<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/tim-penyelesai-kasus-ham.jpg" alt="Makarim Wibisono (Makarim Wibisono untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Makarim Wibisono (Makarim Wibisono untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tim penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM (PPHAM) berat masa lalu segera memulai tugasnya. Makarim Wibisono yang ditunjuk sebagai ketua tim pelaksana menyatakan, pihaknya akan mengkaji sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, mulai latar belakang, sebab dan akibat, faktor pemicu, identifikasi korban, hingga dampak yang ditimbulkan.  Tim juga akan menggelar forum group discussion (FGD) serta bertemu dengan pihak terkait. ”Ini adalah waktu perdana yang kami usahakan untuk mempelajari secara saksama semua pelanggaran HAM berat masa lalu. Kami akan lakukan semacam evaluasi setelah pendalaman selesai dipelajari,” katanya setelah pertemuan perdana tim PPHAM di Surabaya kemarin (25/9).  Dia menambahkan, tim bekerja sejak terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) 17/2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu pada 21 September hingga 31 Desember 2022. Masa kerja tim dapat diperpanjang presiden.  Makarim mengatakan, tim PPHAM dibentuk sebagai alternatif penyelesaian kasus HAM berat di masa lalu hingga UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) disahkan.  Menko Polhukam Mahfud MD yang memimpin rapat perdana tersebut menjelaskan, pembentukan tim PPHAM merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kebangsaan.  Menurut dia, peraturan perundang-undangan menggariskan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu bisa dilakukan melalui mekanisme yudisial dan nonyudisial. Dua mekanisme tersebut tidak berarti meniadakan satu sama lain.  ”Saat ini Komnas HAM menentukan masih tersisa 13 kasus pelanggaran HAM berat. Sembilan kasus terjadi sebelum terbitnya UU Nomor 26 Tahun 2000 (tentang Pengadilan HAM, Red) dan empat kasus setelah terbitnya UU itu,” terang dia.  Mahfud mengakui, selama ini mekanisme yudisial untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat tersebut mengalami kesulitan. Hasil penyelidikan Komnas HAM belum dapat dilanjutkan ke Kejaksaan Agung. Ada beberapa kasus yang telah diajukan melalui mekanisme yudisial seperti peristiwa pasca-jajak pendapat Timor Timur dan peristiwa Tanjung Priok.  Lalu, peristiwa Abepura yang terjadi setelah berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2000. ”Jadi, yang dibawa ke pengadilan sudah ada tiga kasus yang seluruhnya merupakan rekomendasi Komnas HAM,” ucapnya.

Makarim Wibisono dan Tim Fokus 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/tim-penyelesai-kasus-ham.jpg" alt="Makarim Wibisono (Makarim Wibisono untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Makarim Wibisono (Makarim Wibisono untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo membentuk tim untuk menyelesaikan tanggungan kasus hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu. Jalan yang ditempuh adalah secara nonyudisial atau di luar meja pengadilan.  Kemarin (21/9) Keputusan Presiden (Keppres) 17/2022 dikeluarkan. Secara resmi, keppres itu berjudul Pembentukan Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu. Peraturan itu dikeluarkan dengan mempertimbangkan masih banyaknya pelanggaran HAM yang belum terselesaikan secara tuntas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.  Presiden menetapkan ketua tim pelaksana, yaitu Makarim Wibisono. Tim pengarah diketuai menteri koordinator bidang polhukam. Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) yang Berat Masa Lalu berkedudukan dan bertanggung jawab kepada presiden.  Ada sejumlah tugas yang diemban tim PPHAM. Di antaranya, melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM yang berat di masa lalu berdasar data dan rekomendasi Komnas HAM sampai dengan 2020. Kemudian, merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya berupa rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa, atau rekomendasi lainnya.  Membuka rekomendasi atau catatan Komnas HAM hingga 2020, sedikitnya ada 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum terselesaikan. Di antaranya, peristiwa 1965–1966, yaitu pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia. Lalu, peristiwa Talangsari 1989, peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi I dan II, peristiwa kerusuhan Mei 1998, penghilangan orang secara paksa pada kurun 1997–1998, serta peristiwa Wasior di Wamena, Papua.  Kemudian, peristiwa pembantaian dukun santet di Banyuwangi pada 1998, peristiwa Simpang KAA 1998 di Aceh, peristiwa Jambo Keupok 2003 di Aceh, peristiwa Rumoh Geudong 1989–1998 di Aceh, dan terbaru kasus Paniai 2014.  Pegiat HAM Haris Azhar menyebut sosok Makarim Wibisono sebagai diplomat Kementerian Luar Negeri yang banyak berkarier di ruang formal institusi resmi. Di antaranya, pemerintah dan PBB. Hal itu menunjukkan bahwa Makarim sebagai sosok yang sering diandalkan pemerintah untuk mewakili Indonesia dalam persoalan HAM di tingkat internasional. ”Meski begitu (sering mewakili Indonesia di sektor HAM tingkat internasional, Red) komunikasi dengan teman-teman advokasi HAM yang nonformal cukup baik,” kata Haris kepada Jawa Pos. Hal tersebut, lanjut Haris, menunjukkan bahwa Makarim memang punya keterampilan diplomasi yang baik.  Di sisi lain, pegiat HAM Asfinawati menyoroti nama Kiki Syahnakri dalam tim PPHAM tersebut. Menurut dia, Kiki punya konflik kepentingan (conflict of interest) yang cukup kuat dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. ”Itu membuat keppres (pembentukan tim PPHAM) ini terlihat tidak ada niat baik dalam penyelesaian kasus HAM,” ungkapnya.  Catatan Asfin, sapaan Asfinawati, Syahnakri masuk dalam dokumen dakwaan United Nations Missions of Support in East Timor (UNMISET) terkait berbagai kasus kejahatan kemanusiaan di Timor Timur pada 1999. Mulai pembunuhan, deportasi, hingga persekusi. Saat itu Syahnakri yang berpangkat mayor jenderal menjabat asisten operasi kepala staf Angkatan Darat sekaligus komandan darurat militer dalam operasi di Timor Timur. (wan/tyo/syn/c7/fal)

Makarim Wibisono Pimpin Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Masa Lalu

Makarim Wibisono

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Makarim Wibisono

Berita Terkini

Makarim Wibisono dan Tim Fokus 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat

Makarim Wibisono Pimpin Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Masa Lalu

Download Aplikasi JawaPos.com