<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/27/operasi-amandel-2482828123.jpg" alt="Anju Vijayanti, ibu dari korban meninggal usai operasi amandel di salah satu rumah sakit swasta di Sidoarjo menuntut keadilan. (Juliana Christy /JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anju Vijayanti, ibu dari korban meninggal usai operasi amandel di salah satu rumah sakit swasta di Sidoarjo menuntut keadilan. (Juliana Christy /JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sembilan bulan sudah berlalu sejak kematian tragis Raden Bagas Priyo, 28, usai menjalani operasi amandel di sebuah rumah sakit di Sidoarjo. Sang ibu, Anju Vijayanti, masih terus berjuang mencari keadilan atas kepergian anaknya yang menurutnya penuh kejanggalan.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Saya mengantar anak saya dalam keadaan sehat, dan pulang hanya membawa jenazah,&rdquo; ujar Anju pilu.</p> <p>Sejak peristiwa pada 21 September 2024 itu, keluarga sudah melaporkan kasus ke Polresta Sidoarjo. Namun, proses hukum yang berlangsung hingga kini masih berada di tahap penyelidikan. &ldquo;Sudah 9 bulan, belum ada kepastian,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Anju juga mengeluhkan tidak adanya transparansi dari pihak rumah sakit. Ia mengaku tak pernah diminta menandatangani surat persetujuan operasi (<em>inform consent</em>). Bahkan setelah berkali-kali meminta salinan dokumen dan hasil rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), keluarga belum pernah menerima satu pun.</p> <p>&ldquo;Saya tanya ke perawat, apa perlu saya tanda tangan? Mereka jawab tidak ada yang perlu ditandatangani,&rdquo; ucapnya. Ia merasa prosedur medis diabaikan.&nbsp;</p> <p>Anak sulungnya yang gemuk diberi makan hanya empat jam sebelum operasi, padahal standar medis menyebutkan pasien harus puasa minimal enam jam.</p> <p>Setelah operasi, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa Bagas meninggal karena serangan jantung, tensi tinggi, dan kegemukan. Namun, Anju menilai alasan itu tidak masuk akal karena anaknya tak pernah diperiksa secara menyeluruh sebelum operasi. Hasil lab terakhir pun berasal dari 10 hari sebelumnya.</p> <p>Hingga kini, satu-satunya yang diberikan pihak rumah sakit hanya ringkasan medis dan pembebasan biaya pemulasaraan jenazah. &ldquo;Itu pun katanya karena alasan kemanusiaan,&rdquo; ujar Anju, yang juga mengungkap bahwa biaya seharusnya ditanggung BPJS.</p> <p>Anju menutup dengan pesan haru kepada Presiden Prabowo dan Kapolri. &ldquo;Kami hanya ingin keadilan. Jika tidak bisa ditemukan di rumah sakit atau kantor polisi, maka kami akan cari keadilan di hati nurani rakyat. Kami tidak akan diam," tuturnya.&nbsp;</p>

Anju Vijayanti, ibu korban operasi amandel di Sidoarjo, menminta keadilan setelah anaknya meninggal dunia secara tragis.

Operasi Amandel Berujung Maut, Ibu Korban Menanti Keadilan Dugaan Malpraktik

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jadi-korban-dugaan-malpraktik-ibu-pengemudi-transjakarta-lapor-menkes_m_.jpg" alt="Seorang pegawai Transjakarta, Ira Puspita Rahayu diduga mengalami malpraktik." width="100%">
<figcaption>Seorang pegawai Transjakarta, Ira Puspita Rahayu diduga mengalami malpraktik.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Polresta Bogor Kota, Polda Jawa Barat, tengah mendalami dugaan malapraktik yang menimpa seorang ibu berinisial VY,33, di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Bogor. Pendalaman ini dilakukan setelah sebelumnya, suami korban&nbsp;melaporkan dugaan malapraktik yang dilakukan salah satu tenaga medis pada Desember 2021, seusai istrinya menjalani operasi&nbsp;<em>caesar</em>&nbsp;saat melahirkan.</p> <p>&ldquo;Kami sudah bertemu korban dan visum, memang masih dalam lumpuh dan menggunakan selang, tidak bisa berkomunikasi dengan sempurna,&rdquo; kata&nbsp;Kasat Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota Kompol Lutfi Olot Gigantara di Kota Bogor, dikutip dari Antara, Senin (22/7).</p> <p>Ia menyebutkan pihaknya&nbsp;sudah melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi, terdiri dari empat orang tenaga medis rumah sakit, dan empat orang lainnya merupakan keluarga korban.<br /><br />&ldquo;Barang bukti yang sudah kami sita merupakan surat dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)&nbsp;karena pascakejadian di rumah sakit di Kota Bogor itu, korban langsung dibawa ke rumah sakit di Jakarta untuk penanganan medis lain,&rdquo; ujarnya.<br /><br />Lutfi mengungkapkan&nbsp;kendala dalam penanganan laporan ini karena melibatkan dua wilayah kedokteran, yakni Jawa Barat dan DKI Jakarta, sehingga pihak harus&nbsp;berkoordinasi dengan MKDKI.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013309012/bayi-prematur-di-tasikmalaya-meninggal-diduga-korban-malpraktik-sesi-newborn-photography-berikut-kronologinya">Bayi Prematur di Tasikmalaya Meninggal Diduga Korban Malpraktik Sesi Newborn Photography. Berikut Kronologinya</a></strong><br /><br />&ldquo;Salah satu pernyataan dari MKDKI menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan tenaga medis tersebut&nbsp;merupakan kesalahan ketidaketikan pada salah satu perilaku, yang mana tidak memberikan informasi secara utuh kepada keluarga korban,&rdquo; kata Lutfi.<br /><br />Untuk mendapatkan informasi secara jelas dan teknis, kata Lutfi,&nbsp;Polresta Bogor Kota akan mengundang MKDKI agar memberikan penjelasan secara ilmiah.<br /><br />&ldquo;Kami perlu melakukan upaya lain, pendekatan kepada ahlinya dari kedokteran untuk menjelaskan ke kami, sehingga kami bisa menyimpulkan apakah peristiwa ini suatu tindak pidana atau bukan,&rdquo; ucapnya.<br />&nbsp;</p>

“Kami sudah bertemu korban dan visum, memang masih dalam lumpuh dan menggunakan selang, tidak bisa berkomunikasi dengan sempurna,”

Dalami Dugaan Malapraktik Rumah Sakit, Polresta Bogor Periksa 8 Saksi

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1778719229794409429" data-legacy-message-id="18af47b7270d5bd5"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":uw" class="ii gt"> <div id=":ux" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jadi-korban-dugaan-malpraktik-ibu-pengemudi-transjakarta-lapor-menkes_m_.jpg" alt="Seorang pegawai Transjakarta, Ira Puspita Rahayu diduga mengalami malpraktik." width="100%">
<figcaption>Seorang pegawai Transjakarta, Ira Puspita Rahayu diduga mengalami malpraktik.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan dugaan malapraktik di Rumah Sakit Bakti Husada, Bekasi. Laporan tersebut kini diproses oleh penyidik untuk mencari ada atau tidaknya pelanggaran hukum.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Laporan Polisi dimaksud pagi ini telah diterima oleh Tim Penyidik Unit 1 Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, dan akan dilakukan serangkaian upaya penyelidikan atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut, untuk menemukan ada tidaknya peristiwa pidana yang terjadi," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (3/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ade menuturkan, penyidik segera memanggil saksi. Tahap pertama yang akan diperiksa yakni pihak pelapor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Minggu ini sudah dischedulkan oleh Tim Penyelidik Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk mengundang klarifikasi terhadap pelapor dan para saksi-saksi," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Terkait kasus ini, Direktur Rumah Sakit Kartika Husada, Dian Indah menyatakan akan kooperatif terhadap proses hukum tersebut. Rumah sakit dipastikan tidak akan menghindar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait proses hukumnya kita ikuti sesuai aturan atau tata hukum yang berlaku," kata Dian.</div> <div class="yj6qo ajU"> <div id=":vf" class="ajR" tabindex="0" data-tooltip="Tampilkan konten terpangkas">&nbsp;</div> </div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01318184/lakukan-malpraktik-terhadap-payudara-model-2-dokter-palsu-ditangkap">Lakukan Malpraktik Terhadap Payudara Model, 2 Dokter Palsu Ditangkap</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Albert mendatangi Mapolda Metro Jaya ditemani kuasa hukum dengan tujuan melapor. Laporan dibuat kuasa hukumnya, Cahaya Christmanto Anak Ampun. Christmanto menyebutkan, dalam pelaporan tersebut ada delapan orang yang dilaporkan. Yakni, dr RR, dr L, dr Z, dr WT, dr RI, dr K, dr D (direktur RS), dan dr F (manajer operasional RS).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Itu sudah meliputi dokter terkait yang melakukan tindakan. Karena ada kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,&rdquo; kata Christmanto kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menyatakan, delapan orang yang dilaporkan meliputi dokter terkait yang melakukan tindakan. Mulai dokter anestesi, dokter THT, spesialis anak, sampai direktur RS tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Christmanto menjelaskan, kejadian itu bermula saat&nbsp;operasi amandel&nbsp;dilakukan pada Selasa (19/9) dua pekan lalu. Saat itu korban BA, 7, dan kakaknya, V, 10, menjalani&nbsp;operasi amandel&nbsp;bersama di rumah sakit tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Yang pertama menjalani operasi adalah BA, kemudian barulah sang kakak. Keduanya ini memiliki penyakit amandel, gangguan pernapasan lah, yang mana akan dilakukan tindakan operasi. Amandel itu kan masih kategori operasi ringan,&rdquo; papar Christmanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengungkapkan, korban BA menjalani operasi selama 2&ndash;3 jam. BA belum sadarkan diri karena masih berada dalam pengaruh obat bius pascaoperasi. Kemudian, operasi dilanjutkan ke kakaknya. &rdquo;Begitu tindakan operasi selesai dan beberapa jam kemudian (kakaknya) sudah bisa sadarkan diri,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berbeda dengan kakaknya, BA yang sampai kemarin dirawat di RS yang sama justru tak kunjung sadar. Hingga akhirnya, pihak rumah sakit melakukan segala upaya. Namun, hasilnya tetap sama. Pihak dokter akhirnya mendiagnosis BA mengalami mati batang otak pada Selasa (26/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Kan ini sungguh aneh sekali, dari&nbsp;operasi amandel&nbsp;lari ke batang otak. Ini saya bilang ada kelalaian, ada kealpaan. Kami duga ada tindak pidana yang dilakukan di sini,&rdquo; tegas Christmanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasca kejadian ini, pihak keluarga sempat melakukan somasi terhadap pihak rumah sakit, tetapi tidak ditanggapi. &rdquo;Somasi kami pada 27 September. Di sini kami meminta pihak RS melakukan tindakan-tindakan cepat untuk melakukan tindakan rujuk secepatnya. Tapi, itu pun tidak direspons,&rdquo; ungkapnya.</div> </div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gA gt acV">&nbsp;</div>

"Minggu ini sudah dischedulkan oleh Tim Penyelidik Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk mengundang klarifikasi terhadap pelapor

Polda Metro Terima Laporan Dugaan Malapraktik RS di Bekasi, Penyidik dalami Unsur Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/niat-disunat-dengan-laser-kelamin-bocah-pekalongan-justru-terpotong_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Seorang bocah tengah dikhitan" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Seorang bocah tengah dikhitan</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Kamis, 30 Agustus 2018 bakal menjadi hari yang tak terlupakan bagi IM, 9. Pasalnya, bocah laki-laki asal Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/06/09/2018/hari-pertama-kerja-ganjar-langsung-disambati-petani-boyolali" target="_blank">Jawa Tengah</a> itu harus merelakan sebagian daging kelaminnya terpotong saat disunat dengan menggunakan metode laser.</p><br /> <p>Peristiwa tragis yang membuat IM kehilangan bagian kepala kelaminnya itu telah dilaporkan ke kepolisian. Adalah BR, 64, seorang mantri yang menjadi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/06/09/2018/jadi-tersangka-karena-tangkap-kepiting-mulyadi-pilih-mengurung-diri" target="_blank">pihak terlapor</a> lantaran dugaan malpraktek.</p><br /> <p>Kepala Sub Bagian Humas Polres Pekalongan, Iptu Akrom membenarkan adanya kejadian yang dialami bocah kelas tiga sekolah dasar tersebut. "Kasus dugaan malpraktik yang menimpa korban terjadi pada Kamis, 30 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 WIB," kata Akrom, Kamis (6/9).</p><br /> <p>Terkait kronologi kejadian, Akrom membeberkan awal mula peristiwa ketika orang tua IM memanggil salah satu mantri sunat di daerahnya, yakni BR, guna mengkhitankan putra mereka. Metode khitan yang digunakan BR sendiri diketahui adalah dengan memakai laser.</p><br /> <p>"Setelah dilaksanakan sunatan itu rupanya ada musibah. Ternyata yang dikhitan bukan pucuknya khasafat (bagian mahkota kelamin laki-laki), ternyata agak mundur," sambungnya. BR pribadi, sebagaimana Akrom beberkan, bukanlah seorang dokter.</p><br /> <p>Selepas peristiwa tragis ini, IM langsung dilarikan ke <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/06/09/2018/tak-kunjung-dilayani-suryana-kirim-pesan-ancaman-bom-ke-rumah-sakit" target="_blank">Rumah Sakit Islam </a>Pekajangan. Pekalongan. Dan tengah menjalani penanganan oleh tim medis.</p><br /> <p>Lebih lanjut, Akrom menambahkan bahwa kasus ini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pekalongan. Sementara Kasat Reskrim Polres Pekalongan AKP Agung Ariyanto mengatakan saat ini sedang dalam tahapan pemeriksaan para saksi. "Masih pemeriksaan saksi-saksi," ujarnya singkat melalui pesan <em>WhatsApp</em>.</p>

Niat Disunat dengan Laser, Kelamin Bocah Pekalongan Justru Terpotong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/duh-dokter-bedah-gadungan-buka-klinik_m_100093.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Terdakwa Segah (52) dituntut ringan, meskipun dinilai telah terbukti melakukan praktik kedokteran secara ilegal. Perbuatan perawat di RS dr Dradjat Prawiranegara, Kota Serang, itu dianggap melanggar Pasal 78 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 198 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. <br /><br />&ldquo;Menuntut agar terdakwa Segah dijatuhi hukuman pidana penjara satu tahun dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan,&rdquo; kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Serang Selamet di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Rabu (4/1). <br /><br />Segah juga dituntut pidana denda sebesar Rp10 juta subsider dua bulan kurungan. Sesuai pelanggaran hukum yang dianggap telah dilakukan Segah, terdakwa dokter bedah gadungan itu bisa dihukum pidana penjara selama satu tahun dan denda maksimal Rp150 juta. <br /><br />Namun, tuntutan ringan itu didasarkan pada pertimbangan JPU yang menyatakan bahwa Segah telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Tindakan terdakwa selaku perawat juga dinilai telah membantu masyarakat tidak mampu dan terdakwa telah berusia lanjut serta menderita penyakit jantung. <br /><br />&ldquo;Hal memberatkan, perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat,&rdquo; tegas Selamet di hadapan ketua majelis hakim Efiyanto. </p><br /> <p>Praktik dokter bedah gadungan ini dilakukan setelah Segah mendirikan Klinik Prima Medika pada Rabu, 23 November 2013. Terdakwa juga bekerja di klinik kesehatan miliknya itu, di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. <br /><br />Klinik Prima Medika didirikan setelah Segah mendapatkan izin praktik dari Dinas Kesehatan Kota Serang. Perizinan ini diberikan karena Segah dapat memenuhi persyaratannya. Salah satunya, keberadaan dokter. Yakni, dr Bahrum Rangkuti. Dokter umum itu tidak hanya sebagai dokter praktik, tetapi juga penanggung jawab Klinik Prima Medika. <br /><br />Namun, Juli 2014, dr Bahrum Rangkuti mengundurkan diri. Oleh karena itu, pada bulan yang sama Dinas Kesehatan Kota Serang mencabut izin praktik Klinik Prima Medika. Ketiadaan dokter dan pencabutan izin praktik itu tidak membuat Segah menutup Klinik Prima Medika. </p><br /> <p>Pegawai negeri sipil (PNS) itu justru mengambil alih peran dokter melayani pasien. Segah didakwa melakukannya karena kunjungan pasien tidak menurun setelah dr Bahrum Rangkuti mengundurkan diri dari Klinik Prima Medika.<br /><br />Pengalaman sebagai perawat di ruang operasi RS dr Dradjat Prawiranegara membuat terdakwa percaya diri melakukan praktik bedah. Seolah-olah dokter bedah, terdakwa melakukan tindakan operasi bedah kecil atau minor yang diderita pasiennya. Praktik kedokteran ilegal ini dilakukan terdakwa hingga 29 Juli 2016.<br /><br />Tuntutan ringan itu tidak membuat Segah berdiam diri. Kepada majelis hakim, terdakwa tetap meminta hukuman ringan. <br /><br />&ldquo;Saya mohon keringan hukuman. Selama ini, saya masih dalam proses pengobatan, saya sudah mengudurkan diri (sebagai PNS-red). Saya tidak akan lagi membuka klinik,&rdquo; katanya.<br /><br />Permohonan terdakwa akan dipertimbangkan majelis hakim dalam membuat putusan. Sidang beragenda putusan terhadap Segah bakal dibacakan, Rabu (11/1) pekan depan.<strong> (nda/don/ags/yuz/JPG)</strong></p>

Duh, Dokter Bedah Gadungan Buka Klinik

malpraktik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#malpraktik

Berita Terkini

Operasi Amandel Berujung Maut, Ibu Korban Menanti Keadilan Dugaan Malpraktik

Dalami Dugaan Malapraktik Rumah Sakit, Polresta Bogor Periksa 8 Saksi

Polda Metro Terima Laporan Dugaan Malapraktik RS di Bekasi, Penyidik dalami Unsur Pidana

Niat Disunat dengan Laser, Kelamin Bocah Pekalongan Justru Terpotong

Duh, Dokter Bedah Gadungan Buka Klinik

Download Aplikasi JawaPos.com