<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/teroris-teriak-lafaz-allah-ketua-ldnu-itu-munafik_m_140420.jpeg" alt="Ketua LDNU Maman Imanulhaq" width="100%">
<figcaption>Ketua LDNU Maman Imanulhaq</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mengecam keras tayangan program Xpose di Trans7 yang menampilkan situasi di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016706164/15-teknokrat-palestina-akan-pimpin-gaza-pasca-perang-dunia-siapkan-dana-rp-1100-t-untuk-pemulihan">15 Teknokrat Palestina akan Pimpin Gaza Pasca-Perang, Dunia Siapkan Dana Rp 1.100 T untuk Pemulihan</a>&nbsp; Menurutnya, salah satu episode program tersebut tidak hanya melecehkan pondok pesantren dan para ulama, tetapi juga mencerminkan lemahnya standar etika jurnalistik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh lembaga penyiaran nasional. &ldquo;Tayangan itu bukan hanya bersifat tendensius untuk memojokkan institusi pesantren, namun juga merupakan karya jurnalistik yang berkualitas rendah dan tidak mendidik,&rdquo; kata Maman kepada wartawan, Rabu (15/10). &nbsp;Ia menilai, konten yang ditayangkan telah menggiring opini publik secara sepihak dan merusak citra pesantren di mata masyarakat luas. Menurutnya, tayangan tersebut tidak memenuhi prinsip dasar jurnalisme yang adil dan berimbang.&nbsp; &ldquo;Tidak ada keadilan dalam tayangan tersebut. Trans7 mengambil cuplikan-cuplikan footage, lalu menggunakannya tanpa menjelaskan konteks dan situasi dalam tayangan itu. Gambar-gambar itu diframing dengan narasi a la infotainment yang mengedepankan sensasi, bukan kebenaran dan fakta lapangan,&rdquo; paparnya. Ia menegaskan, pesantren bukanlah objek hiburan, melainkan lembaga pendidikan yang memiliki kontribusi besar bagi masyarakat kecil.&nbsp; &ldquo;Pesantren bukan hiburan. Pesantren didirikan untuk mendidik, terutama anak-anak miskin yang orang tuanya berpenghasilan seadanya. Tentu saja masih banyak kekurangan di sana sini yang perlu diperbaiki,&rdquo; ujarnya. Karena itu, Maman mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk segera memanggil dan memeriksa Trans7 serta menghentikan sementara program Xpose hingga dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap isi dan proses produksinya.&nbsp; &ldquo;Saya mendesak KPI agar turun tangan memanggil, memeriksa dan menyetop sementara program Xpose,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Ia juga meminta Dewan Pers menindaklanjuti kasus ini dengan memanggil pihak yang terlibat, serta mendorong Trans7 membuat tayangan yang lebih edukatif, inspiratif, dan objektif mengenai kehidupan pesantren. Sebagaimana diketahui, sejak Senin (13/10) malam, tagar #BoikotTrans7 ramai di media sosial sebagai bentuk protes terhadap episode Xpose Uncensored yang dianggap menyinggung kehidupan santri di Lirboyo.&nbsp; Segmen yang memicu kemarahan publik itu menampilkan judul provokatif, &ldquo;Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan di pondok?&rdquo;, yang dinilai merendahkan martabat santri dan melecehkan nilai-nilai luhur pondok pesantren. (*)

Komisi VIII DPR RI mengecam tayangan program Xpose di Trans7 yang dianggap melecehkan pesantren dan ulama.

Anggota Komisi VIII Minta KPI dan Dewan Pers Berhentikan Sementara Program Xpose Trans7 Buntut Tayangan yang Dinilai Lecehkan Ponpes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/tokoh-muda-nu-kh-hasyim-muzadi-pejuang-nasib-kiai_m_116513.jpeg" alt="Maman Imanulhaq" width="100%">
<figcaption>Maman Imanulhaq</figcaption>
</figure>&nbsp;  JawaPos.com - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 telah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (15/11) kemarin. Sejumlah isu global menjadi pembahasan utama para pemimpin dunia dalam forum internasional tersebut. Khususnya soal pemulihan ekonomi global pascapandemi dengan prioritas bidang kesehatan, transformasi digital, dan transisi energi.  Anggota DPR RI Maman Imanulhaq berharap pertemuan antarpemimpin negara anggota G20 dapat berjalan sukses dan menghasilkan komunike bersama. Terlebih lagi, KTT G20 diselenggarakan di tengah situasi ancaman krisis energi global serta krisis pangan dunia.  Indonesia harus bisa menjadi komunikator kepentingan sejumlah negara besar agar mau bersatu untuk menyeselaikan persoalan dunia. "Jangan sampai pertemuan ini sia-sia. Saya mengutip apa kata Presiden Jokowi 'mata dunia tertuju pada pertemuan kita, apakah kita akan mencetak keberhasilan atau akan menambah satu lagi angka kegagalan'," kata Maman dalam keterangannya, Selasa (15/11).  Politisi Fraksi PKB ini pun memberikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20. Apalagi, Indonesia terlihat sangat punya andil dan pengaruh lebih di antara para anggota G20 yang diisi oleh negara-negara pemilik PDB terbesar dunia.  Pertemuan para pemimpin dunia di Bali ini pun, lanjut Maman, akan dicatat dalam sejarah dunia bila menghasilkan kesepakatan penyelesaian persoalan dunia. Pasalnya, situasi global yang carut marut dengan adanya konflik militer, krisis kesehatan, krisis energi, dan ancaman krisis pangan dunia, membuat harapan publik dunia terhadap G20 kian besar.  "Saya rasa para pemimpin dunia pula punya harapan yang sama dengan aspirasi masyarakat dunia. Kehadiran mereka di Bali tentu saling membawa misi perdamaian serta pengentasan berbagai krisis yang mendera beberapa tahun belakangan," ucap Maman.

DPR Harapkan KTT G20 Hasilkan Solusi Atasi Permasalahan Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rilis-200-mubalig-kemenag-diminta-evaluasi-penyiaran-dakwah-di-tv_m_214985.jpeg" alt="Ketua Lembaga Dakwa Nahdlatul Ulama (LDNU), KH. Maman Imanulhaq." width="100%">
<figcaption>Ketua Lembaga Dakwa Nahdlatul Ulama (LDNU), KH. Maman Imanulhaq.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Desakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) muncul usai salah satu anggotanya Ahmad Zain An Najah ditangkap oleh Densus 88 atas dugaan terlibat jaringan teroris. Tagar 'Bubarkan MUI' di lini masa pun muncul setelah Densus 88 menangkap Zain An Najah yang dituding merupakan anggota Jamaah Islamiyah (JI).  Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq menegaskan bahwa MUI dibutuhkan oleh Indonesia. Kata dia, jangan lantaran ada satu pengurusnya yang diduga teribat jaringan teroris maka MUI yang menjadi wadah ormas-ormas Islam malah dibubarkan.  "MUI sangat penting untuk bangsa Indonesia. Di dalamnya masih banyak tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah, Al Irsyad, dan ormas-ormas lain, yang mencintai Indonesia," ujar Maman kepada wartawan, Selasa (23/11).  Maman menuturkan, terorisme tidak tumbuh pada kelompok tertentu saja, namun bibit teroris bisa tumbuh di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja.  Jadi menurutnya, publik jangan hanya melihat bahwa teroris timbul dari kelompok agama tertentu saja. Semua pemeluk agama memiliki sisi ekstrimis dan terorismenya. Itu artinya bibit terorisme bisa keluar dari kelompok manapun.  "Jangan karena ada oknum terlibat jaringan teroris maka MUI dituduh teroris semua," katanya.  Meski begitu, anggota DPR RI ini berharap momentum ini dapat dijadikan evaluasi dan pembenahan di tubuh MUI yang selama ini dinilainya eksklusif. MUI harus kembali kepada khittah-nya sebagaimana yang dilakukan oleh Buya Hamka, ketua MUI pertama, yakni untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam. Namun pada sisi lain, MUI juga punya peran untuk memberikan kritik atau saran terhadap kebijakan pemerintahan.  "Saya tidak setuju MUI dibubarkan namun saya ingin MUI melakukan pembenahan. Tidak hanya mewah-mewahan seolah-olah bisa melebihi ormas lain padahal MUI hanya ormas, bukan lembaga resmi negara meski mendapat anggaran dari negara," katanya menambahkan.  Hal itu pula yang perlu diedukasi ke publik, kata Maman, bahwa MUI bukan lembaga negara sehingga fatwa-fatwanya dianggap mengikat, padahal ormas-ormas lain seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain, juga sama mengeluarkan fatwa.  Maman juga mendorong adanya audit keuangan kepada MUI. Hal itu dilakukan sebagai bentuk transaparansi keuangan. Pasalnya MUI mendapatkan anggaran dari negara.  "Adanya audit keuangan MUI sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas keuangan sebagai lembaga yang menikmati anggaran dari negara. Termasuk juga audit terhadap keuangan yang didapat dari hasil sertifikasi halal," ungkapnya.  Meski begitu Maman mengingatkan kepada semua bahwa terorisme dan radikalisme adalah musuh bersama. Ia musuh bagi keberagaman bagi kemanusiaan.  "Sehingga terorisme harus dihadapi dengan penegakan hukum dan juga dengan pendidikan, literasi, dan moderasi," pungkasnya.(Gunawan Wibisono)

PKB Minta MUI Jangan Dibubarkan, Tapi Cukup Diaudit Keuangannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Jokowi-Biro-Setpres.jpg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat heboh masyarakat. Hal itu lantaran menyarankan masyarakat dalam merayakan Idulfitri 2021 bisa memesan makanan lewat online salah satunya adalah babi panggang (Bipang).  Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq mengaku menyayangkan pernyataan dari Presiden Jokowi tersebut. Sebab umat muslim dilarang untuk mengkonsumsi babi karena haram.  "Fitri itu kembali suci. Bipang itu babi. Masa Idulfitri pesan online goreng babi. Saya sangat menyayangkan statemen Jokowi yang menyebut Bipang Ambawang sebagai salah satu kuliner yang perlu dipesan lewat online saat Lebaran yang saat ini tidak boleh mudik," ujar Maman kepada wartawan, Sabtu (8/5).  Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku terkejut bagaimana mungkin disatu sisi masyarakat dilarang mudik. Namun di sisi lain malah Presiden Jokowi mengajak masyarakat mengkonsumsi makanan haram bagi umat muslim.  "Bipang Ambawang, adalah goreng babi yang terkenal lezat. Tapi apapun jenis kulinernya, yang berbahan bahkan ada unsur babinya itu adalah haram. Tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh dipakai," katanya.  Oleh sebab itu, Maman meminta meminta Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap tim komunikasinya. Hal yang sensitif seperti ini jangan sampai merusak reputasi Jokowi sebagai kepala negara.  "Pembuat brief dan teks dalam pidato Presiden adalah pihak yang paling bertanggung jawab," tegasnya.  Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengajak masyarakat belanja online untuk kuliner disindir netizen. Pasalnya, Presiden Jokowi menyebut Bipang Ambawang Pontianak, Kalimantan Barat.  Bipang merupakan singkatan dari babi panggang, kuliner khas Kalimantan Barat. Sontak saja, video Jokowi tersebut viral di media sosial dan mendapat tanggapan yang beragam dari warganet di media sosial.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/13/04/2021/wajib-dicoba-5-kuliner-khas-arab-di-kawasan-sunan-ampel-surabaya/">Wajib Dicoba, 5 Kuliner Khas Arab di Kawasan Sunan Ampel Surabaya</a>  "Karena masih dalam suasana pandemi pemerintah melarang mudik dan untuk bapak ibu yang rindu masakan atau kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh bisa memesannya secara online," kata Jokowi dalam satu video yang dibagikan di media sosial.  "Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, empek empek Palembang, bipang Ambawang Kalimantan dan lain-lain tinggal pesan dan makanan kesukaan kesukaan akan sampai di rumah," ucap Jokowi nenambahkan.

Jokowi Promosi Bipang Ambawang, Tim Komunikasinya Diminta Dievaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/teroris-teriak-lafaz-allah-ketua-ldnu-itu-munafik_m_140420.jpeg" alt="Ketua LDNU Maman Imanulhaq" width="100%">
<figcaption>Ketua LDNU Maman Imanulhaq</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq mengatakan, promosi wedding organizer Aisha Wedding yang menyediakan fasilitas pernikahan untuk usia 12-21 tahun melanggar aturan batas pernikahan seorang warga negara Indonesia.  "Ini sebuah pelanggaran. Kita menginginkan siapa pun mereka untuk taat kepada aturan. Taatilah aturan Allah, taatilah tuntunan Rasulullah, taatilah pemerintah," ujar Maman kepada wartawan, Jumat (12/2.  Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap warga tak tertarik pada promosi yang dilakukan oleh Aisha Weddings. Sebab, usia matang pernikahan telah diatur oleh negara.  "Pernikahan muda harus betul-betul dihindari, apalagi usia muda 12 tahun. Kita ini justru menentukan di usai  berapa tingkat kematangan perempuan itu sudah teruji," katanya.  Maman mengaku dirinya tak ingin generasi muda lahir dari orang tua yang belum siap. Oleh sebab itu, ia menilai pernikahan yang matang merupakan fondasi dari peradaban masa depan. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2021/jhoni-alen-disebut-jadi-otak-kudeta-elite-demokrat-bakal-blak-blakan/">Baca Juga: Jhoni Allen Disebut Jadi Otak Kudeta, Elite Demokrat Bakal Blak-blakan</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/">Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</a> "Kita enggak mau generasi muda rapuh, bila orang tuanya pun lemah dan rapuh, kepentingan inilah tujuan beragama, kita ingin agama menguatkan keturunan yang sehat, baik, kita ingin pernikahan itu menjadi dasar kekuatan sebuah masyarakat dan peradaban," ungkapnya.  Diketahui, Aisha Wedding sempat menjadi perbincangan warganet. Dia menganjurkan agar perempuan muslim menikah muda, yakni pada usia 12-21 tahun. Situs ini juga mengajak agar perempuan muslim menikah siri dan mau dipoligami.  Kontroversi lainnya yang dibuat oleh situs ini yakni menyebut perempuan sebagai beban orang tua. Sehingga disarankan segera menikah, karena tugas perempuan adalah melayani kebutuhan suaminya.

Polemik Aisha Wedding, DPR: Kita Tak Mau Generasi Muda yang Rapuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rilis-200-penceramah-pkb-sebut-menteri-agama-reaktif-dan-gagal_m_214059.jpeg" alt="Anggota DPR yang membidangi persoalan Agama dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Maman Imanulhaq menilai Kemenag sangat reaktif." width="100%">
<figcaption>Anggota DPR yang membidangi persoalan Agama dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Maman Imanulhaq menilai Kemenag sangat reaktif.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Umum Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer mengusulkan 19 nama yang dianggap layak untuk menjabat menjadi menteri. Joman memiliki pertimbangan sendiri dalam mengusulkan sejumlah nama, khususnya Maman Imanulhaq yang juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).  ”Pertimbangan kita begini, beliau itu memiliki track record yang di mata Jokowi Mania mempunyai konsistensi dalam menjaga NKRI. Sosok muda, religius, pemahaman keberagamannya juga luar biasa,” ungkap Immanuel Ebenezer, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/12).  Menurut dia, sosok Maman adalah aset bangsa yang harus menjadi pertimbangan presiden untuk diajak ke dalam pemerintahan. Pihaknya menyakini sosok mantan direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin  adalah sosok yang yang lahir dari proses demokrasi. Maman juga sosok yang hingga saat ini masih sangat konsisten dalam menjaga demokrasi dan keberagaman.  ”Saya yakin beliau ini bukan juga tokoh yang baru besar begitu saja. Beliau lahir dari proses demokrasi yang luar biasa. Beliau juga pernah mengalami penganiayaan politik dari musuh demokrasi. Dan sampai detik ini, beliau konsisten menjaga demokrasi dan keberagaman itu. Artinya, layak sekali Kang Maman untuk menjadi pertimbangan presiden masuk dalam kabinet,” tutur Immanuel Ebenezer.  Pertimbangan utama di mata Jokowi Mania (Joman) terhadap kiprah dari Maman Imanulhaq yakni track record serta kiprah politiknya selama ini. Tokoh yang berintegritas, berani, dan jujur. Yang terpenting, kata Immanuel Ebenezer, siap menandatangani pakta integritas.  ”Saya rasa, relawan jokowi atau tidak relawan jokowi itu mungkin salah satu pertimbangan. Pertimbangan utamanya bukan di situ, itu kan terlalu politis. Subtansinya adalah track record beliau. Itu yang paling penting. Kalau persoalan relawan, semua kan bisa mengaku relawan tapi apakah mereka punya latar belakang  perjuangan yang mumpuni kayak Kang Maman,” ujar Immanuel Ebenezer.  Secara gambang, Joman mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar Maman Imanulhaq untuk diangkat sebagai menteri agama. ”Menteri agama, menteri sosial juga cocok. Beliau mumpunilah. Kalau persoalan kompetensi kita bisa menggaji orang, tetapi persoalan integritas, kejujuran, dan juga keberanian itu tidak bisa dibeli. Kang Maman masuk dalam kategori yang kita harapkan dan inginkan,” ungkap Immanuel Ebenezer.  Dia juga menyakini Presiden Jokowi mengagendakan reshuflle dalam waktu dekat sebelum tahun baru. Dia berharap hal itu akan menjadi kado terindah untuk bangsa Indonesia.  ”Minggu ini, bulan ini. saya yakin presiden akan melakukan reshuffle sebelum Natal agar tahun baru nanti rakyat dihadiahkan menteri-menteri yang bisa diharapkan untuk berkerja di tahun baru ini. Ini akan menjadi hadiah terindah untuk bangsa ini,” ucap Immanuel Ebenezer.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tbBNiL4st4w

Joman Usulkan Presiden Jokowi Pilih Maman Imanulhaq Jadi Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71278_90537_Maman_Imanul_haq___Dok.pri_.jpg" alt="Maman Immanulhaq" width="100%">
<figcaption>Maman Immanulhaq</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Arab Saudi untuk sementara menghentikan kegiatan umroh. Hal ini karena merebaknya wabah Virus Korona yang sudah masuk ke kawasan Timur Tengah.  Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq mengatakan, pihaknya cukup bisa memahami instruksi Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi untuk mencegah kedatangan Virus Korona.  "Termasuk juga langkah pencegahan, masuknya warga non-Saudi untuk tujuan umrah," ujar Maman kepada wartawan, Kamis (27/2).  Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan penangguhan penerbitan visa umrah oleh hak otoritatif Arab Saudi memang tidak bisa ditolak. Sehingga hal ini harus tersosialisasikan dengan baik kepada travel dan agen penyelenggara umrah.  "Hal itu agar tidak terjadi kesalah fahaman jamaah yang sudah lunas biaya umrah dan siap untuk berangkat," kayanya.  Maman menambahkan, semua umat Islam, terutama yang mau melaksanakan umrah bisa terus berdoa. Hal itu dilakukan supaya wabah virus korona ini segera berakhir sehingga umrah bisa kembali dibuka oleh pemerintah Arab Saudi.  "Diharapkan terus berdoa agar kasus korona ini segera berakhir. Sehingga Arab Saudi bisa membuka kembali layanan Visa dan aman dikunjungi jamaah," ungkapnya.  Diketahui Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengumumkan untuk menghentikan sementara visa umrah di tengah merebaknya wabah Korona. Aturan penangguhan ini membuat peziarah tidak bisa mengunjungi Masjid Nabawi, Madinah dan Masjid al Haram, Mekkah untuk sementara waktu.  Penangguhan visa umroh ini juga berlaku bagi pengunjung yang berasal dari negara-negara yang termasuk dalam daftar 'berbahaya' penyebar Virus Korona. Sementara itu, penyebaran virus corona hingga kini telah menyebar hingga ke Timur Tengah dan Eropa.

Arab ‎Saudi Moratorium Umrah, DPR Minta Masyarakat Maklum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kalah-di-pilbup-maman-imanulhaq-pilih-nyaleg-lagi_m_229639.jpg" alt="Maman Imanulhaq memberikan keterangan pers soal pencalonan sebagai anggota DPR RI di Keraton Kasepuhan, Kota Cirebon, Sabtu (21/7)." width="100%">
<figcaption>Maman Imanulhaq memberikan keterangan pers soal pencalonan sebagai anggota DPR RI di Keraton Kasepuhan, Kota Cirebon, Sabtu (21/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia berencana memulangkan WNI yang sempat tergabung menjadi anggota ISIS di Timur Tengah. Namun, hal tersebut dipertanyakan oleh DPR. Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq mengatakan ‎kehidupan berbangsa dan bernegara tercabik-cabik dengan kehadiran kelompok radikal intoleran yang mengkhinati kesepakatan berbangsa untuk menaati konstitusi.  Menurut Maman, mantan anggota ISIS tersebut jelas-jelas tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, dan pemerintahan yang sah. "Karenanya rencana pemulangan WNI eks anggota ISIS ke tanah air tidak ada dasar hukum dan urgensinya," u‎jar Maman dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (5/2).  Anggota Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, kalaupun atas dasar kemanusiaan, pemerintah harus secara sistematis memperlakukan dari sisi humanis kepada mereka dan semua yang terlibat gerakan radikalisme dan terorisme.  "Pemerintah harus bersinergi dengan ormas seperti NU dan Muhammadiyah untuk memberi pemahaman Islam moderat kepada mereka," imbuh Maman.  Maman berujar aparat keamanan juga harus tegas menegakkan hukum kepada para ulama dan siapapun yang menyebar kebencian, permusuhan, adu domba, dan melawan pemerintah yang sah. Selain itu, ‎kurikulum soal nasionalisme harus masif diterapkan di semua tingkatan pendidikan. Termasuk juga festival, karnaval, dan agenda kebudayaan harus makin digalakkan di tiap daerah.  "Hal itu untuk menguatkan nilai kebudayaan dan kebangsaan," ungkapnya.  Seperti diketahui, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, hingga saat ini masih belum ada kesepakatan final terkait rencana pemulangan WNI eks ISIS. Menurut dia, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan beberapa instansi terkait.  Senada dengan Suhardi, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mengkaji kemungkinan pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia.  "Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait di bawah koordinasi Menko Polhukam," kata Fachrul.

Respons DPR Terkait Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#maman imanulhaq

Berita Terkini