<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/Tenaga-Kesehataan-Demo-Tolak-RUU-Kesehatan-Dery-Ridwansah-8-2671851595.jpg" alt="Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penghapusan mandatory spending anggaran kesehatan pada RUU Kesehatan terus menjadi polemik. Hal itu melahirkan keraguan bahwa layanan kesehatan ke depan bisa semakin baik. Anggota Badan Legislatif DPR Herman Khaeron menyatakan, penghapusan mandatory spending justru tidak memberikan rasa aman. Padahal, seharusnya undang-undang memberikan landasan kuat. &rdquo;Saya sebagai anggota baleg di awal memang ingin (anggaran kesehatan) meningkat ke 10 persen,&rdquo; katanya kemarin (20/6). Alasannya, kehadiran negara masih dibutuhkan dalam pemenuhan akses kesehatan. Menurut dia, mandatory spending penting untuk memberikan ketetapan alokasi anggaran yang lebih pasti. Namun, dengan adanya penghapusan tersebut, pihaknya ragu ke depan bisa dibangun puskesmas hingga ke daerah pelosok. Apalagi, mewujudkan janji sistem kesehatan yang murah untuk rakyat. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kesehatan dari Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena menjelaskan alasan penghapusan anggaran wajib untuk kesehatan tersebut. Menurut dia, mandatory spending merupakan cara negara menganggarkan dana sesuai dengan pola dan kebutuhan yang ada. Selama ini memang tertulis besaran angkanya. &rdquo;Menurut teman-teman Kemenkeu, kalau kita mau membuat pola anggaran itu betul-betul menyentuh masyarakat di bawah, mandatory spending itu sebenarnya tak cukup membantu,&rdquo; paparnya. Yang selama ini terjadi, justru tidak ada kroscek yang dilakukan oleh pemilik program atas kegiatan yang dijalankan. Selain itu, tidak sinkron dengan basis anggarannya. Menurut Melki, penganggaran kadang tidak cocok dengan kebutuhan di lapangan. &rdquo;Kami pakai program baru sesuai dalam UU ini yang berbasis program, kinerja, output, income, input, dan lainnya,&rdquo; katanya. Artinya, anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan atau program. Dia menyatakan, bisa jadi yang akan dikeluarkan lebih dari mandatory spending sekarang yang mencapai 5 persen dari APBN. &rdquo;Angkanya bisa lebih dari 10 persen. Selagi programnya bagus, tercapai, output dan inputnya jelas,&rdquo; terang dia. Sektor kesehatan, kata dia, memang menjadi pilot project penghapusan mandatory spending. Sementara itu, Dewan Pembina Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI) dr Baharuddin SpOG(K) menyatakan bahwa seolah-olah RUU Kesehatan hanya menyangkut kepentingan organisasi profesi seperti IDI, PPNI, IAI, atau IBI. Padahal, aturan itu menjadi calon payung hukum bagi urusan kesehatan yang juga berdampak pada masyarakat. &rdquo;Ini bukan hanya urusan dokter, bidan, atau tenaga kesehatan lain. Tapi, ini urusan masyarakat,&rdquo; katanya. Dia mengkritisi RUU Kesehatan tidak memiliki semangat untuk melindungi kesehatan masyarakat. Contohnya, terkait pengumpulan data kesehatan penduduk Indonesia. Tidak jelas siapa yang akan mengawasi regulasi data kesehatan itu. &rdquo;Otoritas kesehatan data kesehatan ini diawasi siapa, ini blind spot,&rdquo; katanya. Pada kesempatan lain, organisasi profesi (OP) menampik tudingan aksi penolakan pengesahan RUU Kesehatan lantaran mengalami kerugian finansial atas pengurusan surat tanda registrasi (STR) nakes yang hanya perlu diurus sekali seumur hidup. Seperti diketahui, dalam draf RUU Kesehatan, pengurusan STR yang biasanya dilakukan lima tahun sekali nanti cukup diurus sekali untuk selamanya. Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi menegaskan, pembayaran terkait pengurusan STR dilakukan pada konsil, bukan OP. Konsil merupakan lembaga negara dan biaya tersebut masuk dalam penerimaan negara bukan dari pajak. &rdquo;Jadi, tidak ada kerugian finansial yang kaitannya dengan OP,&rdquo; tegasnya. Pernyataan senada disampaikan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah. Menurut dia, tidak ada OP yang sengaja mempersulit, bahkan menagih biaya untuk pengurusan STR kepada anggotanya. Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin merespons masih adanya kelompok yang menolak RUU Kesehatan disahkan menjadi undang-undang. Dia mengatakan, undang-undang tersebut adalah usulan atau inisiatif DPR. &rdquo;Ya, memang undang-undang itu tidak mungkin memenuhi keinginan semuanya,&rdquo; katanya di Istana Wakil Presiden kemarin. Akhir 2022, kata dia, dilakukan public hearing dengan mengundang semua organisasi profesi. Termasuk para dokter yang muda hingga tua. Kemudian, usulan tersebut dimasukkan ke pemerintah pada Februari 2023. Setelah itu, pada Maret&ndash;April lalu, pemerintah melakukan uji publik dengan mengundang organisasi profesi terkait. &rdquo;Memang dari puluhan ribu yang ikut, ribuan yang memberi masukan. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima di undang-undang,&rdquo; jelasnya. Terkait regulasi mandatory spending atau anggaran wajib kesehatan yang dihapus, Budi mengatakan bahwa hal itu sudah melalui diskusi panjang. Pemerintah antara lain mengacu pada pengalaman mandatory spending di bidang lain. Budi mencontohkan, ketika ada mandatory spending 10 persen dari APBN dengan nominal Rp 100 triliun, programnya harus benar-benar disiapkan dulu. Bukan sebaliknya, anggaran disediakan baru programnya menyusul. &rdquo;Akibatnya, yang terjadi biasanya itu disalurkan untuk hal-hal yang tidak produktif. Itu pertama yang kita amati,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Budi menyatakan, sebuah anggaran harus dilandasi pada program yang jelas. Ketika anggaran wajib kesehatan dihapus, bukan berarti tidak ada program kesehatan lagi. Program kesehatan tetap ada dan disusun berdasar kebutuhan anggarannya. Dengan begitu, penggunaan anggaran lebih efektif karena program sudah ditetapkan di awal. (wan/mia/lyn/c6/fal)

Penghapusan mandatory spending anggaran kesehatan pada RUU Kesehatan terus menjadi polemik. Hal itu melahirkan keraguan.

Mandatory Spending Dihapus di RUU Kesehatan, Susun Program Dulu, Baru Tetapkan Anggaran

mandatory spending

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mandatory spending

Berita Terkini

Mandatory Spending Dihapus di RUU Kesehatan, Susun Program Dulu, Baru Tetapkan Anggaran

Download Aplikasi JawaPos.com