<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/26/maktour-2998786363.jpg" alt="Usai Diperiksa KPK, Bos Maktour Serahkan ke Kemenag soal Sengkarut Dugaan Korupsi Kuota Haji. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Usai Diperiksa KPK, Bos Maktour Serahkan ke Kemenag soal Sengkarut Dugaan Korupsi Kuota Haji. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Bos Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023&ndash;2024. Usai diperiksa, Fuad melempar urusan terkait kuota haji tambahan pada periode tersebut kepada Kementerian Agama (Kemenag). Fuad Hasan keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 20.15 WIB. Fuad menjalani pemeriksaan kurang lebih selama delapan jam, sejak pukul 10.05 WIB. &ldquo;Semua itu menjadi tanggung jawabnya Departemen Agama. Kami tidak mengetahui apa-apa yang lainnya. Kami disuruh isi (kuota haji tambahan), kami isikan,&rdquo; kata Fuad usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/1) malam. Fuad mengklaim, perusahaan travel haji dan umrah yang dipimpinnya hanya menerima kuota tambahan haji khusus dalam jumlah terbatas. Ia menegaskan angka tersebut jauh di bawah informasi yang beredar di tengah masyarakat. &ldquo;Di bawah 300 (kuota haji khusus). Sebenarnya jemaah kami yang benar-benar kuota yang riil waktu pertama diumumkan kami 276,&rdquo; ucap Fuad. Menurut Fuad, penjelasan tersebut juga telah disampaikannya secara rinci kepada penyidik KPK. Ia menyebut, mekanisme pembagian kuota pada tahun tersebut mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. &ldquo;Jadi, di situ saya memberikan penjelasan yang sangat detail, 276, karena yang peraturan tahun-tahun sebelumnya itu berbasis PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus). Jadi, kami yang mengatur, tapi tiba-tiba berubah,&rdquo; ujarnya. Fuad menegaskan, Maktour hanya mengikuti mekanisme dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama selaku otoritas penyelenggara ibadah haji. Ia mengklaim tidak memiliki kewenangan dalam menentukan maupun menambah kuota haji khusus. "Jangan bilang ilegal, karena pemerintah memberikan kami kesempatan untuk mengisi," imbuhnya. Pemeriksaan terhadap Fuad Hasan Masyhur merupakan bagian dari rangkaian penyidikan KPK terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tambahan pada musim haji 2023&ndash;2024. KPK tengah mendalami peran berbagai pihak, termasuk penyelenggara haji khusus, dalam perkara tersebut. Pemeriksaan ini bersamaan dengan mantan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Agama (Menag) Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Orang dekat mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas itu keluar lebih dulu dari ruang pemeriksaan, sekitar pukul 17.28 WIB. Namun, Gus Alex enggan mengungkap secara rinci materi pemeriksaan yang didalami penyidik KPK terhadap dirinya. Ia menyerahkan sepenuhnya materi pemeriksaan kepada penyidik KPK. "Tanya penyidik aja," tegas Gus Alex usai menjalani pemeriksaan. Adapun, Gus Alex bersama mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka, pada Jumat (9/1). Kasus ini berkaitan dengan pembagian kuota tambahan 20 ribu jamaah haji untuk musim haji 2024, saat Yaqut masih menjabat sebagai Menteri Agama. Kuota tambahan tersebut diperoleh Indonesia setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), melakukan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi. Tambahan kuota itu diberikan dengan tujuan mengurangi masa tunggu jamaah haji reguler Indonesia, yang di sejumlah daerah dapat mencapai lebih dari 20 tahun. Namun, alih-alih dialokasikan sesuai ketentuan, kuota tambahan itu justru dibagi rata oleh Kementerian Agama menjadi 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Padahal, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengatur kuota haji khusus maksimal sekitar 8 persen dari total kuota nasional. Akibat kebijakan tersebut, pada 2024 Indonesia menggunakan kuota sebanyak 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Pembagian inilah yang kini menjadi fokus penyidikan KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK menjerat para tersangka dengan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Usai diperiksa KPK, bos Maktour serahkan sengkarut kuota haji tambahan 2023-2024 ke Kemenag. KPK dalami dugaan korupsi pembagian kuota haji.

Usai Diperiksa KPK, Bos Maktour Serahkan ke Kemenag soal Sengkarut Dugaan Korupsi Kuota Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/14/Maktour-559679834.jpeg" alt="Maktour travel. (Ilustrasi)" width="100%">
<figcaption>Maktour travel. (Ilustrasi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah mengantongi bukti dugaan penghilangan barang bukti, kasus dugaa korupsi kuota haji 2023&ndash;2024. Lembaga antirasuah tidak segan menjerat pasal perintangan penyidikan dalam penghilangan barang bukti tersebut. &ldquo;Ya tentunya siapa yang memerintah, siapa yang meminta kepada staf-staf di Maktour. untuk melakukan penghilangan jejak dokumen itu, kami sudah kantongi,&rdquo; kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/1). Budi menjelaskan, bukti dugaan upaya penghilangan sejumlah dokumen terkait perkara korupsi kuota haji ditemukan tim penyidik KPK saat melakukan penggeledahan di kantor Maktour Travel di Jakarta, pada Kamis (14/8). Upaya penghilangan barang bukti tersebut diduga dilakukan dengan cara membakar dokumen oleh staf Maktour. Dokumen yang dibakar diduga di antaranya berkaitan dengan manifes kuota haji yang diterima Maktour Travel. Meski demikian, Budi menyatakan pihaknya belum dapat mengungkap siapa pihak yang memerintahkan penghilangan dokumen tersebut. Ia menegaskan, penyidik masih melakukan analisis dan pendalaman atas temuan itu. Diduga kuota haji yang diterima Maktour Travel menjadi bagian dari materi penyidikan yang sedang diusut KPK dalam perkara yang sejauh ini telah menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz. Dalam perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji, KPK menjerat para tersangka dengan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. &ldquo;Dari situ kemudian penyidik telah melakukan analisis dan apakah itu kemudian masuk ke dalam ranah perintangan penyidikan itu masih akan didalami, karena nanti berkaitan juga dengan peran-peran yang bersangkutan pada perkara pokoknya, diperkara dengan sangkaan Pasal 2, Pasal 3,&rdquo; ucap Budi. Ia menambahkan, apabila penyidik menemukan minimal dua alat bukti atau telah memenuhi unsur perintangan penyidikan, KPK tidak akan ragu menerapkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan merintangi, menghalangi, atau menghilangkan barang bukti dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Pengusutan dugaan perintangan penyidikan ini berjalan seiring dengan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023&ndash;2024. Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, juga telah diperiksa oleh penyidik. Fuad Hasan merupakan salah satu pihak yang telah dicegah bepergian ke luar negeri terkait perkara ini. Dalam pengusutan berjalan, KPK juga telah menyita sejumlah uang dari Maktour yang ditaksir bernilai miliaran rupiah. &ldquo;KPK sudah melakukan pemeriksaan kepada 300 lebih pihak PIHK atau pihak travel, kemudian sejumlah pihak dari Kementerian Agama, asosiasi, kemudian dari institusi lain seperti BPKH, berkaitan dengan pengelolaan anggaran hajinya," pungkasnya. &nbsp;

KPK kantongi bukti dugaan penghilangan barang bukti kasus korupsi kuota haji di Maktour Travel. Penyidik terus dalami peran oknum terkait

KPK Kantongi Bukti Dugaan Penghilangan Barbuk Korupsi Kuota Haji di Maktour Travel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/Yaqut-Cholil-Qoumas-_SALMAN-TOYIBI-7JPG-2687309684.jpg" alt="Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat bukti dugaan keterlibatan tiga pihak yang telah dicegah ke luar negeri terkait kasus korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2023&ndash;2024 di Kementerian Agama (Kemenag). Lembaga antirasuah menduga ketiganya memiliki peran signifikan dalam penyimpangan alokasi kuota tambahan 20.000 jamaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Tiga pihak yang dicegah adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), mantan Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, dan pemilik travel Maktour sekaligus pengurus asosiasi haji dan umrah, Fuad Hasan Masyhur (FHM). "Yang dilakukan cegah luar negeri selain pihak-pihak di Kementerian Agama, juga dari pihak asosiasi. Salah satunya pihak travel MT (Maktour). KPK mendalami apakah diskresi pembagian kuota haji ini murni dilakukan Kemenag atau ada inisiatif dan dorongan dari pihak lain termasuk asosiasi ataupun PIHK," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/12). Kasus ini bermula dari tambahan kuota 20.000 jamaah untuk penyelenggaraan haji 2024 yang seharusnya digunakan untuk mempercepat antrean haji Indonesia. Sesuai Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019, kuota harus dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.&nbsp; Namun, sejumlah pengusaha travel dalam asosiasi, termasuk Fuad Hasan diduga melobi Kemenag agar pembagian kuota diubah menjadi 50:50. Pola itu dinilai melanggar ketentuan yang berlaku.&nbsp;"Efek dari pembagian 50:50 ini adalah lonjakan signifikan pada kuota haji khusus yang dikelola PIHK. Dari semestinya 8 persen atau 1.600, menjadi 10.000 kuota. Artinya ada penambahan sekitar 8.400 kuota," jelas Budi. Lobi tersebut diduga berhasil setelah Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Keputusan pada 15 Januari 2024 yang mengatur pembagian kuota haji. Gus Alex disebut berperan dalam proses terbitnya SK tersebut.&nbsp;"KPK mendalami apakah diskresi ini murni top-down atau bottom-up atau keduanya. Karena itu pihak-pihak yang mengetahui proses tersebut dicegah agar tetap berada di Indonesia," ucap Budi. Fuad Hasan Masyhur berperan ganda, baik sebagai pemilik PIHK maupun pengurus asosiasi. KPK mencatat terdapat sekitar 13&ndash;14 asosiasi yang diduga terlibat dalam pengelolaan kuota tambahan tersebut. Lembaga tersebut kini mendalami peran mereka sebelum dan sesudah diskresi dilakukan. "Pradiskresi terkait motif, inisiatif dan dorongan. Pascadiskresi terkait pembagian kuota tambahan khusus," ujar Budi. KPK menduga tindakan tersebut telah merugikan negara dan menguntungkan sejumlah pihak tertentu. Atas dasar itu, Imigrasi diminta mencegah Yaqut, Ishfah Abidal Aziz, dan Fuad Hasan Masyhur agar penyidikan dapat berjalan efektif. "Ini penting agar proses penyidikan perkara ini bisa berjalan secara efektif, khususnya terkait diskresi dan pembagian kuota haji tambahan di Kementerian Agama," pungkasnya.

KPK mendalami dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, melibatkan Yaqut Qoumas dan Maktour, cegah pelaku ke luar negeri.

KPK Beberkan Peran Yaqut Qoumas hingga Bos Maktour dalam Sengkarut Dugaan Korupsi Kuota Haji

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/Juru-bicara-KPK-Budi-Prasetyo-1JPG-2551589362.jpg" alt="Juru bicara KPK Budi Prasetyo memberi keterangan pers terkait Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi di Gedung Merah Putih KPK, kuningan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Budi Prasetyo memberi keterangan pers terkait Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi di Gedung Merah Putih KPK, kuningan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menemukan bukti dugaan penghilangan barang bukti dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023&ndash;2024. Lembaga antirasuah menyebut, temuan penghilangan barang bukti itu diduga oleh biro perjalanan haji dan umrah Maktour Group, saat penggeledahan di kantor perusahaan tersebut pada 14 Agustus 2025. &ldquo;Yang kami terima informasinya bahwa penyidik menemukan adanya dugaan penghilangan barang bukti. (Bukti penghilangan barang bukti) yang ditemukan di kantor MT (Maktour) yang berlokasi di wilayah Jakarta,&rdquo; kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/11). Namun, Budi belum membeberkan jenis barang bukti yang diduga dihilangkan. Ia hanya menegaskan bahwa bukti yang dikantongi penyidik saat ini sedang dianalisis lebih lanjut.&nbsp; &ldquo;(Bukti) penghilangan secara spesifik nanti coba kami cek ya,&rdquo; ucapnya. Informasi yang dihimpun, dugaan penghilangan barang bukti dilakukan dengan cara membakar dokumen terkait manifes kuota haji yang diterima Maktour Travel. Pembakaran itu diduga dilakukan oleh salah satu staf perusahaan. KPK menegaskan tindakan menghilangkan barang bukti dapat berujung pada penerapan pasal penghalangan penyidikan. Jika penyidik memperkuat temuan tersebut dengan dua alat bukti, KPK siap menjerat pihak yang terlibat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. &ldquo;Tentunya penyidik akan menganalisis apakah penghilangan atau upaya penghilangan barang bukti itu masuk dalam unsur perintangan penyidikan atau tidak,&rdquo; tegas Budi. Pendalaman dugaan perintangan penyidikan ini berjalan seiring dengan pengusutan pokok perkara dugaan korupsi kuota haji. Dalam perkara ini, KPK telah melakukan pencegahan terhadap sejumlah pihak, termasuk pemilik Maktour Group, Fuad Hasan Masyhur. Selain pemilik perusahaan, beberapa staf Maktour Group juga telah dipanggil dan diperiksa. Dalam rangkaian pengusutan, KPK turut menyita sejumlah uang yang diperkirakan bernilai miliaran rupiah dari perusahaan tersebut. &ldquo;Terkait dengan dugaan kerugian keuangan negaranya, sangkaan pasal 2 pasal 3 dalam jual beli kota (kuota) hajinya. Mulai dari diskresinya, mengapa ini diskresi dilakukan, kemudian pendistribusiannya, kemudian sampai ke jual beli kota haji ini oleh para biro travel atau PIHK,&rdquo; pungkasnya.

KPK menemukan bukti dugaan penghilangan barang bukti dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024 oleh Maktour Group.

KPK Duga Staf Maktour Travel Hilangkan Barbuk Korupsi Kuota Haji, Ancam Jerat Pasal Peritangan Penyidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/qzKOW3UaUTQTJQnMgr0GHbUDzmu0wTRS2oELd3lX-1-876527669.jpg" alt="Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur saat menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur saat menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait pembagian kuota haji pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2023-2024 oleh Kementerian Agama (Kemenag). Dia mengaku proses permintaan keterangan oleh KPK berjalan dengan baik. &nbsp; Fuad Hasan menyatakan, perusahaan perjalanan haji dan umrah Maktour yang sudah berkiprah selama lebih dari empat dekade dalam pelayanan haji dan umrah akan terus menjaga integritas. "Itu mengenai bagaimana kuota tambahan, itu aja. Kami memberikan penjelasan. Insya Allah sebagai pelayan tamu Allah, Maktour selama 41 tahun, mempunyai integritas, menjaga terus," kata Fuad Hasan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/8). Fuad memastikan, Maktour akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah haji dan umrah. "(Maktour) akan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ucap Fuad. Menurutnya, terkait tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jamaah yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia harus dijaga baik-baik. "Tambahan kuota ini memang kita jaga baik-baik, karena ini menyangkut dua negara. Hadiah yang diberikan oleh pemerintah Saudi tujuannya sangat baik," ungkapnya. Lebih lanjut, Fuad menyatakan bahwa Maktour memang mendapatkan jatah kuota haji khusus dengan jumlah kecil dan terbatas. "Jadi, tidak ada bilang sampai ribuan apa semua. Enggak, ya," ujar dia. Terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, pihaknya mendalami Fuad Hasan soal pembagian tambahan kuota haji 2024. Sebab, diduga terdapat penyimpangan dari aturan yang ditetapkan. "Saksi didalami terkait pengaturan pembagian kuota tambahan 50:50 dan pengisian kuota tambahan yang tanpa antre," tegasnya. Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Mereka di antaranya, mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), eks staf khusus (stafsus) Menag Ishfah Abidal Aziz (IAA), dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM).&nbsp; Pencegahan dilakukan demi memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan berlangsung. Meski telah masuk tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, usai diperiksa KPK terkait dugaan korupsi kuota haji, menegaskan komitmen pelayanan.

Usai Diperiksa KPK, Bos Maktour Klaim Kedepankan Integritas dan Pelayanan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/hasan-masyhur-2082881514.jpg" alt="Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur memenuhi panggilan KPK untuk jalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait kuota haji tambahan 2024, pada Kamis (29/8). (Ridwan/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur memenuhi panggilan KPK untuk jalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait kuota haji tambahan 2024, pada Kamis (29/8). (Ridwan/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (29/8). Fuad Hasan bakal menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait kuota haji tambahan 2024. Fuad Hasan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 09.56 WIB. Dia tampak mengenakan kemeja berwarna putih, dibalut dengan jaket berkelir hitam "Sebagai masyarakat yang baik dan taat, ya, kami dipanggil, kami harus datang. Insyaallah," kata Fuad Hasan saat tiba di markas KPK, Jakarta. Fuad mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menjalani pemeriksaan di KPK. Namun, ia mengaku membawa sejumlah dokumen yang akan diperlihatkan kepada penyidik KPK. "Ya, nggak ada persiapan khusus. Dokumen yang nanti dibutuhkan, itu aja ya," ucap Fuad. Dia tak memungkiri, akan menjelaskan soal pembagian kuota haji tambahan 2024, yang disebut-sebut dibagi 50:50, sehingga menimbulkan kerugian negara. Padahal, dalam aturan seharusnya haji reguler mendapat 92 persen dan khusus 8 persen. "Kalau bicara itu nanti kami sampaikan, karena itu kebijakan dari pemerintah. Kami hanya dimintakan untuk bisa mengisi itu aja, ya," tegasnya. Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Mereka di antaranya, mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), eks staf khusus (stafsus) Menag Ishfah Abidal Aziz (IAA), dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM).&nbsp; Pencegahan dilakukan demi memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan berlangsung. Meski telah masuk tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, dipanggil KPK untuk pemeriksaan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024.

Penuhi Panggilan KPK, Bos Maktour Travel Fuad Hasan Jalani Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Tambahan 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/27/IMG-20240527-WA0005-2816060245.jpeg" alt="Pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (27/5). (IST)" width="100%">
<figcaption>Pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (27/5). (IST)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (27/5). Fuad Hasan akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).&nbsp; <div dir="auto">Fuad Hasan menyangkal ketidakhadiran dirinya, pada panggilan pemeriksaan Selasa (14/5) lalu. Ia mengaku, dirinya sudah lama menetap di Jakarta sejak 1980-an, tetapi ia dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Sulawesi Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan nggak hadir sama sekali, ada kesalahan, kurang ketelitian yang dilakukan mungkin dari KPK, karena saya kan sudah tinggal di Jakarta dari tahun 80-an. Saya menjadi aneh ketika dipanggil untuk di Sulawesi," kata Fuad saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/014694485/komponen-kaki-kaki-mobil-yang-perlu-diketahui-wajib-paham-biar-nggak-dikadali-bengkel">Komponen Kaki-kaki Mobil yang Perlu Diketahui, Wajib Paham Biar Nggak Dikadali Bengkel</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fuad memastikan dirinya akan kooperatif menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK. Karena itu, dirinya memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi untuk kooperatif, mungkin saya akan lebih kooperatif," tegas Fuad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengaku tidak membawa dokumen, maupun persiapan khusus menjalani dalam pemeriksaan hari ini. "Enggak perlu," ucap Fuad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengusutan TPPU SYL, KPK telah menyita sejumlah aset milik SYL. Adapun, aset-aset yang disita itu yakni beberapa rumah di Makassar dan beberapa unit mobil yang diduga dibelanjakan dari hasil uang haram.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, SYL juga diduga plesiran ke luar negeri yang seolah-olah perjalanan dinas. Hal ini sempat didalami penyidik KPK terhadap pemilik perusahaan travel lainnya. KPK saat ini tengah memproses hukum SYL dalam kasus dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Kasus ini sudah bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">SYL yang merupakan politikus Partai NasDem didakwa melakukan pemerasan hingga mencapai Rp 44.546.079.044 dan menerima gratifikasi dianggap suap sejumlah Rp 40.647.444.494 selama periode 2020-2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindak pidana itu dilakukan SYL bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengembangannya, KPK menetapakan SYL sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). SYL diduga mengalirkan, membelanjakan, menyamarkan, mengubah bentuk uang dari hasil korupsi.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (27/5).

Penuhi Panggilan Pemeriksaan, Bos Maktour Travel Fuad Hasan Sebut KPK Kurang Teliti

Maktour Travel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Maktour Travel

Berita Terkini