<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/08/MAMI-08-10715925.jpg" alt="Ilustrasi kantor manajer investasi T Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor manajer investasi T Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perusahaan manajer inventasi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) meraih dua penghargaan bergengsi, yaitu Best Fund House dan Best Bond Manager dalam ajang 2024 Best of the Best Award. Kedua penghargaan ini dianugerahkan oleh Asia Asset Management, perusahaan publikasi terkemuka di Asia, yang berbasis di Hong Kong. Pada kategori Best Fund House, MAMI menerima penghargaan ini untuk yang kelima kalinya selama lima tahun berturut-turut. Keberhasilan ini semakin mempertegas posisi MAMI sebagai manajer investasi terbaik dan terpercaya di Indonesia. Chief Executive Officer (CEO) &amp; President Director MAMI Afifa mengungkapkan rasa syukurnya atas pengakuan dari pihak eksternal ini. &ldquo;Kami percaya, untuk menjadi perusahaan manajer investasi yang sustainable, kami harus selalu mengutamakan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk menjaga kepercayaan para investor guna memiliki basis investor yang kuat dan terus bertumbuh," jelasnya. MAMI tercatat menjadi pelopor pada sejumlah inovasi di pasar modal Indonesia, seperti menghadirkan reksa dana multi-share class pertama yang sangat bermanfaat bagi industri manajer investasi di Indonesia, baik dari segi waktu dan biaya. Selain itu, MAMI juga menjadi manajer investasi pertama yang menyediakan platform pembukaan rekening dan transaksi reksa dana secara fully online, serta meluncurkan reksa dana syariah pertama di Indonesia yang berinvestasi di efek luar negeri (offshore). Founder and Publisher Asia Asset Management, Tan Lee Hock mengatakan, Manulife Aset Manajemen Indonesia terus menunjukkan keahlian dan keunggulannya di industri reksa dana Indonesia. "MAMI meraih dua penghargaan pada tahun ini, dan kami menghargai kerja keras MAMI atas pencapaian yang mereka lakukan untuk kepentingan para investor dan pemangku kepentingan perusahaan," kata dia. Per akhir tahun 2023, MAMI memiliki total dana kelolaan sebesar Rp101,6 triliun, sehingga menjadikan MAMI sebagai perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia. Saat ini MAMI mengelola 36 reksa dana dan 57 Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) yang ditawarkan melalui tiga jalur distribusi pemasaran, yaitu Institutional Sales, Partnership Distribution, dan Direct Retail Distribution. Jalur distribusi yang kuat dan aktivitas edukasi finansial yang dilakukan MAMI berbuah pertumbuhan investor, hingga mencapai 2,3 juta investor yang mempercayakan pengelolaan dananya pada MAMI. Jumlah itu setara dengan 20 persen total investor reksa dana di Indonesia yang mencapai 11,4 juta investor (data KSEI, per Desember 2023). &nbsp;

MAMI memiliki total dana kelolaan sebesar Rp101,6 triliun dan menjadi perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia.

Manulife Aset Manajemen Indonesia Raih Dua Penghargaan dari Asia Asset Management

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/PELAYANAN-ASABRI_MIFTAHULHAYAT-8.jpg" alt="Aktivitas layanan nasabah di kantor PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) di Jakarta Kamis (16/1).Asabri membantah kabar mengenai adanya korupsi di perseroannya, dan meminta kepada para nasabah tidak usah khawatir dengan dana" width="100%">
<figcaption>Aktivitas layanan nasabah di kantor PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) di Jakarta Kamis (16/1).Asabri membantah kabar mengenai adanya korupsi di perseroannya, dan meminta kepada para nasabah tidak usah khawatir dengan dana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidus) menduga banyak perusahaan Manajer Investasi kasus korupsi Asuransi Jiwasraya turut terlibat dalam skandal kasus korupsi PT ASABRI. Hal ini masih dilakukan pendalaman oleh penyidik Kejagung.  "Banyak yang sama, makanya sedang ditelaah sama anak-anak (penyidik) tuh, dianalisis," kata Direktur Penyidikan Jam Pidsus Kejagung, Febrie Adriansyah di Kompleks Kejagung, Rabu (3/2).  Dugaan ini setelah penyidik Kejagung memeriksa RO selaku Direktur Utama PT Oso Manajemen Investasi; DB selaku Mantan Direksi PR Eureka Prima Jakarta/Komisaris PT Strategic Management Services; SW selaku Direktur Ritel pada PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia; IM selaku Direktur Utama PT Pratama Capital Assets Management; JMF selaku Direktur Utama PT Victory Aset Manajemen dan RAS selaku Direktur Utama PT Pool Advista Aset Manajemen.  Dalam perkara ini, penyidik Jam Pidsus Kejagung telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka antara lain, dua mantan Direktur Utama ASABRI Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Letjen (Purn) Sonny Widjaya, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, mantan Direktur Keuangan ASABRI Bachtiar Effendi, mantan Direktur ASABRI Hari Setiono, dan mantan Kepala Divisi Investasi ASABRI Ilham W Siregar.  Selain itu dua tersangka dalam kasus ini, sama dengan terdakwa dalam megakorupsi pada Asuransi Jiwasraya, yakni Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat.  Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan, pada 2012-2019 Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kadiv Investasi PT. ASABRI bersama-sama telah melakukan kesepakatan dengan pihak di luar PT. ASABRI yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi yaitu HH, BTS, dan LP, untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT. ASABRI dengan saham-saham milik HH, BTS, dan LP dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi.  "Dengan tujuan agar kinerja portofolio PT ASABRI terlihat seolah-olah baik," beber Leonard.  Setelah saham-saham tersebut menjadi milik PT ASABRI, sambung Leonard, kemudian saham-saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh pihak HH, BTS, dan LP berdasarkan kesepakatan bersama dengan Direksi PT. Asabri, sehingga seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan likuid.  "Padahal transaksi-transaksi yang dilakukan hanya transaksi semu dan menguntungkan pihak HH, BTS dan LP serta merugikan investasi atau keuangan PT. Asabri, karena PT ASABRI menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga dibawah harga perolehan saham-saham tersebut," beber Leonard.  Akibat perbuatan tersebut, PT. ASABRI diduga mengalami kerugian negara hingga Rp 23.739.936.916.742,58. Hal ini diketahui berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP  Serta melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/ZXs7WPOwtwU

Manajer Investasi Kasus Jiwasraya Diduga Turut Terlibat Korupsi ASABRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BHIMA-YUDHISTIRA-ADHINEGARA.jpg" alt="BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA" width="100%">
<figcaption>BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA</figcaption>
</figure>PENETAPAN tersangka terhadap Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi menjadi cerminan lemahnya fungsi pengawasan regulator. Kelemahan itu khususnya menyangkut pengawasan pada institusi yang mengelola dana publik. Lalu, terkait dengan proses Jiwasraya menunjuk manajer investasi.  Sebab, di situ letak permasalahannya.  Ada beberapa faktor kesalahan manajer investasi yang ditunjuk. Misalnya, terlalu agresif menempatkan dana pada instrumen yang risikonya cukup tinggi. Padahal, asuransi merupakan instrumen dana investasi jangka panjang. Nah, hal itu menimbulkan masalah likuiditas yang berakibat pada gagal bayar polis nasabah Jiwasraya. Jadi, di situ memang harus ada tanggung jawab dari OJK.  Persoalan yang terjadi saat ini harus menjadi pelajaran. Sebab, ini bukan yang pertama. Sebelumnya, kita ingat ada persoalan AJB Bumiputera yang memang belum diselesaikan secara optimal. Kemudian saat ini ada Jiwasraya.  Menurut saya, OJK harus melakukan perbaikan di internal kelembagaan. Misalnya, pengawasan silang (peer review) antar pegawai. Sehingga kalau ada rekannya yang melakukan pelanggaran bisa diselesaikan secara internal. Jadi, ada semacam whistleblower (pelapor pelanggaran) di internal OJK.  Selain itu, akar masalahnya harus diselesaikan. Mengingat, dana OJK berasal dari pungutan (iuran) lembaga keuangan. Baik perbankan, asuransi, maupun perusahaan pasar modal lainnya. Sementara itu, pada saat bersamaan, OJK harus mengawasi lembaga tersebut.  Kondisi itu rawan menimbulkan konflik kepentingan atau penyalahgunaan pengawasan. Jadi, ada tata kelola yang tidak pas dan harus diubah. Sebaiknya, pembiayaan OJK berasal dari APBN. Dengan begitu, pengawasan bisa berjalan lebih optimal.  Seharusnya OJK bisa mencontoh Bank Indonesia (BI) yang memiliki badan supervisi. OJK seharusnya memiliki pengawasan juga. Tidak hanya diawasi Komisi XI DPR RI, tetapi juga lembaga supervisi khusus internal.  Akibat kasus tersebut, bagaimana menghadapi investor? Pertama, proses hukum harus tuntas dan dipercepat. Kedua, menjual aset-aset para tersangka maupun manajemen investasi yang merugikan Jiwasraya. Kemudian hasil penjualan aset tersebut bisa digunakan untuk membayar klaim atau polis yang jatuh tempo nasabah Jiwasraya. Itu solusi yang paling cepat dilakukan.  Untuk memperbaiki reputasi, OJK harus melakukan reformasi kelembagaan. Trust itu pilar yang paling penting untuk lembaga keuangan. Dengan begitu, kejadian serupa tidak terulang. Harus ada reformasi kelembagaan itu. Jika tidak, saya khawatir akan menjadi bom waktu yang menimbulkan terulangnya kasus yang sama.  Seharusnya, dalam kondisi pandemi pemerintah mampu mengembalikan kepercayaan nasabah Jiwasraya. Yakni, dengan memberikan bail out atau suntikan dana secara langsung. Mengingat, pada saat bersamaan pemerintah memberikan banyak sekali stimulus. Dan, mereka jelas-jelas korban yang harus diprioritaskan. Pilihan skemanya banyak. Salah satunya bisa berasal dari dana gabungan BUMN keuangan.  *) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=7EOKPMZvfqE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hMO48-gB5WI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tkiyPoh5HBY

Perbaiki Tata Kelola Kelembagaan