<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/XvfAzvdos9es3frEAIgPglbEgWgUvmXbEcvddtl7-1-4181605220.jpg" alt="Suasana layanan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi. Kanim bekasi menambah unit layanan paspor untuk memaksimalkan pelayanan permohonan paspor dan cegah TPPO. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Suasana layanan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi. Kanim bekasi menambah unit layanan paspor untuk memaksimalkan pelayanan permohonan paspor dan cegah TPPO. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi menambah unit layanan paspor serta inovasi waktu pelayanan untuk menjangkau lebih banyak pemohon. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, Anggi Wicaksono, mengatakan perluasan titik layanan menjadi langkah penting dalam peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keimigrasian. &ldquo;Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan terbaik dengan membuka unit layanan di MPP Kota Bekasi, Unit Layanan Paspor (ULP) Plaza Cibubur, dan Immigration Lounge Grand Metropolitan Mall. Langkah ini dilakukan agar masyarakat, khususnya warga Kota dan Kabupaten Bekasi, dapat memperoleh pelayanan prima dalam penerbitan paspor,&rdquo; kata Anggi dalam keterangannya, Jumat (24/10). Dalam memberikan kemudahan bagi pemohon yang memiliki keterbatasan waktu di hari kerja, terutama para karyawan dan pelajar, ULP Plaza Cibubur dan Immigration Lounge Grand Metropolitan Mall juga melayani pemohon pada hari Sabtu, mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB. Selain itu, sejak September 2025 lalu Kanim Bekasi juga meluncurkan inovasi Pelayanan Tanpa Jeda, yakni layanan yang tetap berjalan pada jam istirahat, pukul 12.00&ndash;13.00 WIB. Inovasi ini dirancang untuk membantu para pekerja agar dapat mengurus paspor tanpa harus izin dari tempat kerja. &ldquo;Inovasi ini adalah bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik Kanim Bekasi, sekaligus memberikan pilihan waktu layanan yang lebih fleksibel,&rdquo; ucap Anggi. Dalam hal kualitas pelayanan, Kanim Bekasi juga menegaskan penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP) dan pemenuhan persyaratan penerbitan paspor sebagaimana ketentuan Direktorat Jenderal Imigrasi. Anggi menyebut, proses penerbitan paspor akan berjalan cepat bila seluruh dokumen jati diri dan persyaratan telah lengkap. Sebaliknya, paspor belum dapat diterbitkan jika berkas masih kurang. &ldquo;Ini bukan bentuk mempersulit, melainkan ketegasan administrasi untuk memastikan seluruh proses sesuai ketentuan serta menjaga keamanan data dan legalitas pemohon,&rdquo; tegasnya. Selain fokus pada pelayanan, Kanim Bekasi juga menerapkan prinsip sense of security dalam penerbitan paspor, terutama bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). &ldquo;Kami berkomitmen memberikan pelayanan penerbitan paspor yang cepat, tepat, dan humanis, sekaligus menjadi langkah pencegahan dini terhadap sindikat TPPO serta penempatan PMI nonprosedural. Perlindungan hukum bagi CPMI harus dimulai sejak dari dalam negeri,&rdquo; pungkasnya.

Direktorat Jenderal Imigrasi memperluas layanan paspor di Bekasi untuk mencegah TPPO dan meningkatkan akses masyarakat.

Kantor Imigrasi Bekasi Tambah Unit layanan Paspor, Fokus Cegah TPPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/MPP-1-528929434.jpg" alt="Masyarakat Kota Medan mengapresiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di gedung eks Ramayana Peringgan Jalan Iskandar Muda, Kota Medan yang sangat memnbantu dalam pengurusan kependudukan. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Masyarakat Kota Medan mengapresiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di gedung eks Ramayana Peringgan Jalan Iskandar Muda, Kota Medan yang sangat memnbantu dalam pengurusan kependudukan. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Wakil Wali Kota H Aulia Rachman menjadikan gedung eks Ramayana Peringgan Jalan Iskandar Muda sebagai Mal Pelayanan Publik (MPP) mendapat apresiasi masyarakat. Sebab, masyarakat sangat terbantu dan merasa dimudahkan dalam pengurusan yang terkait administrasi kependudukan, perizinan maupun lainnya di MPP yang dikelola Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Medan tersebut. Cukup mendatangi MPP, masyarakat bisa mendapatkan berbagai layanan yang diinginkan dengan cepat, efektif, dekat dan transparan dalam satu tempat. Apalagi bangunan yang dulunya plaza itu telah didesain senyaman mungkin sehingga masyarakat yang datang melakukan pengurusan merasa lebih tenang dan nyaman. Sejak diresmikan 25 Januari 2024, MPP siap melayani 70 jenis pelayanan yang berasal dari 26 instansi pemerintah. Selain pengurusan lebih mudah dan cepat, masyarakat juga terhindar dari pungutan liar (pungli) yang selama ini kerap terjadi. Itu sebabnya MPP saban hari selalu ramai dikunjungi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Seperti yang dirasakan Sariwardhani (24), warga Jalan Karya Sei Agul ini. Wanita anak satu ini mengaku sangat puas dengan pelayanan yang diberikan. Dikatakannya, kedatangannya ke MPP untuk mengurus pemindahan fasilitas kesehatan (faskes) BPJS Kesehatan. &ldquo;Pelayanannya sangat baik dan cepat, sudah itu petugasnya pun ramah-ramah,&rdquo; kata Sariwardhani. Apalagi, ungkapnya, wanita berjilbab dan mengenakan cardigan abu-abu, MPP juga menyediakan posko pelayanan anak yang dilengkapi sejumlah permainan. &ldquo;Kebetulan saya datang membawa anak. Biasanya anak saya rewel, tapi kali ini dia merasa tenang karena dapat bermain di posko pelayanan anak yang disediakan. Jadi, pelayanan yang diberikan MPP sangat memuaskan bagi saya dan anak saya,&rdquo; ungkapnya. Ungkapan senada juga disampaikan Juli (47), warga Jalan Sei Kapuas. Ibu rumah tangga berjilbab pink yang mengenakan baju tunik biru dipadu celana hitam itu, juga mengaku sangat puas dengan pelayanan yang diterimanya. Dikatakan wanita berpostur kurus tinggi yang datang untuk mengurus KTP anaknya itu, prosesnya lebih cepat dibandingkan mengurus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/MPP-2-2800331972.jpg" alt="Masyarakat Kota Medan mengapresiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di gedung eks Ramayana Peringgan Jalan Iskandar Muda, Kota Medan yang sangat memnbantu dalam pengurusan kependudukan. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Masyarakat Kota Medan mengapresiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di gedung eks Ramayana Peringgan Jalan Iskandar Muda, Kota Medan yang sangat memnbantu dalam pengurusan kependudukan. (Istimewa).</figcaption>
</figure> &ldquo;Saya mengurusnya kemarin, hari ini sudah selesai. Padahal kalau mengurus di Disdukcapil, prosesnya sampai seminggu,&rdquo; paparnya seraya menambahkan MPP juga dilengkapi dengan fasilitas menunggu yang sangat baik dan nyaman sehingga merasa tenang ketika menunggu giliran. Begitu juga dengan Ruri (50), warga Jalan Beringin Gaperta, ia mengamini penjelasan Sariwardhani dan Juli. Ibu rumah tangga berkacamata berpostur sedikit tambun yang mengenakan one set moca dan berjilbab bunga-bunga itu menjelaskan, proses pengurusan di MPP sangat cepat dan memuaskan. &ldquo;Proses pengurusan sangat cepat dan tidak menunggu lama. Tadi saya datang mengurus KTP yang hilang, petugas melayaninya dengan baik dan sangat ramah. Nggak sampai nunggu lama, KTP saya sudah selesai. Saya nggak menyangka bisa secepat itu selesainya,&rdquo; ujar Ruri seraya menunjukkan KTP nya yang sudah selesai tersebut. Sama dengan yang dirasakan Yeti Nainggolan (58), warga asal Dairi yang kini menetap di Jalan Merpati 1 Perumnas Mandala tersebut. Ibu rumah tangga berkuncir satu dan mengenakan kemaja biru dipadu celana keper itu, tidak menyangka proses pengurusan BPJS Ketenagakerjaan suaminya yang sudah meninggal sangat cepat. &ldquo;Ini kali pertama saya melakukan pengurusan di MPP. Begitu datang, saya diminta untuk mengambil nomor antrian dan kemudian diarahkan ke Loket BPJS Ketenagakerjaan. Pelayanan yang diberikan sangat bagus dan memuaskan sekali. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan Marelan, saya ngurusnya lama dan antriannya panjang. Sedangkan di MPP, prosesnya tidak ribet dan nggak sampai satu hari sudah siap. Yang menyenangkan lagi, fasilitas yang disediakan juga sangat baik,&rdquo; papar Yeti Nainggolan sambil tersenyum Tingginya animo masyarakat yang melakukan pengurusan di MPP diakui Harti (26), staf Pusat Informasi MPP. Setiap hari, jelasnya, ada 300 lebih warga yang datang melakukan pengurusan. &ldquo;Warga yang paling banyak datang untuk mengurus administrasi kependudukan di Loket Disdukcapil, setiap harinya ada 150 warga yang datang. Kemudian, warga yang mengurus perpanjangan SIM, setiap harinya sekitar 70 warga yang datang dan pengurusan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan setiap harinya sekitar 50 orang,&rdquo; papar Harti.

Masyarakat sangat terbantu dan dimudahkan dalam pengurusan terkait administrasi kependudukan, perizinan maupun lainnya di MPP Kota Medan.

Mudah, Cepat & Nyaman, Masyarakat Sangat Puas dengan Hadirnya Mal Pelayanan Publik

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/02/mesin-ADM-985344131.jpg" alt="Warga mencetak administrasi kependudukan pada mesin anjungan dukcapil mandiri (ADM) di lantai I Mal Pelayanan Publik Siola, Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Warga mencetak administrasi kependudukan pada mesin anjungan dukcapil mandiri (ADM) di lantai I Mal Pelayanan Publik Siola, Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penerapan Mal Pelayanan Publik Indonesia (MPPI) dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik di daerah. MPPI dirancang berbasis cloud computing untuk memudahkan pengoperasiannya di daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"MPPI sepenuhnya melalui cloud computing dengan platform mobile yang memudahkan penerapannya di daerah," ungkap Pelaksana Harian (Plh) Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik (KKPP) Faisal Syarif, Selasa (5/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Faisal mengatakan, penerapan MPPI telah diuji coba di Kabupaten Bengkulu dan Kabupaten Sinjai. Saat ini MPPI memiliki versi terbaru yakni MPPI 2.0. Aplikasi tersebut dapat disesuaikan dengan pelayanan yang ada di daerah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014725949/dampak-perubahan-iklim-warga-di-asia-tenggara-rela-bayar-mahal-untuk-dapatkan-hunian-ramah-lingkungan">Dampak Perubahan Iklim, Warga di Asia Tenggara Rela Bayar Mahal untuk Dapatkan Hunian Ramah Lingkungan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"MPPI mengintegrasikan proses bisnis dan mendokumentasikan seluruh layanan, mulai pendaftaran sampai dengan pengambilan dokumen oleh masyarakat," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati demikian, Faisal mengatakan ada sejumlah hal yang masih menjadi kendala pada penerapan MPPI di antaranya mengenai penempatan hosting di luar negeri. Mengingat untuk menyatukan MPPI ke dalam satu data Kemendagri, setidaknya harus memindahkan servernya ke dalam negeri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dukungan sistem informasi, Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) Kemendagri memiliki standar prosedur dan alur tersendiri untuk memasukkan suatu aplikasi ke dalam sistem satu data Kemendagri," ungkapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014725919/tes-kepribadian-bagaimana-kamu-menangani-konflik-gambar-pertama-yang-dilihat-mengungkapkan-semuanya">Tes Kepribadian : Bagaimana Kamu Menangani Konflik? Gambar Pertama yang Dilihat Mengungkapkan Semuanya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan tersebut, Faisal juga menyarankan agar MPPI dalam pembangunannya dapat diselaraskan dengan peran Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah. Upaya ini diyakini akan membuat MPPI lebih mudah diterima dan tidak bertentangan dengan regulasi yang sudah berjalan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk itu terdapat strategi yang dapat dilakukan, seperti dengan mengangkat best practice pemanfaatan MPPI di daerah. Dengan demikian MPPI dapat ditonjolkan sebagai bentuk inovasi pelayanan publik bersama yang dirasakan kemanfaatannya bagi daerah," pungkasnya.</div>

MPPI dirancang berbasis cloud computing untuk memudahkan pengoperasiannya di daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota.

Maksimalkan Pelayanan Publik di Daerah, Mal Pelayanan Publik Perlu Dimaksimalkan di Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/AZWAR-12-2963437924.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mal pelayanan publik (MPP) terus bertambah. Kemarin (7/3) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas meresmikan pembukaan MPP di sejumlah daerah. Ada 16 MPP fisik dan 25 MPP digital yang dibuka secara resmi kemarin. Dengan penambahan itu, total terdapat 216 MPP. "Ini ada 216 MPP (MPP dan MPPD, Red), berarti Bapak/Ibu memiliki komitmen yang sangat tinggi," ujar Anas dalam sambutannya. Selain itu, 60 pemda sudah menyatakan komitmen untuk memperkuat MPP masing-masing melalui MPP digital. Lokus penyelenggara MPP digital tersebut dapat dilihat pada Keputusan Menteri PAN-RB No 864/2023. Anas berharap, dengan kehadiran MPP di kabupaten/kota, pelayanan publik untuk masyarakat bisa terfasilitasi dengan baik lewat 4 ekosistem. Yakni, direct service, mobile service, self-service, dan electronic service. "Nantinya masyarakat yang mau urus SKCK, KTP, dan berkas-berkas lain bisa lebih mudah dan cepat," sambungnya. Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah tengah fokus pada penyiapan keterpaduan layanan digital. Salah satunya, portal nasional yang akan menginteroperabilitaskan berbagai layanan publik utama pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, Anas mengajak semua pemda segera melakukan interoperabilitas layanan yang ada pada satu portal itu. Hal yang bisa dilakukan pertama adalah tidak membuat aplikasi baru. Dia menegaskan, kebijakan tersebut merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ingin masyarakat kerepotan harus menginstal aplikasi satu per satu. Untuk mengakselerasi keterpaduan layanan digital pemerintah tersebut, Kementerian PAN-RB diminta segera mempercepat implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE). Anas menyampaikan, saat ini terdapat sembilan layanan prioritas pemerintah yang diintegrasikan dalam portal tersebut. Yakni, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online. Mantan bupati Banyuwangi itu mendorong para kepala daerah segera mengimbau warganya untuk mengurus identitas kependudukan digital (IKD). Dengan adanya identitas digital itu, cukup dengan satu identitas, seluruh data sudah terekam dan membuat masyarakat tidak perlu mengulang entri data pribadi. "Dengan IKD, nanti menjadi single sign on (SSO) untuk mengakses ke banyak layanan digital. Jadi, mohon para bupati/wali kota, PNS, dan masyarakat untuk mengurus IKD," tuturnya. (mia/c7/oni)

Mal pelayanan publik (MPP) terus bertambah. Ada 16 MPP fisik dan 25 MPP digital yang dibuka secara resmi kemarin.

Perkuat Mal Pelayanan Publik, Menteri PANRB Minta Bupati, Wali Kota dan Warga Urus IKD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/WhatsApp-Image-2023-11-22-at-054946-3144467004.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima penghargaan MPP berkinerja prima dari Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Selasa (21/11)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima penghargaan MPP berkinerja prima dari Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Selasa (21/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya dinobatkan sebagai MPP berkinerja paling prima di antara 163 MPP di Indonesia. MPP adalah model pelayanan publik terpadu yang berada pada satu tempat. Di Surabaya, MPP berada di Gedung Siola, Jalan Tunjungan. MPP tersebut melayani 1.993 izin dan dokumen yang dibutuhkan warga dalam satu tempat. Penghargaan MPP berkinerja prima diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, disaksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (21/11). Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih atas penghargaan dari pemerintah pusat ke MPP Kota Surabaya. Itu menjadi pelecut semangat untuk terus meningkatkan pelayanan bagi warga Kota Pahlawan. Penghargaan MPP berkinerja prima dihitung dengan berbagai indikator, di antaranya adalah dampak keberadaan MPP terhadap peningkatan investasi, kualitas penyelenggaraan MPP, kepuasan masyarakat, dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas MPP. &rdquo;Penghargaan MPP berkinerja prima ini menjadi pendorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami mengintegrasikan 4 langkah pelayanan publik agar semakin memudahkan warga,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi. Dia menjelaskan, melalui MPP Surabaya yang melayani 1.993 izin/dokumen dalam satu tempat, serta melibatkan 43 instansi pusat dan daerah. Warga cukup datang di satu tempat untuk mengurus berbagai pelayanan. &rdquo;Kami juga telah merombak konsep MPP Surabaya menjadi lebih berorientasi ke warga, suasananya lebih nyaman dan tidak birokratis,&rdquo; ujar Wali Kota Eri. Selain itu, menurut dia, pelayanan dilakukan berbasis online. Pemkot Surabaya menyediakan layanan online terintegrasi sehingga tidak membuat ribet warga. &rdquo;Lewat online, semua praktis. Dan kami terus menambah jumlah izin atau dokumennya yang bisa diurus melalui online. Misalnya lewat Surabaya Single Window (SSW) Alfa, warga bisa mengurus 453 izin dan dokumen secara online,&rdquo; jelas Eri Cahyadi. Langkah ketiga, papar Wali Kota Eri, adalah layanan mandiri alias self service melalui mesin anjungan yang telah disediakan di beberapa titik. Terutama untuk layanan administrasi kependudukan. Keempat, layanan jemput bola yang dikonsentrasikan di semua Balai RW se-Surabaya yang mencapai lebih dari 1.300 RW. Setiap Selasa dan Jumat, pelayanan jemput bola dilakukan di Balai-Balai RW oleh kelurahan, kecamatan, hingga dinas. &rdquo;Warga cukup datang ke Balai RW untuk mengurus keperluan, mulai administrasi kependudukan, masalah kesehatan, hingga legalitas usaha bagi UMKM,&rdquo; ujar Eri Cahyadi. &rdquo;Seiring dengan hadirnya layanan jemput bola di kampung-kampung, kami telah merenovasi hampir semua Balai RW se-Surabaya, sehingga tempatnya menjadi lebih nyaman untuk pelayanan warga,&rdquo; tambah dia. Wali Kota Eri mengatakan, keempat layanan terintegrasi tersebut memiliki tiga enabler alias penggerak terpenting, yaitu basis data, transformasi digital, dan partisipasi publik. Untuk basis data, Pemkot Surabaya terus melakukan integrasi data. Konsep Satu Data Surabaya memudahkan pelayanan karena data semakin terintegrasi dan presisi. Untuk transformasi digital, Wali Kota Eri memaparkan, Pemkot Surabaya melakukan banyak terobosan untuk mengintegrasikan layanan. Misalnya integrasi sistem layanan antara Pemkot Surabaya, pengadilan agama, hingga pengadilan negeri untuk beberapa kebutuhan administrasi kependudukan. Adapun untuk memperkuat partisipasi publik guna meningkatkan pelayanan ke warga, Wali Kota Eri menempatkan warga sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sebagai objek. Partisipasi warga tersebut digerakkan melalui Kader Surabaya Hebat (KSH) yang secara rutin membantu Pemkot Surabaya mengurai masalah sosial, kesehatan, dan pendidikan warga. &rdquo;Misalnya ada warga butuh dokumen kependudukan atau warga perlu akses kesehatan, Kader Surabaya Hebat melaporkan ke sistem kami, dan bisa langsung ditindaklanjuti kelurahan, kecamatan, atau dinas terkait,&rdquo; ucap Eri Cahyadi.

Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya dinobatkan sebagai MPP berkinerja paling prima di antara 163 MPP di Indonesia

Punya Ribuan Layanan di Satu Tempat, Mal Pelayanan Publik Surabaya Dinobatkan Paling Prima Se-Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/IMG-20230926-WA0020-2412903952.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menargetkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia akan memiliki Mal Pelayanan Publik atau MPP. Kini jumlahnya baru mencapai 152 atau sekitar 30 persen dari target.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Targetnya mustinya semuanya (kabupaten/kota memiliki MPP)," kata Anas kepada wartawan di The Sultan Hotel, Jakarta usai acara peresmian bersama 12 MPP, Selasa (26/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas menjelaskan, untuk bisa mencapai target pihaknya telah menurunkan sejumlah kriteria Kabupaten/Kota agar mampu memiliki Mal Pelayanan Publik. Salah satunya, soal gedung yang digunakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013021443/polisi-dalami-dugaan-berkebutuhan-khusus-terhadap-anak-pamen-tni-yang-tewas-terbakar">Polisi Dalami Dugaan Berkebutuhan Khusus Terhadap Anak Pamen TNI yang Tewas Terbakar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun saat ini, setiap pemerintah Kabupaten/Kota yang akan mendirikan MPP tidak harus menggunakan gedung yang besar. Bahkan, tidak diwajibkan juga membangun baru MPP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gedung tidak harus membangun baru, namun bisa memanfaatan fasilitas yang ada sehingga layanan bisa cepat dan mudah diakses oleh rakyat," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas berharap dengan diturunkannya kriteria gedung fisik tersebut, bisa memicu pemerintah di Kabupaten/Kota bisa segera memiliki MPP. Sehingga ke depan, jumlahnya akan terus bertambah mencapai target.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan kriteria kita turunkan, mudah-mudahan ini bisa jalan (sesuai dengan target)," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Anas meminta kepada para pemimpin di wilayah tersebut untuk terus melakukan monitoring. Pasalnya, kata Anas, MPP ini bukan barang mati, tetapi barang hidup.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/013021439/chatgpt-ketambahan-fitur-fitur-baru-kini-punya-fungsi-suara-dan-gambar">ChatGPT Ketambahan Fitur-fitur Baru, Kini Punya Fungsi Suara dan Gambar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, kalau Bapak (Bupati dan Wali Kota) enggak ngontrol, nanti ini bisa sepi, nanti hanya seremoninya saja yang dapet. Tapi fungsi target tidak tercapai," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, peresmian bersama MPP pada September 2023 dilakukan kepada sebanyak 12 kabupaten/kota di Indonesia. Meliputi Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kabupaten Sinjai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Kabupaten Toraja Utara, Kota Mataram, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Serta, Kabupaten Ketapang, Kota Kediri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Tebo.</div>

Menpan RB Abdullah Azwar Anas menargetkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia akan memiliki Mal Pelayanan Publik atau MPP.

Menpan RB Targetkan Semua Kabupaten dan Kota Bakal Punya Mal Pelayanan Publik pada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/WhatsApp-Image-2023-09-20-at-105938-619748627.jpeg" alt="Ganjar Pranowo menyatakan pentingnya kepercayaan kepada pemerintah desa dalam upaya mengembangkan desa menjadi pusat inovasi yang sesuai dengan karakteristiknya." width="100%">
<figcaption>Ganjar Pranowo menyatakan pentingnya kepercayaan kepada pemerintah desa dalam upaya mengembangkan desa menjadi pusat inovasi yang sesuai dengan karakteristiknya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode Ganjar Pranowo dinilai mampu membangun pelayanan publik yang kuat dalam memajukan Provinsi Jawa Tengah. Caranya, dengan menggenjot pendirian dan pemanfaatan mal pelayanan public (MPP). Hal itu menjadi bukti Ganjar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Jateng. Saat ini tidak kurang dari 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah atau lebih dari separuh wilayah sudah tersedia mal pelayanan publik. Di antaranya Semarang, Wonogiri, Demak, Sragen, Purbalingga, Pekalongan, dan Pemalang. Kemudian Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Kota Surakarta, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang, Cilacap dan MPP milik Pemprov Jateng. Di Jawa Tengah, MPP tidak hanya sekedar berdiri. Tetapi juga ada penguatan yang didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan. Itulah kenapa, berdasarkan Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Jateng per 2022 berhasil menembus 80 persen. Selain itu, integritas Pemerintah Provinsi Jateng juga terbilang tinggi, dengan survei penilaian integritas mencapai 78,17 persen. Integritas terhadap Ganjar Pranowo dinilai memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Leadernya harus berintegrasi dan sebagainya. Kalau leadernya nggak mampu tentu jumlahnya itu belum bisa memperbaiki pelayanan publik," kata pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio dihubungi JawaPos.com, Kamis (21/9). &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012998980/megawati-dan-jokowi-dijadwalkan-beri-pidato-di-rakernas-pdip">Megawati dan Jokowi Dijadwalkan Beri Pidato di Rakernas PDIP</a> Agus mengungkapkan, kehadiran mal pelayanan publik memang sebuah keharuan bagi setiap daerah. Hal ini dalam rangka memperbaiki pelayanan dan mengurangi tingkat korupsi di daerah. Terlebih, berdasarkan data per Februari 2023, Jateng miliki 28 mal pelayanan publik, ini merupakan jumlah terbanyak di Indonesia dibanding daerah lainnya. Total MPP di Indonesia seluruhnya ada 110 MPP, dengan rincian 65 MPP di Pulau Jawa, 15 MPP di Pulau Sumatera, 13 MPP di Kalimantan, 13 MPP di Sulawesi, 3 MPP di Bali, dan 1 MPP di Nusa Tenggara Timur (NTT). "Semua harus online, tidak boleh tidak online. Karena harus mengurangi tatap muka antara aparat pelayanan dengan masyarakat. Disitu nanti dikhawatirkan terjadi transaksi menghambat proses," ucap Agus. Namun, Agus mengingatkan untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Sehingga, tidak mudah diratas oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. "Mal pelayanan publik semuanya online saja, cuma kan perlindunhan data pribadi harus ada, kalau tidak mudah di hack," tegas Agus. Hal wajar jika tingkat kepuasan masyarakat terbilanh tinggi. Berdasarkam data Pemprov Jateng per 2022, Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 83,50 persen. Bukan tidak mungkin, upaya Ganjar memaksimalkan MPP dibawa ke lingkup nasional supaya seluruh daerah bisa meningkat pelayanan publiknya. Ganjar mengatakan, keberadaan Mal Pelayanan Publik menunjukkan komitmen pemerintah daerah agar layanannya lebih cepat dan terintegrasi. Bahkan, Ganjar menginginkan pelayanan publik ke depan harus menggunakan articial intelligence (AI). Keinginan itu disampaikan Ganjar saat hadir sebagai pembicara di acara kuliah Kebangsaan di FISIP UI, Senin (18/9). "Bagus ya, jadi kalau kemudian kita bisa membantu semua layanan publik dengan AI, harapannya masyarakat akan bisa gampang mendapatkan informasi," ucap Ganjar. Ganjar meyakini, teknologi AI bisa memberikan pelayanan lebih cepat dibanding tenaga manusia. Bahkan, waktu yang terpakai bisa lebih efisien. "Ia bertanya apa, jawabannya apa, bagaimana prosesnya, tempatnya di mana, langsung bisa jawab. Kalau kemudian masyarakat langsung mendatangi petugas satu-satu barangkali akan lama," pungkas Ganjar. Mengutip artikel dari website Pemprov Jateng, pada 2022, Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih memberikan apresiasi terhadap pelayanan publik di Jateng yang luar biasa. Jateng sudah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melayani masyarakat. Ke depan, pihaknya berharap layanan yang diberikan bisa lebih bersifat integratif. &ldquo;Kita harapkan ke depan, dengan kemajuan teknologi, penggunaan pelayanan masyarakat secara digital, secara online itu kita harapkan semakin meningkat dalam bentuk pelayanan yang bersifat integratif. Tidak lagi parsial. Misalnya masing-masing OPD punya layanan digital sendiri, tapi bagaimana yang digital itu bisa terintegrasi, sehingga pimpinan, misalnya Kepala OPD maupun Gubernur, Wakil Gubernur, bisa day to day, time by time, memantau perkembangan layanan itu dengan baik,&rdquo;&nbsp;ungkapnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode Ganjar Pranowo dinilai mampu membangun pelayanan publik yang kuat dalam memajukan Provinsi Jateng.

Sukses Beri Layanan Publik di Jateng, Ganjar Ingin MPP Nanti Diperkuat Artificial Intelligence

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/06/AZWAR-06-3769415600.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) terus digencarkan agar setiap daerah di Indonesia memiliki satu tempat terintegrasi untuk mengakses berbagai layanan. Mendorong hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pun menyampaikan sejumlah strategi untuk percepatan pembangunan MPP. &ldquo;Ditargetkan pada tahun 2024 seluruh kabupaten dan kota di Indonesia memiliki MPP. Untuk itu, strategi pertama untuk percepatan adalah MPP tidak harus selalu menggunakan atau membangun gedung baru. MPP bisa dibangun dengan memanfaatkan gedung lama, bisa menyewa, atau bisa bekerja sama dengan pusat perbelanjaan,&rdquo; ungkap Menteri Anas dalam Pengarahan Percepatan Pembangunan MPP secara virtual, Rabu, (06/09). Menteri Anas melanjutkan bahwa membangun gedung baru untuk MPP membutuhkan waktu dan proses yang lama. Menggunakan gedung yang sudah ada dengan lokasi yang strategis maka bisa mempercepat kehadiran MPP yang juga dapat menjadi legacy atau warisan dari kepala daerah. Pembangunan MPP dapat bekerja sama dengan kementerian dan lembaga dengan memanfaatkan fasilitas yang telah ada, seperti penyelenggaraan MPP di terminal milik Kementerian Perhubungan. Pemilihan terminal sebagai MPP dikarenakan tempat ini merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat. Di hadapan 83 kepala daerah, Menteri Anas juga mengemukakan bahwa strategi selanjutnya adalah Kementerian PANRB tidak lagi mewajibkan ukuran luas minimal untuk gedung MPP. &ldquo;Luas gedung MPP dapat disesuaikan dengan memaksimalkan ketersediaan ruang yang ada dengan mengedepankan pelayanan yang nyaman bagi masyarakat,&rdquo; lanjut Anas. Strategi selanjutnya adalah penguatan peran Biro Organisasi Provinsi yang dapat berperan aktif mendampingi kabupaten dan kota di provinsi dalam mendirikan MPP sehingga terjadi pendampingan intensif dalam memantau progres pembentukan MPP. Kemudian strategi terakhir adalah penandatanganan komitmen pembangunan MPP antara kepala daerah dengan Kementerian PANRB sebagai wujud komitmen kepala daerah untuk mewujudkan MPP. Mantan Kepala LKPP ini juga menyebutkan kunci dalam penyelenggaraan MPP di daerah. Pertama, komitmen dan good will dari kepala daerah dan sekretaris daerah. &ldquo;Jika komitmen pimpinannya tinggi dan memiliki keinginan yang kuat, maka membangun MPP bukanlah sesuatu yang susah untuk dilakukan,&rdquo; jelas Menteri Anas. Kunci kedua adalah jalin kerja sama antar-instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk penyelenggaraan MPP, sehingga tercipta integrasi layanan yang juga menjadi kunci berikutnya. Lalu terakhir, dalam pelaksanaan layanan di MPP, maka kinerja dan kualitas pelayanan harus sesuai dengan standar dan maklumat pelayanan. Hadirnya MPP di daerah juga merupakan wujud pelaksanaan reformasi birokrasi dibidang pelayanan publik. Sehingga dapat terjadi akselerasi pelayanan publik prima dan terintegrasi. Hingga awal September 2023, baru terdapat 139 MPP di Indonesia, dan masih terdapat 370 kabupaten dan kota yang belum memiliki MPP. Padahal, ungkap Menteri Anas, kehadiran MPP memberikan dampak positif bagi daerahnya. Kehadiran MPP mempercepat proses perizinan, meningkatkan kualitas pelayanan serta mengurangi biaya dan waktu dalam pelayanan. &ldquo;MPP ini rohnya mengintegrasikan layanan, percepatan proses, peningkatan kualitas pelayanan, serta peningkatan efisiensi dan transparansi,&rdquo; ungkapnya. Selain mendorong pembangunan MPP, Menteri Anas juga menyampaikan bahwa daerah yang memiliki komitmen tinggi dapat membangun MPP Digital secara paralel. Berdasarkan kajian dan praktik di berbagai negara, layanan fisik dan digital berjalan secara paralel sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga secara bertahap pelayanan juga dapat diarahkan menuju MPP Digital. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyampaikan bahwa pengarahan dari Menteri PANRB ini dapat mempercepat pembangunan MPP di daerah yang hadir dalam acara ini. Sehingga kehadiran MPP dapat menjawab berbagai keinginan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang prima. &ldquo;Kami berharap kepala daerah yang hadir pada hari ini dapat memberikan perhatian penuh untuk penyelenggaraan MPP di daerah masing-masing,&rdquo; pungkas Diah. Adapun kebijakan terkait penyelenggaraan MPP termaktub dalam dua kebijakan. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Presiden No. 89/2021 tentang Penyelenggaraan MPP serta PermenPANRB No. 92/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan MPP. Kegiatan Pengarahan Menteri PANRB Percepatan Pembangunan MPP ini diikuti oleh 10 provinsi yang terdiri dari 83 kabupaten dan kota yang belum memiliki MPP. Adapun ke-10 provinsi tersebut adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Seluruh kabupaten dan kota di Indonesia ditargetkan memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) ditargetkan pada tahun 2024.

Strategi Menteri PANRB Dorong Pemerintah Daerah Bangun Mal Pelayanan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/ABDULLAH-25-1974391368.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat berbicara di depan ASN dan Sekda Kota Ternate, di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (24/08)." width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat berbicara di depan ASN dan Sekda Kota Ternate, di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (24/08).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendorong dan mendukung upaya Kota Ternate untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik agar kinerja birokrasi bisa dirasakan masyarakat. Ia menekankan dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi salah satu cara untuk mewujudkan pelayanan prima. &ldquo;Good will dari Bapak/Ibu sangat diperlukan agar kerja kita berdampak bagi rakyat. Ternate ini hebat. Mari kira dorong untuk inovasi pelayanan publik, salah satunya dengan MPP,&rdquo; jelasnya di depan ASN dan Sekda Kota Ternate, di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (24/08). MPP adalah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan pelayanan publik dalam satu tempat. Menteri Anas menjelaskan bahwa kehadiran MPP ini merupakan prioritas kerja Presiden, yakni penyederhanaan birokrasi. MPP menyatukan berbagai layanan yang tadinya terdapat di banyak kantor, menjadi satu gedung dan terintegrasi. &ldquo;Kami mendorong di kota ini segera ada MPP. Bahkan nanti bisa menjadi MPP Digital,&rdquo; tuturnya. Hingga saat ini ada 139 MPP fisik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan 21 MPP Digital di kabupaten/kota. &ldquo;Sekitar 50 persennya sudah berada di luar Jawa. Ini artinya pelayanan publik sudah semakin merata, sudah semakin Indonesia-sentris, tidak hanya bagus di kota-kota besar di Jawa,&rdquo; ujar Anas. Menteri Anas menyebut bahwa kerja birokrasi harus memiliki dampak yang bisa dirasakan rakyat. Kementerian PANRB melalui fokus Refrormasi Birokrasi (RB) Tematik menjadi pendorong agar kerja birokrasi memiliki dampak langsung untuk masyarakat. Sesuai arahan Presiden, birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas dan birokrasi harus bergerak lincah dan cepat. &ldquo;Kita kadang sibuk rapat sana sini, kerja rutinitas yang diurus banyak tumpukan kertas. Namun apakah kita berdampak dan bergerak cepat untuk rakyat?&rdquo; ujar Mantan Bupati Banyuwangi ini. Dalam menjalankan kerja birokrasi, diperlukan skala prioritas yang dikerjakan. Menyusun skala prioritas perlu menguraikan dulu masalah yang dihadapi. &ldquo;Utamakan yang genting, karena semuanya pasti penting untuk diselesaikan,&rdquo; tegasnya. Ada empat fokus untuk mendorong birokrasi yang berdampak, yakni penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden. Kerja birokrasi harus berorientasi pada hasil atau outcome bukan fokus ke input atau hulu. Implementasi RB perlu dilakukan bersama-sama dengan berbagai pihak. Menteri Anas mengibaratkan ASN dan birokrasi adalah engine for development. Semakin baik birokrasinya, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan negara. &ldquo;Birokrasi itu engine-nya. Mobil ini akan berjalan kencang kalau engine-nya bagus. Mobil tua tetap kencang kalau engine-nya bagus. Baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan,&rdquo; tuturnya. Menteri Anas juga mendorong digitalisasi di daerah dengan sebutan Kota Pala ini. &ldquo;Tidak ada pilihan lain selain digitalisasinya harus jalan agar pelayanan lebih cepat dan efisien,&rdquo; ujarnya. Transformasi digital ini didukung dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang saat ini tengah diakselerasi oleh Kementerian PANRB.

Mal Pelayanan Publik (MPP) menyatukan berbagai layanan yang tadinya terdapat di banyak kantor, menjadi satu gedung dan terintegrasi.

Di Depan ASN Ternate, Menteri PANRB: Kerja Birokrasi Harus Dirasakan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/18/PANRB-18A-2081761735.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas meresmikan 5 MPP di Kabupaten Tulungagung, Malang, Pacitan, Sampang, dan Kota Pasuruan secara serentak. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas meresmikan 5 MPP di Kabupaten Tulungagung, Malang, Pacitan, Sampang, dan Kota Pasuruan secara serentak. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com ‐ Provinsi Jawa Timur kembali menambah jumlah Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayahnya. Pagi ini, Selasa (18/07), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan lima MPP yang berada di Kab. Tulungagung, Kab. Malang, Kab. Pacitan, Kab. Sampang, dan Kota Pasuruan secara serentak. Atas resmi hadirnya MPP tersebut, Menteri Anas pun memberikan selamat dan apresiasi. Namun, dirinya mengingatkan bahwa kehadiran MPP hanyalah simbolis dari adanya ruang bagi pelayanan. "Good will dari pelayanan yang baik ada di Bapak/Ibu Bupati, Wali Kota, Sekda, dan Kepala Dinas, sehingga layanan harus diperbaiki dan disatukan. Mudah-mudahan kehadiran MPP akan berdampak bagi rakyat," ujar Menteri Azwar Anas saat Peresmian Bersama MPP di Jawa Timur yang dilangsungkan di Kab. Tulungagung, Jawa Timur. Menteri Anas menjelaskan bahwa kehadiran MPP ini merupakan prioritas kerja Presiden, yakni penyederhanaan birokrasi. MPP menyatukan berbagai layanan yang tadinya terdapat di banyak kantor, menjadi satu pintu, satu gedung, terintegrasi. &ldquo;MPP mengintegrasikan layanan. Dulu kalau mau urus sesuatu, kadang harus wira-wiri ke dinas A, lalu ke dinas B. Nah sekarang cukup di satu tempat. Bahkan sebagian sudah online. Kita sedang terus kerjakan kedepan semua bisa diurus dari mana pun lewat handphone,&rdquo; ujarnya. Selain itu, MPP juga sesuai dengan arahan Presiden terkait reformasi birokrasi, dimana birokrasi kini harus fokus memberikan dampak. Mantan Kepala LKPP ini berharap kehadiran MPP di lima daerah ini memberikan dampak perbaikan kualitas pelayanan publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran lima MPP ini menambah jumlah MPP di Jawa Timur menjadi 22. Secara nasional, saat ini jumlah MPP telah ada 139, dengan Kab. Tulungagung menjadi MPP ke-135, Kab. Malang menjadi MPP ke-136, dan Kab. Pacitan, Kab. Sampang, serta Kota Pasuruan menjadi MPP ke-137, 138, dan 139 secara berurutan. Saat ini Kementerian PANRB juga tengah mendorong pemda menghadirkan MPP Digital. Disampaikan bahwa MPP Digital adalah ruang dari berbagai layanan yang disatukan dalam rumah virtual. Saat ini MPP Digital telah jalan di 21 kabupaten dan kota yang menjadi pilot project. Dalam menyiapkan MPP Digital, Menteri Anas berpesan agar pemda menyiapkan akses internet, SDM digital, serta menumbuhkan budaya digital. "MPP Digital menjadi ekosistem pelayanan terintegrasi dimana pelayanan dapat diakses melalui face recognition. Ini yang menjadi amanat Presiden untuk memudahkan masyarakat mengakses pelayanan," ujarnya. MPP memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan akan administrasi kependudukan, perizinan, dan non-perizinan. Saat ini, MPP Kab. Tulungagung menyediakan 125 jenis layanan dari 37 instansi. Sedangkan MPP Kab. Malang hadir dengan 188 jenis layanan dari 21 instansi. Kab. Pacitan memiliki MPP yang melayani 124 layanan dari 26 instansi dan diikuti oleh Kab. Sampang dengan layanan sejumlah 92 dari 25 instansi. Kemudian, MPP Kota Pasuruan menghadirkan 23 instansi yang memberikan 125 layanan. "Mudah-mudahan dengan diresmikannya kehadiran MPP di lima kabupaten dan kota kali ini akan membawa manfaat buat masyarakat,&rdquo; pungkas Menteri Anas. Hadir baik daring maupun luring, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo; Bupati Malang Sanusi; Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji; Bupati Sampang Slamet Junaidi; Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf; Kepala DPMPTSP Kabupaten Sampang Majid Syamroni; dan Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Rudyanto. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo yang mewakili kepala daerah yang MPP-nya diresmikan menyampaikan bahwa kehadiran MPP menjadi semangat mengintegrasikan inovasi dalam pelayanan. Dengan demikian, MPP berguna bagi kecepatan dan ketepatan ASN dalam memberikan pelayanan yang serba cepat dan diprioritaskan bagi masyarakat. "Semuanya kini dapat terlayani secara cepat dalam satu gedung dengan layanan terintegrasi. Sehingga kehadiran MPP di lima kabupaten dan kota pada hari ini akan berdampak pada investasi pertumbuhan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas meresmikan 5 MPP di Kabupaten Tulungagung, Malang, Pacitan, Sampang, dan Kota Pasuruan secara serentak.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mal pelayanan publik

Berita Terkini