<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/Densus-4152080760.jpg" alt="Workshop Pengembangan Literasi Islam dan Kepahlawanan Pejuangan Bangsa yang diselenggarakan Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia di Jakarta (30/11). Foto : Humas MUI." width="100%">
<figcaption>Workshop Pengembangan Literasi Islam dan Kepahlawanan Pejuangan Bangsa yang diselenggarakan Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia di Jakarta (30/11). Foto : Humas MUI.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri mengungkap masih banyak seruan jihad qital di tengah-tengah masyarakat. Di antara media yang digunakan adalah buku-buku cetakan. Selain itu juga lewat media sosial dan sejenisnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jihad qital adalah makna jihad yang sempit. Qital berasal dari akar kata qatala membunuh. Sementara jihad qitall bisa diartikan ajakan berjihad lewat serangan atau peperangan dalam arti fisik. Padahal jihad maknanya adalah berjuang dalam arti yang luas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masih adanya seruan jihad qital itu, disampaikan Kasubdit Kontra Naratif Densus 88 Polri Mahendra Eka Wardana dalam Workshop Pengembangan Literasi Islam dan Kepahlawanan Pejuangan Bangsa di Jakarta pada Kamis (30/11). Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI-MUI).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada forum itu, Mahendra mengatakan, masih ada banyak konten yang menyerukan jihad qital. Baik di buku cetak maupun di media sosial. Adanya muatan negatif tersebut, bisa berujung pada perilaku intoleransi atau, radikalisme, bahkan terorisme.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013205107/59-tersangka-teroris-ditangkap-densus-88-selama-bulan-oktober">59 Tersangka Teroris Ditangkap Densus 88 Selama Bulan Oktober!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Indikator intoleransi antara lain tidak menerima yang berbeda, beragama rigid, gemar menyalahkan, membid&rsquo;ahkan, dan mengkafirkan kelompok lain," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan indikator radikalisme antara lain menolak upacara kenegaraan dan simbol-simbolnya. Kemudian bercita-cita mendirikan negara khilafah. Lalu melabeli negara dengan thaghut, musyrik, dan lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013166647/densus-tangkap-27-teroris-jaringan-anshor-daulah-pendukung-isis">Densus Tangkap 27 Teroris Jaringan Anshor Daulah, Pendukung ISIS</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu indikator terorisme antara lain menolak Pancasila, NKRI, dan UUD 1945. Kemudian menyerang simbol-simbol negara. Lalu menganggap pemerintah sebagai thaghut dan kafir. Serta memakai cara kekerasan untuk mencapai tujuannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahendra menjelaskan, kelompok intoleran aktif membuat konten-konten keislaman, termasuk tata cara ibadah ritualistik, di media sosial. "Sementara kelompok Islam moderat minim membuat itu," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengaku menemukan beberapa buku ekstrem saat melakukan penggeledahan di rumah dan markas pelaku teror. Buku-buku tersebut tentang tarbiyah jihadiyah, al-wala wa al-barra, dan lainnya. "Buku itu tersedia bebas di e-commerce. Kami berharap MUI bisa membuat rekomendasi untuk melarang penerbitan buku-buku itu," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Ketua MUI Utang Ranuwijaya dalam sambutannya menyatakan, LPBKI-MUI punya peran penting dan strategis dalam menjaga keseimbangan beragama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Antara aliran dan pemikiran yang ke kiri-kirian dan ke kanan-kananan yang terus bermunculan dari waktu ke waktu," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berharap, para penerbit bisa bekerja sama dengan LPBKI-MUI untuk mengembangkan literasi keislaman dan menyelamatkan umat dari akidah sesat. Sehingga ajaran beragama yang dituangkan bersifat moderat. Tidak ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri (liberal).</div>

Masih ada banyak konten yang menyerukan jihad qital. Baik di buku cetak maupun di media sosial. Adanya muatan negatif tersebut, bahaya.

Densus 88 Anti-Teror Sebut Masih Ada Seruan Jihad Qital di Buku-buku yang Beredar Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/voting-pbb-128-setuju-resolusi-yerusalem-9-tolak-35-abstain_m_176724.jpeg" alt="Indonesia Kibarkan Bendera Palestina" width="100%">
<figcaption>Indonesia Kibarkan Bendera Palestina</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ribuan massa terus&nbsp;bergerak ke Monas, Jakarta Pusat untuk mengikuti Aksi Bela Palestina itu tampak dihadiri berbagai latar belakang. Mulai dari usia maupun daerah.</p> <p>Pantauan JawaPos.com di lokasi, tampak di jalanan mulai dari Jalan Budi Kemuliaan orang-orang sudah mulai penuh dan jalan kaki. Orang-orang dengan pakaian koko hingga dominasi hitam-hijau-putih-merah juga tampak terus bergerak ke arah panggung utama Monas.</p> <div dir="auto">Sementara itu, anak-anak kecil juga tampak banyak yang dibawa dalam Aksi Bela Palestina ini. Ada yang digendong, ada yang jalan kaki sembari dituntun, ada juga yang bahkan menggunakan kursi roda.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Semua serempak berjalan masuk ke Monas menuju arah panggung. Di sana, bendera-bendera Palestina dan Indonesia sudah saling berdampingan, beberapa kali disapu angin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013216623/mengupas-kecanggihan-terowongan-bawah-tanah-hamas-yang-sulit-dihancurkan-zionis-israel">Mengupas Kecanggihan Terowongan Bawah Tanah Hamas yang Sulit Dihancurkan Zionis Israel</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di panggung utama itu juga tampak acara dimulai dengan pembacaan undang-undang tahun 1945 yang menyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013205380/dubes-tegaskan-iran-tidak-terlibat-dalam-serangan-hamas">Dubes Tegaskan Iran Tidak Terlibat dalam Serangan Hamas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyerukan Aksi Bela Palestina yang dipusatkan di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aksi Bela Palestina ini di atas namakan aliansi rakyat Indonesia untuk menyuarakan masyarakat Indonesia menolak dan mengecam segala bentuk penjajahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengutip dari JawaPos.com, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH. Cholil Nafis, mengatakan, pada Aksi Bela Palestina tersebut akan membuktikan kesadaran kemanusiaan yang dimiliki Indonesia bagi Palestina.</div>

Ribuan massa terus bergerak ke Monas, Jakarta Pusat untuk mengikuti Aksi Bela Palestina itu tampak dihadiri berbagai latar belakang.

Gelar Aksi Bela Palestina, Ribuan Orang Terus Bergerak Padati Monas 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/IMG20230503120035-1493062140.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota MPR RI Diah Pitaloka. ANTARA" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota MPR RI Diah Pitaloka. ANTARA</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka berharap peristiwa penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebabkan beberapa orang luka-luka oleh seseorang berinisial M, 60, tidak berkembang menjadi provokasi umat beragama di tengah masyarakat, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /><br />"Ya ini kan kacamata orang melihat ini beda-beda. Buat saya kita harus sama-sama menjaga. Ini kan bisa jadi upaya provokasi. Tapi kita melihat MUI itu sebagai wadah sentral bagi peran ulama. Peran ulama di tengah kehidupan masyarakat," katanya saat diwawancarai di Kota Bogor, Jabar, Rabu (3/5) kemarin.</p> <p><br />Terlebih, kata Diah, pelaku M yang melakukan penembakan pun dikabarkan ingin didengar oleh pihak MUI yang berarti organisasi tersebut dipandang penting oleh pelaku dalam konteks organisasi keagamaan.<br /><br />Diketahui, seorang pria berinisial M melakukan penembakan ke kantor MUI di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (2/5).<br /><br /><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01571416/sempat-berbayar-twitter-kembalikan-akses-api-gratis-untuk-layanan-pemerintah-dan-publik">Sempat Berbayar, Twitter Kembalikan Akses API Gratis untuk Layanan Pemerintah dan Publik</a></strong><br /><br />Aksi tersebut langsung menyita perhatian Polres Metro Jakarta Pusat. Jajaran Polres pun akhirnya mendatangi lokasi untuk memeriksa tempat kejadian perkara.<br /><br />Sesampai di lokasi, polisi telah menemukan pelaku dalam kondisi tidak sadarkan diri. M lantas dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati sebelum dinyatakan meninggal dunia.</p>

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka berharap peristiwa penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak memicu provokasi.

Anggota DPR Harap Penembakan di MUI Tidak Berkembang jadi Provokasi

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/KARYOTO-3652188943.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Lembaga Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (LEU MUI), Sutrisno Lukito Disastro menyurati Kapolda Metro Jaya buntut dari ditetapkannya dirinya sebagai tersangka. Surat ini dimaksudkan meminta dilakukannya gelar perkara untuk menelaah kembali penetapan tersangka tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kami mau tanya lagi surat permohonan untuk gelar perkara dari 29 Maret 2023 apa akan digelar, apa gimana," kata Pengacara Sutrisno, Tomson Situmeang di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (14/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sutrisno ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/13/II/RES.1.2./2023/Restro Tng Kota, tanggal 9 Februari 2023 terkait dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan/atau Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 KUHP yang terjadi pada bulan Maret 2018 di Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut kami ada kriminaliasasi tokoh ulama, Bendahara Pengurus NU, Dewan Pakar Muhammadiyah dan MUI selaku Bidang Ekonomi," imbuh Tomson.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tomson menuturkan, kasus ini sebenarnya antara pelapor Idris dengan terlapor Djoko Sukamtono. Dalam laporan polisi yang dibuat Idris juga tak menyertakan Pasal 55 KUHP tentang turut melakukan atau penyertaan, sehingga terlapornya hanya Djoko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berkas perkara Djoko sendiri telah dinyatakan lengkap atau P21. Bahkan sudah diputus melalui persidangan. Selama proses persidangan pun tidak ada pengenaan Pasal 55 KUHP. Sehingga menjadi janggal nama Sutrisno menjadi terseret kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Joko ini karyawan si ulama (Sutrisno), dia ditersangkakan karena dianggap harus ikut bertanggung jawab," kata Tomson.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tomson pun beranggapan bahwa Idris bukan pemilik sah tanah yang disengketakan dengan Djoko. Sebab, Idris berada di Lampung dari Tahun 1982 sampai dengan 2018. Idris mendapatkan tanah tersebut sebagai warisan dari orangtuanya bernama Iran pada tahun 1982 dan kemudian dibuatkan girik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal sejak terbitnya UU Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 24 September 1960 dan PP Nomor 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah, 23 Maret 1961, sudah tidak ada lagi penerbitan girik sebagai alas hak tanah adat, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Penjelasannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihak kelurahan juga sempat mengeluarkan surat yang menyatakan, girik milik Idris tidak ada dalam arsip di kelurahan. Namun, dalam persidangan mendadak berubah bahwa girik Idris ditemukan di sebuah bundle yang acak-acakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Lurah Dadap juga menyatakan kepemilikan surat girik nomor 727 yang diklaim Idris sesungguhnya atas nama Layung. Dan tidak pernah ada mutasi maupun peralihan kepemilikan dari Layung kepada Idris.</div> </div>

Surat kepada Kapolda Metro Jaya ini dimaksudkan meminta dilakukannya gelar perkara untuk menelaah kembali penetapan tersangka tersebut.

Imbas Kasus Sengketa Tanah, Ketua LEU MUI Surati Kapolda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/IMG_20230403_134313-3937898107.jpg" alt="Petugas bank menunjukkan uang rupiah tunai baru di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat di Kota Bandung." width="100%">
<figcaption>Petugas bank menunjukkan uang rupiah tunai baru di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat di Kota Bandung.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar) menyebut penukaran uang tunai baru hanya boleh dilakukan sebatas menukar dan tidak boleh bersifat jual beli. Penukaran uang baru itu biasa dilakukan menjelang Lebaran.</p> <p>Sekretaris MUI Jabar&nbsp;Rafani Achyar mengatakan, uang tunai memiliki fungsi sebagai alat tukar. Uang tunai bukan komoditas yang harus diperjualbelikan, sehingga nilainya pun harus setara.</p> <p>&rdquo;Sebetulnya tidak boleh tukar uang di jalanan, misalnya tukar Rp 1.000 harus dibeli Rp 1.200,&rdquo; kata Rafani seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Bandung, Senin (3/4).</p> <p>Apabila penukaran uang itu dilakukan dengan sifat jual beli, lanjut dia, hal itu menyimpang dari fungsi utama uang. Untuk itu, dia pun meminta kepada masyarakat agar menukar uang tunai baru hanya di tempat yang resmi seperti Bank Indonesia (BI) atau perbankan lain.</p> <p>&rdquo;Jadi kalau ditukar di BI, ya ditukar saja, tidak ada memberikan kelebihan,&rdquo; terang Rafani Achyar.</p> <p>Sebelumnya, Bank Indonesia Perwakilan Jabar&nbsp;menyatakan telah menyediakan 800 titik penukaran uang tunai baru di Jabar. Khusus untuk Bandung Raya, masyarakat dapat memanfaatkan layanan terpadu penukaran uang di halaman Kantor BI Perwakilan Jawa Barat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung.</p> <p>Pada layanan terpadu itu, BI bekerja sama dengan 14 bank untuk menyediakan layanan penukaran uang. Maksimal, setiap orang bisa menukarkan uang senilai Rp 3,8 juta.</p>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar sebut penukaran uang tunai baru hanya boleh dilakukan sebatas menukar dan tidak boleh bersifat jual beli

MUI Jabar Tegaskan Penukaran Uang Tunai Baru Tidak Boleh Bersifat Jual Beli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jelang-pilpres-2019-ada-gerakan-pecah-belah-ulama_m_1529497155_221495.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo bersama ulama Jawa Barat di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/4)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo bersama ulama Jawa Barat di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/4).</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Gerakan memecah belah kalangan ulama makin gencar. Rencana ini diduga masuk melalui adanya rencana musyawarah nasional (munas) ulama non-MUI. Acara yang digagas oleh Amien Rais itu rencanannya akan membahas calon presiden penantang Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 mendatang.</p><br /> <p>"Ulama yang baik itu diakui publik dan dikenal oleh pemerintah. Bisa jadi yang bakal dibelah ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sangat mungkin dibelah. Tapi seberapa efektif?" ujar Pengamat Politik Universitas Padjajaran, Muradi, Rabu (20/6).</p><br /> <p>Sebagaimana diketahui, rencana Munas Ulama non-MUI itu sebelumnya dikemukakan Amien Rais usai bertemu Rizieq Shihab di Makkah beberapa waktu lalu.</p><br /> <p>Lebih lanjut, Muradi yang merupakan dosen FISIP itu juga mencontohkan keberadaan lembaga yang mengatasnamakan alumni Gerakan 212, yang agak terkesan sudah tidak mampu menarik perhatian publik.</p><br /> <p>Karena itu, Muradi menyarankan gerakan yang mencoba menarik sentimen agama dan etnis sebaiknya tak digunakan dalam politik. Meskipun cara-cara seperti ini pasti bakal digunakan demi mencari simpati publik di Pilpres 2019.</p><br /> <p>"Tapi sebaiknya tidak menggunakan sentimen agama dan etnik," ujarnya.</p><br /> <p>Muradi juga menilai, para aktor politik sebaiknya memunculkan hal-hal positif kepada publik. Misalnya, mengutamakan adu gagasan, adu kampanye positif yang kreatif, maupun adu program.</p><br /> <p>"Politik adalah bagaimana memenangkan dengan jiwa besar. Bukan memenangkan dengan jiwa yang berlawanan dengan demokrasi dan kemanusian," pungkasnya.</p>

Jelang Pilpres 2019, Ada Gerakan Pecah Belah Ulama?