<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/28/r-2-3283102123.jpg" alt="Tim penyidik KPK geledah rumah Ketua PBSI Kota Madiun Kota Madiun, Selasa (27/1). (Louis Rika/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tim penyidik KPK geledah rumah Ketua PBSI Kota Madiun Kota Madiun, Selasa (27/1). (Louis Rika/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua PBSI Kota Madiun Rahma Nuviarini yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. Dikutip dari Antara, penyidik KPK mendatangi rumah di Jalan Setiaki Nomor 26, Kelurahan Ombo Ombo, Kota Madiun dengan menggunakan empat unit mobil Toyota Innova hitam. Dalam kegiatan yang berlangsung malam hari (27/1) tersebut, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan dengan cara tertutup. Penggeledahan diduga merupakan bagian dari pengembangan kasus tindak pidana korupsi bermodus imbalan pembangunan proyek dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun. Belum ada keterangan resmi dari KPK tentang peran Rahma dalam kasus Maidi. Dari kegiatan penggeledahan tersebut, sekitar pukul 21.00 WIB, KPK terlihat keluar rumah dan menyita sejumlah dokumen yang dimasukkan ke dalam koper besar. Selain itu, KPK juga menyita aset berupa dua unit mobil dari rumah Rahma, yakni satu mobil Mercedes dan satu unit mobil Pajero. Kedua unit mobil tersebut kemudian dibawa ke Polres Madiun Kota guna pendataan lebih lanjut oleh tim KPK. Sebelum di rumah Rahma, tim KPK juga menggeledah kantor Dinas PUPR Kota Madiun di hari yang sama. Dalam penggeledahan sekitar tujuh jam tersebut, KPK keluar dengan membawa dua koper besar serta satu koper kecil yang diduga berisi dokumen proyek. KPK mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun Maidi pada 19 Januari 2026 terkait imbalan proyek dan CSR di Kota Madiun. Kemudian, pada 20 Januari 2026, KPK mengumumkan tiga orang ditetapkan sebagai tersangka usai OTT tersebut, yakni Wali Kota Madiun nonaktif Maidi (MD), Rochim Ruhdiyanto (RR) selaku orang kepercayaan Maidi, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun nonaktif Thariq Megah (TM). KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 20 Januari-8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

KPK geledah rumah Ketua PBSI Kota Madiun Rahma Nuviarini yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi Wali Kota Maidi

KPK Geledah Rumah Ketua PBSI Kota Madiun Terkait Kasus Maidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/IMG_4217JPG-1898750894.jpg" alt="Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan secara rinci konstruksi perkara terhadap Wali Kota Madiun, Maidi, yang terjerat dugaan pemerasan dan penerimaan uang dengan modus fee proyek serta dana Corporate Social Responsibility (CSR). Selain Maidi, KPK juga menjerat Rochim Ruhdiyanto selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Maidi, dan Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun sebagai tersangka. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan dugaan tindak pidana korupsi tersebut bermula pada Juli 2025, saat Maidi memberikan arahan untuk melakukan pengumpulan uang di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. &ldquo;Bahwa pada Juli 2025, Maidi selaku Wali Kota Madiun periode 2025&ndash;2030 memberi arahan pengumpulan uang melalui Sumarno selaku Kepala Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun, dan Sudandi selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun,&rdquo; kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1). Asep menjelaskan, arahan tersebut ditujukan kepada pengurus Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun yang saat itu tengah mengurus proses alih status perguruan tinggi menjadi universitas. &ldquo;Arahan tersebut ditujukan kepada pengurus Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun, untuk menyerahkan uang sebesar Rp 350 juta terkait pemberian izin akses jalan dalam bentuk uang &lsquo;sewa&rsquo; selama 14 tahun, dengan dalih keperluan dana CSR Kota Madiun,&rdquo; ucap Asep. Lebih lanjut, KPK mengungkapkan penyerahan uang tersebut dilakukan pada awal Januari 2026 melalui pihak kepercayaan Maidi. &ldquo;Bahwa pada 9 Januari 2026, pihak Yayasan STIKES menyerahkan uang tersebut kepada Rochim Ruhdiyanto selaku pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Maidi melalui transfer rekening atas nama CV Sekar Arum," ungkapnya. Tindakan itu, lantas berujung pada operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Senin (19/1). Dalam OTT tersebut, tim KPK mengamankan sembilan orang dari unsur penyelenggara negara, swasta, hingga pengurus yayasan. Selain mengamankan para pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 550 juta, dengan rincian Rp 350 juta diamankan dari Rochim Ruhdiyanto dan Rp 200 juta diamankan dari Thariq Megah. Tak hanya itu, KPK juga menemukan dugaan pemerasan lain yang dilakukan Maidi terkait proses perizinan usaha di Kota Madiun. &ldquo;Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan ini, Tim KPK juga menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa permintaan fee penerbitan perizinan di lingkungan Pemkot Madiun kepada pelaku usaha seperti hotel, minimarket, hingga waralaba,&rdquo; jelasnya. Asep menambahkan, pada Juni 2025 Maidi juga diduga meminta uang kepada pihak developer dengan nilai yang cukup besar. &ldquo;Bahwa pada Juni 2025, MD juga diduga meminta uang kepada pihak developer senilai Rp 600 juta. Dimana, uang tersebut diterima oleh SK dari pihak developer PT HB, yang selanjutnya disalurkan kepada MD melalui perantara RR dalam dua kali transfer rekening,&rdquo; beber Asep. Penyidik KPK juga menemukan indikasi penerimaan lain yang diduga sebagai gratifikasi selama Maidi menjabat sebagai Wali Kota Madiun. Salah satu penerimaan tersebut berkaitan dengan proyek pemeliharaan jalan di lingkungan Pemkot Madiun. &ldquo;Diantaranya penerimaan lainnya berupa gratifikasi terkait pemeliharaan jalan paket II dengan nilai proyek sebesar Rp 5,1 miliar,&rdquo; ujarnya. Dalam proyek tersebut, Maidi diduga meminta fee 6 persen kepada kontraktor melalui Kepala Dinas PUPR Kota Madiun. Namun, pihak kontraktor hanya menyanggupi fee sebesar 4 persen atau sekitar Rp 200 juta. Terakhir, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya dalam kurun waktu yang cukup panjang. &ldquo;Bahwa kemudian, KPK turut menemukan dugaan penerimaan lainnya (gratifikasi) oleh MD dalam periode 2019&ndash;2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp 1,1 miliar,&rdquo; pungkasnya. Atas perbuatannya, Maidi dan Rochim Ruhdiyanto disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf e UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, Maidi bersama-sama dengan Thariq Megah disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP. &nbsp;

KPK beberkan kasus Wali Kota Madiun Maidi terkait dugaan pemerasan fee proyek dan dana CSR. Simak kronologi dan perkembangan terbaru.

KPK Beberkan Konstruksi Perkara Wali Kota Madiun Maidi, Terjerat Dugaan Pemerasan Bermodus Fee Proyek dan Dana CSR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/19/Screenshot_20260119-230207_WhatsApp-4124309912.jpg" alt="Wali Kota Madiun, Maidi, bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota Madiun, Thariq Megah, dan rekanan tiba di Gedung Merah Putih KPK. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Madiun, Maidi, bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota Madiun, Thariq Megah, dan rekanan tiba di Gedung Merah Putih KPK. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Madiun, Maidi, bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota Madiun, Thariq Megah, dan rekanan tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Senin (19/1) malam. Pantauan JawaPos.com, rombongan yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) itu tiba di markas lembaga antirasuah sekitar pukul 22.30 WIB. Maidi tampak mengenakan jaket berwarna biru dan topi saat digelandang oleh tim penindakan KPK. Maidi diamankan KPK dalam OTT yang dilakukan pada Senin siang. Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang terjaring. Saat memasuki Gedung Merah Putih KPK, Maidi sempat menyampaikan pernyataan singkat kepada awak media. Ia menegaskan, dirinya selama ini telah bekerja keras membangun Kota Madiun. &ldquo;Saya tidak pernah lelah untuk membangun Kota Madiun,&rdquo; ujar Maidi. Namun demikian, ia juga mengakui bahwa dalam kepemimpinannya masih terdapat kekurangan. &ldquo;Kalau ada kekurangan, doakan saja,&rdquo; ucapnya singkat. Sebelumnya, KPK membenarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pemerintah Kota Madiun. Salah satu yang diamankan yakni Wali Kota Madiun, Maidi. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menduga terjadi penyerahan uang suap berupa fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari OTT yang menyasar Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Maidi. Namun, KPK belum mengungkap secara rinci penerimaan fee dari proyek dan dana CSR tersebut. "Peristiwa tertangkap tangan ini, dugaan awalnya terkait dengan fee proyek dan juga dana CSR di lingkungan Kota Madiun," ucap Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/1). Dalam operasi tangkap tangan itu, lanjut Budi, tim penindakan KPK mengamankan uang tunai senilai ratusan juta. Uang itu diduga merupakan bagian fee atas proyek di Kota Madiun. "Pihak-pihak yang diamankan, yang pertama salah satunya adalah Wali Kota Madiun, kemudian berkaitan dengan barang bukti, yaitu sejumlah uang senilai ratusan juta rupiah yang terkait dengan fee proyek ataupun ikhwal dana CSR di Kota Madiun," ungkap Budi. Selain mengamankan Wali Kota Madiun, KPK turut mengamankan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. "Ya, pihak-pihak yang diamankan selain Wali Iota ada dari penyelenggaran negara atau PNS di Pemkot Madiun dan juga pihak swasta," bebernya. Lebih lanjut, Budi memastikan akan memberikan informasi lebih lanjut dari giat tangkap tangan tersebut. KPK memiliki waktu 1x24 jam dalam menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. "Untuk jumlahnya nanti kami akan update dan rencana malam ini tiba di Gedung Merah Putih KPK," pungkasnya. &nbsp;

Wali Kota Madiun Maidi terjaring OTT KPK atas dugaan suap proyek dan dana CSR. Simak proses pemeriksaan dan pengamanan uang.

Terjaring OTT, Wali Kota Madiun Maidi Tiba di Gedung Merah Putih KPK: Kalau Ada Kekurangan Doakan Saja

<div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/sapourna.jpg" alt="Wali Kota Madiun Maidi. Diskominfo Kota Madiun/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Madiun Maidi. Diskominfo Kota Madiun/Antara</figcaption>
</figure> </div> <div class="mt-5"> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Maidi, pada Senin (19/1). Maidi saat ini tengah dalam perjalanan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan Maidi diamankan bersama 15 orang lainnya dalam giat penindakan di wilayah Madiun, Jawa Timur. Namun, dari belasan orang itu, KPK hanya membawa sembilan orang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Jakarta. "Selanjutnya 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun," kata Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (19/1). Dalam operasi tangkap tangan itu, tim penindakan KPK mengamankan barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut dalam giat penindakan tersebut. "Selain itu tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah," tegasnya. KPK menduga, adanya penerimaan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun. Namun, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang diamankan dalam giat penindakan tersebut. "Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun," imbuhnya. Profil Wali Kota Madiun Maidi Nama Maidi dikenal luas sebagai sosok Wali Kota Madiun yang menapaki karier panjang dari dunia pendidikan hingga pemerintahan. Maidi lahir di Magetan, Jawa Timur, pada 12 Mei 1961. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di wilayah Jawa Timur sebelum melanjutkan pendidikan tinggi di bidang pendidikan dan manajemen. Pendidikan sarjananya ditempuh di IKIP Surabaya. Setelah itu, Maidi melanjutkan studi pascasarjana dan meraih dua gelar magister, masing-masing dari Universitas Satyagama Jakarta dan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Sebelum memasuki dunia pemerintahan, Maidi memulai karier sebagai guru geografi di SMAN 1 Madiun pada akhir 1980-an. Kariernya di bidang pendidikan terus menanjak hingga dipercaya menjadi Kepala SMAN 2 Madiun pada periode 2002&ndash;2006. Dari dunia pendidikan, Maidi kemudian masuk ke birokrasi pemerintahan daerah. Ia sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun sebelum dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun. Pada 2019, Maidi memutuskan maju sebagai calon Wali Kota Madiun dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Madiun. Ia berhasil memenangkan Pilkada dan resmi menjabat sebagai Wali Kota Madiun. Maidi tercatat sebagai kader Partai Gerindra. Pada Pilkada 2024, Maidi maju sebagai Wali Kota Madiun, dan ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU Kota Madiun pada Januari 2025. Kini, Maidi terjaring OTT KPK. Namun, lembaga antirasuah belum memutuskan status hukum terhadap Maidi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan, termasuk Maidi. </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap ta.gan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Maidi,

Profil Wali Kota Madiun Maidi, Kader Gerindra yang Sempat jadi Guru Kini Terjaring OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/14/WhatsApp-Image-2024-07-14-at-195341-2443930720.jpg" alt="PKS Jawa Timur memberikan Surat Keputusan (SK) dari DPP PKS kepada Calon Kepala Daerah (Cakada) yang didukung. (PKS)" width="100%">
<figcaption>PKS Jawa Timur memberikan Surat Keputusan (SK) dari DPP PKS kepada Calon Kepala Daerah (Cakada) yang didukung. (PKS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PKS Jawa Timur memberikan Surat Keputusan (SK) dari DPP PKS kepada Calon Kepala Daerah (Cakada) yang didukung. Sabtu (13/7), SK diberikan kepada Ony Anwar Harsono dan Maidi untuk maju menjadi Calon Bupati Ngawi dan Wali Kota Madiun. Dua tokoh itu sebelumnya sudah menjadi Bupati Ngawi dan Wali Kota Madiun. Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan menegaskan, seluruh unsur PKS di Jawa Timur, khususnya di daerah terkait siap merapatkan barisan dan berjuang memenangkan Ony dan Maidi. &rdquo;Kita akan berjuang. Selain mengonsolidasi kekuatan, kami juga akan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Pilkada ini menentukan arah majunya sebuah daerah. Kami optimistis Pak Ony dan Pak Maidi baik untuk masyarakat Ngawi dan Kota Madiun,&rdquo; kata Kang Irwan. Irwan meminta agar dua tokoh yang sudah mendapatkan SK agar menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap langkah dan keputusan. Calon pemimpin Ngawi dan Madiun diharapkan terus memberikan pelayanan kepada masyarakat, transparansi juga memiliki akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai tugas. &rdquo;Saya juga meminta agar Pak Ony dan Pak Maidi berkomitmen untuk kesejahteraan masyarakat serta menguatkan kerja sama, sinergi dan menjadi pemimpin yang Inspiratif,&rdquo; ujar Irwan Setiawan, pria 48 tahun itu. Menanggapi harapan Irwan, dalam kesempatan itu Ony menegaskan akan berusaha memenuhi harapan yang disampaikan Ketua PKS Jatim. &rdquo;Kami akan menjaga amanah dan mandat dari keluarga besar PKS,&rdquo; kata Ony. Menurut dia, selama ini komunikasi antara eksekutif dan legislatif terjalin sangat baik. Hal itu membuat Ngawi situasi dan kondisi Ngawi terus kondusif. &rdquo;Kami merasa, masyarakat akan rukun jika melihat pemimpinnya juga rukun. Semoga tradisi baik ini terus berjalan,&rdquo; harap Ony. Sementara Maidi dalam kesempatan itu menegaskan akan komitmen selaras dengan visi dan misi PKS. Menurut dia, dalam menjalankan pemerintahan di Kota Madiun sudah menjalankan visi PKS. Selama ini, PKS selalu peduli dengan dunia pendidikan. Dia mengaku sudah menjalankan berbagai kebijakan yang mendukung masyarakat Madiun untuk mendapatkan kesempatan bersekolah dan berkuliah, khususnya untuk yang tidak mampu. Tak hanya itu, Maidi juga menyampaikan, selain memberi bantuan, juga ada program memberi santunan. Dalam SK DPP yang diberikan Ketua PKS Jatim itu, SK DPP untuk Calon Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono sudah lengkap dengan pasangan Calon Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko. Sementara SK untuk Maidi masih SK tanpa pasangan. Selanjutnya usul Calon Wakil Wali Kota Bagus Panuntun akan disampaikan kepada DPP melalui DPW.

PKS Jatim serahkan SK dari DPP PKS kepada Ony Anwar Harsono Calon Bupati Ngawi dan Maidi Calon Wali Kota Madiun

PKS Jatim Serahkan SK DPP untuk Ony Anwar dan Maidi di Kabupaten Ngawi dan Kota Madiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/21/PSC-3464176626.png" alt="IKON DUNIA: Replika Menara Eifel yang berdiri di atas sungai di kawasan PSC menjadi salah satu spot favorit para pengunjung." width="100%">
<figcaption>IKON DUNIA: Replika Menara Eifel yang berdiri di atas sungai di kawasan PSC menjadi salah satu spot favorit para pengunjung.</figcaption>
</figure> Dulu, Kota Madiun bukanlah daerah jujukan wisata. Tapi, di era Wali Kota Maidi, Kota Brem itu berhasil disulap menjadi destinasi andalan baru Jatim. Wisata tematik jadi andalan. Ikonnya adalah Pahlawan Street Center (PSC). --- MALIOBORO-nya Madiun. Itulah salah satu julukan yang disematkan untuk PSC. Destinasi tersebut merupakan buah keseriusan Pemkot Madiun menata objek wisata di Jalan Pahlawan yang dulunya dikenal akan banjirnya. Jerih payah itu berbuah manis. Sebab, PSC tidak hanya bernuansa Malioboro. Tapi, lebih dari itu. Sajian yang bisa dinikmati para traveler lebih komplet lagi. Saat menyusuri PSC, pengunjung serasa diajak berkeliling dunia. Sebab, sederet replika ikon terkenal di sejumlah negara ada di sana. Mulai Patung Merlion, kereta api (KA) Shinkansen, Menara Eiffel, rumah Tudor, London Bridge, hingga Kakbah. Deretan ikon dunia yang berdiri di PSC masih bertambah. Saat ini yang menyusul dibangun adalah jam Big Ben, Patung Liberty, kincir angin Belanda, serta Tugu Monas di Alun-Alun Kota Madiun. &rdquo;Banyak orang kagum dengan ikon-ikon dunia dari berbagai negara. Nah, ketertarikan itulah yang coba kami bawa ke sini (Kota Madiun, Red). Dan, hasilnya memang banyak yang tertarik,&rsquo;&rsquo; kata Wali Kota Madiun Maidi. Awalnya, keberadaan ikon-ikon dunia di PSC itu sempat mendapat tanggapan negatif dari sebagian kalangan. &rdquo;Tapi, kenyataannya lebih banyak orang yang menilai positif dan tertarik mengunjungi Kota Madiun,&rsquo;&rsquo; ujar Maidi. Selain deretan ikon dunia, ada sajian lain yang sayang jika dilewatkan para traveler. Di sana, sebuah kereta api pemberian INKA dan PT KAI dipajang dan disulap menjadi restoran. Sementara, di setiap kelurahan juga dibangun lapak UMKM yang bisa dijadikan sebagai jujukan wisata kuliner. Berwisata di PSC makin mudah dengan Madiun Bus on Tour (Mabour), bus wisata yang bisa dinaiki wisatawan mulai sore hingga malam. Mabour menjadi sarana transportasi yang disediakan pemkot kepada wisatawan untuk berkeliling menikmati suasana Kota Madiun. Tidak hanya itu, pemkot juga membangun spot wisata khusus kuliner di Bogowonto. Objek wisata tematik itu paling enak dikunjungi saat malam. Sebab, gemerlap sinar lampu hias membuat suasana PSC begitu berwarna. Dan, tentunya dapat dinikmati secara cuma-cuma. Keberadaan PSC terbukti sukses membuat Kota Madiun menjadi daerah jujukan wisata. Buktinya adalah tingginya tingkat kunjungan. Pada 2022, misalnya, tercatat sebanyak 45.104 wisatawan datang berkunjung. Artinya, rata-rata sekitar 1.500 wisatawan berkunjung setiap hari ke Kota Madiun. &rsquo;&rsquo;Dulu, Kota Madiun disingkiri. Kini, kota ini kerap disinggahi. Begitu juga kawasan PSC, semula Jalan Pahlawan banjir air. Kini, menjadi banjir manusia,&rsquo;&rsquo; terang Maidi.&nbsp;(ggi/her/c7/ris) <div class="box-header bg-blue-active bs-example"> <h3>Cagar Budaya hingga Wisata Religi Tetap Terjaga</h3> </div> <div class="box-body"> MESKI&nbsp;identik dengan kawasan perkotaan, Kota Madiun juga memiliki kekayaan budaya luar biasa. Itu dibuktikan dengan adanya sederet cagar budaya dan tempat-tempat bersejarah di kota ini. Di antaranya, Masjid Kuno Taman dan Masjid Kuno Kuncen. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/21/PSC2-1475757287.png" alt="RAMAI: Sejak disulap menjadi destinasi wisata tematik, kawasan PSC tak pernah sepi pengunjung." width="100%">
<figcaption>RAMAI: Sejak disulap menjadi destinasi wisata tematik, kawasan PSC tak pernah sepi pengunjung.</figcaption>
</figure> Masjid Kuno Taman dulunya bernama Masjid Donopuro. Tempat ibadah itu dibangun Kanjeng Raden Ngabehi Kiai Ageng Misbach alias Kiai Donopuro pada 1754. Pada masa tersebut, masjid itu menjadi tempat syiar atau penyebaran ajaran agama Islam di wilayah Karesidenan Madiun. Tak hanya itu, di masjid tertua di wilayah Madiun tersebut juga terdapat makam para pemimpin Madiun zaman dulu. Hingga pada 1981, masjid itu masuk daftar cagar budaya dan nama masjid diganti menjadi Masjid Kuno Taman. &rsquo;&rsquo;Cagar budaya di Kota Madiun kami jaga dan rawat kelestariannya,&rsquo;&rsquo; kata Wali Kota Madiun Maidi. Sementara itu, Masjid Kuno Kuncen juga memiliki sejarah penting dalam berdirinya Madiun. Masjid itu didirikan Bupati Pertama Madiun Pangeran Timoer atau Ki Ronggo Jumeno. Pada 1575, Ronggo Jumeno memindahkan pusat pemerintahan dari Sogaten ke Desa Wonorejo atau Kuncen. Selain membangun pemerintahan, Ki Ronggo Jumeno mendirikan masjid. Awalnya, rumah ibadah tersebut dibangun di sisi selatan bangunan sekarang. Karena dinilai kurang strategis, pada 1590 dipindah ke sebelahnya. Kini, Masjid Kuncen tercatat sebagai cagar budaya yang menjadi satu kesatuan dengan makam kuno yang lokasinya di belakang masjid. Di makam tersebut bersemayam bupati-bupati Madiun seperti Ki Ronggo Jumeno, Raden Mas Bagus Petak, Adipati Martoloyo, Adipati Balitar, dan Tumenggung Balitar Tumapel. Selain itu, di kawasan makam kuno terdapat Sendang Kuncen yang acap digunakan masyarakat untuk menggelar kegiatan kebudayaan. &rsquo;&rsquo;Saat ini kawasan Masjid Kuno Kuncen kami sentuh rehabilitasi. Mulai pembangunan menara masjid hingga rehabilitasi sendang pasca-ekskavasi tim BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Jawa Timur. Untuk desain pembangunan dan rehabilitasi, kami sesuaikan rekomendasi BPCB Jatim,&rsquo;&rsquo; jelas Maidi.&nbsp;(ggi/her/c12/ris) </div> DESTINASI WISATA DI KOTA MADIUN <ul> <li>Pahlawan Street Center</li> <li>Pahlawan Business Center</li> <li>Pahlawan Religi Center</li> <li>Bogowonto Culinary Center</li> <li>Ngrowo Bening Edupark</li> <li>Lapak UMKM</li> </ul> Sumber: diolah

Dulu, Kota Madiun bukanlah daerah jujukan wisata. Tapi, di era Wali Kota Maidi, Kota Brem itu berhasil disulap menjadi destinasi di Jatim.

Mengunjungi Pahlawan Street Center (PSC), Malioboro-nya Kota Madiun: Dulu Banjir Air, Kini Banjir Manusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/MAIDI.jpg" alt="Wali kota Madiun Maidi (Antara)" width="100%">
<figcaption>Wali kota Madiun Maidi (Antara)</figcaption>
</figure>&nbsp;  JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun dalam mengendalikan sebaran covid-19 hingga ditetapkan sebagai zona hijau. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat saat rapat koordinasi (rakor) evaluasi penanganan Covid-19 secara virtual bersama pemprov serta kepala daerah se-Jatim, Kamis lalu (25/6). Presiden ke 7 Republik Indonesia itu menyampaikan strategi intervensi berbasis lokal seperti yang diterapkan Wali Kota Madiun cukup efektif dalam mengendalikan penyebaran covid-19.  Jokowi memberikan ucapan selamat kepada Kota Madiun karena berhasil menjadi daerah dengan resiko rendah penyebaran covid-19. Dia menilai strategi intervensi berbasis lokal yang diterapkan pemkot dalam rangka mengendalikan sebaran covid-19 dinilai berhasil. Bahkan Jokowi mengisyaratkan agar daerah lain memperkuat strategi tersebut. Yaitu berkaitan dengan manajemen di tingkat kampung, desa, RT, RW, maupun pondok pesantren.  ‘’Jika intervensi berbasis lokal yang disampaikan Wali Kota Madiun (Maidi, Red) tadi akan lebih mudah untuk mengendalikan covid-19,’’ kata Jokowi saat memimpin vidcon penanganan dan penanggulangan covid-19 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.  Jokowi juga titip pesan agar bupati dan wali kota di samping urusan kesehatan, juga memantau berkaitan dengan bantuan sosial (bansos). Jokowi meminta agar persoalan bansos tidak ada yang tercecer. Karena itu jika ada permasalahan, orang nomor satu di Indonesia itu berharap ditutup daerah maupun provinsi. ‘’Stimulus ekonomi, APBD juga diarahkan. Sehingga dari nasional ada, dari daerah ada jauh akan lebih baik,’’ lanjutnya.  Dalam vidcon tersebut, ada beberapa arahan yang disampaikan Presiden Jokowi. Diantaranya menghendaki penanganan covid-19 seimbang antara bidang kesehatan dan perekonomian. Selain itu, pemerintah di daerah wajib mengatur rem dan gas agar sama-sama dapat berjalan maksimal. Seperti diketahui, pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan. Namun juga berimplikasi pada bidang ekonomi.  Bahkan Presiden juga menunjukkan data-data kemunduran ekonomi di berbagai negara di eropa yang rata-rata mengalami minus 8-12 persen. Karenanya, protokol kesehatan pencegahan Covid-19 harus benar-benar dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Yakni selalu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.  Sebelumnya Wali Kota Madiun Maidi menjadi kepala daerah pertama yang menyampaikan paparan di hadapan presiden, gubernur, dan jajarannya dalam vidcon tersebut. Maidi menyampaikan sebaran covid-19 di Kota Pendekar dapat ditekan berkat peran optimal tiga pilar dan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda). ‘’Kerja sama tiga pilar dan forkopimda ini cukup baik,’’ kata Maidi dalam paparannya.  Dia menambahkan kinerja itu juga didukung dengan peran optimal kader kesehatan di level terbawah yakni tingkat RT maupun RW. Sehingga seluruh permasalahan terdeteksi dan tertangani dengan baik. Mulai segi sosial, kesehatan, dan sektor lainnya. ‘’Tim tiga pilar yang di kelurahan cukup tangguh,’’ lanjutnya.  Selain itu, Maidi membeberkan hal itu berpengaruh pada pengetatan orang dengan resiko (ODR) yang ingin masuk ke Kota Madiun. Menurutnya setiap ada pendatang wajib melapor ke tiga pilar. ‘’Mohon maaf kalau orang dari luar diketati khususnya yang datang harus lapor,’’ imbuhnya.

Strategi Intervensi Berbasis Lokal Berhasil Tekan Penyebaran Covid-19

Maidi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Maidi

Berita Terkini