<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penolakan banding terhadap mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar merupakan hal yang tepat. Emirsyah dinilai layak dihukum delapan tahun penjara.  "Terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan baik pengadilan negeri dan tinggi Jakarta," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (5/8).  Lembaga antirasuah saat ini menunggu putusan lengkap dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ali menegaskan, seluruh bukti penyidikan KPK telah dibeberkan di persidangan. KPK meyakini Emirsyah terbukti menerima suap dan gratifikasi dari perbuatannya.  "Jaksa penuntut umum (JPU) KPK telah menyampaikan argumentasi dan bukti-bukti yang kuat tentang keterlibatan terdakwa terkait pasal dakwaan tersebut. Demikian pula pihak terdakwa juga telah menyampaikan pembelaannya," tegas Ali.  Sementara itu, Emirsyah Satar melalui tim kuasa hukumnya, Luhut Pangaribuan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahakamah Agung (MA). Menurutnya, putusan terhadap Emirsyah dirasa kurang memenuhi keadilan. "Pak Emirsyah memutuskan untuk kasasi. Karena dirasa kurang adil," kata Luhut dikonfirmasi, Selasa (4/8).  Luhut menjelaskan, penjatuhan hukuman terhadap kliennya dirasa kurang adil. Karena kasus hasil kerja sama melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) di Inggris bukan hanya bergulir di Indonesia, tapi juga ada delapan negara yang disebut. Namun, hanya di Indonesia kasusnya ditindaklanjuti.  "Lebih jauh lagi, PLN juga ada, tapi KPK tidak usut. Jadi seperti uneqauL before the law. Bukan membela diri dan menunjuk kesalahan orang lain. Tapi lebih pada tidak ada perlakukan yang sama di depan hukum," cetus Luhut.  Alasan lain pengajuan kasasi, kata Luhut, Emirsyah tidak pernah secara aktif dalam pengadaan di PT Garuda Indonesia, termasuk seperti yang sebelumnya didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kerja sama vendor seperti Airbus S.A.S dan Roll-Royce Plc.  "Tapi dinyatakan aktif untuk mendapatkan sesuatu. Jadi, ada yang salah dalam penerapan hukum. Oleh karena itu harus diperbaiki MA," tegasnya.  Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat putusan pada pengadilan tingkat pertama terhadap mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar dan pengusaha Soetikno Soedarjo. Alhasil, Emirsyah Satar tetap dihukum pidana 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan sebagaimana putusan PN Tipikor Jakarta.  Sementara itu, pengusaha Soetikno Soedarjo yang merupakan penyuap Emirsyah pun dikuatkan hukumannya berdasarkan putusan banding. Dia tetap divonis 6 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.  "Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Mei 2020 Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI atas nama Emirsyah Satar dan Nomor 22/PID.TPK/2020/PT.DKI atas nama Soetikno Soedarjo," sebagaimana termaktub dalam putusan PT DKI Jakarta, Senin (3/8).  Banding perkara Emirsyah diadili oleh majelis hakim banding yang terdiri atas Ketua Majelis Hakim Andriani Nurdin dengan anggota I Nyoman Adi Juliasa, Achmad Yusak, Jeldi Ramadhan dan Anthon R Saragih. Sedangkan perkara banding Soetikno diadili oleh majelis hakim yang dipimpin Achmad Yusak dengan anggota Nur Hakim, Sri Andini, Rusdi, dan Hening Tyastanto.

Banding Mantan Dirut Garuda Indonesia Ditolak, KPK: Langkah Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Penyelundupan-Harley-Davidson-Dery-Ridwansah-7-1-1.jpg" alt="Barang bukti motor Harley Davidson dan sepeda Brompton saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Direktorat J" width="100%">
<figcaption>Barang bukti motor Harley Davidson dan sepeda Brompton saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Direktorat J</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Aparat kepolisian hingga kini belum mau menyelidiki kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda Brompton yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara. Pasalnya, kasus ini tengah diproses aparat Bea Cukai RI.  Seperti diberitakan PojokSatu.id (Jawa Pos Group), Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan kasus tersebut masih diselidiki Bea Cukai Bandara. Menurutnya, pihak kepolisian akan bertindak bilamana Bea Cukai sudah menyerahkan kasus tersebut kepada polisi.  Namun, ia belum menjelaskan hingga sampai kapan kasus tersebut akan diproses oleh Bea Cukai. “Bea Cukai masih bekerja,” ungkapnya, Sabtu (7/12).  Sebelumnya, polisi sudah berkordinasi dengan pihak Bea Cukai prihal kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson yang dilakukan oleh Dirut Garuda Indonesia. Namun, bentuk kordinasi yang dimaksud tidak dijelaskan secara rinci.  Diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memberhentikan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Ashkara atas penyelundupan onderdil Harley Davidson keluaran 1970-an yang didatangkan dari Prancis. Pemecatan tersebut usai Ari Ashkara mengaku merupakan pemilik barang selundupan tersebut.  Atas penyelundupan itu, negara dirugikan hingga miliaran rupiah. “Saya sebagai Kementerian BUMN akan memberhentikan saudara Direktur Utama Garuda Indonesia,” ujar Erick di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (5/12)

Alasan Polisi Tidak Selidiki Kasus Penyelundupan Harley Davidson

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/pendiri-mra-akui-kenal-mantan-dirut-pt-garuda-sejak-lama_m_112959.jpeg" alt="Pendiri MRA, Soetikno Soedarjo (tengah berbaju batik)" width="100%">
<figcaption>Pendiri MRA, Soetikno Soedarjo (tengah berbaju batik)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendiri Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C. pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Usai diperiksa, Soetikno enggan berkomentar banyak soal pemeriksaannya hari ini. "Hanya diperiksa sebagai saksinya Pak Emir aja. Materinya silakan ditanya pada penyidik," kata Soetikno di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/2). Saat ditanya soal hubungannya dengan eks Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Sattar, Soetikno mengaku telah lama mengenalnya. Namun, dia menyebut tidak memiliki hubungan bisnis dengan Emirsyah. "Enggak, enggak ada bisnis," kata dia sembari terus berjalan dan berusaha masuk ke mobil Kijang Innova untuk meninggalkan gedung KPK. Dalam perkara ini, Soetikno ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada Emirsyah. Dia diduga menyuap Emir sebesar Rp 20 miliar terkait pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia. KPK juga menemukan suap dalam bentuk barang yang diterima Emirsyah Satar senilai USD 2 juta yang tersebar di Singapura dan Indonesia. Soetikno disebut-sebut menjadi perantara suap Emir dari Rolls-Royce. (Put/jpg)

Pendiri MRA Akui Kenal Mantan Dirut PT Garuda Sejak Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/suap-mantan-dirut-garuda-kpk-segera-periksa-saksi_m_104694.jpeg" alt="Ilistrasi" width="100%">
<figcaption>Ilistrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya telah memeriksa mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar dalam kasus dugaan suap terkait pembelian mesin pesawat tahun 2005-2014. KPK pun segera menjadwalkan kembali pemeriksaan Emirsyah dan sejumlah saksi untuk mengusut kasus itu lebih dalam. "Sudah dilakukan pada pertengahan Januari ini. Untuk pemanggilan saksi dan tersangka, saksi akan dilayangkan panggilannya di akhir Januari ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Selasa (24/1). Menurut Febri, hingga kini penyidik masih mempelajari dokumen dan informasi yang ada terkait kasus suap bernilai jutaan Dollar Amerika itu. "Sampai saat ini penyidik masih mempelajari dokumen dan informasi yang tersedia sebelumnya. Baik dari Serious Proud Officer (SFO), Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) dan dokumen dari lima lokasi lain," papar Febri. Diketahui, KPK telah menetapkan Emirsyah sebagai tersangka dugaan suap terkait pembelian mesin pesawat tahun 2005-2014. Dia diduga menerima suap sebesar Rp 20 miliar terkait pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia. KPK juga menemukan suap dalam bentuk barang yang diterima Emirsyah Satar senilai USD 2 juta yang tersebar di Singapura dan Indonesia. (Put/jpg)

Suap Mantan Dirut Garuda, KPK Segera Periksa Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/tersangka-pemberi-suap-mantan-dirut-garuda-diduga-hanya-perantara_m_103569.jpeg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd Soetikno Soedarjo hanya berperan sebagai perantara suap dari pabrikan asal Inggris, Rolls-Royce kepada mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar. Dalam dugaan kasus ini, Soetikno ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap pembelian 50 pesawat dan mesin pesawat Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C ke PT Garuda Indonesia 2005-2014. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, dalam pembelian pesawat, badan pesawat telah dipersiapkan oleh Airbus. Sedangkan untuk mesin bisa memilih. Salah satu pilihan mesin adalah yang dibuat Rolls-Royce. Menurut Agus, Emirsyah kemudian membeli mesin Rolls-Royce untuk pesawat Garuda Indonesia. Dalam pembelian itu, diduga terdapat kickback atau imbal balik kepada Emirsyah yang memilih mesin Rolls-Royce.&nbsp; "Rolls-Royce kemungkinan menawarkan kalau membeli mesin kami (Rolls-Royce) ada sesuatu. Kemungkinan seperti itu, tapi kami masih mendalami," kata Agus dalam keterangan pers, Kamis (19/1). Menurut Agus, tidak ada kickback dari Airbus. Yang ada, adalah kickback dari Rolls-Royce. "Nah, Rolls-Royce ini masuk lewat SS. Kemudian dialirkan masuk ke beberapa rekening," kata dia. Menurut Agus, berdasar informasi yang diterima memang ada tiga alternatif pilihan mesin. Namun Agus tidak memerinci. Berdasarkan informasi yang diperoleh, tiga mesin itu yakni Rolls-Royce 700, Pratt &amp; Whitney PW 400, atau GE CF6-80E. "Memang ada tiga alternatif," katanya. Agus menjelaskan, marketing perusahaan misalnya menawarkan jika membeli mesin tertentu akan mendapatkan sesuatu, bisa saja pengambil keputusan akan memilihnya. "Jadi, polanya seperti itu," kata dia. Syarif menambahkan memang ada tiga jenis mesin yang bisa digunakan. Tapi, kata dia, pertanyaannya apakah memang benar hanya mesin Rolls-Royce yang terbaik untuk pesawat Airbus Garuda. "Kalau memang bagus untuk Airbus kita, ya bersyukur. Tapi, jangan sampai karena kickback jadi memilih itu," kata Syarif. Lebih lanjut, Agus memastikan gratifikasi atau kickback pembelian mesin Rolls-Royce itu tidak dinikmati PT Garuda Indonesia (Persero) yang dipimpin Emirsyah kala itu.: "Gratifikasi ini dinikmati individu. "Jadi kalau kami menyangka perbuatan individu mungkin lebih tepat," ujar dia. Laode Syarif menambahkan, yang mendapatkan keuntungan bukan Garuda. "Ini keuntungan pribadi ES (Emirsyah Satar)," katanya. Lalu, kata dia, Pengadilan Inggris kemudian menghukum denda Rolls-Royce karena secara korporasi mendapatkan keuntungan dari penjualan mesin ke Garuda.&nbsp; Seperti diketahui, Emirsyah disangka menerima suap dalam bentuk dan barang bernilai puluhan miliar rupiah. Satar menerima 1,2 juta Euro, 180 ribu dollar Amerika Serikat atau total sekitar Rp 20 miliar. Selain itu, Emirsyah menerima barang senilai 2 juta dollar AS yang tersebar di Singapura dan Indonesia. "Salah satu tempat penerimaan uang (transaksi suap) adalah di Singapura," kata Syarif. (put/JPG)

Tersangka Pemberi Suap Mantan Dirut Garuda Diduga Hanya Perantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/kasus-suap-eks-dirut-garuda-kpk-geledah-lima-lokasi_m_103527.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah lima lokasi terkait kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia (Persero) tahun 2005-2014. Penggeledahan menyusul penetapan tersangka mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, penyidik sudah menggeledah empat lokasi, Rabu (18/1). Di antaranya kediaman Emirsyah di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel) dan rumah Soetikno di Cilandak, Jaksel. Kemudian kantor Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd Soetikno Soedarjo di Wisma MRA Jalan Tahi Bonar Simatupang, Jaksel, dan sebuah rumah di Jatipadang, Jaksel. Sedangkan Kamis (19/1), penyidik menggeledah sebuah rumah di Bintaro, Pesanggrahan, Jaksel. "Untuk penggeledahan di lokasi kelima (Bintaro) masih berlangsung sampai saat (sore) ini," kata Syarif bersama Ketua KPK Agus Rahardjo dalam keterangan pers, Kamis (19/1). Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd Soetikno Soedarjo yang juga pendiri Mugi Rekso Abadi (MRA) Group. Emir diduga menerima suap dari Soetikno terkait pengadaan 50 unit pesawat di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2005-2014. Namun, Syarif dan Agus belum memerinci hasil penggeledahan yang dilakukan anak buahnya. "Untuk hasil penggeledahan belum ada datanya," ujar Agus. Agus mengatakan, penyelidikan kasus ini sudah dilakukan sejak enam bulan lalu. Dalam penyelidikan, KPK bekerja sama dengan Serious Fraud Office (SFO) Inggris dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura. KPK masih melakukan pengembangan dalam kasus ini. "Anak-anak (penyidik) masih bekerja," kata Agus. (Put/jpg)

Kasus Suap eks Dirut Garuda, KPK Geledah Lima Lokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/mau-tahu-seberapa-kaya-emirsyah-satar-masuk-sini_m_1484828599_103517.jpeg" alt="Emirsyah Satar" width="100%">
<figcaption>Emirsyah Satar</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar sebagai tersangka dugaan suap terkait pengadaan pesawat dan pesawat tahun 2005-2014. Dirut Garuda Indonesia periode 2004-2014 itu tercatat memiliki harta senilai Rp 48,7 miliar dan USD 932.757. Berdasar laman LHKPN di website KPK, Emir yang saat ini duduk sebagai pimpinan e-commerce mataharimall.com itu terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2013 dan diterbitkan pada 2014. Harta Emir pada 2013 itu jauh melonjak dari laporan sebelumnya pada 2010 sebesar Rp19.963.868.866 dan USD 196.416. Hartanya terdiri atas harta bergerak dan tidak bergerak. Di antara harta tidak bergeraknya yakni, tanah dan bangunan di sembilan lokasi. Seperti di Jakarta Selatan, Bogor, Tangerang Selatan, Singapura dan Melbourne, Australia.&nbsp; Selain itu, Emirsyah juga tercatat memiliki harta bergerak berupa lima mobil kelas mewah. Seperti BMW, Mercedes Benz, Toyota Harrier dan Range Rover. Pria kelahiran Juni 1959 itu juga tercatat memiliki logam mulia, batu mulia dan barang seni nan antik, senilai Rp1.456.000.000 (Rp 1,45 miliar). (put/jpg)

Mau Tahu Seberapa Kaya Emirsyah Satar? Masuk Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/tanggapan-menhub-atas-status-tersangka-mantan-dirut-garuda-indonesia_m_103494.jpeg" alt="Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi." width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga terkait terlibat suap pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia. Saat dikonfirmasi, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku, tidak bisa berkomentar karena baru mengetahui kalau Emirsyah Satar telah menjadi tersangka. "Saya belum tahu saya baru baca tadi jadi belum bisa berkomentar," ujar Budi di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Kamis (19/1). Saat disinggung mengenai suap lintas negara yang juga dilakukan Emirsyah Satar, mantan Direktur Utama Angkasa Pura II mengatakan, belum ada rapat internal di jajarannya. Namun dia mengaku akan segera mengadakan rapat internal menyikapi kasus itu. "Saya juga belum tahu, ini baru tahu ini dan beberapa jam yang lalu. Jadi belum diskusi dengan internal," katanya. Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar sebagai tersangka. Emir ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia. "Betul (Emirsyah jadi tersangka), nanti ada konpers," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Kamis (19/1). Sementara, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah penggeledahan di empat lokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan suap lintas negara bernilai jutaan Dollar Amerika. "Ada indikasi suap lintas negara yang kami tangani. Nilai suapnya cukup signifikan, jutaan Dollar Amerika," kata Febri. Informasi dihimpun, KPK bekerja sama dengan lembaga antikorupsi Singapura dan Inggris dalam mengusut kasus tersebut. (cr2/JPG)

Tanggapan Menhub Atas Status Tersangka Mantan Dirut Garuda Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/emirsyah-satar-diduga-terima-suap-rp-20-miliar-dan-barang-usd-2-juta_m_103489.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar sebagai tersangka dugaan suap terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Emir diduga menerima uang dan barang bernilai jutaan Dollar Amerika. "Terkait hal tersebut KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam keterangan pers, Kamis (19/1). Syarif mengatakan, Emir ditetapkan sebagai penerima suap. Selain Emir, KPK juga menetapkan Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd Soetikno Soedarjo (SS) sebagai tersangka pemberi suap. Menurut Syarif, Emir diduga menerima uang dalam bentuk Euro 1,2 juta dan USD 180 ribu atau setara Rp 20 miliar. "Serta dalam bentuk barang senilai USD 2 juta yang tersebar di Singapura dan Indonesia," papar Syarif. Atas perbuatannya, Emir disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. Sementara Soetikno diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. Syarif mengatakan, suap itu diberikan terkait pengadaan 50 pesawat Airbus dalam kurun 2005-2014. Dalam mengusut dugaan korupsi ini, KPK bekerja sama secara intensif dengan Serious Fraud Office (SFO) Inggris dan CPIB Singapura. "Saat ini kedua bada tersebut juga sedang melakukan penyidikan terhadap tersangka lainnya," kata dia. "Diduga praktik suap ini juga dilakukan terhadap sejumlah pejabat di beberapa negara lain seperti Malaysia, Thailand, China dan Rusia," tambahnya. (put/JPG)

Emirsyah Satar Diduga Terima Suap Rp 20 Miliar dan Barang USD 2 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/kpk-tetapkan-emirsyah-satar-jadi-tersangka-diduga-terlibat-suap-lintas-negara_m_103436.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar sebagai tersangka. Emir ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia. "Betul (Emirsyah jadi tersangka), nanti ada konpers," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Kamis (19/1). Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah penggeledahan di empat lokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan suap lintas negara bernilai jutaan Dollar Amerika. "Ada indikasi suap lintas negara yang kami tangani. Nilai suapnya cukup signifikan, jutaan Dollar Amerika," kata Febri.  Informasi dihimpun, KPK bekerja sama dengan lembaga antikorupsi Singapura dan Inggris dalam mengusut kasus tersebut. (put/jpg)

KPK Tetapkan Emirsyah Satar Jadi Tersangka, Diduga Terlibat Suap Lintas Negara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mantan dirut garuda

Berita Terkini