<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/MAMIT-Setiawan-IG.jpg" alt="Mamit Setiawan (INSTAGRAM)" width="100%">
<figcaption>Mamit Setiawan (INSTAGRAM)</figcaption>
</figure>MEMASUKI 2023, Mamit Setiawan mengemban amanah baru. Sejak awal tahun, dia menduduki posisi sekretaris perusahaan PLN Energi Primer Indonesia (EPI).  ”Jabatan baru, tanggung jawab baru. Sudah dua bulan terakhir ini,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (28/2).  Mamit Setiawan sebelumnya dikenal sebagai pengamat energi sekaligus direktur eksekutif Energy Watch.  Meski menduduki posisi baru, lulusan Teknik Perminyakan Universitas Trisakti itu mengaku tetap enjoy melakoni tugasnya saat ini. Sebab, pekerjaannya saat ini masih berkutat di sektor energi seperti yang selama ini dia geluti.  ”Tetap sama saja ngobrolnya soal energi. Bedanya, sekarang agak dibatasi saja,” kelakarnya.

Mamit Setiawan Tetap Ngomong soal Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/MAMIT-Setiawan-IG.jpg" alt="Mamit Setiawan (INSTAGRAM)" width="100%">
<figcaption>Mamit Setiawan (INSTAGRAM)</figcaption>
</figure>MAMIT Setiawan tidak bisa lepas dari aktivitas olahraga. Direktur eksekutif Energy Watch itu memang menggemari berbagai olahraga. Mulai golf, basket, hingga lari. ”Tapi, olahraga yang saya senangi adalah lari atau jalan kaki,” ujarnya kepada Jawa Pos belum lama ini.  Bagi Mamit, rutin berolahraga merupakan salah satu kunci sehat yang menyenangkan untuk dilakukan. Meski sibuk, alumnus Teknik Perminyakan Universitas Trisakti itu tetap menyempatkan curi-curi waktu untuk melakukan hobinya.  ”Kalau bisa, setiap hari menyisihkan waktu untuk olahraga. Minimal lari-lari di sekitar rumah atau keliling kompleks antara 5 km atau 10 km. Pagi atau malam juga biasanya stretching,” katanya.

Mamit Setiawan Luangkan Waktu untuk 5 atau 10 Km

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Aplikasi-My-Pertamina-untuk-Pebelian-Pertalite-Dan-Solar_Salman-Toyibi-8-1.jpg" alt="Warga dibantu petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bak" width="100%">
<figcaption>Warga dibantu petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemerintah untuk menyesuaikan bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi makin kencang. Bahkan, penyesuaian itu kabarnya membuat harga Pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Sedangkan harga solar bisa menjadi Rp 7.200 per liter dari harga saat ini Rp 5.150 per liter. Kenaikan harga itu dilakukan karena subsidi yang keluar terlalu membebani APBN serta tidak tepat sasaran.  Pengamat dari Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, subsidi BBM saat ini kontrapoduktif karena memperlebar jurang kesenjangan sosial antara masyarakat mampu dan tidak mampu. Subsidi justru menjadi mubazir karena juga dinikmati oleh masyarakat mampu. ''Sudah cukup kita membakar dana APBN di jalan raya. Kita bisa memanfaatkan APBN di sektor produktif." ujar Mamit Setiawan dalam acara dialog.  Selain itu, dia berharap pemerintah bisa mengkomunikasikan kenaikan harga BBM dengan baik kepada masyarakat. Terutama, kondisi Indonesia yang bukan lagi sebagai net eksportir BBM. Melainkan, sudah menjadi net importir.  "Nilai import kita mencapai 1.6 juta barel per hari. Sementara produksi hanya 600 ribu barel per hari. Belum lagi pengaruh nilai tukar rupiah dengan dolar. Ini yang harus dipahami masyarakat bahwa kita tidak lagi menjadi produsen minyak dunia. Produksi minyak kita kurang dari setengah nilai konsumsi BBM kita" jelas Mamit  Lebih lanjut Mamit menjelaskan, mekanisme subdisi bbm yang tidak tepat sasaran harus segera diubah. Tujuannya jelas, supaya yang menikmati subsidi adalah yang memang membutuhkan. Itulah kenapa, dia menyebut perlu ada reformasi subsidi BBM. Tidak boleh lagi subsidi BBM, tetapi subsidi kepada orangnya sehingga tepat sasaran.  "Data masyarakat kecil sudah ada, tinggal diupgrade sehingga masyarakat yang butuh akan mendapatkan subsidi. Sekarang banyak yang menikmati subsidi BBM justru mobil-mobil mewah" katanya.  Soal harga keekonomian, Mamit menyebut garga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding negara lain. Termasuk Malaysia dan Singapura. Mamit mencontohkan harga BBM sejenis pertalite di Eropa."Di Uni Eropa sudah Rp 30 ribu. Memang disparitasnya sudah tinggi sekali, Harga bbm kita tidak terlalu murah, tapi sudah murah." katanya.  Pengamat dari Indonesia Next Policy Fithra Faisal Hastiadi menyebut wacana kenaikan harga BBM tidak boleh dibiarkan berlarut. Sebab, bisa berdampak pada angka inflasi yang lebih tinggi.  "Pemerintah masih mengkalkulasi semuanya, tapi saya rasa lebih cepat lebih baik karena jika lebih lama akan berdampak lebih luasWacana sudah bergulir, harga-harga sudah mulai naik. Ini nanti akan berdampak inflasinya lebih besar," katanya.  Ekonom Dari UI itu juga meyakini pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk masyarakat yang membutuhkan. Seperti penyaluran bansos. "Defisit APBN kita di bawah tiga persen, itu akan terlampaui lagi dan membuat APBN tidak sehat dalam jangka menengah dan panjang. Subsidi BBM akan menjadi beban yang sangat berat apalagi hanya dua persen masyarakat miskin yang menikmati subsidi itu" terang Fithra.  Menurutnya, akan lebih baik jika subsidi BBM dialihkan ke sektor yang produktif dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas. "Dialihkan ke sektor produktif, misalnya membangun sekolah, membangun jembatan, dan bendungan" tutur Fithra.

Mamit Setiawan: Sudah Cukup Kita Membakar Dana APBN di Jalan Raya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/BBM-Non-Subsidi-Naik-Salman-Toyibi-4.jpg" alt="Suasana di SPBU Kuningan, Jakarta, Minggu (10/7/2022). PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga tiga jenis produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Harga BBM yang naik yaitu Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Pertamax Turbo (RON 98) nai" width="100%">
<figcaption>Suasana di SPBU Kuningan, Jakarta, Minggu (10/7/2022). PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga tiga jenis produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Harga BBM yang naik yaitu Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Pertamax Turbo (RON 98) nai</figcaption>
</figure>SALAH satu pertimbangan menaikkan harga BBM nonsubsidi adalah kondisi terakhir harga minyak dunia. Memang benar harga minyak beberapa waktu terakhir terus menunjukkan tren kenaikan. Harganya tembus di atas USD 110–120 per barel. BBM umum alias BBM nonsubsidi mengikuti aturan Kepmen ESDM No 62 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut memang diatur kapan harga perlu dievaluasi.  Evaluasi harga keekonomian BBM dipengaruhi banyak hal. Minyak mentah dunia, kurs rupiah, dan lain-lain. Kalau pajak, PPN, dan semacamnya itu biasanya tetap.  Harga minyak dunia ini memang mengambil porsi paling besar dalam penentuan harga BBM.  Selain faktor harga minyak mentah dunia yang sedang meningkat, nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar jadi alasan kuat harga BBM nonsubsidi harus naik. Kurs rupiah yang melemah akan meningkatkan biaya pokok produksi.  Namun, perlu diketahui bahwa kenaikan harga yang ditetapkan Pertamina untuk tiga BBM nonsubsidi kali ini nilainya relatif masih di bawah nilai keekonomian yang seharusnya. Bisa dibandingkan dengan SPBU swasta yang menjual BBM jenis sama dengan harga lebih tinggi. Sebab, harga mereka memang menyesuaikan harga minyak mentah dunia.  Menurut perspektif saya, Pertamina cenderung menahan kenaikan harga sedikit lebih rendah dari yang seharusnya karena dua alasan utama. Pertama, menjaga daya beli masyarakat, tak terkecuali masyarakat pengguna BBM RON tinggi. Kedua, yang terpenting adalah menghindari migrasi besar-besaran dari pengguna BBM RON tinggi ke jenis BBM yang lebih rendah. Disparitas harga yang terlalu tinggi bisa memicu migrasi tersebut.  Memang, potensi migrasi cenderung kecil, meski tetap harus diwaspadai. Persentase pengguna pertamax turbo, Pertamina dex, dan dexlite sedikit sekali. Dampak positif bagi aspek keuangan Pertamina juga dipastikan tidak akan terlalu signifikan. Pengguna pertamax turbo dan RON 95 lainnya hanya sekitar 5 persen dari total konsumsi BBM nasional.  Di saat yang sama, harga gas elpiji nonsubsidi juga naik. Tapi, jika ditanya apakah ini semua akan berdampak pada inflasi Juli 2022, jawabannya adalah tidak terlalu signifikan. Sama seperti pengguna BBM nonsubsidi, pengguna elpiji 12 kg juga sangat segmented. Hanya 6 persen dari total penggunaan elpiji secara nasional. Berdasar data Pertamina, porsi pengguna elpiji nonsubsidi itu hanya 7,4 persen dari total pengguna elpiji secara nasional. Jadi, 92 atau 93 persennya adalah pengguna elpiji 3 kg.  Pemerintah dan Pertamina perlu terus melakukan sosialisasi mengenai subsidi tepat sasaran. Setidaknya memberikan penjelasan bahwa subsidi hanya untuk masyarakat yang tidak mampu. Kedua, program pembatasan BBM subsidi seperti saat ini harus diteruskan dan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, reformasi subsidi dari berbasis barang ke berbasis orang harus disegerakan.  *) MAMIT SETIAWAN, Direktur Executive Energy Watch

Waspadai Migrasi Besar-besaran

MAMIT SETIAWAN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#MAMIT SETIAWAN

Berita Terkini

Mamit Setiawan Tetap Ngomong soal Energi

Mamit Setiawan Luangkan Waktu untuk 5 atau 10 Km

Mamit Setiawan: Sudah Cukup Kita Membakar Dana APBN di Jalan Raya

Waspadai Migrasi Besar-besaran

Download Aplikasi JawaPos.com