<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/ilustrasi-pemilu-2024-4292953433.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ada sejumlah kepala daerah di Sumatera Barat (Sumbar) yang ikut bertarung di Pemilu 2024. Mereka terdiri atas mantan bupati dan wali kota. Pertarungan mantan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu ada di level DPRD provinsi maupun DPR RI. Nasib mereka ada yang berpotensi melenggang ke parlemen, ada juga yang kandas. Data yang dihimpun JawaPos.com dari laman Pemilu 2024 KPU ada lima mantan bupati dan wali kota yang bertarung untuk DPR RI. Mereka adalah Benny Utama (bupati Pasaman), M. Shadiq Pasadigoe (bupati Tanah Datar), Fauzi Bahar (wali kota Padang), Gusmal (bupati Solok), dan Riza Falepi (wali kota Payakumbuh). Untuk level DPR RI, M. Shadiq Pasadigoe dan Benny Utama berpotensi bisa melenggang ke Senayan karena perolehan suaranya. Berikut sosok mantan bupati dan wakil bupati yang bertarung menuju DPR RI di Pemilu 2024: 1. Benny Utama Benny Utama adalah bupati Pasaman dua periode. Yaitu, 2010&mdash;2015 dan 2021&mdash;2024. Hanya saja pada periode kedua, 2021&mdash;2024, dia memutuskan mengundurkan diri pada 2023 karena terjun ke pentas pemilihan legislatif (pileg) 2024. Di Pemilu 2024, Benny Utama maju dari Partai Golkar di daerah pemilihan Sumatera Barat (Dapil Sumbar 2). Dia memiliki potensi untuk melaju menjadi anggota DPR RI di Senayan, Jakarta. Sebab, suara Partai Golkar di Dapil Sumbar 2 cukup tinggi dan Benny Utama memperoleh suara tertinggi untuk caleg Golkar di Dapil Sumbar 2. Berdasar data Pemilu 2024 KPU per Rabu (21/2) pukul 21.00, jumlah suara dari tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah terinput sebanyak 5.068 dari 7.599 TPS. Jumlah itu sama dengan 6,69 persen). Lantas, perolehan suara Partai Golkar 78.098 (12,68 persen). Jumlah itu membuat Golkar berada di posisi keempat di bawah PKS, PAN, dan Demokrat di dapil Sumbar 2. Sementara jumlah suara Benny Utama untuk sementara 46.458. Benny Utama berpotensi menggantikan posisi John Keney Azis, caleg Partai Golkar petahana. Dia saat ini merupakan anggota DPR RI dari Golkar di dapil Sumbar 2. 2. M. Shadiq Pasadigoe M. Shadiq Pasadigoe adalaha bupati Tanah Datar dua periode. Yakni, 2005&ndash;2010 dan 2010-2015. Di Pemilu 2024, Shadiq maju lewat Partai Nasdem di dapil Sumbar 1. Pada Pemilu 2024, Nasdem mendapatkan efek ekor jas atas pencalonan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Buktinya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin)mendapat suara teringgi di Sumbar. Mengutip data di laman Pemilu 2024 KPU per Rabu (21/2) pukul 21.00, jumlah suara Amin 1.094.213 atau 56,56 persen. Sementara itu, suara Nasdem di Sumbar yang menjadi parpol peraih suara paling unggul untuk jejanng DPR RI mencapai 248.705 (16,29 persen). Jika dilihat berdasarkan dapil Sumbar 1, suara Nasdem sebanyak 178.691 (19,62 persen). Jumlah suara sebanyak itu Partai Nasdem berpotensi mendapat dua kursi di dapil Sumbar 1. Sementara suara Shadiq Pasadigoe tertinggi kedua yang mendapat suara 30.501. Di atasnya, Lisda Hendrajoni yang memperoleh 55.269 suara. 3. Fauzi Bahar Fauzi Bahar adalah wali kota Padang dua periode, 2003-2008 dan 2008-2013. Sebelum menjadi wali kota, Fauzi Bahar adalah prajurit TNI-AL dengan pangkat terakhir letnan kolonel (letkol). Dia mengajukan pensiun dini dari TNI-AL karena mengikuti kontestasi Pilkada Kota Padang pada 2003. Di Pemilu 2024, Fauzi Bahar maju untuk DPR RI lewat Partai Nasdem dari dapil Sumbar 1. Namun, nasibnya belum seberuntung rekannya, M. Shadiq Pasadigoe. Perolehan suara sementara Fauzi Bahar baru 17.640. Perolehan suara sebanyak itu membuat dirinya berada di posisi kelima di Partai Nasdem dapil Sumbar 1. 4. Gusmal Gusmal adalah bupati Solok dua periode. Yaitu, 2005-2010 dan 2015-2020. Gusmal di Pemilu 2024 mengadu peruntungan dengan menjadi caleg untuk tingkat DPR RI di dapil Sumbar 1. Gusmal maju lewat Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Perolehan suara PPP di Sumbar 1 tidak sangat menggembirakan. Hanya 21.761 (2,39 persen). Sementara suara Gusmal hanya 8.207. Gusmal sulit untuk melenggang ke Senayan. 5. Riza Falepi Riza Falepi adalah wali kota Payakumbuh dua periode, 2012&ndash;2017 dan 2017&ndash;2022. Sebelum jadi wali kota Payakumbuh, Riza Falepi pernah menjadi anggota DPD RI periode 2009-2014. Lantas dia mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi Pilkada Payakumbuh pada 2012. Riza Falepi maju jadi caleg di Pemilu 2024 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di dapil Sumbar 2. Di dapil Sumbar 2, PKS untuk sementara unggul menjadi parpol peraih suara tertinggi, yakni 94.251 (15,32 persen). Perolehan suara sebanyak itu diperkirakan PKS mendapat 1 kursi ke DPR RI. Sementara caleg PKS di dapil Sumbar 2 diperoleh oleh Nevi Zuairina (35.368 suara). Sementara Riza Falepi meraih 25.937 suara. (*)

Ada sejumlah kepala daerah di Sumatera Barat (Sumbar) yang ikut bertarung di Pemilu 2024. Mereka terdiri atas mantan bupati dan wali kota.

Nasib Mantan Bupati dan Wali Kota di Sumbar Yang Jadi Caleg DPR RI di Pemilu 2024

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/IMG_20231101_165552-3584346195.jpg" alt="Lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta/ Sumber: Fianda Sjofjan Rassat/Antara" width="100%">
<figcaption>Lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta/ Sumber: Fianda Sjofjan Rassat/Antara</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anggota DPR RI Mohammad Haerul Amri sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya menjadwalkan pemeriksaan Haerul Amri di Gedung Merah Putih, Jakarta dalam rangka pengungkapan kasus tersebut pada Rabu (1/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Mohammad Haerul Amri, tim penyidik KPK juga memanggil Direktur Utama PT. Aneka Bina Lestari, Sari Dewi untuk dimintai keterangan terkait kasus yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013207868/kpk-periksa-anggota-dpr-fraksi-nasdem-haerul-amri-terkait-dugaan-korupsi-eks-bupati-probolinggo">KPK Periksa Anggota DPR Fraksi NasDem Haerul Amri Terkait Dugaan Korupsi Eks Bupati Probolinggo</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga saat ini, belum ada konfirmasi apakah kedua saksi tersebut telah hadir untuk memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilansir&nbsp;JawaPos.com&nbsp;dari Antara, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan PTS dan suaminya, Hasan Aminuddin (HA), sebagai tersangka kasus dugaan TPPU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus pencucian uang ini merupakan pengembangan dari kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang sebelumnya menjerat PTS dan HA sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013205850/kejati-sumsel-tetapkan-tiga-tersangka-kasus-korupsi-pajak">Kejati Sumsel Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Pajak</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus suap seleksi jabatan, Puput dan Hasan telah dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keduanya divonis masing-masing selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta, subsider 2 bulan kurungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, keduanya mengajukan upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013173460/ternyata-korupsi-di-kementan-dilapokan-februari-2020-firli-akui-bertemu-syl-maret-2022">Ternyata Korupsi di Kementan Dilapokan Februari 2020, Firli Akui Bertemu SYL Maret 2022</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK akan terus mengusut perkembangan kasus ini untuk memastikan keadilan dan transparansi.</div>

KPK memanggil Anggota DPR RI Mohammad Haerul Amri dalam kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Bupati Probolinggo.

KPK Periksa Mohammad Haerul Amri terkait Kasus Pencucian Uang eks Bupati Probolinggo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/SAIFUL-ILAH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, sejak Kamis (14/10) resmi menjadi warga binaan Lapas Kelas I Surabaya di Porong. Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi bupati dua periode itu setelah vonisnya inkracht. Saiful Ilah divonis 2 tahun penjara.  Berdasar penghitungan, Saiful Ilah diperkirakan bebas murni pada 7 Januari 2022. Hukuman yang dijalani tinggal tiga bulan lagi. Dengan demikian, awal tahun depan, laki-laki 72 tahun itu sudah bisa kembali bersama anggota keluarganya.  Saiful Ilah pun telah menjalani hukuman dari vonis majelis hakim Tipikor yang mewajibkan pembayaran denda dan uang pengganti. Saat ini, sudah tidak ada tunggakan denda dan uang pengganti. Semua telah dibayar lunas.  Sebelumnya, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya Oktober tahun lalu, majelis hakim yang diketuai Tjokorda Gede Artana memvonis Saiful Ilah dengan pidana 3 tahun penjara. Hakim juga mengharuskan dia membayar denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp 250 juta.  Tidak terima dengan putusan tersebut, kuasa hukum Saiful Ilah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Majelis hakim PT Surabaya mengurangi pidana penjara. Dari 3 tahun itu menjadi 2 tahun penjara. Adapun untuk nominal hukuman denda dan UP tetap sama.  Selama ini, Saiful Ilah menjalani hidup di tahanan Polda Jatim. Nah, kemarin (14/10) dia dieksekusi dengan diantar jaksa KPK Medi Iskandar Zulkarnain ke Lapas Porong. Petugas registrasi Lapas menerima sekitar pukul 10.00 WIB.  Saat tiba di lapas, Saiful Ilah memakai kemeja putih dan celana hitam.  ”Sesuai dengan prosedur yang berlaku, petugas kami langsung melakukan swab antigen kepada warga binaan baru,” ujar Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jatim Krismono.  Meski Saiful Ilah adalah mantan pejabat publik di Sidoarjo, Krismono menegaskan bahwa pihaknya tidak memberi perlakuan istimewa. Warga binaan anyar itu tetap harus lebih dulu tinggal di blok isolasi Covid-19 selama dua pekan.  Kepala Lapas Kelas I Surabaya Gun Gun Gunawan menjelaskan, dokter lapas juga telah melakukan observasi awal terkait dengan kondisi kesehatan Saiful Ilah. Saat ditahan KPK, dia harus menjalani check-up seminggu sekali. ”Kami telah berkoordinasi dengan KPK agar pelayanan kesehatan terhadap yang bersangkutan bisa sesuai dengan kebutuhannya,” ungkap Gun Gun.  Dokter Lapas Kelas I Surabaya dr Hardjo Santoso menyatakan, berdasar hasil pemeriksaan tim kesehatan di lapas, Saiful Ilah memang mempunyai sakit yang sudah lama dan dalam keadaan teregulasi dengan pengobatan. ”Secara umum, kondisi yang bersangkutan baik,” katanya.  Hasil swab antigennya dinyatakan negatif. Saiful Ilah juga telah mendapat dua dosis vaksin Covid-19. Saat ini, pria yang juga pernah menjabat wakil bupati Sidoarjo dua periode itu menjalani masa karantina di blok G. Yakni, blok kesehatan di lapas. Sering kali blok itu juga disebut blok rumah sakit bagi warga binaan lapas.  Di tempat karantina tersebut, Saiful Ilah tinggal sendirian. Berdasar ketentuan, penempatan disesuaikan dengan kedatangan. Kebetulan, yang bersangkutan datang sendirian dan menjalani isolasi sendiri.  Untuk diketahui, Saiful Ilah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim KPK pada 7 Januari 2020. Tempat kejadiannya di rumah dinas bupati Sidoarjo. OTT itu terkait dengan dugaan korupsi kasus proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo dengan barang bukti uang Rp 1.813.300.000. Selanjutnya, pada 8 Januari 2020, KPK juga menetapkan enam tersangka untuk kasus tersebut.  &nbsp;

Tiga Bulan Lagi Mantan Bupati Saiful Ilah Bebas Murni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/foto-muzakir.jpg" alt="Tersangka Muzakir Sai Sohar saat dibawa dari Kejati Sumsel menuju mobil tahanan, Senin (23/11). Aziz Munajar/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka Muzakir Sai Sohar saat dibawa dari Kejati Sumsel menuju mobil tahanan, Senin (23/11). Aziz Munajar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan jebloskan tersangka suap alih fungsi lahan yakni Bupati Muara Enim periode 2014–2018 Muzakir Sai Sohar ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Pakjo Palembang. Selama 11 hari, tersangka menjadi tahanan kota karena reaktif tes cepat Covid-19.  ”Hari ini (23/11), kami alihkan tersangka (Muzakir) dari tahanan kota ke Lapas Pakjo Palembang karena sudah sehat. Penahanan ini untuk mempercepat penyelidikan,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel Zet Tadung Allo, seperti dilansir dari Antara di Palembang, Senin (23/11).  Muzakir sempat diperiksa di Kejati Sumsel selama lima jam dengan pendampingan tim pengacara sebelum dibawa ke Lapas Pakjo. Menurut Zet, pemeriksaan tersebut masih terkait dugaan fee alih fungsi lahan hutan produksi menjadi hutan tetap di Kabupaten Muara Enim pada 2014.  Kasus tersebut melibatkan tiga tersangka lain yang sudah lebih dulu ditahan di Lapas Pakjo pada 12 November. Yakni mantan Dirut PT Perkebunan Mitra Ogan Anjapri, mantan Kabag Akuntansi PT Perkebunan Mitra Ogan Yan Satyananda, dan konsultan Abunawar Basyeban.  Dia menjelaskan, hasil pemeriksaan sementara, PT Perkebunan Mitra Ogan melakukan kerja sama dengan konsultan hukum Abunawar Basyeban dalam pengurusan perubahan fungsi kawasan hutan produksi konversi menjadi kawasan hutan tetap. Nilai kontrak mencapai Rp 5,8 miliar lewat mekanisme penunjukan langsung.  Dalam pelaksanaannya, ternyata pengurusan dilakukan sendiri PT Perkebunan Mitra Ogan bukan oleh kantor hukum Abunawar seperti tertera pada kontrak. Namun, PT Perkebunan Mitra Ogan tetap membayarkan kepada kantor hukum Abunawar sebesar Rp 5,8 miliar melalui rekening Abunawar sebanyak empat tahap. Pada hari itu juga, uang tersebut ditarik kembali PT Perkebunan Mutra Ogan.  Dana yang ditarik kembali itu, dicairkan dan ditukarkan dalam pecahan dolar menjadi 400.000 dolar AS. Selanjutnya, diserahkan ke Muzakir Sai Sohar yang saat itu menjabat sebagai bupati Muara Enim selama Februari–Mei 2014 dalam lima tahap.  ”Kami masih memeriksa saksi-saksi lain, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru jika didapati fakta baru. Sebab, soal perizinan hutan ini tentu melibatkan banyak pihak,” ujar Zet.  Sementara itu, kuasa hukum tersangka Muzakir, Firmansyah, membantah kliennya yang disebut menerima 400.000 dolar AS dari PT Perkebunan Mitra Ogan. ”Memang PT Perkebunan Mitra Ogan datang ke klien kami (Muzakir), tetapi tidak ada sama sekali penyerahan uang itu. Tidak ada,” ucap Firmansyah usai pemeriksaan.  Dia bahkan meminta Kejati Sumsel mempercepat penyelidikan agar proses hukum segera berlanjut di persidangan. Sebab, pihaknya ingin membuktikan jika Muzakir tidak bersalah dalam kasus tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=MC1cOcmE3xI

Kejati Sumsel Jebloskan Mantan Bupati Muara Enim ke Lapas Pakjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uang-pemda-katingan-digondol-mantan-bupati-ojk-sarankan-periksa-bank_m_.jpg" alt="Mantan Bupati Katingan Ahmad Yantengli saat digiring aparat kepolisian." width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Katingan Ahmad Yantengli saat digiring aparat kepolisian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan penggelepan dana kas daerah yang dilakukan oleh mantan Bupati Katingan Ahmad Yantengli terus bergulir. Kali ini mulai mengarah ke perbankan tempat uang tersebut disimpan. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng B Iwan Tri Handoyo mengaku, pihaknya belum mendapat informasi detail soal dugaan penggelapan uang kas daerah di perbankan di Kalteng. Menurutnya, jika memang dana itu disimpan di BTN Pondok Pinang, Jakarta Selatan, maka sebaiknya penyidik melakukan pemeriksaan lebih mendalam pada pihak terkait. Minimal dapat diketahui siapa pengirim dana kas daerah Katingan ke bank tersebut. "Bisa dilihat secara langsung kapan proses pengiriman dana, berapa tahap uang tersebut dikirimkan, dan dana itu dikirim ke rekening siapa,&rdquo; terangnya seperti dikutip dari Kalteng Pos (Jawa Pos Group), Minggu (14/10). Menyoal siapa saja yang terkait, kata Iwan, kasus yang melibatkan dana pemda bisa saja melibatkan kelembaggaan. Bukan orang pribadi. "Untuk masalah <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/10/2018/usai-dimakzulkan-karena-selingkuh-mantan-bupati-katingan-dimiskinkan" target="_blank">penyelewengan dana</a> daerah tidak bisa diatasnamakan pribadi, harus nama pemerintah langsung,&rdquo; sambungnya. Di sisi lain, sambung Iwan, untuk perbankan di Kalteng hingga saat ini kondisinya dalam keadaan sehat. Belum ada laporan penyelewengan dana daerah. "Kami harap sehatnya bank di Kalteng dapat terjaga hingga nantinya dan tidak ada yang namanya penyelewengan dana sisa lebih pembiayaan," bebernya. Sementara itu, pada Jumat (12/10), penyidik Direktorat Tipikor Polda Kalteng memeriksa <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/07/2018/uang-pemda-yang-disimpan-di-btn-raib-mantan-bupati-katingan-tersangka" target="_blank">Endang Susilawatie</a>, mantan istri Yantengli. Selain itu juga memeriksa Farida Yeni, istri selingkuhan Yantenglie. Wadirkrimsus Polda Kalteng AKBP Teguh Widodo mengatakan, saat ini kasus <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/10/2018/menyusuri-raibnya-kas-pemkab-katingan-sebesar-rp-35-m-di-btn" target="_blank">mantan bupati Katingan</a> itu masih dalam tahap pengembangan. Dua perempuan yang pernah hidup dengan Yantengli juga terus diperiksa. Pemeriksaan terhadap kedua perempuan itu untu menemukan aset yang belum tersita.

Uang Pemda Katingan Digondol Mantan Bupati, OJK Sarankan Periksa Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uang-pemda-katingan-digondol-mantan-bupati-ojk-sarankan-periksa-bank_m_-1.jpg" alt="Mantan Bupati Katingan Ahmad Yantengli saat digiring aparat kepolisian." width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Katingan Ahmad Yantengli saat digiring aparat kepolisian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan penggelepan dana kas daerah yang dilakukan oleh mantan Bupati Katingan Ahmad Yantengli terus bergulir. Kali ini mulai mengarah ke perbankan tempat uang tersebut disimpan. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng B Iwan Tri Handoyo mengaku, pihaknya belum mendapat informasi detail soal dugaan penggelapan uang kas daerah di perbankan di Kalteng. Menurutnya, jika memang dana itu disimpan di BTN Pondok Pinang, Jakarta Selatan, maka sebaiknya penyidik melakukan pemeriksaan lebih mendalam pada pihak terkait. Minimal dapat diketahui siapa pengirim dana kas daerah Katingan ke bank tersebut. "Bisa dilihat secara langsung kapan proses pengiriman dana, berapa tahap uang tersebut dikirimkan, dan dana itu dikirim ke rekening siapa,&rdquo; terangnya seperti dikutip dari Kalteng Pos (Jawa Pos Group), Minggu (14/10). Menyoal siapa saja yang terkait, kata Iwan, kasus yang melibatkan dana pemda bisa saja melibatkan kelembaggaan. Bukan orang pribadi. "Untuk masalah <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/10/2018/usai-dimakzulkan-karena-selingkuh-mantan-bupati-katingan-dimiskinkan" target="_blank">penyelewengan dana</a> daerah tidak bisa diatasnamakan pribadi, harus nama pemerintah langsung,&rdquo; sambungnya. Di sisi lain, sambung Iwan, untuk perbankan di Kalteng hingga saat ini kondisinya dalam keadaan sehat. Belum ada laporan penyelewengan dana daerah. "Kami harap sehatnya bank di Kalteng dapat terjaga hingga nantinya dan tidak ada yang namanya penyelewengan dana sisa lebih pembiayaan," bebernya. Sementara itu, pada Jumat (12/10), penyidik Direktorat Tipikor Polda Kalteng memeriksa <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/07/2018/uang-pemda-yang-disimpan-di-btn-raib-mantan-bupati-katingan-tersangka" target="_blank">Endang Susilawatie</a>, mantan istri Yantengli. Selain itu juga memeriksa Farida Yeni, istri selingkuhan Yantenglie. Wadirkrimsus Polda Kalteng AKBP Teguh Widodo mengatakan, saat ini kasus <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/10/2018/menyusuri-raibnya-kas-pemkab-katingan-sebesar-rp-35-m-di-btn" target="_blank">mantan bupati Katingan</a> itu masih dalam tahap pengembangan. Dua perempuan yang pernah hidup dengan Yantengli juga terus diperiksa. Pemeriksaan terhadap kedua perempuan itu untu menemukan aset yang belum tersita.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/jadi-kepala-dinas-anak-mantan-bupati-diciduk-polisi-saat-nyabu_m_176194.jpeg" alt="Ilustrasi penangkapan kepala dinas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penangkapan kepala dinas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan orang tertentu saja. Hampir semua lapisan disasar. Bahkan sekelas pejabat eselon II atau setingkat kepala dinas pun berbuat demikian. Contohnya Teuku Syahridal yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Nagan Raya, Aceh diciduk aparat kepolisian karena mengkonsumsi sabu-sabu di rumah dinasnya. Penangkapan anak mantan Bupati Nagan Raya Teuku Zulkarnaini tersebut mengagetkan pejabat serta masyarakat setempat. Apalagi, kejadian itu berlangsung di rumah dinas. Kapolres Nagan Raya AKBP Giyarto menyatakan, penangkapan Syahridal terkait dugaan penggunaan narkoba jenis sabu-sabu. Polisi turut menahan temannya yang berinisial HF, 16, warga Beutong. "Ketika dilakukan penangkapan, diduga tersangka baru selesai memakai narkoba. Bersama pelaku, polisi mengamankan satu paket kecil narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,33 gram," jelasnya. Seusai penangkapan, polisi bergerak cepat melakukan pengembangan ke wilayah Gampong Meunasah Tengoh, Kecamatan Beutong, Nagan Raya. Hasilnya, bandar berinisial PI, 27, diciduk di rumahnya sekitar pukul 06.00 WIB. "Penangkapan dilakukan di rumah tersangka PI saat dia sedang tertidur. Petugas mengamankan sebelas paket kecil sabu-sabu seberat 8,63 gram," terang Giyarto. Ketiga tersangka bersama sejumlah barang bukti telah diamankan di Mapolres Nagan Raya. Dari tiga tersangka itu, dua orang diduga pengguna dan satu bandar. "Kasus tersebut masih kami selidiki," tambahnya. Sementara itu, Sekretaris Disbudparpora Nagan Raya Nasron mengatakan, pihaknya belum mengetahui kabar penangkapan atasannya. "Kami belum tahu dan saya sudah dua minggu tidak jumpa dengan kepala dinas. Saya sudah hubungi via telepon selulernya, tapi sedang tidak aktif," terangnya.&nbsp;

Jadi Kepala Dinas, Anak Mantan Bupati Diciduk Polisi Saat Nyabu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/mantan-bupati-berharap-restu-warga-bengkalis-untuk-pilgub-riau_m_149173.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah tokoh Riau berlomba-lomba menampilkan sosoknya menjelang Pemilihan gubernur (Pilgub) 2018. Selain calon petahana dan sejumlah bupati dan wali kota, mantan kepala daerah pun tak ketinggalan. Seperti halnya Syamsurizal, mantan Bupati Bengkalis. Dia menegaskan konsistensinya untuk maju di Pilgub Riau 2018. "Kami tetap konsisten. Ini adalah kelanjutan terhadap apa yang telah kami lakukan," ungkapnya seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group). Mantan bupati Bengkalis dua periode ini mengklaim, dalam pencalonan di Pilgub Riau dia mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN). Alasannya, partai berlambang matahari itulah yang menghantarkannya sebagai Bupati Bengkalis. "Pastinya partai PAN," jelasnya. Dia mengakui pada Pilgub 2013 lalu dia tidak sempat ikut karena mengemban banyak tugas penting. Ketika itu dirinya masih menjabat sebagai penjabat wali kota Pekanbaru, Ketua Harian Pekan Olahraga Nasional (PON), Kepala Inspektorat dan Ketua Pelaksana Islamic Game. "Empat jabatan itu, membuat saya tidak sempat mencari konsentrasi untuk pencalonan dan mencari partai pengusung, waktu itu terabaikan. Kami tidak mau keterabaian itu kembali terulang lagi pada kesempatan 2018 kali ini. Semoga saya bisa dapatkan partai pengusung," tegasnya. Syamsurizal berharap warga Kabupaten Bengkalis memberikan dukungan penuh kepadanya. "Saya harap masyarakat Bengkalis juga mendukung pencalonan saya nanti," tutupnya.

Mantan Bupati Berharap Restu Warga Bengkalis untuk Pilgub Riau

mantan bupati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mantan bupati

Berita Terkini

Nasib Mantan Bupati dan Wali Kota di Sumbar Yang Jadi Caleg DPR RI di Pemilu 2024

KPK Periksa Mohammad Haerul Amri terkait Kasus Pencucian Uang eks Bupati Probolinggo

Tiga Bulan Lagi Mantan Bupati Saiful Ilah Bebas Murni

Kejati Sumsel Jebloskan Mantan Bupati Muara Enim ke Lapas Pakjo

Uang Pemda Katingan Digondol Mantan Bupati, OJK Sarankan Periksa Bank

Uang Pemda Katingan Digondol Mantan Bupati, OJK Sarankan Periksa Bank

Jadi Kepala Dinas, Anak Mantan Bupati Diciduk Polisi Saat Nyabu

Mantan Bupati Berharap Restu Warga Bengkalis untuk Pilgub Riau

Download Aplikasi JawaPos.com