nbsp; "Saya pribadi impress sama Pak Amin waktu beliau di berbagai pos sebelumnya," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/3). Menurut Politikus Partai Gerindra ini, Subekti mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik dan komprehensif dalam pekerjaan. Dia menilai dengan integritas itu, Subekti dapat berkomitmen membantunya bersama Gubernur Anies Baswedan membangun ibu kota Jakarta. "Pak Amin ini kalau misalnya cari kerja di tempat lain mah gampang banget. Dia bekas direktur PLN, perusahaan salah satu yang terbesar di Indonesia. Tapi dia mau untuk membangun Jakarta," ucap dia. Sandiaga pun memberikan apresiasi atas kebersediaan Subekti. Dia berharap pembangunan di Jakarta dapat selesai selama masa kepemimpinannya bersama mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu. "Saya ucapkan apresiasi dan mudah mudahan lima tahun ke depan kita bisa percepat pembangunan," pungkasnya. Untuk diketahui, saat ini tiga bidang TGUPP sudah terbentuk yaitu, Pencegahan Korupsi, Percepatan Pembangunan, serta Harmonisasi dan Regulasi. Sementara dua lainnya Penataan Wilayah Pesisir dan Komite Ekonomi masih belum terbentuk.

Mantan Dirut PLN Jadi Ketua TGUPP, Ini Penjelasan Sandi Uno

mantan dirut pln

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mantan dirut pln

Berita Terkini