<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/TthUaot4yx7CEuyEP04Pp5z6g46DP9DOJKbNycNx-1-799466210.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (16/10/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (16/10/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (16/10) untuk konsultasi.&nbsp; Dalam kunjungan tersebut, Pramono berkonsultasi dengan Pimpinan KPK, Agus Joko Pramono dan Fitroh Nurcahyanto, terkait sejumlah isu penting. Mulai dari penyelesaian proyek monorel yang mangkrak hingga pemanfaatan lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Pramono menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta berupaya menuntaskan persoalan proyek monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said yang telah lama terbengkalai. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta telah menerima arahan hukum serta surat dari Kejaksaan Tinggi terkait penyelesaian proyek tersebut. &ldquo;Pemerintah Jakarta akan merencanakan penyelesaian persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi kecelakaan. Secara penampakan juga tidak baik dan sering menimbulkan kemacetan. Maka kami akan segera menata, dan mudah-mudahan bisa diselesaikan pada tahun 2026,&rdquo; kata Pramono di markas KPK. Selain monorel, pertemuan juga membahas pemanfaatan lahan RS Sumber Waras yang sejak 2014 menjadi sorotan publik akibat persoalan hukum dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kini, Pemprov DKI ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan. &ldquo;Sekarang NJOP-nya sudah naik hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2014. Karena itu kami berkonsultasi dengan KPK agar tanah tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit,&rdquo; ucap Pramono. Pembahasan lainnya menyangkut kerja sama preventif antara Pemprov DKI Jakarta dan KPK dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Pramono menyebut pihaknya membuka kolaborasi lebih luas, termasuk melalui pelatihan dan pendampingan antikorupsi di Balai Kota. &ldquo;Kami ingin bekerja sama dalam tindakan preventif hukum, termasuk pelatihan dan kegiatan edukasi antikorupsi bagi aparatur pemerintah daerah,&rdquo; imbuhnya. <h2>Kasus Lahan RS Sumber Waras sudah Distop</h2> Sementara, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama memastikan bahwa lahan RS Sumber Waras kini tidak lagi memiliki hambatan hukum. Ia menegaskan, KPK telah menghentikan penyelidikan kasus pengadaan lahan tersebut pada 2023 setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap bukti-bukti yang ada. &ldquo;KPK memutuskan bahwa bukti-bukti yang ada belum mencukupi untuk dilakukan langkah penyelidikan. Karena itu, pada 2023, penyelidikan perkara tersebut resmi dihentikan,&rdquo; jelas Bahtiar. Lebih lanjut, Bahtiar menambahkan KPK akan terus memberikan pendampingan kepada Pemprov DKI, terutama dalam proses pemulihan aset Sumber Waras agar dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit tipe A. Pertemuan ini menjadi langkah konkret kerja sama antara KPK dan Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta mengoptimalkan pemanfaatan aset publik yang selama ini terbengkalai.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan konsultasi dengan KPK mengenai proyek monorel dan lahan RS Sumber Waras.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Konsultasi ke KPK, soal Proyek Monorel Mangkrak dan Lahan RS Sumber Waras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/Proving-Flight-di-Bandara-YIA-0205119-AFA-07_1-1-1-3456827871.jpg" alt="Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo, DIY, berpotensi terdampak bika kereta cepat Jakarta-Surabaya terealisasi dan beroperasi. (Andreas Fitri Atmoko/Antara)" width="100%">
<figcaption>Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo, DIY, berpotensi terdampak bika kereta cepat Jakarta-Surabaya terealisasi dan beroperasi. (Andreas Fitri Atmoko/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana pembangunan kereta cepat Jakarta&ndash;Surabaya mendapat kritik keras dari pakar transportasi Djoko Setijowarno. Ia menilai proyek ambisius ini berpotensi mengulang masalah yang sudah terjadi pada kereta cepat Jakarta&ndash;Bandung, mulai dari okupansi penumpang yang rendah hingga risiko menyingkirkan moda transportasi lain. Menurut Djoko, salah satu dampak paling serius adalah ancaman terhadap keberlangsungan angkutan udara. apalagi, Jakarta-Surabaya selama ini dikenal sebagai rute gemuk.&nbsp; &ldquo;Begini, kereta cepat itu menghilangkan angkutan udara. Di mana-mana begitu. Paris&ndash;Brussel, tiga bulan hilang. Korea juga sama, Seoul&ndash;Busan, udaranya hilang,&rdquo; ujarnya saat dihubungi JawaPos.com. Djoko menyoroti kondisi sejumlah bandara internasional yang kini terbengkalai setelah dibangun dengan investasi besar, seperti Kertajati di Majalengka, Yogyakarta International Airport (YIA), Ahmad Yani di Semarang, hingga Dhoho di Kediri.&nbsp; Kehadiran kereta cepat Jakarta&ndash;Surabaya, menurutnya, bisa membuat bandara-bandara itu semakin tak berfungsi. Lagi-lagi, hanya buang uang, sudah APBN tekor, ketambahan pemborosan bandara mangkrak. &ldquo;Jangan sampai bandara sudah mangkrak, kereta cepatnya juga mangkrak. Nggak ada yang naik, tapi bayar utang jalan terus,&rdquo; tegas Djoko. <h2>Tarif Tinggi dan Risiko Tidak Laku</h2> Bila harga tiket bersaing, maka masyarakat berpotensi beralih dari angkutan udara ke kereta. Namun sebaliknya, bila harga tiket terlalu tinggi, akan sulit memenuhi okupansi. Djoko memperkirakan harga tiket kereta cepat Jakarta&ndash;Surabaya bisa mencapai Rp 1 juta lebih, setara harga tiket pesawat. Kondisi ini dinilai rawan membuat masyarakat enggan beralih ke kereta. Jika penumpang sepi, beban utang justru akan semakin berat. Lebih jauh, Djoko mempertanyakan sumber pendanaan proyek yang diperkirakan akan tetap membebani APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). &ldquo;Kalau APBN tekor, siapa yang mau membiayai? Konsorsium luar negeri pun tetap minta jaminan APBN,&rdquo; katanya. Ia juga mengkritik arah pembangunan yang disebutnya terlalu 'Java Sentris', sementara kebutuhan transportasi di luar Jawa masih banyak yang terabaikan. Padahal, banyak wilayah penghasil mineral seperti Morowali dan Halmahera masih minim akses transportasi umum. Djoko juga mengingatkan, keberhasilan kereta cepat di negara lain seperti Shanghai&ndash;Beijing di Tiongkok tidak bisa dijadikan patokan. Atau di negara manapun yang sudah sukses dengan kereta cepatnya, semua punya masalahnya sendiri-sendiri. &ldquo;Negara yang cocok menggunakan kereta cepat ya negara kontinental. Kalau negara kepulauan seperti kita, kurang cocok,&rdquo; ujarnya. Sebagai contoh nyata, ia menyebut kereta cepat Jakarta&ndash;Bandung yang kini membuat PT KAI harus menanggung kerugian besar karena okupansi penumpang jauh dari target. Hal senada diutarakan oleh pengamat infrastruktur dan tata kota, Yayat Supriatna. Yayat mengamini kalau rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya tak matang kajiannya, berpotensi menyebabkan sektor lainnya terdampak, bukan hanya soal anggaran. "Kalau kereta api ini dibangun, dikaji tidak dengan melihat potensi, misalnya matinya penerbangan, pesawat kita kan sudah cukup banyak ya, apalagi biaya tarifnya juga sangat bersaing. Bandara-bandara internasional yang sudah dibangun dan belum balik modal, akan dikemanakan?" kata Yayat. Belum lagi pembangunan jalan tol yang masif. Membangun di sana-sini tapi tumpang tindih dengan infrastruktur transportasi lainnya. "Harusnya dipikirkan, bagaimana itu bisa disinergikan dan tidak jadi proyek yang buang-buang anggaran. Kalau tidak kita kaji sampai ke sana, repot kita," pungkasnya.

Pakar transportasi mengkritik rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, menyoroti dampak negatif terhadap transportasi udara.

Pakar Peringatkan Kereta Cepat Jakarta–Surabaya Bisa Matikan Angkutan Udara dan Bikin Bandara jadi Mangkrak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/04/Screenshot_90-2187633434.jpg" alt="Kota Nusantara di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur masih dalam tahap pembangunan." width="100%">
<figcaption>Kota Nusantara di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur masih dalam tahap pembangunan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur disorot oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Pasalnya, pembangunan IKN tersebut telah menelan investasi dari swasta senilai Rp60 triliun sampai detik ini. Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Alimudin menampik, bahwa pembangunan IKN bakalan mangkrak seperti isu-isu yang beredar di masyarakat. "Investasi dari swasta itu hampir Rp60 triliun. Jangan banyak lihat yang hoaks-hoaks bahwa ini akan mangkrak, ini pembangunan tidak ada, investasi tidak ada. Jadi semua itu saya pastikan tidak benar," kata Alimudin pada ASN Festival 2024 di Jakarta, Sabtu. Dia menyampaikan, pada tahap awal hingga 2024, pembangunan IKN difokuskan kepada penyelesaian prasarana dasar seperti air minum, jalan tol, pusat perbelanjaan, dan beberapa fasilitas umum lainnya seperti rumah sakit dan pendidikan. "Investasi swasta yang terlibat diantaranya pembangunan hotel, perumahan, mal dan lain-lain termasuk sekolah," ujarnya. Dia juga menambahkan, dalam waktu dekat akan dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) yang mana perbankan juga ikut. "Informasi ini perlu saya sampaikan, karena kalau orang nyinyir-nyinyir seolah-olah IKN itu harus selesai di tahun ini. Enggak tahun ini adalah penyelesaian prasarana dasar," tegasnya. Dia juga mengungkapkan OIKN segera menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat pembangunan IKN. Menurutnya, regulasi harus disesuaikan dengan kebutuhan agar percepatan pembangunan bisa tercapai sesuai target pada 2045. Alimudin menjelaskan proses pembangunan IKN masih panjang dan memerlukan waktu. Menurutnya, manfaat hasil pembangunan ibu kota negara akan dapat dirasakan ketika sudah 20 tahun berlalu. Dia menambahkan pembangunan IKN adalah bagian dari sejarah besar yang sedang dibentuk. Ia mengaku bangga bisa menjadi bagian dari sejarah pembangunan Ibu Kota Negara di IKN. "Ini prosesnya masih panjang, menurut teori rohnya ibu kota suatu negara itu akan terasa nanti setelah 20 tahun. Teman-teman semua nanti akan menikmati, kami hanya menjadi bagian history the makingnya Ibu Kota Nusantara," ucapnya. Alimudin juga mengungkapkan pada 17 Agustus akan diadakan upacara HUT Ke-79 RI pertama di IKN. Selain itu, sistem transportasi lokal yang akan digunakan di IKN akan berbasis tanpa awak, dan digitalisasi menjadi aspek penting dalam pengembangan kota.

Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara Alimudin menampik tudingan pembangunan IKN bakalan mangkrak.

Pembangunan IKN Disebut-sebut Bakalan Mangkrak, Alimudin: Saya Pastikan Tidak Benar!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/04/ALUN-ALUN-KEDIRI-2268253864.jpg" alt="Proyek Alun &ndash; Alun Kota Kediri dipastikan mangkrak dan pembangunan ini akan dilanjutkan kembali pada 2025." width="100%">
<figcaption>Proyek Alun &ndash; Alun Kota Kediri dipastikan mangkrak dan pembangunan ini akan dilanjutkan kembali pada 2025.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Proyek Alun &ndash; Alun Kota Kediri sudah dipastikan mangkrak. Pembangunan proyek ini yang sebelumnya bakal selesai pada tahun 2023 ini berhenti dan bakal dilanjutkan pada 2025. Pemberhentian proyek ini setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan putus kontrak dengan PT Surya Graha Utama KSO Sidoarjo, pada Kamis (30/11). Pemutusan kontrak kerja ini akibat dari keterlambatan pada pembangunan proyek Alun &ndash; Alun Kota Kediri. &ldquo;Dengan tahapan-tahapan yang sudah ada (dilalui, Red), akhirnya kami putus kontrak,&rdquo; ujar Kepala Dinas PUPR Kota Kediri Endang Kartika Sari dikutip Radar Kediri. Sebelum adanya pemutusan kontrak kerja terhadap kontraktor tersebut pada akhir November lalu. Pihak PUPR Kota Kediri sudah memberi surat peringatan (SP) 1, SP 2, SP3. Endang juga sudah melakukan show cause meeting (SCM) atau disebut sebagai rapat pembuktian terkait keterlambatan kontraktor. &ldquo;Sudah dilakukan SCM hingga tiga kali karena progres keterlambatan di bawah batas yang sudah diatur dalam kontrak. Makanya kontraktor diberi kesempatan untuk membuktikan agar dia tidak terlambat lagi atau untuk mengejar keterlambatannya ini,&rdquo; ujar Endang. Endang mengatakan bahwa pihak kontraktor tidak bisa mengejar masalah keterlambatan proyek tersebut. Karena tidak bisa mengejar keterlambatan tersebut pihak PUPR memutuskan kontrak tersebut. Terkait dengan pembayaran proyek tersebut, Endang mengatakan akan tetap melakukan pembayaran. Namun, sebelum uang tersebut turun masih ada beberapa mekanisme yang dilakukan. Antara lain dalam mekanisme tersebut yakni perhitungan yang dilakukan bersama pihak kontraktor untuk menentukan bagian mana yang sesuai dengan kualifikasi untuk dilakukan pembayaran. Hasil dari perhitungan tersebut akan diberikan ke inspektorat serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). &ldquo;Hasil audit BPKP itu yang nanti jadi dasar pembayaran proyek,&rdquo; ujarnya. Pembangunan akan kembali dilakukan paling cepat pada 2025. Karena pada tahun depan pihak PUPR akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi ini termasuk dengan struktur bangunan yang bisa dikatakan tidak sesuai pada beberapa bagian. &ldquo;Tahun depan kami masih evaluasi dulu strukturnya (bangunan, Red). Kemudian kami susun RAB-nya (rencana anggaran biaya) untuk tahun depan. Selanjutnya baru Insya Allah di 2025 kami lanjutkan lagi,&rdquo; katanya. Sebelum adanya pemutusan kontrak pada 30 November lalu, pihak PUPR mendatangi undangan rapat di DPRD Kota Kediri. Saat rapat pihak PUPR beradu data dengan kontraktor. Pihak PUPR membeberkan terkait kualitas mutu beton yang tak sesuai dan juga progres proyek tersebut mereka berdua tidak sama. Dilansir Radar Kediri, saat ini Project Manager Alun &ndash; Alun PT Surya Graha Utama KSO Sidoarjo Supoyo masih belum mengkonfirmasi atas pemutusan kontrak ini. &nbsp; &nbsp;

Pembangunan akan dilakukan paling cepat pada 2025 karena pada tahun depan pihak PUPR akan melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Proyek Alun-Alun Mangkrak, Pemkot Kediri Bakal Lanjutkan Pembangunan pada 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/proyek-JLLB-JLLT-1699202655.jpg" alt="Proyek jalan lingkar luar barat (JLLB) di kawasan Benowo, Surabaya, yang terhenti. (Suryanto/Radar Surabaya)." width="100%">
<figcaption>Proyek jalan lingkar luar barat (JLLB) di kawasan Benowo, Surabaya, yang terhenti. (Suryanto/Radar Surabaya).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Proyek pembangunan JLLB dan JLLT di Kota Surabaya hingga kini belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Bahkan, menurut Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Lilik Arijanto, pembangunan di Jalan Lingkar Barat (JLLB) terpaksa berhenti sementara di tahun ini sebab, masih terkendala pembebasan lahan. Dia menambahkan, bahwa&nbsp;tahun depan proyek jalan sepanjang 15,2 kilometer itu rencananya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013234046/tahun-ini-pemkot-surabaya-bangun-6-rumah-pompa-air-baru">Tahun ini, Pemkot Surabaya Bangun 6 Rumah Pompa Air Baru</a> Dilansir dari Radar Surabaya, Selasa (7/11) Lilik mengatakan bahwa proyek itu akan dikerjakan di 2024, tapi sebelum pengerjaan berjalan pemkot diminta untuk memastikan ketersediaan lahan. Menurutnya, pembangunan JLLB akan berfokus pada area junction yaitu penghubung kawasan Tambak Osowilangun.&nbsp;Titik tersebut akan menghubungkan JLLB dengan jalur menuju Gelora Bung Tomo (GBT), tol modifikasi Romokalisari, dan flyover (FO) Teluk Lamong. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati mengatakan bahwa progres pembangunan dua jalan lingkar tersebut belum signifikan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013233986/pemkot-surabaya-berikan-kelas-parenting-puspaga-di-balai-rw">Pemkot Surabaya Berikan Kelas Parenting Puspaga di Balai RW</a> "Dari total panjang jalan 16,8 kilometer, akses yang sudah dibangun baru berkisar 850 meter di daerah Kedung Cowek, Kenjeran. Selebihnya belum ada pembangunan," sebut Aning. DPRD Kota Surabaya telah mendorong pemkot untuk menentukan langkah guna mempercepat proyek tersebut. Diketahui, Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) akan melintasi enam kecamatan di antaranya Kecamatan Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013227318/pemkot-surabaya-daftarkan-parade-juang-dalam-kharisma-event-nasional-ken-kemenparekraf-2024">Pemkot Surabaya Daftarkan Parade Juang dalam Kharisma Event Nasional (KEN) Kemenparekraf 2024</a> Selain pengerjaan konstruksi, target lain yang harus dipenuhi adalah soal&nbsp;pembebasan lahan. Yang mana hal itu membuat JLLT memerlukan anggaran yang fantastis disebabkan harga lahan yang terus naik. Aning mendorong pemkot untuk proaktif dan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sehingga bisa mendapatkan bantuan dari APBN. Tujuannya adalah agar mempercepat pembangunan proyek tersebut. Menurutnya, dua jalan tersebut cukup krusial karena meningkatkan mobilitas dan bisa mendongkrak kemajuan Kota Surabaya, serta dapat membuka kawasan perekonomian baru.

DPRD Surabaya minta pemkot proaktif demi mempercepat pembangunan proyek JLLB dan JLLT yang mangkrak.

Proyek Pembangunan JLLB dan JLLT Mangkrak, DPRD Minta Pemerintah Kota Surabaya Proaktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-23-at-18.11.56.jpeg" alt="Pansus Covid-19 DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak ke gudang penyimpanan bantuan Covid-19 di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Selasa (23/2). Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Pansus Covid-19 DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak ke gudang penyimpanan bantuan Covid-19 di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Selasa (23/2). Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Jember, Jawa Timur, menemukan bantuan Covid-19 senilai Rp 1,2 miliar berupa tenda lipat sebanyak 1.223 unit tidak disalurkan kepada para pedagang yang terdampak pandemi. Temuan tersebut berdasar hasil inspeksi mendadak Pansus Covid-19 DPRD Jember ke gudang penyimpanan bantuan Covid-19 di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Selasa (23/2).  ”Saya khawatir tenda-tenda yang dibeli dengan anggaran mencapai Rp 1,2 miliar itu rusak, karena menyimpannya ditumpuk begitu saja tanpa ada alas paletnya,” kata anggota Pansus DPRD Jember Agusta Jaka Purwana seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, tenda lipat yang seharusnya dibagikan kepada para pedagang terdampak pandemi tidak boleh ditumpuk begitu saja. Sebab, pipa penyangganya bisa bengkok akibat bebannya cukup berat.  Ketua Pansus Covid-19 David Handoko Seto sangat menyesalkan tidak terdistribusikannya tenda-tenda lipat seharga Rp 800 ribu per unit itu. Padahal tenda-tenda yang dibeli dengan uang rakyat itu seharusnya dibagikan dan dinikmati pedagang yang terdampak pandemi.  ”Sampai sekarang data penerima bantuan tenda itu belum jelas baik nama maupun alamat. Bahkan kapan didistribusikan tidak jelas juga,” ujar David.  David meminta Satgas Covid-19 membuat kajian terkait bantuan tenda tersebut. Apalagi jumlah tenda itu sangat banyak dan minta mempertanggungjawabkan bantuan yang mangkrak itu.  Sekretaris Satgas Covid-10 Jember Mad Satuki mengatakan, tenda tersebut sebenarnya hendak dibagikan kepada para pedagang yang terdampak pandemi.  ”Namun, kami khawatir lalu lintas akan terganggu jika para pedagang mendirikan tenda tersebut. Memang benar bantuan itu belum disalurkan karena perencanaan yang kurang matang,” kata Mad Satuki.  Satgas Covid-19 Jember membeli 1.600 unit tenda untuk pedagang pasar. Namun, hanya 377 tenda yang dibagikan kepada para pedagang di Pasar Tanjung Jember.  ”Kami akan berkonsultasi lebih dulu kepada Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jember Hadi Sulistyo untuk mendistribusikan tenda itu kepada para pedagang yang terdampak pandemi,” ujar Mad Satuki.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GXC63O-NWbc

Pansus Temukan Bantuan Covid-19 Jember Rp 1,2 Miliar Tak Disalurkan

mangkrak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mangkrak