<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/Pengajuan-Gugatan-Hasil-Pemilu-0519-hafiz-antarafoto-42249189.jpg" alt="Ilustrasi suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. (Hafidz Mubarak/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. (Hafidz Mubarak/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menyampaikan pandangan berbeda atas pernyataan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, terkait laporan terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir ke MKMK.</p> <p>Rudianto menegaskan, MKMK perlu mencermati kembali amanat Pasal 9 Peraturan MK Nomor 11 Tahun 2024 tentang MKMK, khususnya terkait prinsip pelaksanaan tugas lembaga tersebut.</p> <p>&ldquo;Prinsip inilah yang harus dipedomani dan dicerminkan oleh para anggota MKMK dalam menyikapi laporan masyarakat,&rdquo; kata Rudianto kepada wartawan, Jumat (13/2).</p> <p>Ia menekankan, pentingnya kearifan dalam menjaga wibawa dan marwah Mahkamah Konstitusi (MK), serta kebijaksanaan agar tidak menambah kegaduhan institusi. Menurutnya, prinsip kepantasan juga harus dimaknai sebagai penghormatan terhadap asas the presumption of constitutionalism.</p> <p>Rudianto mengingatkan agar MKMK menegaskan kembali komitmen dan syahadat konstitusionalisme, yakni ketaatan terhadap pembatasan kewenangan lembaga sebagaimana filosofi pembentukan MKMK yang termuat dalam bagian pertimbangan Peraturan MK Nomor 11 Tahun 2024.</p> <p>Sebab, MKMK dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, kode etik, serta perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama), bukan untuk menghakimi perbuatan sebelum seseorang menjabat sebagai hakim konstitusi atau menganulir keputusan pengangkatan yang bersumber dari mandat undang-undang maupun mandat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945.</p> <p>&ldquo;Pasal 2 ayat (1) Peraturan MK a quo menyebutkan secara tegas bahwa Majelis Kehormatan dibentuk untuk menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam rangka menjaga integritas dan kepribadian hakim konstitusi yang tidak tercela, adil, dan negarawan,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Dengan demikian, lanjut Rudianto, kompetensi absolut MKMK adalah sebagai barikade etik bagi hakim yang sedang menjabat, bukan membuka ruang pada proses atau perbuatan yang bersifat retroaktif sebelum seseorang menjadi Hakim Konstitusi.</p> <p>Legislator Partai NasDem itu juga mengingatkan, jika MKMK tidak membatasi diri berdasarkan prinsip restraint of authority dan restraint of institution, maka tindakan tersebut berpotensi menjadi pembangkangan terhadap konstitusi.</p> <p>&ldquo;Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi teladan terdepan dalam merefleksikan penghormatan, kepatuhan, dan ketertiban berkonstitusi UUD NRI 1945 serta jiwa konstitusi sebagai corong utama penjaga kode etik dan pedoman perilaku hakim MK,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Sebelumnya, MKMK memastikan bahwa Hakim Konstitusi Adies Kadir tidak akan ikut bersidang apabila terdapat potensi konflik kepentingan dalam perkara yang sedang ditangani Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, menjelaskan, mekanisme pencegahan konflik kepentingan di MK telah memiliki preseden dan dijalankan secara konsisten.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Apakah di sana ada konflik kepentingan atau tidak? Itu ada beberapa cara yang selama ini sudah menjadi semacam preseden di MK,&rdquo; ujar Palguna, Jumat (13/2).</p> <p>Ia memaparkan, mekanisme tersebut berlaku dalam berbagai jenis perkara di MK, baik pengujian undang-undang (PUU), perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), maupun perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKADA).</p> <p>Pertama, melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Dalam forum tersebut, para hakim membahas dan menentukan ada tidaknya konflik kepentingan yang dapat mengganggu independensi hakim dalam memeriksa perkara.</p> <p>&ldquo;Cara yang pertama adalah dibicarakan dalam RPH. Kemudian di situ nanti akan ditentukan apakah yang bersangkutan memang ada konflik kepentingan atau tidak, dalam pengertian bilamana hal itu dirasakan mengganggu,&rdquo; jelas Palguna.</p> <p>Kedua, melalui penggunaan hak ingkar oleh hakim yang bersangkutan. Jika hakim merasa terdapat potensi konflik kepentingan, ia dapat mengajukan diri untuk tidak menangani perkara tersebut.</p> <p>&ldquo;Bisa jadi yang bersangkutan akan mengajukan tidak akan menangani perkara (hak ingkar) karena dia sendiri yang merasa ada konflik kepentingan,&rdquo; tutur mantan Hakim Konstitusi itu.</p> <p>Namun, jika hakim masih ragu, dapat meminta pandangan dari MKMK untuk menentukan perlu atau tidaknya menggunakan hak ingkar.</p> <p>&ldquo;Atau bila yang bersangkutan ragu, beliau bisa meminta pandangan dari MKMK perihal itu. Apakah dia kemudian perlu untuk menggunakan hak ingkarnya atau tidak,&rdquo; pungkasnya.</p>

Komisi III DPR ingatkan prinsip Sapta Karsa Hutama dan batas kewenangan MKMK. Waspadai pelanggaran kode etik hakim konstitusi.

Ingatkan Prinsip Sapta Karsa Hutama, Komisi III DPR Minta MKMK Tak Lewati Batas Kewenangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/Mantan-Ketua-Mahkamah-Konstitusi-MK-Anwar-Usman-Dery-Ridwansah-1JPG-2124806090.jpg" alt="Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjelaskan alasan pemberian surat peringatan kepada hakim konstitusi Anwar Usman, terkait tingkat kehadirannya dalam persidangan dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).</p> <p>MKMK menegaskan surat tersebut bukan merupakan sanksi etik, melainkan upaya menjaga kehormatan hakim.</p> <p>Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, mengatakan surat peringatan itu dikirimkan semata-mata sebagai bentuk pengingat, bukan hukuman.</p> <p>MKMK, kata dia, lebih mengedepankan upaya menjaga kehormatan hakim konstitusi daripada menjatuhkan sanksi.</p> <p>&ldquo;Kami hanya mengirimkan surat peringatan dalam pengertian bukan sebagai sanksi, tetapi mengingatkan. Mengingatkan, itu saja. Ya karena kembali lagi kepada yang kami sampaikan tadi, kami sebenarnya lebih ingin menjaga kok, bukan menghukum, gitu,&rdquo; kata Palguna di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (7/1).</p> <p>Palguna menjelaskan perbedaan mendasar antara pelanggaran hukum dan pelanggaran etik. Menurut dia, pelanggaran etik sejatinya lebih bersifat kesadaran internal dan seharusnya dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan.</p> <p>&ldquo;Apa perbedaannya antara pelanggaran hukum dengan pelanggaran etik, itu kan? Kalau pelanggaran hukum, semua orang tahu itu melanggar. Tapi kalau pelanggaran etik, pada dasarnya adalah yang bersangkutan yang merasa," tegas Palguna.</p> <p>Palguna menegaskan, harus ada kesadaran dari masing-masing hakim konstitusi dalam melaksanakan tugasnya.</p> <p>"Oleh karena itu, sebenarnya yang ideal dalam penegakan etik itu adalah harus datang dari dalam, bukan dipaksakan dari luar,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Menurut mantan Hakim Konstitusi itu, MKMK memiliki peran utama sebagai penjaga kehormatan Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Dalam konteks itu, surat peringatan yang diberikan kepada Anwar Usman dipandang sebagai bagian dari tugas menjaga marwah lembaga peradilan konstitusi.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Barangkali itu juga penting untuk diketahui dari pihak beliau dan mungkin beliau agak keberatan dengan soal itu. Tapi kan kami di Majelis Kehormatan hanya mengemukakan fakta tentang kehadiran dan sebagainya, dan itu fakta bisa dibaca oleh semua orang karena itu ada di sistem di Mahkamah Konstitusi,&rdquo; urainya.</p> <p>Sebelumnya, Hakim Konstitusi Anwar Usman mengaku terkejut menerima surat peringatan dari MKMK, terlebih karena informasi itu diekspos ke publik.</p> <h2>Anwar Usman Klaim Absen dengan Alasan Jelas</h2> <p>Ia menegaskan, seluruh ketidakhadirannya selama ini memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>"Saya ini hakim konstitusi yang paling lama. Namun demikian saya sudah jawab ke MKMK sekaligus mengucapkan terima kasih. Saya sampaikan bahwa ketidakhadiran saya semuanya tidak ada yang tanpa alasan,&rdquo; ucap Anwar Usman kepada wartawan, Selasa (6/1).</p> <p>Paman dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ini beralasan, salah satu alasan ketidakhadirannya adalah kondisi kesehatan. Ia mengaku sempat disarankan untuk menjalani perawatan intensif dan tidak boleh beraktivitas.</p> <p>Namun, dirinya tetap memaksakan diri menghadiri pernikahan anaknya, sebelum akhirnya menjalani perawatan jalan dalam waktu cukup lama.</p> <p>Ia juga mengaku heran dengan pernyataan MKMK, mengingat pengalamannya selama dua periode menjadi hakim MK.</p> <p>Termasuk pernah menjabat sebagai Ketua MK dan duduk di Majelis Kehormatan MK. Ia memastikan sangat memahami aturan dan mekanisme kehadiran hakim konstitusi.</p> <p>&ldquo;Soal kinerja saya tidak perlu diragukan. Saya sudah 40 tahun mengabdi di lingkungan peradilan. Saya bahkan sering menginap di kantor, mungkin adik-adik bisa cek. Jadi yang namanya bolos itu jarang, bahkan tidak pernah. Cuti pun tidak pernah, kecuali waktu saya naik haji,&rdquo; bebernya.</p> <p>Berdasarkan tabel rekapitulasi kehadiran hakim, Anwar Usman tercatat sebagai hakim konstitusi dengan tingkat ketidakhadiran tertinggi. Ia tidak hadir sebanyak 81 kali dari total 589 sidang pleno sepanjang tahun 2025.</p> <p>Selain itu, Anwar Usman juga tercatat tidak hadir sebanyak 32 kali dari total 160 sidang panel. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan hakim konstitusi lainnya.</p> <p>&nbsp;</p>

MKMK jelaskan surat peringatan untuk Anwar Usman bukan sanksi, tapi upaya menjaga kehormatan hakim dan transparansi kehadiran di sidang MK.

Majelis Kehormatan MK Tegaskan Surat Peringatan untuk Anwar Usman Bukan Sanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/Sidang-MK-Dery-Ridwansah-7JPG-3528393249.jpg" alt="Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin sidang pengucapan putusan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait syarat usia minimal capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rab" width="100%">
<figcaption>Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin sidang pengucapan putusan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait syarat usia minimal capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rab</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) permanen akhirnya dibentuk. Tiga nama diumumkan sebagai anggotanya.</p> <p>Anggota MKMK itu adalah pakar hukum yang juga mantan Rektor Universitas Andalas Prof Dr Yuliandri mewakili akademisi. Lalu, mantan hakim MK dua periode Dr I Dewa Gede Palguna mewakili tokoh masyarakat dan Dr Ridwan Mansyur mewakili hakim MK aktif.</p> <p>Jubir hakim MK Enny Nurbaningsih mengatakan, terpilihnya tiga nama itu didasarkan pada hasil rapat permusyawaratan hakim (RPH). &rdquo;Sehingga keanggotaan MKMK ini telah disepakati secara aklamasi oleh seluruh hakim,&rdquo; ujarnya di gedung MK, Jakarta, kemarin (20/12).</p> <p>Terkait pertimbangannya, lanjut Enny, penjajakan terhadap tiga nama itu dilakukan dengan menelusuri track record. Secara ketentuan, ada syarat yang harus dipenuhi. Seperti berwawasan, independen, berintegritas, hingga memahami konstitusi dan putusan MK.</p> <p>Dengan adanya MKMK permanen, Enny berharap upaya pengawasan terhadap 9 hakim MK lebih maksimal. Publik juga memiliki saluran yang pasti jika menemukan indikasi pelanggaran etik oleh hakim.</p> <p>Apalagi, tantangan ke depan cukup besar lantaran MK akan mengadili perselisihan hasil Pemilu 2024.</p> <p>MKMK permanen direncanakan mulai aktif 8 Januari 2024, bersamaan dengan pelantikan ketiga anggotanya. Mereka akan dilantik untuk masa jabatan 1 tahun. <strong>(far/c18/fal)</strong></p>

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) permanen direncanakan mulai aktif 8 Januari 2024, bersamaan dengan pelantikan ketiga anggota.

MKMK Permanen Aktif 8 Januari 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/tpn-gama-3061155807.jpg" alt="Andi Widjajanto usai pertemuan ketua umum partai politik pengusung bacapres Ganjar Pranowo di Gedung High End, Jakarta, Rabu (11/10)." width="100%">
<figcaption>Andi Widjajanto usai pertemuan ketua umum partai politik pengusung bacapres Ganjar Pranowo di Gedung High End, Jakarta, Rabu (11/10).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com&nbsp;-</strong> Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menyampaikan pihaknya berencana akan menggunakan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menjaga dan menegakkan demokrasi yang adil dan jujur.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Kami akan mengikuti arahan sesuai pidato Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yakni bagaimana menggunakan secercah cahaya dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadi jalan untuk menjaga dan menegakkan demokrasi berbangsa dan bernegara,&rdquo; ungkap Andi dilansir dari Antara pada Minggu (12/11).</p> <p dir="ltr">Andi memberikan analoginya terkait apa yang terjadi pada Pilpres dan Pemilu 2024. Menurutnya Pemilu kali ini bisa digambarkan layaknya pertandingan sepakbola.</p> <p dir="ltr">"Pada saat kita bersiap-siap menanti pertandingan sepakbola untuk melihat kesebelasan yang terbaik tampil tapi ternyata timbul keraguan karena ada kejanggalan dalam praktik di lapangan soal pemain yang boleh turun bermain," tuturnya.</p> <p dir="ltr">Berkaca dari pidato Megawati, muncul keinginan agar keputusan MKMK menjadi dasar utama dalam menghentikan upaya rekayasa hukum yang mengandung nepotisme, menurut Andi.</p> <p dir="ltr">Andi mengatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman diduga telah melakukan pelanggaran etik berat dengan "meloloskan" Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden.</p> <p dir="ltr">Andi meyakini bahwa proses pemilu dan pilpres tidak akan berjalan dengan baik apabila peserta pemilu kehilangan dasar konstitusi yang adil.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Ketika peserta pemilu kehilangan tim wasit yang adil, maka dapat dipastikan pertandingannya sudah pasti tidak fair. Dampaknya penonton atau rakyat akan kecewa karena pertandingan tidak fair,&rdquo; ujarnya.</p> <p dir="ltr">Andi menambahkan bahwa Megawati ingin menyampaikan pesan kepada rakyat mengenai nurani yang idealis tentang apa yang dulu pernah dilakukan tahun 1997-1998 hingga sekarang.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Kita harus kembali ke cita-cita reformasi. Kita harus menguatkan kembali perjuangan reformasi,&rdquo; pungkas Andi.</p> <p dir="ltr">***</p>

Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menyampaikan pihaknya berencana menegakkan demokrasi yang adil dan jujur.

TPN Ganjar-Mahfud Siap Tegakkan Demokrasi Berdasarkan Putusan MKMK

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/JKT_MKMK-DENGAN-9-HAKIM-MONDTITUSI_MIFTAHUL-HAYAT-08-1361439232.jpeg" alt="Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie bersama anggota MKMK Bintan R. Saragih menjawab pertanyaan awak sebelum pertemuan tertutup dengan sembilan hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Senin, (30/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie bersama anggota MKMK Bintan R. Saragih menjawab pertanyaan awak sebelum pertemuan tertutup dengan sembilan hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Senin, (30/10/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan, menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Dalam sidang pembacaan putusan itu, Anggota MKMK Bintan Saragih menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam perkara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bintan menegaskan, pemberhentian tidak hormat layak diberikan kepada Anwar Usman, lantaran terbukti melakukan pelanggaran berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi, in casu Anwar Usman, karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Bintan dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bintan menjelaskan, sanksi terhadap kasus pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat. Ia meyakini, sanksi itu setimpal atas perbuatan Anwar Usman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada sanksi lain (selain pemberhentian tidak dengan hormat) sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi," tegas Bintan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013233296/legislator-pdip-harapkan-mkmk-berani-ungkap-fakta-dugaan-pelanggaran-etik-anwar-usman">Legislator PDIP Harapkan MKMK Berani Ungkap Fakta Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, MKMK menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim. MKMK memutuskan bahwa Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013234739/mkmk-putuskan-saldi-isra-tidak-langgar-kode-etik-usai-curhat-dalam-dissenting-opinion">MKMK Putuskan Saldi Isra Tidak Langgar Kode Etik Usai Curhat Dalam Dissenting Opinion</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan," ucap Ketua MKMK&nbsp;Jimly&nbsp;Asshiddiqie&nbsp;<wbr />membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitus kepada hakim terlapor," sambungnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, MKMK memerintahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. MKMK memerintahkan, Anwar Usman tidak bisa mengikuti pencalonan Ketua MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Ketua MK hingga masa jabatan sebagai hakim konstitusi berakhir," tegas Jimly.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MKMK juga melarang Anwar Usman terlibat atau melibatkan diri, dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pilpres, pileg, dan pilkada. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan," pungkas Jimly.</div> </div> </div> </div> </div>

Bintan Saragih menegaskan, pemberhentian tidak hormat layak diberikan kepada Anwar Usman, lantaran terbukti melakukan pelanggaran berat.

Anggota MKMK Bintan Saragih Minta Anwar Usman Dipecat dengan Tidak Hormat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Gedung-MK-Dery.jpg" alt="GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tim Advokat Pengawal Konstitusi (APK) mengikuti jalannya proses persidangan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dan pembuktian oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Kamis (2/11).</p> <p>Koorrdinator APK Raden Elang Mulyana menjelaskan, sidang pengucapan putusan rencananya digelar pada Selasa (7/11), pukul 13.00 WIB diharapkan mempertegas kewenangan MK.</p> <p>"Menjelang pembacaan putusan ini, APK menyatakan sikap terbuka untuk mengingatkan dan mempertegas kewenangan yang dimiliki Majelis Hakim Kehormatan Konstitusi sebelum dilakukan putusan," ucap Raden Elang Mulyana, dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Sabtu (4/11).</p> <p>Elang menjelaskan, berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.</p> <p>"Telah dinyatakan secara tegas, MKMK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan atau pembatalan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dalam perkara uji materiil terhadap norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait persyaratan usia Capres-Cawapres," terangnya.</p> <p>Elang juga menjelaskan tiga hal mengenai MK dan putusan MK. Pertama, MK merupakan cabang kekuasaan yudikatif yang merdeka, independen, dan bebas dari campur tangan pihak mana pun, serta mempunyai wewenang di antaranya untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945.</p> <p>Putusan MK bersifat final adalah putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding) dalam arti sah memiliki kepastian hukum dan tidak bisa dianulir oleh lembaga apa pun.</p> <p>"Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 wajib dihormati dan dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya, maupun masyarakat pada umumnya yang terkait dengan putusan itu mengingat putusan MK yang bersifat final yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang termaktub di dalam konstitusi," ucapnya.</p> <p>Kedua, putusan MK tersebut harus dianggap benar dan harus dilaksanakan sebagaimana asas res judicata pro veritate habetur, yakni apa yang diputus hakim harus dianggap benar dan merupakan akhir dalam proses persidangan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pencari keadilan.</p> <p>"Oleh sebab itu, demi kepastian hukum Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dilaksanakan," tegasnya.</p> <p>Ketiga, MKMK tidak memiliki alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perubahan atau pembatalan pelaksanaan atas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, sebagaimana dalam praktiknya MKMK pernah memutus bersalah etik dan memberhentikan secara tidak dengan hormat terhadap mantan Hakim Konstitusi Akil Mochtar dan Patrialis Akbar.</p> <p class="class-paragraph">"Maka, atas hal tersebut, tidak dapat dijadikan dasar dan alasan untuk melakukan perubahan atau pembatalan pelaksanaan atas Putusan MK," ucap Elang.</p> <p>Bahkan, lanjutnya, putusan MK tersebut telah ditindaklanjuti dalam peraturan pelaksana yaitu melalui perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang telah disetujui oleh DPR bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP.</p> <p>"Oleh sebab itu, telah tepat dan sesuai dengan konstitusi lembaga negara terkait menindaklanjuti Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut melalui perubahan PKPU di atas," imbuhnya.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, tambahnya, APK menyatakan sikap agar MKMK mememeriksa dan memutus perkara sebagaimana Peraturan MK Nomor 1 tahun 2023 Pasal 3 Ayat (2) Majelis Hakim Kehormatan MK berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.</p> <p>"Agar kiranya MKMK tetap berpegang teguh pada nilai-nilai konstitusi dan hukum yang berlaku, demi kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum, serta mengingat Indonesia adalah negara hukum," pungkasnya.</p>

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dianggap benar dan harus dilaksanakan sebagaimana asas res judicata pro veritate habetur,

Tim APK Sebut MKMK Tak Berwenang Batalkan Putusan MK

<h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/04/JKT-1-ANWAR-USMAN-DIPERIKSA-2-KALI-MKMK-FED-3JPG-1479956498.jpg" alt="Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman berjalan menuju Gedung MKMK di Jakarta, Jumat (3/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman berjalan menuju Gedung MKMK di Jakarta, Jumat (3/11/2023).</figcaption>
</figure> </h3> <h3>Implikasi terhadap Putusan MK Nomor 90 Dijawab Pekan Depan</h3> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Proses persidangan etik terhadap hakim konstitusi tuntas kemarin (3/11). Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sudah memeriksa semua hakim konstitusi, termasuk Ketua MK Anwar Usman. Dari hasil sidang itu, MKMK berencana mengumumkan putusan sidang etik tersebut pada Selasa (7/11) pekan depan.</p> <p>Ketua MKMK Prof Jimly Asshiddiqie seusai sidang menjelaskan, pihaknya tidak hanya sudah memeriksa semua hakim MK.</p> <p>Tetapi juga telah mengantongi bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran etik dalam putusan MK nomor 90 tahun 2023 terkait syarat batas usia bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tersebut.</p> <p>MK mengabulkan gugatan soal syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. MK menyatakan, seseorang bisa mendaftar capres-cawapres jika berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu.</p> <p>Jimly menyebutkan, salah satu bukti yang dikantongi pihaknya adalah CCTV. Bukti elektronik itu menjadi petunjuk adanya indikasi kisruh internal di MK sebelum agenda pembacaan putusan nomor 90.</p> <p>Rangkaian agenda sidang etik kemarin (3/11) ditutup dengan pemeriksaan kedua Ketua MK Anwar Usman. Sebelumnya, Anwar diperiksa pada Selasa (31/10). Karena paling banyak dilaporkan, Anwar kembali dimintai keterangan oleh MKMK. &rdquo;Jadi, satu-satunya yang kami (MKMK) periksa dua kali ya ketua (MK),&rdquo; ujar Jimly seusai sidang.</p> <p>Jimly menegaskan, pihaknya sudah membuat kesimpulan atas dugaan pelanggaran etik hakim MK tersebut. Dia berharap putusan yang dibacakan pekan depan itu bisa menjawab semua isu dan tuduhan yang berkembang selama ini terhadap MK. &rdquo;Mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti,&rdquo; tutur mantan ketua MK tersebut.</p> <p>Jimly sempat mengiyakan Anwar Usman terbukti bersalah karena paling banyak dilaporkan. &rdquo;Iya lah,&rdquo; kata Jimly di gedung MK, Jakarta, kemarin.</p> <p>Di antara 21 laporan, 15 laporan terkait dengan Anwar. Bahkan, dalam laporan itu adik ipar Joko Widodo tersebut diminta mundur dari jabatan hakim konstitusi. &rdquo;Baiknya nanti diputuskan MKMK saja (soal permintaan pelapor agar Anwar Usman mundur, Red),&rdquo; ujarnya.</p> <p>Jimly menyampaikan, pihaknya bakal menjawab berbagai kasak-kusuk kepentingan dalam putusan 90 yang dibacakan pada 16 Oktober lalu tersebut. Dari penilaian independensi sembilan hakim, Jimly mengakui bahwa Anwar Usman yang paling banyak masalah. &rdquo;Tapi, (hakim konstitusi) yang lain itu ada sumbangan terhadap ini (masalah),&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Mengenai kemungkinan pengaruh putusan MKMK terhadap putusan 90, Jimly menuturkan bahwa hal tersebut akan dijawab dalam pertimbangan putusan. Menurut dia, putusan MKMK nanti memberi kepastian bahwa yang salah adalah salah. Dan, yang benar adalah benar. &rdquo;Nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca,&rdquo; pintanya.</p> <p class="class-paragraph">Di sisi lain, setelah menjalani pemeriksaan sidang etik, Anwar Usman mengaku siap dengan konsekuensi putusan MKMK pekan depan. &rdquo;Semua harus siap lah,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Sementara, terkait dengan banyaknya pelapor yang memintanya mengundurkan diri, Anwar menyatakan bahwa permintaan itu sah-sah saja. &rdquo;Minta kan bisa saja,&rdquo; katanya. <strong>(tyo/c14/ttg)</strong></p>

Proses persidangan etik terhadap hakim konstitusi tuntas kemarin (3/11). Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah memeriksa semua hakim.

Jimly: Penilaian Independensi, Anwar Paling Banyak Masalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/Anwar-Usman-Jalani-Sidang-Etik-Tertutup_MIFTAHUL-HAYAT-3-1473407749.jpeg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman usai menjalani sidang etik tertutup terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman usai menjalani sidang etik tertutup terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/10/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membantah, dirinya menghalangi pembentukan Majelis Kehormatan MK (MKMK) secara permanen. Ia menegaskan, tudingan yang menyasar dirinya itu tidak benar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Wah enggak benar itu, salah itu," kata Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta,</div> <div dir="auto">Jumat (3/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, terdapat perbedaan dalam rangkaian Undang-Undang terkait perubahan usia hakim MK dan perubahan rencana pembentuk Undang-undang Majelis Kehormatan MK. Karena itu, sampai saat ini pembentukan Majelis Kehormatan MK belum dapat dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ternyata dalam rangkaian UU terkait perubahan usia hakim konstitusi, rupanya ada sekaligus adanya rencana dari pembentuk UU untuk buat Majelis Kehormatan yang susunan keanggotannya beda dengan yang lama, sehingga itu sambil menunggu, ternyata belum sampai sekarang," tegas Anwar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013112746/mkmk-akui-dugaan-pelanggaran-etik-anwar-usman-isu-berat-dan-serius">MKMK Akui Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman Isu Berat dan Serius</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Anwar, keputusan yang diambil sendiri oleh seorang hakim konstitusi tidak dapat diambil. Termasuk, dirinya sendiri yang berstatus sebagai ketua MK. Segala bentuk keputusan, harus melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa suara saya sendiri bisa? Kan harus melalui RPH," ucap Anwar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013109448/mahfud-md-yakin-mkmk-profesional-usut-dugaan-pelanggaran-etik-anwar-usman">Mahfud MD Yakin MKMK Profesional Usut Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tuduhan itu sebelumnya dilayangkan seorang pelapor dugaan pelanggaran etik sembilan hakim MK, Zico Leonardo Djagardo dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK). Zico menduga adanya hambatan dari Anwar Usman sehingga MKMK tidak dibentuk secara permanen, melainkan ad hoc.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, MKMK yang dipimpin I Dewa Gede Palguna saat itu hanya bertugas mengadili pelanggaran etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah. Dalam putusan akhirnya, Palguna meminta MKMK dibentuk secara permanen.</div>

MKMK yang dipimpin I Dewa Gede Palguna saat itu hanya bertugas mengadili pelanggaran etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah.

Anwar Usman Bantah Jadi Hakim Penghalang Pembentukan MKMK Secara Permanen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/02/JKT_Saldi-Isra-Diperiksa-MKMK_MIFTAHUL-HAYAT-06-3335064795.jpeg" alt="IRIT KOMENTAR: Saldi Isra setelah memberikan keterangan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di gedung MK, Jakarta, Rabu (1/11)." width="100%">
<figcaption>IRIT KOMENTAR: Saldi Isra setelah memberikan keterangan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di gedung MK, Jakarta, Rabu (1/11).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Untuk kali kedua, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan memanggil Ketua MK Anwar Usman. Dia akan dikonfirmasi ulang terkait putusan nomor 90/2023 yang kontroversial itu.</p> <p>Ketua MKMK Jimly Ashidd&igrave;qie menegaskan, pemanggilan Anwar Usman dilakukan Jumat besok.</p> <p>Meski Anwar pernah diperiksa, dia merasa perlu menambah pemeriksaan. Pasalnya, ada hal-hal baru yang harus dikonfirmasikan kepada adik ipar Presiden Joko Widodo itu.</p> <p>"Iya, jadi karena banyak sekali yang mengajukan dari berbagai argumen," ujarnya di kantor MK Jakarta.</p> <p>Kemarin MKMK memanggil tiga hakim MK. Yakni, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Manahan Sitompul. Dengan demikian, sudah enam hakim yang dipanggil dan diinterogasi secara etik.</p> <p>Jimly mengatakan, pihaknya bakal memanggil tiga hakim lainnya hari ini. Yakni, Daniel Yusmic, Wahiduddin Adam, serta Guntur Hamzah.</p> <p>Selain itu, MKMK juga akan memeriksa panitera untuk mengklarifikasi beberapa prosedur administrasi rapat dan persidangan. &rsquo;&rsquo;Kita mau panggil. Kita juga sudah lihat CCTV-nya,&rsquo;&rsquo; imbuhnya.</p> <p>Untuk substansi pemeriksaan sejauh ini, Jimly enggan membeberkan. Pihaknya akan menyampaikan hasil kepada publik saat putusan final. Namun secara terperinci, ada lima persoalan yang tengah didalami. Pertama, ditemukan salah satu hakim yang memiliki hubungan kekerabatan.</p> <p>Kemudian, ada juga kasus hakim berbicara mengenai substansi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 di luar persidangan. Itu mengacu pada pernyataan Anwar Usman soal kepemimpinan muda dalam acara di Semarang.</p> <p>Ketiga, masalah hakim yang saking kesalnya sampai mengungkapkan kemarahannya atas situasi internal kepada publik. Kemudian, ada juga masalah hakim yang menulis perbedaan pendapat atau dissenting opinion tidak pada substansinya.</p> <p>Terakhir adalah soal prosedur registrasi perkara yang terindikasi loncat-loncat prosedurnya. &rsquo;&rsquo;Jadi, ini teknis-teknis begitu. Tapi, ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance,&rsquo;&rsquo; imbuhnya.</p> <p class="class-paragraph">Sementara itu, di parlemen muncul wacana hak angket terhadap MK. Ide tersebut dilontarkan anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Ditanya soal itu, Jimly menegaskan bahwa MKMK tak mau ikut campur. Dia menilai itu hak anggota DPR. &rsquo;&rsquo;Dia punya (kewenangan mengawasi) termasuk hak angket. Bagus-bagus aja,&rsquo;&rsquo; tuturnya.</p> <p>Sementara itu, tiga hakim yang menjalani pemeriksaan kemarin mengaku hanya menyampaikan yang diketahui. &rsquo;&rsquo;Keterangannya juga biasa, nggak terlalu njelimet,&rsquo;&rsquo; kata hakim Manahan Sitompul seusai pemeriksaan.</p> <p>Manahan juga menolak bicara detail dan menyerahkan kasus tersebut ke MK. Dia hanya menegaskan bahwa dalam putusan nomor 90 tahun 2023, dia tidak terlibat dalam lobi-lobi tertentu.</p> <p>Sama dengan Manahan, Saldi Isra juga irit bicara. Seusai pemeriksaan, pria berdarah Minang itu menyerahkan pada MKMK untuk memberikan keterangan. "Nanti nanya ke anggota dewan etiknya ya," tuturnya. <strong>(far/tyo/c6/oni)</strong></p>

Untuk kali kedua, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan memanggil Ketua MK Anwar Usman. Dia akan dikonfirmasi ulang.

MKMK Bakal Periksa Lagi Anwar Usman dan Panitera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/JKT_MKMK-DENGAN-9-HAKIM-MONDTITUSI_MIFTAHUL-HAYAT-04-3452039562.jpeg" alt="Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie." width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Ashiddiqie berharap sembilan hakim MK bisa independen dalam memutuskan setiap perkara sekalipun harus berbeda pendapat.</p> <p>"Harapan kami, terutama saya sebagai ketua pendiri, kami berpesan supaya kesembilan itu harus punya independensi sendiri-sendiri, " kata Jimly di Gedung II MK, Jakarta, Rabu, (1/11).</p> <p>Jimly mempersilakan sembilan hakim MK untuk berdebat dengan keras, kemudian bersatu dalam memutuskan perkara.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Dengan kemandirian masing-masing, silakan berdebat, silakan berbeda pendapat keras. Akan tetapi, begitu sudah putusan, ya, sudah, harus saling menghormati. Jangan sampai keluar perbedaan pendapat itu," kata Jimly.</p> <p>Sembilan hakim MK, kata dia, perlu kolegial dan kohesif karena mencerminkan sembilan cara berpikir masyarakat plural Indonesia.</p> <p>Ia mengakui terdapat masalah apabila salah satu hakim MK membicarakan perdebatan internal di antara hakim MK dengan pihak luar.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p><span class="Apple-converted-space"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013208846/jimly-sebut-masuk-akal-jika-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-dibatalkan">Jimly Sebut Masuk Akal Jika Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Dibatalkan</a></strong></span></p> <p>"Ini 'kan harus kolektif kolegial, bersembilan, dan masing-masing adalah tiang keadilan, tiang kebenaran konstitusional," katanya.</p> <p>Namun, Jimly meminta masyarakat tak menebak-nebak hasil pemeriksaan MKMK terkait dengan pelaporan pelanggaran kode etik sembilan hakim MK.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Ketua MKMK menegaskan bahwa pihaknya akan mengeluarkan putusan terkait dengan pelanggaran kode etik MK pada hari Selasa (7/1) setelah memeriksa pelapor dan isi laporannya, serta memeriksa semua hakim MK.</p> <p>MKMK pada hari Selasa (31/10) dan Rabu (1/11) telah memeriksa enam hakim yang terdiri atas Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo.</p> <p>MKMK akan kembali memeriksa tiga hakim MK pada hari Kamis (2/11), yakni Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Guntur Hamzah, dan Wahiduddin.</p>

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mempersilakan sembilan hakim MK untuk berdebat dengan keras, kemudian bersatu dalam memutuskan perkara.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Berita Terkini