<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/T5u7bykIWDVL5yKznqcA5qDjuwkxNRxyVWS1Qq6E-1195388600.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Majelis Bin Yahya yang diasuh oleh Habib Usman bin Yahya, di Cisarua, Bogor, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Majelis Bin Yahya yang diasuh oleh Habib Usman bin Yahya, di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir kembali melakukan kegiatan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan. Adis menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Majelis Bin Yahya yang diasuh oleh Habib Usman bin Yahya, di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/11). Adies menyampaikan bahwa peran ulama sangat penting bagi kehidupannya. Menurutnya, doa ulama menjadi jalan baginya untuk terus berkhidmat di tengah masyarakat. "Saya tidak pernah lupa bahwa kesembuhan saya adalah berkat doa dari para habaib dan jamaah majelis. Doa mereka menjadi jalan rahmat Allah SWT untuk saya bisa kembali berdiri dan berkhidmat. Semoga saya bisa terus menggunakan kesehatan ini untuk berbuat kebaikan bagi masyarakat,&rdquo; ujar Adies Kadir. Ia menegaskan, kesempatan untuk kembali berdiri di tengah masyarakat bukan hanya tanda kesembuhan, tetapi juga amanah untuk terus berbuat kebaikan dan memperkuat silaturahmi dengan para ulama serta jamaah. "Dua tahun lalu saya hampir tak sanggup berdiri. Tapi di majelis inilah, doa dari guru saya Habib Usman dan para jamaah menjadi penolong. Alhamdulillah, Allah beri umur panjang dan kesehatan. Terima kasih atas doa dan kasihnya," tuturnya. Sementara, Habib Usman mengenang masa ketika Adies Kadir sempat diuji dengan sakit berat dua tahun lalu. &ldquo;Haji Adies Kadir, yang dua tahun lalu hampir kolaps, hampir lewat. Didoakan di sini, di majelis ini, panjang umur, sehat, sampai hari ini. Dan Allah kasih kesehatan, keberkahan, dan semoga Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, doa-doanya, serta Allah lindungi dari orang-orang yang dzalim. Allah selamatkan dan Allah berikan sehat wal afiat,&rdquo; tutur Habib Usman disambut lantunan shalawat thibbil qulub dari ribuan jamaah. Momen itu disambut haru oleh para jamaah. Banyak yang mengangkat tangan, mengaminkan doa sang habib untuk muridnya. Sebagian jamaah bahkan meneteskan air mata, mengenang momen dua tahun silam ketika majelis tersebut bersama-sama mendoakan kesembuhan Adies Kadir.

Adies Kadir hadir di Majelis Bin Yahya, mengenang kesembuhannya berkat doa ulama, dan berbagi harapan untuk berbuat kebaikan.

Adies Kadir Cerita Pernah Kolaps saat Hadiri Majelis Bin Yahya: Semoga Bisa Terus Sehat untuk Berbuat Kebaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/24/1000508533-3627591836.jpg" alt="Nikita Mirzani. (Luthfia Miranda Putri/Antara)" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani. (Luthfia Miranda Putri/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan pengobatan. Karena jika tidak dilakukan tindakan medis, ibu tiga anak tersebut disebut bisa mengalami kondisi kesehatan yang parah. Atas permintaan kuasa hukum Nikita Mirzani, majelis hakim mengabulkan permohonan agar terdakwa Nikita menjalani pengobatan. Dengan catatan, semua persyaratan administratif dipenuhi. "Kami akan memberikan izin asal semua persyaratan, formalitas surat-suratnya dipenuhi," kata Hakim Ketua Kairul Saleh di PN Jakarta Selatan, Kamis (11/9). Nikita Mirzani mengalami masalah veneer giginya pecah. Masalah ini sudah ditangani oleh dokter gigi sebuah rumah sakit meskipun dampaknya masih dirasakan sakit oleh Nikita. Masalah kesehatan yang cukup serius dialami Nikita Mirzani karena terdapat pergeseran tulang leher nomor 5 yang bisa berdampak ke bagian jantung dan otak. Nikita Mirzani mengatakan, masalah kesehatan ini sebenarnya merupakan masalah lama dan pernah dilakukan tindakan operasi dengan dipasangi pen. Tulang belakang Nikita bergeser dan kemudian mengakibatkan benjolan diduga karena bantal yang digunakan Niki di dalam tahanan tidak sesuai. Nikita Mirzani harus menjalani fisioterapi selama sekitar 6 minggu. Setelah itu, akan dilakukan observasi lebih lanjut untuk memastikan apakah masalahnya sudah tertangani dengan baik atau tidak. "Kalau masih ada penyempitan, baru nanti dioperasi, tindak lanjutnya begitu. Berdampak juga ya, jadi keleyengan, terus gampang sesak gitu," kata Nikita Mirzani. Apabila masalah pada bagian tulang lehernya tidak ditangani dengan baik, Nikita Mirzani menyebut dampaknya bisa sangat fatal karena bisa mengakibatkan kematian. "Karena di tulang sumsum leher itu ada dua kabel, kayak kabel gitu. Satu ke otak, satu lagi ke jantung. Kalau misalkan ia makin menyempit ya nauzubillah. Jangan sampai, ntar nggak ada Nikita Mirzani," ujar Nikita.

Nikita Mirzani diizinkan berobat setelah tulang lehernya bergeser, berpotensi fatal jika tidak ditangani.

Tulang Leher Nikita Mirzani Bergeser, Majelis Hakim Kabulkan untuk Berobat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/Woo-Won-Shik-by-Yonhap-1-2395729273.jpg" alt="Ketua Majelis Nasional Woo Won Shik memimpin sidang paripurna darurat untuk mencabut status darurat militer di Korea Selatan. (Yonhap)" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Nasional Woo Won Shik memimpin sidang paripurna darurat untuk mencabut status darurat militer di Korea Selatan. (Yonhap)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Majelis Nasional yang dipimpin oleh oposisi Parlemen Korea Selatan pada hari Rabu (4/12) waktu setempat, mengesahkan upaya untuk mencabut deklarasi darurat militer yang dibuat oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Rapat majelis tersebut menghadirkan 190 anggota parlemen untuk memberikan suara setuju, sebagaimana yang diberitakan The Korea Herald. Woo Won Shik sebagai ketua Majelis Nasional menggelar sidang paripurna darurat pada hari Rabu dini hari, beberapa jam setelah presiden mengumumkan darurat militer. Menurut hukum di Korea Selatan, presiden diharuskan mencabut deklarasi tersebut jika Majelis Nasional memintanya setelah pemungutan suara mayoritas. Sehari sebelumnya (3/12), Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa malam waktu setempat. Yoon Suk Yeol menuduh oposisi negara berniat melumpuhkan pemerintah, dengan 'kegiatan anti-negara yang merencanakan gerakan pemberontakan.' Keputusan ini diambil setelah Partai Demokratik Korea (DPK) yang beroposisi, mencerca rancangan anggaran yang dirampingkan di komite anggaran parlemen, dan mengajukan mosi tidak percaya terhadap auditor negara dan kepala jaksa penuntut. &ldquo;Darurat militer ditujukan untuk membasmi kekuatan pro-Korea Utara, dan untuk melindungi tatanan konstitusional yang bebas,&rdquo; kata Yoon Suk Yeol dalam pidatonya, seperti diberitakan The Korea Times. Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa keputusan untuk mengumumkan darurat militer ditujukan untuk membangun kembali dan melindungi negara. Yang ia gambarkan sebagai menghadapi tantangan yang signifikan. Pergerakan yang dilakukan presiden ke-20 Korea Selatan ini dipicu dengan 22 upaya pemakzulan yang telah diajukan terhadap pejabat pemerintah sejak pelantikannya pada bulan Mei 2022.

Majelis meloloskan permintaan untuk mencabut darurat militer di Korea Selatan, yang di umumkan Presiden Yoon Suk Yeol

Majelis Kabulkan Permohonan untuk Mencabut Status Darurat Militer di Korea Selatan yang Dibuat Presiden Yoon Suk Yeol

MA Bentuk Tim Pemeriksa untuk Klarifikasi Majelis Kasasi Kasus Ronald Tannur <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/WhatsApp-Image-2024-10-28-at-135631-2429324471.jpg" alt="Ronald Tannur. (Humas Kemenkumham Jatim)" width="100%">
<figcaption>Ronald Tannur. (Humas Kemenkumham Jatim)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-Mahkamah Agung (MA) membentuk tim pemeriksa untuk mengklarifikasi majelis hakim kasasi yang mengadili kasus penganiayaan yang berujung pembunuhan korban Dini Sera Afrianti dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015246955/bpom-bongkar-toko-online-skincare-ilegal-yang-sebabkan-kanker-ini-nama-akun-penjual-dan-merek-produknya">BPOM Bongkar Toko Online Skincare Ilegal yang Sebabkan Kanker, Ini Nama Akun Penjual dan Merek Produknya</a>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015246955/bpom-bongkar-toko-online-skincare-ilegal-yang-sebabkan-kanker-ini-nama-akun-penjual-dan-merek-produknya">BPOM Bongkar Toko Online Skincare Ilegal yang Sebabkan Kanker, Ini Nama Akun Penjual dan Merek Produknya</a> Keputusan itu diambil setelah mantan pejabat MA, Zarof Ricar (ZR), ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung). Pasalnya, diduga ada uang senilai Rp 5 miliar yang digunakan untuk mengurus kasasi Ronald Tannur. &ldquo;Berdasarkan Rapat Pimpinan Mahkamah Agung pada hari ini, Senin tanggal 28 Oktober 2024, pimpinan MA secara kolektif kolegial telah memutuskan membentuk tim pemeriksa yang bertugas untuk melakukan klarifikasi kepada majelis hakim kasasi perkara Ronald Tannur,&rdquo; kata juru bicara MA Yanto dalam konferensi pers di kantor MA, Jakarta, Senin (28/10). Tim pemeriksa yang dibentuk itu dipimpin oleh hakim agung Dwiarso Budi Santiarto, dengan anggota Jupriyadi dan Nor Ediyono yang merupakan Sekretaris Kepala Badan Pengawasan MA. &rsquo;&rsquo;Kepada masyarakat untuk memberi kepercayaan dan waktu kepada tim untuk melakukan tugas tersebut, selanjutnya menunggu hasil klarifikasi oleh tim tersebut,&rdquo; tegas Yanto. Sebelumnya, MA membatalkan putusan bebas Ronald Tannur dengan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara. Ronald Tannur terbukti melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia korban Dini Sera Afriyanti. Perkara nomor: 1466/K/Pid/2024 diperiksa dan diadili oleh ketua majelis kasasi Soesilo dengan hakim anggota Ainal Mardhiah dan Sutarjo, dengan panitera Pengganti Yustisiana. Putusan tersebut dibacakan pada Selasa, 22 Oktober 2024. Namun, hakim agung Soesilo mempunyai pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusannya. Meski demikian, belum diketahui pendapat lengkap yang bersangkutan, karena laman Kepaniteraan MA belum mengunggah berkas putusan lengkap. Tak lama setelah putusan tersebut dibacakan, Tim Jampidsus Kejaksaan Agung melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur. Mereka yakni, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. (*)

Mahkamah Agung (MA) membentuk tim pemeriksa untuk mengklarifikasi majelis hakim kasasi yang mengadili kasus penganiayaan yang berujung pembu

MA Bentuk Tim Pemeriksa untuk Klarifikasi Majelis Kasasi Kasus Ronald Tannur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/13-tahun-terbit-majelis-diganjar-pria-awards-2019_m_.jpg" alt="Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah mewakili pimpinan MPR menerima penghargaan PRIA Awards 2019." width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah mewakili pimpinan MPR menerima penghargaan PRIA Awards 2019.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Memasuki usia yang ke-13 pada 2019, majalah internal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Majelis mencatat sejarah baru. Terbitan yang dikelola oleh Humas MPR RI itu telah menjadi sebuah media PR terkemuka di Indonesia. Majalah itu terpilih sebagai penerima penghargaan dalam ajang PR Indonesia Awards 2019. Pada malam penyerahan Penghargaan Public Relations Indonesia (PRIA Awards) 2019 di Grand Ballroom The Trans Luxury Hotel, Bandung, Kamis (28/3), Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah mewakili pimpinan MPR menerima penghargaan bergengsi itu. Tidak kurang dari 475 produk humas yang terbagi dalam berbagai kategori diikutsertakan dalam ajang&nbsp;PRIA 2019.&nbsp; Setelah melalui penjurian yang ketat, akhirnya majalah Majelis terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan untuk kategori media cetak yang diterbitkan kementerian atau lembaga. Acara yang cukup bergengsi ini tidak hanya diikuti para praktisi humas, tetapi juga dihadiri sejumlah pejabat pemerintah. Di antaranya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah, Bupati Banyuasin Dodi Reza Alex Murdin, dan Walil Wali Kota Tangerang Sachrudin. "Kabar tentang Majalah Majelis termasuk salah satu penerima penghargaan dalam ajang PRIA 2019 cukup mengejutkan. Semoga penghargaan menjadi pemacu semangat untuk menjadi lebih baik lagi ke depan,&rdquo; kata Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi Muhamad Jaya. Sementara itu Kepala Biro Humas Siti Fauziah mengucapkan syukur. dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah menjadikan Majelis dianugrahi penghargaan itu. &ldquo;Pada kesempatan ini majalah Majelis mendapat awards dari PR Indonesia. Penghargaan ini sangat penting artinya bagi perkembangan majalah Majelis,&rdquo; ujar birokrat yang biasa disapa Bu Titik itu. Majalah Majelis, lanjut Siti, dalam kiprahnya adalah berfungsi sebagai kanal informasi MPR, baik yang bersumber dari pimpinan maupun dari Sekretariat Jenderal, untuk diteruskan ke publik. &ldquo;Semoga ke depan Majelis dapat ditingkatkan lagi, baik kualitas isi maupun penampilannya,&rdquo; pungkasnya.

13 Tahun Terbit, Majelis Diganjar PRIA Awards 2019

majelis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#majelis

Berita Terkini

Adies Kadir Cerita Pernah Kolaps saat Hadiri Majelis Bin Yahya: Semoga Bisa Terus Sehat untuk Berbuat Kebaikan

Tulang Leher Nikita Mirzani Bergeser, Majelis Hakim Kabulkan untuk Berobat

Majelis Kabulkan Permohonan untuk Mencabut Status Darurat Militer di Korea Selatan yang Dibuat Presiden Yoon Suk Yeol

MA Bentuk Tim Pemeriksa untuk Klarifikasi Majelis Kasasi Kasus Ronald Tannur

13 Tahun Terbit, Majelis Diganjar PRIA Awards 2019

Download Aplikasi JawaPos.com