<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/Direktur-Penyidikan-KPK-Brigjen-Pol-Asep-Guntur-Rahayu-Dery-RidwansahJPG-2371102338.jpg" alt="Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol. Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol. Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan modus dugaan korupsi dalam program pengadaan makanan tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada periode 2016&ndash;2020. KPK tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi itu sejak Kamis, 17 Juli 2025. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, program tersebut awalnya dirancang untuk memberikan tambahan gizi kepada bayi dan ibu hamil untuk mencegah stunting. PMT yang diberikan berbentuk biskuit, namun ditemukan adanya pengurangan kandungan gizi. "Pada kenyataannya, biskuit ini nutrisinya dikurangi. Jadi, lebih banyak gula dan tepungnya. Sedangkan premix, campuran vitamin, mineral, dan bahan lainnya juga dikurangi," kata Asep kepada wartawan, Jumat (8/8). Menurut Asep, pengurangan kualitas gizi tidak hanya menurunkan manfaat produk, tetapi juga membuat harga biskuit menjadi lebih murah. Hal itu yang diduga mengindikasikan terjadinya kerugian keuangan negara. "Di situlah timbul kerugian. Itu tidak ada pengaruhnya bagi perkembangan anak dan ibu hamil, sehingga yang stunting tetap stunting," ujarnya. Jenderal polisi bintang satu ini menegaskan, keputusan untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan akan diambil dalam waktu dekat.&nbsp; "Sebentar lagi kita akan ambil keputusan untuk dinaikkan," urainya. Sementara, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengklaim dugaan korupsi itu terjadi sebelum masa kepemimpinan Menkes Budi Sadikin. "Kasus tersebut terjadi pada periode tahun 2016&ndash;2020, sebelum era kepemimpinan Menteri Budi. Kami menghargai dan menyerahkan proses penyelidikan kepada KPK," tegas Aji. Aji menambahkan, Kemenkes telah melakukan pengawasan internal terkait dugaan penyimpangan tersebut. Ia pun mengaku pihaknya proaktif melaporkan kepada KPK sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi.&nbsp; "Jika memang terbukti ada pelanggaran hukum, tentu harus mengikuti proses penindakan hukum lebih lanjut," pungkasnya.

KPK ungkap dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil di Kemenkes, pengurangan gizi jadi sorotan.

KPK Beberkan Modus Dugaan Korupsi di Kemenkes pada Program Makanan Tambahan untuk Balita dan Ibu Hamil Pencegah Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/09/facebook_1715168174743_7193936735999973763_copy_1280x837-1071825104.jpg" alt="Petugas selidiki kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa puluhan balita." width="100%">
<figcaption>Petugas selidiki kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa puluhan balita.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polres Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menyelidiki kasus dugaan keracunan terhadap 42 balita. Saat itu, puluhan balita mengonsumsi makanan tambahan bergizi di kantor Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada Senin (6/5). Kasatreskrim AKP Budi Adi mengatakan, Polres Majene melakukan tindakan cepat dengan melakukan penyelidikan kasus keracunan terhadap 42 balita di Kecamatan Pamboang. Kasus dugaan keracunan balita dilaporkan terjadi, pada acara peluncuran makanan tambahan bergizi yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Majene. Menurut dia, polisi telah mengambil keterangan dari sejumlah pihak yang membagikan makanan tersebut. Petugas juga mengambil keterangan mengenai peristiwa awal, sehingga dugaan keracunan makanan tersebut terjadi. &rdquo;Berdasarkan keterangan awal, pihak BP3APPKB yang telah membagikan sebanyak 200 porsi makanan tambahan bergizi dalam dua kali sajian, untuk dikonsumsi balita dan ibu hamil, sehingga kasus dugaan keracunan terjadi,&rdquo; terang Budi Adi seperti dilansir dari Antara. Dia menyampaikan, 42 anak balita yang diduga keracunan telah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Pamboang. &rdquo;Anak balita diduga mengalami keracunan rata-rata berusia dua tahun dan mengalami keluhan yakni muntah lebih dari 10 kali, serta mengalami diare 3-4 kali, serta sakit perut dan mengalami demam,&rdquo; terang Budi Adi. Dia mengatakan, pihak Puskesmas Pamboang yang merawat para balita tersebut telah menyatakan bahwa anak balita tersebut mengalami keracunan. Mereka terkontaminasi bahan makanan yang disajikan. Dia juga mengatakan, Polres Majene telah mengamankan sampel makanan yang dikonsumsi balita diduga keracunan tersebut. Juga telah diperiksa Badan POM Sulbar sebagai kebutuhan penyelidikan. &rdquo;Insiden ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses persiapan dan penyajian makanan tambahan, terutama bagi balita dan ibu hamil,&rdquo; tutur Budi Adi. Selain itu, menurut Budi Adi, perlu pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disediakan dalam setiap acara pemerintah. Agar tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi peserta.

Polres Kabupaten Majene selidiki dugaan kasus keracunan balita saat mengonsumsi makanan tambahan bergizi di kantor Kecamatan Pamboang

Polisi Selidiki Kasus 42 Balita Keracunan Makanan Tambahan di Majene

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/03/13_stu_1-704120789.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Beredarnya gambar dan video berisi keluhan dan protes masyarakat terhadap kelayakan makanan kemasan yang semestinya menjadi asupan dalam rangka pencegahan stunting menambah lagi kerumitan yang melingkupi penanggulangan stunting. PERCEPATAN penyelesaian isu stunting menjadi semakin tersendat-sendat. Kritik yang dilayangkan masyarakat terhadap program pemberian makanan tambahan di Kota Depok adalah menu makanan yang disajikan dianggap tidak memenuhi kebutuhan gizi yang disasar. Menimbang program ini menghabiskan anggaran Rp 4,9 miliar yang dijanjikan akan diberikan ke sekitar 9.882 anak balita selama 28 hari. Polemik kelalaian pengelolaan layanan kesehatan soal gizi ini, satu saja kendala di antara berbagai tantangan untuk memecahkan tingginya angka stunting di Indonesia. Stunting atau tengkes menurut definisi dari World Health Organization (WHO) merupakan gangguan pertumbuhan anak yang disebabkan kekurangan gizi kronis. Permasalahan kesehatan ini ditandai dengan tinggi badan di bawah standar. Permasalahan stunting, selain berdampak seperti gagal tumbuh, juga berpotensi menghambat kemampuan anak di masa depannya. Lebih lanjut lagi, anak-anak yang menderita stunting dapat mengalami problem kesehatan saat beranjak dewasa sehingga rentan terhadap gangguan kesehatan seperti diabetes, penyakit jantung, dan lainnya. Stunting di Indonesia merupakan problem yang kompleks, saling bertautan satu dengan yang lain. Dengan membongkar isu stunting, dapat ditemukan permasalahan multidimensi yang melibatkan terbatasnya akses terhadap makanan bergizi. Hal lainnya juga terkait dengan rendahnya wawasan tentang nutrisi yang baik serta kurangnya edukasi yang menyeluruh bagi masyarakat. Selain itu, terdapat problem struktural dan sistemik, yakni kemiskinan dan ketimpangan, dan juga sistem kesehatan yang belum berorientasi pada keadilan. WHO telah menerbitkan dokumen berhubungan dengan Target Nutrisi Global 2025. Lembaga ini menggarisbawahi bagaimana penentu sosioekonomi dan ketimpangan berpengaruh pada angka stunting. Stunting dalam hal ini tidak saja terjadi di wilayah pedesaan, tetapi juga di wilayah urban, khususnya kelompok keluarga dengan pendapatan yang rendah. Laporan WHO juga membahas soal pengaruh perubahan iklim, khususnya terkait dengan problem ketersediaan pangan dan tergerusnya keberagaman pangan yang dapat mengakibatkan stunting. Perubahan iklim, khususnya kebencanaan yang disebabkan cuaca ekstrem, dapat berakibat pada ketahanan pangan masyarakat yang akan berdampak pada prevalensi stunting. Mengingat rumitnya aspek-aspek dalam menanggulangi stunting, diperlukan terobosan dalam pencegahan dan penurunan stunting. Perlu dilakukan program-program secara kemitraan dalam kerja kolaboratif berjenjang. Pemerintah pusat, daerah, desa, organisasi masyarakat, hingga perguruan tinggi perlu bekerja sama melengkapi pengetahuan dan pengalaman dalam mengatasi permasalahan stunting. Di kampus Universitas Indonesia saya mempelajari paling tidak dua program aksi riset dan pengabdian masyarakat, yakni oleh dr Erfi Prafiantini dari fakultas kedokteran dan Dr Nani Nurhaeni dari fakultas ilmu keperawatan, yang secara konsisten mendampingi masyarakat di Desa Sembalun Bumbung dan Desa Batu Nampar Selatan di Lombok Timur, NTB. Semenjak 2019 mereka telah mendampingi kader puskesmas, posyandu, ibu-ibu, hingga remaja putri dalam memahami stunting. Saya berkesempatan berdiskusi dengan kepala puskesmas dan para bidan di Sembalun. Saya mencermati inisiatif baik yang dikembangkan oleh warga untuk menyikapi stunting. Di Sembalun angka stunting telah turun dari 21 persen hingga 15 persen. Saya simpulkan hal ini disebabkan oleh eratnya kerja sama antara lembaga kesehatan desa hingga komunitas. Begitu pula aktifnya satgas stunting dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa memudahkan koordinasi dan alur program yang tepat sasaran. Adapun di Sembalun dibentuk pula pos-pos gizi, yang beranggota masyarakat desa yang peduli dengan gizi seimbang. Mereka saling mendukung untuk mencegah stunting. Akan tetapi, satu hal yang masih sangat mengusik dan membayangi mereka adalah persoalan pernikahan usia dini. Menggunakan pendekatan kritis feminis, kita perlu mencermati lebih saksama hubungan antara stunting dan pernikahan usia dini. Di Jerowaru saya berdiskusi dengan para perawat yang menuturkan kisah pedih mereka membantu seorang anak perempuan yang melahirkan dalam kondisi lemah dan anemia. Anak perempuan itu dinikahkan dengan laki-laki yang jauh lebih tua, dan diketahui bahwa pernikahan tersebut disebabkan oleh alasan ekonomi keluarga. Pernikahan usia dini dapat mengakibatkan bermacam-macam ancaman kesehatan bagi anak perempuan, termasuk mengakibatkan kematian ketika proses persalinan disebabkan berbagai komplikasi. Begitu pula risiko pada bayi yang terancam kelahiran prematur, stunting, hingga kasus terburuk adalah kematian. Secara interseksional, kita perlu memahami bahwa stunting adalah permasalahan yang berlapis-lapis. Interseksionalitas sebagai kerangka kritis dapat membantu kita memahami kelindan sosial, ekonomi, kultural, maupun identitas yang saling berinteraksi dan menyibak diskriminasi dan kekerasan berlapis bagi perempuan dan anak. Selain edukasi tentang gizi dan jaminan akses pelayanan kesehatan, diperlukan pula perspektif kesehatan yang tegas berbasis kesetaraan. Sehingga, dalam menanggulangi stunting, diperhatikan pula soal-soal ketimpangan gender, ketimpangan kelas, serta nilai-nilai yang masih diskriminatif dalam masyarakat yang merintangi cita-cita percepatan eliminasi stunting. (*) --- SARAS DEWI, Dosen filsafat Universitas Indonesia

Beredarnya gambar dan video berisi keluhan dan protes masyarakat terhadap kelayakan makanan kemasan yang semestinya menjadi asupan.

Stunting Melalui Lensa Interseksional