<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/24/KEHUTANAN-24-A-1358793268.jpg" alt="Diskusi bertema &ldquo;Strengthening Capacity Building of Manggala Agni to Reduce Forest Fire and GHG Emission in Indonesia&rdquo; di sela-sela COP30 UNFCCC di Belem, Brasil, pada Selasa, 18 November 2025." width="100%">
<figcaption>Diskusi bertema &ldquo;Strengthening Capacity Building of Manggala Agni to Reduce Forest Fire and GHG Emission in Indonesia&rdquo; di sela-sela COP30 UNFCCC di Belem, Brasil, pada Selasa, 18 November 2025.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Guna&nbsp; meredam kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Kemenhut RI) melakukan penguatan kapasitas Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Manggala Agni. Komitmen ini disampaikan dalam forum internasional dengan tema &ldquo;Strengthening Capacity Building of Manggala Agni to Reduce Forest Fire and GHG Emission in Indonesia&rdquo; yang diselenggarakan di sela-sela COP30 UNFCCC di Belem, Brasil, pada Selasa, 18 November 2025. Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan global dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan mitigasi perubahan iklim. Pengendalian kebakaran hutan menjadi sangat penting dalam konteks mitigasi perubahan iklim karena sektor kehutanan dan penggunaan lahan merupakan penyumbang besar emisi GRK nasional. Pada tahun 2015, sektor ini menyumbang 63,70% dari total emisi GRK, dan 43,22% di antaranya berasal dari kebakaran gambut. Namun, melalui perbaikan tata kelola, restorasi gambut, penguatan satuan tugas, dan peningkatan kapasitas Manggala Agni serta para pihak lainnya, angka ini berhasil ditekan sangat signifikan. Pada tahun 2022, emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan turun menjadi hanya 18% dari total emisi nasional, dan porsi emisi dari kebakaran gambut tercatat 4,6% (Sumber: Laporan IGRK dan MPV Indonesia Tahun 2022). Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan, Thomas Nifinluri dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan telah menjadi ancaman global yang semakin kompleks akibat perubahan iklim. Laporan IPCC memperingatkan bahwa kenaikan suhu global akan meningkatkan frekuensi, luas, dan keparahan kebakaran hutan, menjadikannya semakin sulit untuk diatasi. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara di dunia telah berkomitmen untuk mengatasi masalah ini, yang tercermin dalam diluncurkannya Call to Action on Integrated Fire Management and Wildfire Resilience pada Belem Summit Climate 2025, yang didukung oleh 62 negara, termasuk Indonesia. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/24/KEHUTANAN-24-C-4004115734.jpg" alt="Diskusi bertema &ldquo;Strengthening Capacity Building of Manggala Agni to Reduce Forest Fire and GHG Emission in Indonesia&rdquo; di sela-sela COP30 UNFCCC di Belem, Brasil, pada Selasa, 18 November 2025." width="100%">
<figcaption>Diskusi bertema &ldquo;Strengthening Capacity Building of Manggala Agni to Reduce Forest Fire and GHG Emission in Indonesia&rdquo; di sela-sela COP30 UNFCCC di Belem, Brasil, pada Selasa, 18 November 2025.</figcaption>
</figure> Selain itu, Global Fire Management Hub yang diluncurkan pada 8th International Wildland Fire Conference 2023 di Portugal bertujuan untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam penerapan manajemen kebakaran terpadu dengan fokus pada lima pilar utama: berbagi pengetahuan, penguatan kapasitas, pengurangan risiko kebakaran dan peringatan dini, komunitas tahan kebakaran, dan dukungan kebijakan manajemen kebakaran terpadu. "Dalam rangka menjaga profesionalisme dan kompetensi Manggala Agni, Indonesia selalu terbuka untuk memperkuat kerja sama antar negara dan mitra internasional salah satunya melalui pengembangan program peningkatan kapasitas. Kami berharap pencapaian dan pembelajaran yang diperoleh dari implementasi Integrated Fire Management (IFM) dapat memberikan kontribusi yang lebih luas, tidak hanya di tingkat regional tetapi juga dalam skala global", terang Thomas. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam pernyataan sebelumnya menyampaikan bahwa&nbsp;<a href="https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/">pengendalian kebakaran hutan</a>&nbsp;dan lahan tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif dan terkendali, di tahun pertama Presiden Prabowo Subianto, karhutla dari tahun sebelumnya di 2024 yakni sekitar 376 ribu hektare, kini menjadi sekitar 213 ribu hektar. Forum ini menghadirkan empat narasumber utama: Israr Albar (Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan), Lara Steil (Forestry Officer for Integrated Fire Management, FAO), Song Minkyung (Research Official, National Institute of Forest Science/NIFoS, Republik Korea), Kubo Hideyuki (Chief Advisor Program Community Movement on Forest Prevention, JICA). Dalam upaya mengatasi peningkatan frekuensi dan intensitas kebakaran hutan yang diperkirakan akan meningkat secara signifikan akibat perubahan iklim, seperti yang diprediksi oleh UNEP, Indonesia terus&nbsp;<a href="https://gakkum.kehutanan.go.id/siaran-pers/">memperkuat kapasitas Manggala Agni</a>&nbsp;sejak dibentuk tahun 2002 melalui berbagai program pengembangan yang melibatkan mitra internasional, termasuk JICA, ITTO, GCF REDD+, dan Korea Forest Service. Selain itu, dalam skala global, FAO melalui Global Fire Management Hub telah memperkenalkan berbagai inisiatif untuk memperkuat kapasitas negara-negara dalam penerapan manajemen kebakaran terpadu (IFM), termasuk pengembangan alat penilaian IFM dan layanan peringatan dini kebakaran. Pada skala nasional, kerja sama dengan JICA berperan penting melalui program Community-Based Fire Management di beberapa provinsi, yang bertujuan mengurangi hotspot dan melibatkan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Kerja sama nasional lainnya dilakukan dengan Korea Forest Service untuk pengembangan sistem pengendalian kebakaran hutan berbasis ICT di Sumatera Selatan juga terus berjalan untuk mendukung mitigasi perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta mewujudkan markas Manggala Agni sebagai Center of Excellence dalam bidang kebakaran hutan dan lahan. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian kebakaran hutan, mengurangi dampak perubahan iklim, dan mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Peserta dari Nigeria mengungkapkan kekagumannya terhadap pengalaman dan institusi Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, serta kerja sama internasional yang kuat dengan mitra dalam pengendalian kebakaran hutan. Nigeria berharap dapat belajar dari Indonesia untuk mengatasi masalah serupa dan memperkuat kerja sama internasional di bidang ini. Peserta dari Sudan memuji kemajuan Indonesia dalam pengendalian kebakaran hutan dan menunjukkan ketertarikannya terhadap fire monitoring system Indonesia yang telah dikembangkan sejak 1996/1997 dan terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi.

Kenaikan suhu global akan meningkatkan frekuensi, luas, dan keparahan kebakaran hutan, menjadikannya semakin sulit untuk diatasi.

Perkuat Kapasitas Manggala Agni, Kemenhut Lakukan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia Lebih Masif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/manggala-agni-864226080.jpg" alt="Mangala Agni tampil sebagai garda terdepan dalam mengendalikan karhutla. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mangala Agni tampil sebagai garda terdepan dalam mengendalikan karhutla. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kementerian Kehutanan mencatat telah melaksanakan 2.076 operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 23 provinsi hingga 2 September 2025. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelestarian 95,5 juta hektare hutan Indonesia. &ldquo;Sejak kuartal pertama 2025, kami sudah berkoordinasi dengan tim daerah untuk manajemen pencegahan, pemadaman, dan penanganan pascakejadian. Tim Manggala Agni terus berjaga pada periode krisis ini, dan kami akan memperkuat posisinya sebagai garda terdepan lewat strategi jangka panjang berbasis regulasi, kelembagaan, dan inovasi teknologi,&rdquo; kata Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto. Dwi menjelaskan, penguatan peran Manggala Agni dibagi dalam tiga fase. Jangka pendek (2025&ndash;2027) fokus pada optimalisasi patroli dan percepatan respons darurat, jangka menengah (2028&ndash;2035) pada revitalisasi peralatan, drone, dan satelit, sedangkan jangka panjang (2036&ndash;2045) diarahkan pada integrasi kecerdasan buatan dan kelembagaan permanen. Hingga Juli 2025, luas karhutla tercatat 95.056 hektare, turun 11.602 hektare dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Penurunan ini dicapai meski petugas menghadapi kendala seperti lahan gambut dengan api bawah tanah, keterbatasan air, akses sulit, serta cuaca ekstrem. &ldquo;Pemadaman karhutla di tiap daerah punya tantangan berbeda, mayoritas disebabkan aktivitas manusia, baik untuk pembukaan lahan maupun kelalaian. Karena itu, strategi kami menitikberatkan pada fase pra-krisis hingga pascakarhutla melalui rehabilitasi lahan, pemetaan area terbakar, dan penegakan hukum,&rdquo; kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan, Thomas Nifinluri. Menurutnya, pelibatan masyarakat menjadi kunci pengendalian karhutla. Hingga kini, terdapat 2.100 personel Manggala Agni di 34 daerah operasi serta 10.225 anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) di 32 provinsi yang aktif melakukan patroli, membuat sekat bakar, hingga membuka lahan tanpa bakar. Data aplikasi Sipongi+ Kementerian Kehutanan mencatat 1.796 hotspot per 4 September 2025, dengan sebaran terbanyak di Kalimantan Barat (500 titik). Untuk mengantisipasi potensi karhutla, pemerintah menyiapkan patroli terpadu, kolaborasi masyarakat, hingga operasi modifikasi cuaca (OMC). Kementerian Kehutanan menargetkan penurunan luasan karhutla sebesar 2 persen per tahun dari baseline 2019 seluas 1,64 juta hektare. &ldquo;Peningkatan kolaborasi lintas sektor melalui Tim Supervisi Pengendalian Karhutla menjadi kunci. Ini bukan hanya soal menekan angka kebakaran, tapi menjaga masa depan hutan Indonesia,&rdquo; tegas Dwi Januanto. (*)

Kementerian Kehutanan mencatat telah melaksanakan 2.076 operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 23 provinsi hingga 2 Sept

Terus Perkuat Peran Kelembagaan Manggala Agni untuk Mengendalikan Karhutla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/1903-2023-Karhutla-1706993082.jpg" alt="Petugas gabungan padamkan karhutla di Riau." width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan padamkan karhutla di Riau.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Petugas gabungan dari TNI-Polri, Manggala Agni, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di empat kabupaten di Riau, Minggu (18/6). &rdquo;Empat daerah yang dilanda karhutla itu yakni di Kelurahan Air Hitam Kota Pekanbaru, di Desa Rantau Bais Rokan Hilir di Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Indragiri Hulu,&rdquo; kata Kepala BPBD Riau M. Edi Afrizal seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru. Dia mengatakan, petugas gabungan sudah terjun ke empat titik karhutla tersebut untuk melakukan pemadaman. Selain tindakan di darat, pemadaman juga melalui jalur udara dengan menggunakan heli water bombing. &rdquo;Minggu (18/6) helikopter water bombing sudah terbang semua untuk melakukan pemadaman yang membakar lahan di Kota Pekanbaru, di Kabupaten Rokan Hilir, Kabaupaten Bengkalis, dan Kabupaten Indragiri Hulu,&rdquo; ujar Edi. Dia menyebutkan, karhutla di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rohil sudah mulai padam, namun masih menyisakan asap yang mengepul ke udara. Petugas gabungan masih berada di lokasi untuk melakukan pendinginan. Mencermati kondisi cuaca di Riau yang cukup panas dan kering, lanjut dia, BPBD Riau mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. &rdquo;Jangan sembarangan membuang puntung rokok dengan bara api yang masih menyala apalagi saat berada di kebun, tanah kosong, atau di hutan,&rdquo; tutur Edi Afrizal. &rdquo;Selain itu, bagi yang hobi memancing ikan juga, jangan membuat api untuk membakar-bakar ikan atau api unggun. Pastikan api padam semua dan lokasi bekas bakar ikan ditinggalkan pulang dan jangan membiarkan bara api begitu saja karena berpotensi kebakaran,&rdquo; tambah dia. BPBD Riau juga meminta masyarakat agar segera melapor kepada petugas dan aparat setempat yang terdekat jika di daerah mereka temukan ada kebakaran hutan dan lahan. &rdquo;Laporan itu berguna agar petugas bisa segera menangani dan memadamkan api, sebab jika api sudah meluas maka petugas akan sulit memadamkan api tersebut. Jaga kampung sendiri agar api tidak meluas,&rdquo; ucap Edi Afrizal.

Petugas gabungan dari TNI-Polri, Manggala Agni, dan badan penanggulangan bencana daerah, memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Riau

Petugas Gabungan Padamkan Karhutla di Empat Tempat di Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kalbar-gelar-apel-operasi-karhutla-selamat-bertugas-manggala-agni_m_148891.jpeg" alt="CEK ALAT. Bupati Sekadau Rupinus mengecek peralatan pemadam kebakaran di sela Apel Karhutla di Mapolres Sekadau, Jumat pagi (4/8)." width="100%">
<figcaption>CEK ALAT. Bupati Sekadau Rupinus mengecek peralatan pemadam kebakaran di sela Apel Karhutla di Mapolres Sekadau, Jumat pagi (4/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasukan Operasi Bina Karuna menggelar apel se-Kalimantan Barat (Kalbar), kemarin (4/8). Lintas instansi terlibat untuk mengetahui sejauh mana kesiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Di Kapuas Hulu, Wakil Bupati Antonius L. Ain Pamero memimpin apel di halaman kantor Bupati Kapuas Hulu. Ia membacakan amanat Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Erwin Triwanto. Pidato tersebut menekankan bahwa Karhutla yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalbar, telah lama menjadi perhatian serius publik nasional maupun internasional. &ldquo;Hal ini mendorong keluarnya Instruksi Presiden RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan,&rdquo; ungkapnya dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group). Ditegaskannya, Karhutla di wilayah Kalbar telah menyebabkan kerugian materi dan nonmateri yang cukup besar. Seperti kerusakan ekosistem dan terganggunya kegiatan perekonomian. Bahkan dampaknya dirasakan provinsi lain serta negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. &ldquo;Saya yakin dampak Karhutla yang terjadi setiap tahun ini telah dirasakan langsung sebagian besar kita yang hadir di sini,&rdquo; ucap Anton Pamero, karib Antonius L. Pamero disapa. Menurutnya, inilah kesempatan bagi semua elemen terkait untuk melayani masyarakat secara nyata dengan menunjukkan kesiapsiagaan dan keseriusan dalam menangani Karhutla. &ldquo;Maka saya mengajak optimalisasi pencegahan Karhutla. Kepada seluruh pihak baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat agar meningkatkan kepedulian dan keterpanggilan dalam penanggulangan Karhutla ini,&rdquo; imbaunya. Kepada para petugas Manggala Agni, selaku gugus depan pemadaman Karhutla terdepan, Anton Pamero mengucapkan selama bertugas. &ldquo;Semoga bisa mencegah serta menanggulangi Karhutla di Kapuas Hulu khususnya, dengan dibantu pihak lain serta partisipasi masyarakat,&rdquo; harapnya. Di Sintang, Bupati Jarot Winarno yang memimpin apel tersebut di lapangan Makodim 1205/Stg. Ia mengatakan, berdasarkan data sementara dari aplikasi android LAPAN Fire Hotspot per tanggal 2 Agustus 2017, terdapat 13-28 titik panas di daerah Kubu Raya, Kapuas Hulu, Ketapang, dan Sintang. &ldquo;Wilayah yang rentan dengan adanya Karhutla adalah Area Peralihan Lain (APL). Untuk itu, perlu sinergitas semua pihak untuk mencegah maupun menanggulangi permasalahan karthula yang ada di wilayah Kalimantan Barat,&rdquo; tuturnya. Saat ini, lanjut dia, lebih baik mencegah agar tidak terjadi Karhutla. Kalau lah sampai terjadi kebakaran, akan sulit untuk dipadamkan di musim kering yang sedang berlangsung. &ldquo;Maka dari itu kita sudah disiapkan satu unit helikopter bomber untuk memadamkan api dan disiapkan di Bandara,&rdquo; ungkap Jarot. Di Sekadau, pemerintah juga menabuh genderang perang terhadap Karhutla. Bupati Rupinus bertindak sebagai inspektur upacara dalam apel Operasi Bina Karuna. Dalam amanatnya, ia mengatakan, penanganan Karhutla bukan lah hal baru. Ditegaskan Rupinus, Pemkab dalam hal ini tidak melarang orang membakar lahan untuk membuka ladang. Akan tetapi ada batasan-batasannya. Batasan-batasan itu dimaksudkan untuk keamanan agar lahan yang dibakar untuk ladang, tidak merembet ke areal lain, dan agar ladang yang terbakar tidak terpantau sebagai titik panas. &ldquo;Misalnya tidak boleh membakar di atas 2 hektar,&rdquo; tuturnya. Jika ingin membakar ladang, lanjut Rupinus, tentunya harus memperhatikan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat. Membakar, kata dia, sebaiknya dilakukan sekitar pukul 17.00 ke atas. Soalnya pada jam-jam tersebut panas dan angin sudah kurang sehingga kemungkinan api menjalar lebih kecil. &ldquo;Kalau dari pukul 06.00 WIB hingga 16.00 WIB itu terdeteksi satelit. Itu ada point-point kesepakatan bersama Forkopimda yang akan disosialisasikan kepada masyarakat,&rdquo; saran bupati. Di kabupaten Sanggau, apel dipimpin Sekretaris Daerah setempat, Al Leysandri. Upacara dipusatkan di lapangan bola PT. MPE Semuntai, Kecamatan Mukok. Unsur-unsur dari pemerintah terlihat semua. Pun dihadiri gabungan tim pemadam api dari perusahaan seperti PT MPE, CNIS, dan Finantara. Membacakan amanat Bupati Sanggau Poulus Hadi, Sekda menyebut jumlah titik panas untuk wilayah Kalbar terhitung sejak 2013-2016 telah mengalami penurunan. &ldquo;Berdasarkan pantauan satelit android Fire Lapan Hotspot tanggal 2 Agustus 2017 terdapat 13 - 28 titik yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya, Kapuas Hulu, dan Ketapang,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, meski belakangan sebagian besar Kabupaten Landak akhir-akhir ini sering diguyur hujan, pemerintah daerah tetap wasapada. Sebab, dari tanggal 23 -29 Juli 2017 terdeteksi 33 titik api yang terpantau melalui satelit NOAA dan Modis. "Mari semua elemen masyarakat khususnya di Landak bersama-sama pemerintah dan TNI/Polri serta pihak swasta untuk melakukan pencegahan Karhutla. Dengan demikian, untuk tahun 2017 ini tidak terjadi Karhutla di Landak," harap Pj. Sekda Alpius, ditemui usai apel gelar pasukan di Landak. Ia menegaskan, penanggulangan Karhutla itu bukan hanya peran dari pemerintah saja. Tapi semua pihak. "Pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat harus dilakukan dalam batas-batas yang sesuai dengan tata aturan," tegasnya. Masyarakat yang akan membakar lahan harus melapor kepada kepala desa. Termasuk, masyarakat yang ingin membuka lahan di lokasi yang berdampingan dengan perusahaan perkebunan. "Jangan sembarangan bakar, apalagi sampai merembet terjadi kebakaran hutan," pesan Alpius. Bagi Direktur Sabhara Polda Kalbar, Kombes Pol Pulung, yang hadir di apel di Landak, gelar pasukan merupakan kegiatan kemanusiaan bagi jajaran Polri. Tujuannya untuk menunjukkan peran Polri dalam kepedulian penanggulangan Karhutla di wilayah hukum Polres Landak. Di kawasan pantai utara Kalbar, seluas 500 hektar lahan di Kota Singkawang dianggap rawan Karhutla. Tiga ratus hektar d iantaranya bahkan masuk kategori sangat rawan sehingga butuh perhatian serius. &ldquo;Untuk itu kita melaksanakan koordinasi terpadu bersama Pemkot, TNI dan Manggala Agni,&rdquo; ujar Kapolres Singkawang, AKBP Sandi Alfadien Mustofa, usai apel Operasi Bina Karuna di halaman Mapolres Singkawang, Jumat (4/8). Di tempat sama, Kepala Bidang Hukum Polda Kalbar, Kombes Pol Andreas Widihandoko, SH, mengatakan pada prinsipnya ada tiga kegiatan yang melibatkan tiga pilar yakni kepala desa, Babinkamtibmas dan Babinsa. &ldquo;Setiap ada informasi kebakaran, maka dengan segera untuk melapor ke Polres dan Karhutla ini yang menjadi domainnya Pemda, sedangkan TNI-Polri hanya mem-backup saja,&rdquo; tuturnya. Ia mengatakan, jangan sampai hanya menyalahkan TNI-Polri saja ketika terjadi Karhutla. Butuh keterlibatan semua pihak untuk menanggulanginya. Apalagi, anggaran ada di BPBD. Lebih dekat ke ibukota Provinsi Kalbar, BPBD Kubu Raya mendeteksi 30 titik panas yang tersebar di sejumlah desa. &ldquo;Sejak Senin lalu, terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Kakap, dan Kecamatan Rasau Jaya,&rdquo; ujar Kepala BPBD Kubu Raya, Mokhtar, Jumat (4/8). Pemkab Kubu Raya telah menetapkan status siaga bencana asap. Karena itu, sejak beberapa waktu lalu, BPBD Kubu Raya terus mengintensifkan koordinasi dengna sejumlah pihak, seperti BPBD Provinsi, BNPB, Manggala Agni, TNI-Polri, dan sejumlah pihak lainnya.

Kalbar Gelar Apel Operasi Karhutla, Selamat Bertugas Manggala Agni

manggala agni

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#manggala agni

Berita Terkini

Perkuat Kapasitas Manggala Agni, Kemenhut Lakukan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia Lebih Masif

Terus Perkuat Peran Kelembagaan Manggala Agni untuk Mengendalikan Karhutla

Petugas Gabungan Padamkan Karhutla di Empat Tempat di Riau

Kalbar Gelar Apel Operasi Karhutla, Selamat Bertugas Manggala Agni

Download Aplikasi JawaPos.com