<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/jgM48PZWDEXjFaW6CdYQZKFPikSyJ7uC3cx7RMu2-475106168.jpg" alt="Dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik dan Mangapul Girsang, resmi dijatuhi hukuman masing-masing 7 tahun penjara. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik dan Mangapul Girsang, resmi dijatuhi hukuman masing-masing 7 tahun penjara. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tiga hakim yang membebaskan Ronald Tannur divonis bersalah atas kasus suap atau gratifikasi untuk membuat putusan bebas. Hakim Erintuah Damanik dan Mangapul divonis tujuh tahun penjara dengan denda Rp500 juta. Vonis paling berat diterima Heru Hanindyo, dengan 10 penjara dan denda Rp 500 juta. Vonis penjara ketiganya dibawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). JPU menuntut hukuman penjara selama 9 tahun bagi Erintuah dan Mangapul, sedangkan Heru Hanindyo dituntut 12 tahun penjara. Dengan begitu, vonis majelis hakim terhadap ketiganya lebih rendah dua tahun dibandingkan tuntutan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso menyatakan bahwa Erintuah dan Mangapul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berupa menerima suap dan gratifikasi. "Dijatuhkan hukuman pidana 7 tahun dan denda Rp500 juta rupiah, bila denda tidak dibayarkan diganti dengan kurungan 3 bulan penjara," paparnya. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa Erintuah tidak mampu untuk membuktikan sejumlah temuan uang di apartemen tempat tinggalnya berasal dari penghasilan yang sah. "Terdapat sejumlah amplop berisi uang rupiah dan mata uang asing yang ditemukan di apartemen milik Erintuah dan tidak mampu dibuktikan sebagai penghasilan yang benar," paparnya. Karena itu, sejumlah uang disita untuk negara. Yang meringankan untuk Erintuah, hakim menyebut bahwa uang hasil suap atau gratifikasi itu dikembalikan ke pengadilan. "Serta mengakui perbuatan," paparnya. Meski begitu, permintaan untuk menjadi justice collaborator yang diajukan Erintuah ditolak. Sebab, sesuai pemeriksaan terhadap penyidik Kejaksaan tidak ditemukan adanya pengakuan yang membantu mengungkap kasus secara signifikan. "Tidak ada keterangan untuk mengungkal peran orang lain yang jauh lebih besar," terangnya. Menurut hakim, unsur pemberian terhadap Erintuah dan Mangapul terpenuhi. Sebab, mereka telah menerima uang senilai Rp 1 miliar dan SGD 308 ribu. "Dalam membuktikan perbuatan tidak perlu mempertimbangkan apakah suap itu mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus Ronald Tannur," ujarnya. Hanya dengan menerima uang suap, maka sudah dapat dipastikan bahwa uang tersebut untuk mempengaruhi putusan. "Hal ini muncul dari nilai tinggi bahwa hakim merupakan wakil tuhan," jelasnya. Pasca putusan tersebut, Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso bertanya sikap dari para terdakwa. Terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir. "Pikir-pikir yang mulia, dalam situasi yang tenang agar bisa berpikir jernih," ujarnya. Begitu pula dengan sikap JPU yang menjawab masih pikir-pikir terkait vonis. Usai pembacaan putusan itu, Erintuah yang mengenakan masker nampak mengacungkan dua jarinya. Entah apa maksudnya. Kuasa Hukum Nico Sihombing mengatakan bahwa pihaknya menyatakan pikir-pikir karena merasa bahwa vonis ini tergolong berat. "Silahkan bandingkan dengan hakim lain yang menerima suap, putusan ini lebih berat," ujarnya. Sementara, pembacaan putusan untuk Heru Hanindyo memang dibedakan setelah pembacaan putusan dengan kedua koleganya. Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso menyatakan bahwa tindakan Heru Hanindyo terbukti bersalah karena secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama menerima suap dan gratifikasi. "Menjatuhkan pidana penjara sepuluh tahun dan denda Rp 500 juta rupiah. Dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 bulan," ujarnya. Heru Hanindyo mendapat vonis lebih berat dari dua koleganya karena tidak mengakui perbuatannya. Teguh juga menyebut, Heru Hanindyo tidak mampu membuktikan uang yang ditemukan di mobil, rumah, dan deposito sebagai uang warisan dari orang tuanya. "Hakim meyakini bahwa uang yang ditemukan itu tidak berasal dari penghasilan yang sah," tuturnya. Namun begitu, sertifikat hak milik (SHM) tanah yang menjadi barang bukti harus dikembalikan ke terdakwa Heru Hanindyo.&nbsp; Hal itu karena tanah tersebut dibeli sejak 1992 hingga 2020. "Waktu sebelum terjadinya tindak pidana, artinya aset itu tidak terkait dengan pidana korupsi," paparnya. Teguh mengatakan, majelis hakim menilai hal yang memberatkan terdakwa, bahwa perbuatan Heru Hanindyo tidak mendukung program pemerintah yang bersih korupsi, kolusi dan nepotisme. Sekaligus, melanggar sumpah jabatan sebagai hakim dan tidak menyadari kesalahannya. "Yang meringankan hanya tidak pernah dihukum," tegasnya. Sebelumnya, tiga hakim pembebas Ronald Tannur tersangkut kasus korupsi dugaan menerima suap dari Lisa Rahmat, kuasa hukum Ronald Tannur. Ditemukan uang miliaran rupiah dan uang asing di rumah ketiga hakim tersebut. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menuturkan bahwa pada Rabu siang (23/10), tim penyidik jampidsus telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tiga orang hakim. Yakni, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. "Ketiga hakim inisial ED, HA, dan M ditangkap di Surabaya. Lalu ada pengacara berinisial LR ditangkap di Jakarta," terangnya di kantor Kejagung kemarin. Dalam penggeledahan di apartemen milik Erintuah Damanik di Surabaya, petugas menemukan uang Rp 97 juta, SGD 32.000, RM 35.992, dan barang bukti elektronik. "Kemudian penggeledahan di rumah Erintuah Damanik di Semarang ditemukan uang USD 6 ribu dan uang tunai dollar SGD 300. " Ada juga barang bukti elektronik yang disita," terangnya. Lalu petugas menggeledah di apartemen Heru Hanindyo di Gayungan, Surabaya. Ditemukan uang tunai Rp. 104 juta, USD 2.200, SGD 9.100,&nbsp;JPY 100 ribu, dan alat elektronik.&nbsp; "Di apartemen Mangapul di Gunawansa Surabaya, petugas menemukan uang tunai Rp 21 juta, USD 2 ribu, SGD 32 ribu dan elektronik," jelasnya.&nbsp;

Tiga hakim divonis dalam kasus suap, Damanik dan Mangapul tujuh tahun, Hanindyo sepuluh tahun penjara. Lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Hakim yang terima Suap untuk Bebaskan Ronald Tannur Divonis Penjara, Erintuah Damanik dan Mangapul 7 Tahun, Heru Hanindyo 10 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/JKT_Sidang-tuntutan-hakim-PN-Surabaya_SALMAN-TOYIBI-13JPG-4172636308.jpg" alt="Terdakwa kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Erintuah Damanik (kiri), Mangapul (tengah) dan Heru Hanindyo (kanan) menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Erintuah Damanik (kiri), Mangapul (tengah) dan Heru Hanindyo (kanan) menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Erintuah Damanik dan Mangapul, dua orang hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat (Jakpus) untuk menjalani penahanan di daerah asal. Erintuah di Semarang, sedangkan Mangapul di Medan.&nbsp; Permohonan tersebut mereka ajukan saat menjalani sidang dengan agenda replik pada Jumat (2/5). Dalam kesempatan itu Erintuah menyampaikan agar dirinya bisa menjalani hukuman di Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Tidak di Jakarta sebagaimana sidang berlangsung.&nbsp; &rdquo;Yang mulia, kalau boleh nanti saya melaksanakan pidananya di Lapas Kedungpane, Semarang,&rdquo; ungkap Erintuah.&nbsp; Lewat sidang yang sama, Mangapul menyampaikan bahwa dia ingin langsung menyampaikan duplik secara Lisan. Dia menegaskan bahwa dirinya tetap pada pembelaan atau pledoi yang sudah dibacakan dalam sidang sebelumnya. Hal itu dia sampaikan untuk menanggapi replik Jaksa Penuntut Umum (JPU).&nbsp; Mangapul meminta menjalani hukum di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara (Sumut) dengan alasan agar lebih dekat keluarga. Selain itu, dia juga tengah sakit. Erintuah dan Mangapul berharap majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut.&nbsp; Sebelumnya, JPU menuntut Erintuah dan Mangapul dengan hukuman penjara selama 9 tahun dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa yakin bahwa kedua terdakwa yang pernah bertugas sebagai hakim di Surabaya itu melanggar Pasal 6 Ayat 2 dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.&nbsp;

Dua hakim yang memvonis bebas terpidana korupsi memohon penahanan di daerah asal masing-masing, Semarang dan Medan.

Dua Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannur, Erintuah Damanik dan Mangapul Jalani Hukuman di Semarang dan Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/6_tiga-4087988625.jpg" alt="AIB DUNIA PERADILAN: Dari kiri, Mangapul, Erintuah Damanik, dan Heru Hanindyo tiba di Kejati Jatim. Tiga hakim itu ditahan di Cabang Rutan Negara Kelas I Surabaya. (KEJATI JATIM)" width="100%">
<figcaption>AIB DUNIA PERADILAN: Dari kiri, Mangapul, Erintuah Damanik, dan Heru Hanindyo tiba di Kejati Jatim. Tiga hakim itu ditahan di Cabang Rutan Negara Kelas I Surabaya. (KEJATI JATIM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Palu keadilan itu telah menghantam balik wajah tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya: Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Tiga orang tersebut kemarin dijebloskan ke Cabang Rutan Negara Kelas I Surabaya di Kejati Jatim. Mereka diduga menerima upeti untuk membebaskan Ronald Tannur, terdakwa pembunuh Dini Sera Afrianti. Pantauan Jawa Pos, tiga hakim tersebut tiba di Kejati Jatim dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Wajah mereka pucat. Tangan mereka terborgol. Erintuah, Mangapul, dan Heru telah diperiksa selama lebih dari delapan jam di kantor Kejati Jatim. Tim penyidik kejaksaan menemukan bukti kuat bahwa mereka menerima gratifikasi senilai lebih dari Rp 20 miliar untuk memvonis bebas Ronald. Uang sebanyak itu diduga mereka terima dari Lisa Rachmat, pengacara Ronald. Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan tidak akan berhenti hanya pada Lisa. Penyidik akan mendalami siapa pemberi uang dalam kasus suap tersebut. Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung Abdul Qohar menuturkan, jajarannya telah menemukan bukti berupa dokumen elektronik. Salah satunya menunjukkan lokasi para tersangka menukarkan uang asing. &rsquo;&rsquo;Ini alat bukti yang cukup untuk bisa mengarah ke siapa pemberi uang,&rsquo;&rsquo; paparnya. Aliran uang panas itu juga bisa dideteksi. &rsquo;&rsquo;Siapa, kapan, di mana, dan bagaimana pemberiannya sudah ada buktinya,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Penyidik akan mengungkap semua temuan itu pada saatnya nanti. &rsquo;&rsquo;Sabar, beri waktu kami mendalami lebih jauh siapa para pihak yang terlibat dalam kasus ini,&rsquo;&rsquo; terangnya. Dia mengatakan, penyidik juga akan melakukan kroscek terhadap Ronald Tannur. Bila ditemukan bukti bahwa uang haram itu berasal dari Ronald Tannur, yang bersangkutan akan diproses hukum. &rsquo;&rsquo;Kami mendalami proses transaksi, apakah seluruhnya sebelum putusan atau setelah putusan sidang. Karena dokumen yang sangat tebal, data sangat banyak, enggak cukup waktu dalam dua jam selesaikan ini satu per satu,&rsquo;&rsquo; paparnya. Penangkapan tiga hakim yang menyidangkan kasus Ronald Tannur bermula dari temuan transaksi keuangan mencurigakan. Transaksi tersebut terjadi sejak kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Dini Sera itu disidangkan di PN Surabaya. Petugas yang terlibat dalam pemantauan kepada Jawa Pos menyebutkan, kejanggalan dalam penanganan perkara sudah tercium sebelum kasus Ronald disidangkan di pengadilan. Proses penyidikan kasus tersebut sempat tersendat dan butuh waktu ekstra hingga akhirnya siap disidangkan. Kecurigaan menguat saat ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan para pengadil. Salah satu hakim terpantau adalah Erintuah Damanik. Dia menukarkan dolar Amerika di sebuah money changer di kawasan Surabaya Selatan. &rdquo;Lumayan sering nukarnya,&rdquo; kata sumber tersebut. Penukaran itu dilakukan dalam Maret&ndash;Mei. Saat itu kasus Ronald Tannur masih disidangkan. Sekali menukarkan, paling sedikit Rp 150 juta. Penukaran kadang dilakukan sendiri, terkadang bersama istrinya. Selama tiga bulan, hakim tersebut tercatat sembilan kali menukarkan dolar ke rupiah. Hanya dalam kurun waktu itu, uang yang ditukarkan mencapai Rp 1,6 miliar. Transaksi tersebut sempat dikonfirmasi kepada Damanik ketika Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan pasca menjatuhkan putusan bebas. Saat itu, Damanik mengaku tidak memiliki tabungan valas. Namun, dia membenarkan telah menukarkan uang dolar ke rupiah sebanyak sembilan kali dalam kurun waktu tiga bulan. Hakim tersebut sempat tercengang saat disebutkan data transaksi itu. Dia buru-buru menyebut bahwa uang dolar yang ditukarkan adalah hasil usaha istrinya. &rdquo;Katanya hasil istrinya jualan baju online,&rdquo; ucapnya. Usaha itu dilakoni sejak bertugas di Medan. Belakangan, transaksi penukaran uang asing tersebut terus dilakukan selama beberapa kali hingga jumlah yang ditukar mencapai sekitar Rp 3 miliar. Kejagung yang telah mengendus dan terus memantaunya lantas melakukan penggerebekan, penggeledahan, dan penangkapan. Hakim Mangapul pun demikian. Dia juga terpantau melakukan transaksi mencurigakan. Salah satunya, dia menukarkan mata uang asing hampir setiap hari dalam kurun waktu satu minggu. Di luar minggu itu, dia juga diketahui melakukan penukaran uang asing. Aktivitasnya sama persis dengan Damanik hingga akhirnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan secara bersamaan dengan Damanik. (gas/elo/idr/oni/c6/eko)

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya: Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo dijebloskan ke penjara. Mereka diduga terima upeti.

Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo; 3 Hakim PN Surabaya Diduga Terima Setoran Rp 20 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/25/unnamed-5-3140238996.jpg" alt="Tiga hakim PN Surabaya yang vonis bebas Ronald Tannur. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Tiga hakim PN Surabaya yang vonis bebas Ronald Tannur. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tiga hakim yang menangani kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti dengan terdakwa Ronald Tannur kembali menjadi sorotan publik. Sebab, ketiganya ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) karena diduga menerima suap untuk menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald. Berdasarkan catatan, ketiga hakim yang kini jadi tersangka memiliki sejarah penugasan berbeda-beda. Tercatat pula pernah membuat keputusan kontroversi sebelum kasus Ronald Tannur. Erintuah Damanik (Hakim Ketua) Sebelum bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya, Erintuah mengemban tugas di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara pada 2019. Di Medan, Erintuah tampak tegas sebagai hakim. Tergambar dari vonis mati yang dijatuhkannya kepada terdakwa Zuraida, selaku pembunuh hakim Jamaluddin. Erintuah juga pernah menolak praperadilan empat tersangka kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho di PN Medan pada 2019. Memasuki 2020, Erintuah dipindah tugas ke Surabaya. Dia menduduki posisi sebagai Humas Pengadilan Negeri Surabaya sekaligus berperan sebagai Pembina Utama Madya dan menangani perkara Kelas 1A khusus. Namun, ketegasannya di Medan tidak terbawa ke Surabaya. Dia membacakan vonis bebas kepada Ronald Tannur. Padahal, saat reka adegan bersama Polrestabes Surabaya pada Oktober 2023, Ronald Tannur terlihat melindas tubuh Dini di parkiran Lenmarc Surabaya. Heru Hanindyo Heru terbilang hakim baru di Surabaya saat menangani kasus Ronald Tannur. Sebab, dia baru pindah ke Kota Pahlawan dari DKI Jakarta pada November 2023 atau sebulan setelah kejadian Dini Sera Afrianti tewas dan Ronald Tannur digelandang sebagai tersangka. Selama di Jakarta, Heru bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia juga pernah menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Manokwari 2018-2019. Beberapa kasus yang pernah ditangani yakni gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan My Indo Airlines (MYIA) kepada PT Garuda Indonesia pada Oktober 2021. Dia juga mengabulkan gugatan Perdata KLHK terhadap PT Agri Bumi Sentosa pada Januari 2023. Mangapul Hakim Mangapul tercatat pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada 2021, setelah itu pindah ke Jawa Timur. Mangapul terbilang cukup kontroversial sebagai hakim. Dia pernah menjatuhkan vonis bebas kepada dua anggota Polres Malang dalam kasus kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Kedua anggota polisi itu adalah mantan Kabag Ops Polres Malang Wahyu Setyo Pranoto dan mantan Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Achmad. Namun, di tingkat kasasi, kedua mantan anggota polisi itu tetap terbelenggu di hotel prodeo selama 2,5 dan 2 tahun.

Tiga hakim yang menangani kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti dengan terdakwa Ronald Tannur kembali menjadi sorotan publik.

Profil 3 Hakim Kasus Ronald Tannur yang Terjaring OTT Kejagung, Pernah Vonis Bebas 2 Anggota Polisi di Kasus Kerusuhan Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/29/ronald-3175786497.jpg" alt="Korban pembunuhan Dini Sera Afrianti melaporkan Tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili terdakwa Gregorius Ronald Tannur ke Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (29/7)." width="100%">
<figcaption>Korban pembunuhan Dini Sera Afrianti melaporkan Tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili terdakwa Gregorius Ronald Tannur ke Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (29/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketiga hakim yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tannur yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo telah ditentukan Komisi Yudisial (KY) hari ini (26/8). Ketiga hakim itu dipecat KY. JawaPos.com berusaha nengkonfirmasi kepada para pejabat Pengadilan Negeri Surabaya. Yang pertama, Alex Madan, Humas Pengadilan Negeri Surabaya. Alex mengatakan dirinya sedang diklat saat dikonfirmasi pada sore hari ini. &rdquo;Saya sedang diklat,&rdquo; kata Alex melalui pesan singkat di Surabaya. Yang kedua Suparno. Alex Madan menyarankan untuk menghubungi Suparno selaku koordinator humas PN Surabaya. Sayangnya, Suparno tak merespons konfirmasi dari JawaPos.com. Sebelumnya, pengacara Dini Sera Afrianti, Dhimas Yemahura, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah hukum selanjutnya. Pemecatan tiga hakim vonis bebas Ronald Tannur tak memuaskan begitu saja bagi Dhimas Yemahura. &rdquo;Tentunya, kami menunggu salinan rekomendasi dari KY tersebut maupun putusan badan pengawasan hakim tersebut. Dan terkait proses hukum yang masih berjalan di proses kasasi tentunya ini menjadi bukti kalau peradilan di Surabaya ini tidak baik dan benar,&rdquo; jelas Dhimas Yemahura saat dihubungi JawaPos.com di Surabaya. Karena itu, lanjut dia, pihaknya meminta kepada majelis hakim tingkat kasasi memeriksa secara komprehensif objektif perkara itu dan memberikan putusan hakim kepada tersangka seberat-beratnya. Yakni, hukuman terkait pembunuhan. &rdquo;Dan, apabila ada pihak-pihak yang membantu proses jalannya bagaimana putusan hakim itu tidak benar, kami akan melanjutkan atau mengambil tindakan lebih lanjut,&rdquo; imbuh Dhimas Yemahura. Ronald Tannur diputus bebas pada 24 Juli di Pengadilan Negeri Surabaya. Ronald sebelumnya didakwa membuat nyawa Dini Sera melayang.

Ketiga hakim yang memberikan vonis bebas Ronald Tannur yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo dipecat Komisi Yudisial

KY Pecat Tiga Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur, Pengadilan Negeri Surabaya Bungkam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/WhatsApp-Image-2024-07-24-at-183506-1029616070.jpg" alt="Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas terdakwa Ronald Tannur atas kasus dugaan penganiayaan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga tewas. (Dimas Nur/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas terdakwa Ronald Tannur atas kasus dugaan penganiayaan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga tewas. (Dimas Nur/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Vonis bebas kepada Ronald Tannur oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terus berpolemik. PN Surabaya nyatakan siap jika tiga hakim yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul dipanggil Komisi Yudisial (KY). Hal itu disampaikan Humas PN Surabaya Alex Madan. Alex mengatakan bahwa ketiga hakim tersebut siap apabila dipanggil KY. Namun, dia menyebutkan bahwa hingga kini pihaknya belum mendapatkan surat atau panggilan khusus ditujukan kepada ketiga hakim kasus Ronald Tannur. &rdquo;Siapa saja yang nanti dimintai keterangan atau yang diperiksa. Namanya bersidang mungkin masyarakat ada yang tidak adil itu lah prosesnya, kita lihat prosesnya,&rdquo; kata Alex Madan di PN Surabaya. Alex mengungkapkan, pemanggilan oleh KY juga memiliki proses. Tidak ujug-ujug dipanggil. &rdquo;Ketua kami akan menyampaikan kepada hakim-hakimnya. Sudah ditentukan semua, jadwalnya dan lain-lain. Tidak ujug-ujug langsung dipanggil seperti itu,&rdquo; ucap Alex Madan. Sebelumnya, Sebelumnya, sidang Ronald Tannur di PN Surabaya itu dengan majelis hakim diketuai Erintuah Damanik. Hakim menyatakan bahwa terdakwa dari putra anggota DPR RI Fraksi PKB Edward Tannur, itu terbukti tidak bersalah. Tidak ada bukti yang membuat Ronald Tannur menyandang sebagai tersangka yang menewaskan Dini Sera itu. &rdquo;Gregorius Ronald Tannur anak dari Edward Tannur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituangkan dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat (3) KUHP atau pasal 259 KUHP dan pasal 351 ayat (1) KUHP,&rdquo; kata majelis hakim dalam amar putusannya, di ruang Cakra PN Surabaya.

PN Surabaya nyatakan siap jika hakim Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul yang memberi vonis bebas Ronald Tannur dipanggil KY

PN Surabaya Nyatakan Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur Siap Diperiksa Komisi Yudisial

Mangapul

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mangapul