<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/Hamas-341917962.jpg" alt="Para Pejuang Hamas./AP News" width="100%">
<figcaption>Para Pejuang Hamas./AP News</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Mahkamah Pidana Internasional (ICC) diminta melawan tekanan politik dan mendesak Israel bertanggung jawab atas &ldquo;kejahatan&rdquo; di Jalur Gaza. Ihwal adanya hal ini diminta kelompok pejuang Palestina, Hamas. &ldquo;ICC dan Jaksa Karim Khan tak berhasil mengambil tindakan serius dan segera menyangkut &nbsp;kejahatan perang dan genosida yang dilakukan di wilayah pendudukan Palestina, khususnya Jalur Gaza," kata Hamas dikutip dari Antara, Selasa (26/12). "Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran (ICC) dalam melindungi umat manusia dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para penjahat perang," &nbsp;tambah Hamas. Hamas mendesak ICC agar "melawan tekanan politik dan melakukan tanggung jawabnya dalam meminta pertanggungjawaban para pejabat Israel atas pembunuhan dan kekejaman di Jalur Gaza". Israel memborbardir Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.&nbsp; Serangan Israel itu telah menewaskan sedikitnya 20.424 warga Palestina yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai 54.036 orang. Sementara itu, sekitar 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas. Serangan Israel juga telah menghancurkan Gaza dan membuat 2 juta orang terpaksa mengungsi di wilayah padat penduduk tersebut dalam kondisi kekurangan makanan dan air bersih.

ICC dan Jaksa Karim Khan tak berhasil mengambil tindakan serius dan segera menyangkut  kejahatan perang dan genosida

Hamas Desak ICC Tuntut Israel Bertanggung Jawab Atas Kejahatan Perang dan Genosida di Gaza

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/Warga-Gaza-berjalan-di-puing-reruntuhan-gedung-3703187956.jpg" alt="Warga Palestina berjalan melewati gedung-gedung yang hancur akibat pemboman Israel di kamp pengungsian al-Zahra, di pinggiran Kota Gaza, Jumat (23/10)." width="100%">
<figcaption>Warga Palestina berjalan melewati gedung-gedung yang hancur akibat pemboman Israel di kamp pengungsian al-Zahra, di pinggiran Kota Gaza, Jumat (23/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Setelah melakukan serangan terhadap rumah sakit, masjid, gereja, sekolah, dan tempat pengungsian. Israel terus memperketat akses bantuan untuk masuk ke daerah kantong di Gaza, Palestina. Meski sudah mendapat kecaman dari dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Perdana Menteri Israel, Netanyahu tampak tidak peduli dan terus membombardir Gaza tanpa pandang bulu. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan sangat mengutuk tindakan kejam Israel. Dirinya mengatakan akan melakukan segala cara untuk membawa Israel ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas pelanggaran HAM dan kejahatan perang tersebut. Turki sendiri sebelumnya memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, namun sejak perang para 7 Oktober lalu, Turki langsung memutuskan hubungannya dengan PM Israel itu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013225057/media-asing-soroti-aksi-bela-palestina-di-monas-yang-dihadiri-lebih-dari-2-juta-penduduk-indonesia">Media Asing Soroti Aksi Bela Palestina di Monas yang Dihadiri Lebih dari 2 Juta Penduduk Indonesia</a> Dikutip JawaPos.com dari Antara, Erdogan mengungkapkan bahwa kini Israel tidak hanya dibenci dunia namun juga telah kehilangan dukungan dari rakyatnya sendiri. &ldquo;Saya telah mengatakan sesuatu dalam pidato saya, bahwa kami akan mendukung Palestina dan berinisiatif untuk menghadap ke Mahkamah Pidana Internasional dan membawa Israel yang telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) serta melakukan kejahatan perang. Otoritas-otoritas kami terutama kementerian luar negeri akan melaksanakan tugas ini,&rdquo; Ucap Erdogan. &nbsp; Setelah menghadiri pertemuan dengan organisasi Negara-Negara Turki, Erdogan juga mengatakan bahwa Ankara siap bertindak sebagai &ldquo;negara penjamin&rdquo; bagi Gaza di tengah agresi Israel yang terus berlanjut. Terbaru, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich menegaskan jika bahan bakar dilarang masuk ke Jalur Gaza. PBB dan organisasi-organisasi internasional memperingatkan Israel bahwa hal tersebut bisa berdampak buruk bagi dan dapat meningkatkan bencana kemanusiaan di Gaza, Palestina. Pengepungan yang telah dilakukan Israel terhadap Jalur Gaza ini telah menyebabkan pasokan kebutuhan pokok bagi 2,3 juta penduduk Palestina semakin menipis. Para pejabat PBB berulang kali mendesak Israel untuk tidak menyerang warga sipil terutama di rumah sakit dan tempat pengungsian. Mereka juga mendesak Israel agar memperbolehkan bahan bakar masuk Jalur Gaza dan menyerukan bahwa &ldquo;rumah sakit tidak bisa menjadi bagian dari perang&rdquo;.

Turki sendiri sebelumnya memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, namun sejak perang para 7 Oktober lalu, Turki memutuskan hubungan

Israel Lakukan Kejahatan Perang, Turki Akan Seret ke Mahkamah Pidana Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/2996560760.jpg" alt="Foto: Presiden Israel Isaac Herzog. (Noam Rivkin Fenton via Haaretz)." width="100%">
<figcaption>Foto: Presiden Israel Isaac Herzog. (Noam Rivkin Fenton via Haaretz).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan kepada seluruh masyarakat dunia untuk ikut menyuarakan tuntutan agar Presiden Israel&nbsp;Benjamin Netanyahu ke Mahkamah Pidana Internasional atas kekejaman yang dilakukan kepada rakyat Palestina. "Benjamin Netanyahu adalah biang dari kejahatan genosida dan tragedi kemanusiaan. Untuk itu agar secepatnya kita segera menyeretnya ke mahkamah pidana internasional," kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam keterangan di Jakarta, Senin, (30/10). Genosida adalah pembunuhan besar-besaran terhadap suku atau bangsa tertentu dengan maksud memusnahkannya. Akibat tindakan tidak berperikemanusiaan dari Israel ini, lanjutnya, hingga kini sudah ada sekitar 1,6 juta orang di Gaza yang benar-benar membutuhkan bantuan kemanusiaan, terutama ibu-ibu hamil, anak-anak, masyarakat lanjut usia (lansia). Anwar menyebutkan&nbsp;ada lima organisasi besar di bawah Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yaitu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Dana Anak Dunia (UNICEF), Badan Pangan Dunia (WFP), Badan Program Pembangunan Dunia (UNDP), dan Dana Penduduk PBB (UNFPA), yang menyuarakan keprihatinan yang sama mengenai kondisi terakhir di Jalur gaza. "Melihat begitu mengenaskannya keadaan yang dialami oleh masyarakat Gaza, seluruh badan-badan hak asasi manusia internasional menyoroti dan memberi perhatian penuh terhadap terjadinya krisis kemanusiaan yang semakin parah di sana. Apalagi Israel juga memblokade makanan, air, dan listrik, terhadap warga sipil di sana," ujarnya.&nbsp; Anwar juga memaparkan&nbsp;Rumah Sakit Al-Ahli yang menjadi pusat perbantuan dan sangat diperlukan oleh rakyat Gaza, tidak hanya untuk kepentingan perawatan tetapi juga untuk tempat mengungsi, turut dibom dan dihancurkan. "Akibat dari ulah Israel tersebut, jumlah korban yang tewas sudah mencapai 4.651 orang dan yang terluka sekitar 14.254 orang. Bahkan di wilayah Tepi Barat yang berdampingan dengan Gaza juga sudah ada sekitar 93 orang yang tewas. Jadi ini benar-benar sudah merupakan genosida," tuturnya. Anwar juga menyerukan agar masyarakat dunia turut membantu rakyat Palestina, utamanya pasukan Hamas dan Hizbullah&nbsp;,untuk menghapus kejahatan kemanusiaan yang telah terjadi lebih dari 75 tahun di Palestina ini. "Masyarakat dunia juga harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk membantu menghentikan dan menghapus penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina tersebut, karena bagaimanapun&nbsp;penjajahan itu tidak pernah sesuai dengan nilai-nilai peri kemanusiaan dan peri keadilan," katanya. Ia berpesan&nbsp;dunia harus bisa menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama, agar negara Timur Tengah bisa kembali aman, tenteram, dan damai, sesuai dengan diharapkan bersama.

Genosida adalah pembunuhan besar-besaran terhadap suku atau bangsa tertentu dengan maksud memusnahkannya.

MUI Serukan Presiden Israel Diseret ke Mahkamah Pidana Internasional

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/antarafoto-aksi-solidaritas-palestina-di-tugu-kujang-bogor-151023-arf-4-970264076.jpg" alt="Sejumlah peserta aksi membakar bendera Israel saat aksi solidaritas Palestina di kawasan Tugu Kujang, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/10/2023). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah peserta aksi membakar bendera Israel saat aksi solidaritas Palestina di kawasan Tugu Kujang, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/10/2023). (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Sikap diam Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas serangan sistematis Israel terhadap penduduk sipil di Jalur Gaza dikritik salah seorang pakar hukum. Hal ini karena tindakan Israel "sama sekali tidak dapat diterima" dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Dikutip dari Antara, Ahmed Abofoul, peneliti hukum dan petugas advokasi pada organisasi hak asasi manusia Al-Haq, menegaskan bahwa tindakan Israel di Gaza adalah "kejahatan perang". Sementara penargetan infrastruktur sipil dan penduduk sipil dapat disebut sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan." Abofoul mengatakan ada pernyataan genosida yang sangat meresahkan dari para politisi Israel, seperti Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang bersumpah akan mengubah Gaza menjadi puing-puing. Abofoul, yang juga seorang pengacara internasional yang berbasis di Den Haag, menyatakan bahwa kelambanan ICC dalam menindak kejahatan Israel "sama sekali tidak dapat diterima." "Penting untuk dicatat bahwa jaksa ICC mempunyai mandat tidak hanya untuk menyelidiki kejahatan, tetapi juga untuk mengeluarkan pernyataan preventif, yaitu pernyataan peringatan dini yang dapat memberikan efek jera," katanya. "Kondisi ini juga memalukan karena komunitas internasional tidak benar-benar mendorong gencatan senjata, dan malah mendukung Israel dengan mengirimkan senjata," tambah dia. Abofoul berpendapat bahwa tindakan Israel yang menjatuhkan hukuman kolektif kepada warga Palestina melalui serangan tanpa pandang bulu dan pengepungan total dapat dianggap genosida. "Kami telah mendengar pernyataan Israel yang tampaknya mengabaikan kehidupan warga sipil yang tidak bersalah," kata dia. Abofoul menekankan bahwa penggunaan fosfor putih selalu berdampak pada penduduk sipil karena senjata tersebut tidak pandang bulu. "Mereka mengetahuinya dan menggunakannya, oleh karena itu, itu dapat dikatakan sebagai kejahatan perang," kata dia. Selama lebih dari 10 hari, Israel membombardir wilayah Palestina yang terkepung itu sampai merenggut korban tewas yang jumlahnya kini mendekati 3.000 yang 750 di antaranya anak-anak. Serangan Israel menargetkan bangunan-bangunan di kawasan pemukiman padat penduduk, yang ditudingnya digunakan oleh kelompok Palestina Hamas. Serangan udara juga menghantam rumah sakit-rumah sakit dan sekolah-sekolah, sebagaimana laporan badan-badan PBB seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Beberapa staf medis dan staf kemanusiaan terbunuh dalam serangan Israel, bersama dengan jurnalis dan pejabat layanan sipil serta penyelamatan setempat. Bencana kemanusiaan semakin parah ketika Israel memutus air, listrik dan pasokan lainnya ke Gaza. Sekitar 2 juta penduduk mengalami kekurangan kebutuhan dasar, yang telah menimbulkan kekhawatiran dari PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia. Israel juga memerintahkan evakuasi untuk warga di Gaza utara, yang berdampak kepada lebih dari 1 juta orang atau hampir setengah dari seluruh penduduk di kantong Palestina itu. Perintah Israel itu dikritik keras oleh organisasi-organisasi internasional dan kelompok-kelompok hak asasi manusia sebagai "pemindahan paksa" dan kejahatan perang. Pelanggaran besar lainnya yang dilakukan Israel adalah penggunaan fosfor putih dalam serangannya di Gaza. Militer Israel membantah tuduhan tersebut, tapi kelompok-kelompok hak asasi manusia seperti Human Rights Watch dan Amnesty International telah membuktikannya dalam investigasinya.

Penting untuk dicatat bahwa jaksa ICC mempunyai mandat tidak hanya untuk menyelidiki kejahatan, tetapi juga untuk mengeluarkan pernyataan

Mahkamah Pidana Internasional Dikritik karena Bungkam Terhadap Kejahatan Perang dan Kemanusiaan Israel di Gaza

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/14/image-21-1421078056.png" alt="Warga Palestina mencari korban di bawah reruntuhan setelah serangan Israel, di Khan Younis di Jalur Gaza selatan, 14 Oktober 2023." width="100%">
<figcaption>Warga Palestina mencari korban di bawah reruntuhan setelah serangan Israel, di Khan Younis di Jalur Gaza selatan, 14 Oktober 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Israel disarankan untuk dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) atas "kejahatan perang". Ihwal hal ini dikatakan penjabat menteri hak sosial Spanyol, Ione Belarra. Belarra membagikan sebuah video berisi tuduhan Uni Eropa dan Amerika Serikat "terlibat dalam kejahatan perang yang dilakukan Israel," tulis surat kabar Spanyol, El Mundo, dikutip dari Antara&nbsp;Selasa (17/10). Sang menteri mendesak berbagai pihak untuk mengecam Israel di ICC serta menyesalkan "genosida yang sudah direncanakan" di Jalur Gaza saat ini. Sepuluh hari setelah konflik dengan kelompok Palestina Hamas mulai pecah, Israel terus melancarkan pengeboman dan memblokade Jalur Gaza. Lebih dari satu juta orang di Gaza --hampir setengah dari total penduduk-- terusir dari wilayah itu. Gaza sedang mengalami krisis kemanusiaan yang parah. Tidak ada listrik di wilayah itu. Makanan, bahan bakar, pasokan obat-obatan juga sudah mulai habis. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013077183/hindari-serangan-udara-pasukan-israel-ribuan-warga-palestina-berlindung-di-rumah-sakit-di-jalur-gaza">Hindari Serangan Udara Pasukan Israel, Ribuan Warga Palestina Berlindung di Rumah Sakit di Jalur Gaza</a> Sementara itu, banyak warga sipil terpaksa mengungsi ke Gaza bagian selatan setelah Israel mengeluarkan peringatan agar daerah-daerah di bagian utara dikosongkan dari warga. Pertempuran pecah ketika Hamas pada 7 Oktober meluncurkan Operasi Banjir Al Aqsa, yang merupakan serangan mendadak di segala lini terhadap Israel. Serangan Hamas itu dilancarkan melalui rangkaian tembakan roket dan penyusupan para personelnya ke Israel melalui darat, laut, dan udara. Hamas menyatakan operasi itu dilaksanakan sebagai balasan atas serbuan terhadap Masjid Al Aqsa dan kekerasan oleh kalangan pemukim yang terus meningkat. Israel kemudian meluncurkan Operasi Pedang Besi terhadap target-target Hamas di Jalur Gaza. Jumlah warga Palestina yang tewas dalam rentetan serangan Israel di Gaza betambah menjadi 2.750 orang, termasuk 750 anak. Di Israel, sudah 1.300 orang tewas.

Sang menteri mendesak berbagai pihak untuk mengecam Israel di ICC serta menyesalkan "genosida yang sudah direncanakan" di Jalur Gaza

Spanyol Sarankan Israel Diseret ke Mahkamah Pidana Intenasional Atas Kejahatan Perang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/antarafoto-aksi-solidaritas-palestina-di-tugu-kujang-bogor-151023-arf-2-1053785158.jpg" alt="Ilustrasi aksi solidaritas Palestina." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aksi solidaritas Palestina.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penjabat Menteri Hak Sosial Spanyol Ione Belarra menyarankan, agar Israel dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) atas kejahatan perang, demikian dilaporkan media setempat seperti dilansir dari Antara. Belarra membagikan sebuah video berisi tuduhan Uni Eropa dan Amerika Serikat terlibat dalam kejahatan perang yang dilakukan Israel tulis surat kabar Spanyol, El Mundo, Minggu (15/10). Sang menteri mendesak berbagai pihak untuk mengecam Israel di ICC serta menyesalkan genosida yang sudah direncanakan di Jalur Gaza saat ini. Sepuluh hari setelah konflik dengan kelompok Palestina Hamas mulai pecah, Israel terus melancarkan pengeboman dan memblokade Jalur Gaza. Lebih dari satu juta orang di Gaza yang hampir setengah dari total penduduk, terusir dari wilayah itu. Gaza sedang mengalami krisis kemanusiaan yang parah. Tidak ada listrik di wilayah itu. Makanan, bahan bakar, pasokan obat-obatan juga sudah mulai habis. Sementara itu, banyak warga sipil terpaksa mengungsi ke Gaza bagian selatan setelah Israel mengeluarkan peringatan agar daerah-daerah di bagian utara dikosongkan dari warga. Pertempuran pecah ketika Hamas pada 7 Oktober meluncurkan Operasi Banjir Al Aqsa, yang merupakan serangan mendadak di segala lini terhadap Israel. Serangan Hamas itu dilancarkan melalui rangkaian tembakan roket dan penyusupan para personelnya ke Israel melalui darat, laut, dan udara. Hamas menyatakan operasi itu dilaksanakan sebagai balasan atas serbuan terhadap Masjid Al Aqsa dan kekerasan oleh kalangan pemukim yang terus meningkat. Israel kemudian meluncurkan Operasi Pedang Besi terhadap target-target Hamas di Jalur Gaza. Jumlah warga Palestina yang tewas dalam rentetan serangan Israel di Gaza bertambah menjadi 2.750 orang, termasuk 750 anak. Di Israel, sudah 1.300 orang tewas.

Penjabat Menteri Hak Sosial Spanyol menyarankan, agar Israel dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional atas kejahatan perang

Spanyol Ingin Israel Diseret ke ICC atas Kejahatan Perang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/KEJAHATAN-PERANG.jpg" alt="Jaksa Agung Ukraina Iryna Venediktova menghadiri konferensi pers, usai pertemuan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk membahas penyelidikan atas dugaan kejahatan perang selama invasi Rusia ke Ukraina, di Den Haag, Belanda, 31 Mei 2022. ANTARA/REUT" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Ukraina Iryna Venediktova menghadiri konferensi pers, usai pertemuan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk membahas penyelidikan atas dugaan kejahatan perang selama invasi Rusia ke Ukraina, di Den Haag, Belanda, 31 Mei 2022. ANTARA/REUT</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ukraina telah mengidentifikasi lebih dari 600 warga Rusia yang disangka melakukan kejahatan perang, dan sekitar 80 di antaranya telah mulai diadili, kata Jaksa Agung Ukraina Iryna Venediktova, Selasa (31/5).  Daftar tersangka itu mencakup "petinggi militer, politikus dan agen propaganda Rusia", katanya dalam konferensi pers di Den Haag, Belanda.  Venediktova mengatakan Estonia, Latvia, dan Slovakia telah memutuskan untuk bergabung dengan tim investigasi internasional di Ukraina.  Tim tersebut awalnya dibentuk oleh Ukraina, Lithuania, dan Polandia pada Maret untuk melakukan pertukaran informasi dan investigasi atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan.  Mereka bekerja bersama Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang memulai penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di Ukraina pada awal Maret.  Jaksa ICC Karim Khan telah mengerahkan tim beranggotakan 42 penyidik, pakar forensik, dan personel pendukung ke Ukraina.  Dia mengatakan pada Selasa bahwa ICC sedang mengusahakan pembukaan kantor di Kiev untuk mendukung penyelidikan.  Venediktova mengatakan dukungan internasional sangat penting bagi Ukraina untuk menyelidiki semua kemungkinan kejahatan perang.  "Kita harus mengumpulkan dan melindungi semua hal dengan cara yang benar. Bukti-bukti harus bisa diterima di pengadilan mana pun," katanya.  Rusia membantah telah menarget warga sipil ataupun terlibat dalam kejahatan perang selama melancarkan agresi, yang mereka sebut sebagai "operasi militer khusus" di Ukraina.

Ukraina Identifikasi 600 Lebih Warga Rusia yang Diduga Penjahat Perang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/benjamin-netanyahu-BBC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berang. Penyebabnya adalah keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada Jumat (5/2) bahwa mereka memiliki yurisdiksi di wilayah Palestina. Itu akan menjadi jalan untuk melakukan penyelidikan kejahatan perang terhadap Israel dan kelompok Hamas di Gaza.  ”Sebagai PM Israel, saya bisa menjamin kepada Anda bahwa kita akan melawan penyimpangan keadilan ini dengan sekuat tenaga. Ini murni antisemit,” ujar Netanyahu, Minggu (7/2) seperti dikutip Agence France-Presse.  Menurut dia, ICC hanya menyelidiki perang palsu. Seharusnya ICC menyelidiki kebrutalan di Iran dan Syria, bukan di Israel.  Keputusan ICC tersebut bermula ketika jaksa Fatou Bensouda meminta pendapat tentang apakah wilayah yang diduduki Israel masuk dalam yurisdiksi mereka. Sejak Desember 2019 Bensouda sudah mengumumkan ingin memulai penyelidikan penuh terkait kejahatan perang di wilayah konflik Palestina-Israel. Palestina telah bergabung dengan ICC sejak 2015, sedangkan Israel bukan anggota.  ICC menjawab, mayoritas hakim memutuskan bahwa yurisdiksi teritorial untuk Palestina meluas ke wilayah yang diduduki Israel sejak 1967, yaitu Gaza, Tepi Barat, dan Jerusalem Timur. Israel menduduki Tepi Barat dan Jalur Gaza dalam perang enam hari pada 1967. Setelah itu mereka mencaplok sebagian besar Jerusalem Timur. Belum ada tanggal pasti kapan penyelidikan ICC bakal dimulai.  ”Keputusan ICC itu adalah kemenangan untuk keadilan dan kemanusiaan, untuk nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan kebebasan, serta untuk darah dari para korban dan keluarganya,” tegas Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh.  Israel yang merupakan sekutu Amerika Serikat selama ini terbilang aman ketika melakukan berbagai tindakan yang tidak manusiawi terhadap bangsa Palestina. Mulai mengklaim wilayah Tepi Barat, Palestina, hingga melakukan penyerangan secara keji di Gaza dan wilayah lainnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q7o5EBbbkUc

ICC Putuskan Miliki Yurisdiksi di Wilayah Palestina, Israel Berang

Mahkamah Pidana Internasional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mahkamah Pidana Internasional

Berita Terkini