<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/13/RIz-13-e-2070519516.jpg" alt="Siswa MAN Sidoarjo antusias menyambut ompreng MBG. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Siswa MAN Sidoarjo antusias menyambut ompreng MBG. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diwarnai dengan pelaksanaan berbagai program kerakyatan berskala nasional. Salah satu program unggulan yang terus diintensifkan realisasinya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG resmi dimulai pada 6 Januari 2025. Program prioritas Presiden Prabowo itu telah menjangkau sekitar 44 juta penerima manfaat di berbagai daerah hingga November 2025. Pemerintah mencatat, jumlah makanan yang telah dibagikan sejak awal pelaksanaan program mencapai sekitar 2 miliar porsi. Seluruh makanan tersebut diproduksi dan didistribusikan melalui lebih dari 14.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan SPPG menjadi tulang punggung distribusi sekaligus pengawasan kualitas gizi dalam pelaksanaan program MBG. Pemerintah menargetkan cakupan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis akan terus diperluas hingga mencapai 82,9 juta orang pada Desember 2025. Target ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini serta memperkuat ketahanan gizi nasional. Presiden Prabowo Subianto mengakui pelaksanaan program MBG belum dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia dalam waktu singkat. Menurutnya, secara fisik dan logistik, distribusi program tersebut memang menghadapi tantangan besar. &ldquo;Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat,&rdquo; kata Presiden Prabowo usai meresmikan proyek ketenagalistrikan di 18 provinsi di Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Senin (20/12). Meski demikian, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperluas jangkauan program tersebut. Ia bahkan secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang hingga kini belum merasakan manfaat program MBG. &ldquo;Untuk itu, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi,&rdquo; ucap Prabowo. <h3>Peristiwa keracunan MBG capai 6.517 orang</h3> Meski menjadi salah satu program unggulan pemerintah, pelaksanaan program MBG tidak sepenuhnya berjalan mulus. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, sejak program tersebut diluncurkan pada Januari 2025, tercatat sebanyak 6.517 orang mengalami gangguan kesehatan berupa keracunan makanan. Kasus keracunan paling banyak terjadi di Pulau Jawa. Dari total laporan yang masuk, Pulau Jawa mencatat jumlah kasus tertinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Dadan saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10). Dalam kesempatan itu, ia memaparkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Dadan menjelaskan bahwa BGN membagi wilayah pemantauan MBG ke dalam tiga zona, yakni Wilayah I meliputi Pulau Sumatera, Wilayah II Pulau Jawa, dan Wilayah III mencakup Indonesia bagian timur. &ldquo;Sebaran kasus terjadinya gangguan pencernaan atau kasus di SPPG terlihat dari 6 Januari sampai 31 Juli itu tercatat ada kurang lebih 24 kasus kejadian. Sementara dari 1 Agustus sampai malam tadi itu ada 51 kasus kejadian,&rdquo; ucap Dadan. Ia merinci, berdasarkan sebaran wilayah, jumlah penerima MBG yang mengalami gangguan pencernaan di Wilayah I mencapai 1.307 orang. Sementara di Wilayah II jumlahnya mencapai 4.147 orang dan bertambah sekitar 60 orang dari kejadian di Garut. Adapun di Wilayah III tercatat sebanyak 1.003 orang. &ldquo;Kalau dilihat dari sebaran kasus, maka kita lihat bahwa di wilayah I itu tercatat ada yang mengalami gangguan pencernaan sejumlah 1.307, wilayah II ini sudah bertambah tidak lagi 4.147 ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang, wilayah III ada 1.003 orang,&rdquo; ujarnya. Dadan mengakui, peningkatan kasus keracunan MBG terjadi dalam dua bulan terakhir. Ia menilai, salah satu penyebab utama adalah adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara ketat. &ldquo;Kita bisa lihat bahwa kasus kejadian banyak terjadi di dua bulan terakhir dan ini berkaitan dengan berbagai hal dan kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang ditetapkan tidak dipatuhi dengan saksama,&rdquo; imbuhnya. <h3>Pemerintah tutup SPPG bermasalah yang sebabkan keracunan</h3> Merebaknya kasus keracunan yang diduga berkaitan dengan program MBG mendorong pemerintah melakukan langkah evaluasi menyeluruh. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan pemerintah menutup sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pengelola dapur MBG yang dinilai bermasalah. Langkah penutupan sementara tersebut dilakukan menyusul terjadinya kasus keracunan di beberapa daerah. Pemerintah tidak ingin mengambil risiko yang dapat membahayakan keselamatan penerima manfaat program. &ldquo;SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara dilakukan evaluasi dan investigasi,&rdquo; ujar Zulkifli Hasan di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9). Zulhas menjelaskan, evaluasi akan difokuskan pada sejumlah aspek penting, mulai dari kedisiplinan pelaksana, kualitas bahan makanan, hingga kemampuan dan standar kerja para juru masak di dapur MBG. Menurutnya, peninjauan tidak hanya dilakukan di lokasi yang tercatat mengalami kasus keracunan, tetapi akan diterapkan secara menyeluruh terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, setiap SPPG diwajibkan melakukan sterilisasi peralatan makan serta memperbaiki proses sanitasi dapur. Perhatian khusus juga diberikan pada kualitas air dan sistem pengelolaan limbah agar memenuhi standar kesehatan. &ldquo;Semua dievaluasi dan diinvestigasi,&rdquo; tegas Zulhas. <h3>MBG diklaim tingkatkan perekonomian rakyat</h3> Program MBG diklaim tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan efek ekonomi yang signifikan bagi keluarga petani dan pelaku usaha kecil di berbagai desa di Indonesia. Program ini disebut mampu meningkatkan pendapatan sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Aktivitas dapur MBG mendorong keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemasok bahan pangan hingga tenaga pengolah makanan. Kondisi ini membuat sejumlah warga yang sebelumnya menganggur kini memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang lebih stabil. Bahkan, kesibukan bekerja di dapur MBG dinilai membawa dampak sosial positif. Sejumlah warga yang sebelumnya terjerat kebiasaan bermain judi online (judol) kini perlahan meninggalkan aktivitas tersebut karena waktunya tersita untuk bekerja, baik sebagai pemasok bahan pangan maupun pekerja dapur MBG. Dampak positif itu dirasakan langsung oleh Sumarti, seorang nenek perajin tahu dari Desa Sidorejo, Kecamatan Kebon Sari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sebelum terlibat dalam program MBG, Sumarti hanya mampu menjual maksimal dua ember tahu di pasar desa. &ldquo;Dulu tidak mesti. Kalau pasar sedang ramai, bisa habis semua, tapi kalau sedang sepi, seember pun kadang tak habis,&rdquo; ujar Sumarti mengenang kondisi usahanya sebelum menjadi pemasok tahu. Namun, sejak memasok tahu ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di desanya, usaha Sumarti mengalami perkembangan pesat. Dengan dibantu menantunya, Dwiyono alias Geye, kapasitas produksi tahu meningkat signifikan. Jika sebelumnya Sumarti hanya mampu mengolah sekitar 50 kilogram kedelai per hari, kini produksinya melonjak hingga dua kuintal kedelai setiap hari. &ldquo;Alhamdulillah penghasilan meningkat, karyawan juga nambah,&rdquo; tuturnya. Bagi Sumarti, kebahagiaan tak hanya datang dari meningkatnya pendapatan. Ia mengaku bersyukur karena menantunya yang sebelumnya kecanduan judi online kini benar-benar berhenti akibat kesibukan memproduksi tahu untuk dapur MBG. &ldquo;Sekarang benar-benar insyaf karena enggak punya waktu lagi untuk judi online,&rdquo; tambahnya. Sumarti juga mengungkapkan bahwa penghasilannya sebagai pemasok tahu untuk program MBG meningkat drastis, bahkan mencapai sekitar 400 persen. Sistem pembayaran tunai setiap hari turut membantu kelancaran usaha kecil yang dijalaninya. &ldquo;Alhamdulillah berkah program MBG, saya bisa beli mesin pompa sibel untuk pengairan sawah, bisa beli mobil untuk alat transportasi ke dapur MBG,&rdquo; pungkas Sumarti.

Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diwarnai dengan pelaksanaan berbagai program kerakyatan berskala nasional.

Kaleidoskop 2025: MBG Diklaim Sembuhkan Warga dari Judol hingga Ribuan Anak-anak Keracunan

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rn:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/Anggaran-MBG-Dery-Ridwansah-2JPG-4065614014.jpg" alt="Ilustrasi siswa saat menyantap makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa saat menyantap makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut mendampingi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari pantauan BPOM, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan bahwa ada 17 kejadian keracunan pangan di 10 provinsi.&nbsp; &ldquo;Ada makanan yang terlalu cepat dimasak dan lambat didistribusikan sehingga menimbulkan kejadian,&rdquo; kata Taruna.&nbsp; BPOM juga turun ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari sini diketahui ada beberapa dapur yang harus dibenahi. Taruna menyinggung adanya belum terpenuhinya Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang belum optimal. &ldquo;Kami berkomitmen semakin mempererat kerjasama kami degan Badan Gizi Nasional (BGN) supaya mencegah kejadian ini agar tidak terulang,&rdquo; tutur Taruna.&nbsp; Sejak awal diluncurkan, kasus keracunan yang terjadi pada penerima MBG terus terdengar. Meski Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa keracunan itu hanya sebagian kecil dari seluruh penerima MBG. Yang terbaru, keracunan terjadi di Bogor pada 8 Mei lalu. Korbannya 214 siswa. Kejadian serupa juga terjadi di Bandung, Tasikmalaya, Bombana, Sumba Timur, dan Sukoharjo.&nbsp; Meski ada beberapa kejadian, pemerintah tetap melakukan percepatan MBG. Untuk mendukung itu, pemerintah sedang membuat peraturan presiden. Pemerintah memang berambisi tahun ini MBG bisa menyasar target 82,9 juta penerima manfaat. Tidak hanya inspeksi ke SPPG, BPOM juga melakukan pelatihan kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas sebagai kepala SPPG. Sebelum itu, kedua kepala lembaga telah melakukan MoU sinergi dua lembaga dalam mengelola MBG.&nbsp; Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto nenyatakan bahwa adanya 17 kejadian keracunan di 10 provinsi harus diperhatikan. Sebab ini merupakan sebuah keprihatinan dalam program yang dijalankan. &ldquo;Kita belum optima dalam hal keamanan pangan,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Dia juga mengkritisi kerjasama BPOM dan BGN belum optimal. Sebab dalam Pasal 47 PP 8/2019 tentang keamanan pangan, pangan olahan siap saji itu menjadi urusan Kemenkes, BPOM, dan bupati/walikota. BPOM menurutnya punya otoritas untuk memeriksa setiap tempat yang diduga digunakan produks, penyupanan, pengangukutan, dan perdagangan pangan. &ldquo;Artinya BPOM punya kewenangan untuk memberikan penagwasan seluruh SPPG,&rdquo; tuturnya.&nbsp; Edy juga mempertanyakan apakah BPOM juga diajak melakukan cek ketika SPPG akan digunakan. Ini untuk melihat apakah standar SPPG ini sesuai. BGN menurutnya tidak punya kompetensi untuk melakukan ini. Berbeda dengan BPOM. &ldquo;UMKM saja dikontrol ketat (BPOM), kenapa ini (SPPG) yang menyangkut 3000 orang tidak dikontrol?&rdquo; katanya. Solusi preventif ini menurut Edy lebih masuk akal daripada memberikan asuransi untuk penerima mannfaat MBG.&nbsp; Anggota Komisi IX DPR lainnya Nurhad, mendesak BGN untuk memberikan sanksi tegas terhadap SPPG yang terbukti melanggar standar keamanan pangan. Jika pelanggaran terus berulang maka tindakan keras mutlak dilakukan. "Saya menilai sudah saatnya diterapkan mekanisme punishment yang tegas terhadap penyedia SPPG yang terbukti melanggar standar keamanan pangan, apalagi jika pelanggaran tersebut berulang. Ini menyangkut keselamatan anak-anak," ujar Nurhadi. Menurut Nurhadi, pelanggaran terhadap standar keamanan pangan bukan hanya soal teknis, melainkan menyangkut kepercayaan publik. "Jangan sampai program pemerintah yang niatnya baik justru merugikan anak-anak karena lemahnya pengawasan," tuturnya.&nbsp; </div> </div> </div> </div>

Dari pantauan BPOM, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan bahwa ada 17 kejadian keracunan pangan di 10 provinsi.

Temukan 17 Kasus Keracunan di 10 Provinsi, BPOM Sebut Program Makan Bergizi Gratis Terkendala Dapur Tak Standar

Makan Bergizi Gratis 2025

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Makan Bergizi Gratis 2025

Berita Terkini

Kaleidoskop 2025: MBG Diklaim Sembuhkan Warga dari Judol hingga Ribuan Anak-anak Keracunan

Temukan 17 Kasus Keracunan di 10 Provinsi, BPOM Sebut Program Makan Bergizi Gratis Terkendala Dapur Tak Standar

Download Aplikasi JawaPos.com