<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="xfluid x8"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/mahfud-preskon-2242297833.jpg" alt="Mahfud Md jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Kamis (1/2/2024)" width="100%">
<figcaption>Mahfud Md jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Kamis (1/2/2024)</figcaption>
</figure> </div> <div>&nbsp;</div> <div class="decsbox"> <div class="boxcontentfoto boxhoverlink relative"> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Mahfud Md mengungkap alasannya mundur dari jabatannya sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) karena dia tidak ingin berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, terutama selama dia masih tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.</p> </div> <div class="cl">&nbsp;</div> </div>

Dia mengaku niatan mundur memang ada sejak beberapa bulan lalu terutama setelah dia dideklarasikan sebagai calon wakil presiden

Mahfud Sebut Dirinya Mundur karena Tak Ingin Berseberangan dengan Presiden Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/mahfud-mau-mundur-1952258891.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md saat ditemui awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/2/2024)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md saat ditemui awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/2/2024)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menceritakan pertemuan dirinya dengan Presiden RI Joko Widodo saat menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan menteri di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.</p> <p>Namun karena situasi politik yang berkembang di tengah Pemilihan Presiden 2024, ia merasa harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut. "Saya hampir empat tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik, saya memang harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada hal yang lain," kata Mahfud. <strong>(*)</strong></p>

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menceritakan pertemuan dirinya dengan Presiden RI Joko Widodo

Mahfud Sebut Banyak Bercanda saat Bertemu dengan Jokowi

<div id="m#msg-f:1789685452213610926" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/antarafoto-partai-nasdem-kunjungi-sekber-gerindra-pkb-26012023-mrh-2-2001861592.jpg" alt="Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali (tengah)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali (tengah).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengkritisi langkah Mahfud MD yang dinilai telat memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurutnya, menteri yang berisiko <em>conflict of interest</em> karena tengah berkontestasi di pilpres sesegera mungkin mundur dari jabatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara di sisi lain, masih ada beberapa nama menteri dari Partai NasDem dan PKB yang menjadi pengusung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Menanggapi hal ini, ia mengatakan bahwa konteks tersebut berbeda dari posisi Mahfud Md. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, menteri dari NasDem maupun PKB bukan merupakan orang yang mencalonkan diri dalam pilpres 2024. "Itu hal yang berbeda ya. Menteri-menteri (NasDem dan PKB) tersebut tidak punya<em> conflict of interest</em> secara langsung. Nah, mereka bukan bagian daripada orang yang sedang melakukan kompetisi," ujarnya kepada wartawan, Kamis (1/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui bahwa kursi menteri yang masih dijabat dari NasDem adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Sedangkan dari PKB ada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar juga Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan kompetisi ini dilakukan oleh partai, bukan orang. Jadi, ketika menteri yang dari partai berada di sana, tidak punya<em> conflict of interest</em> menurut saya. Karena mereka adalah personal yang menjadi Menteri," jelas Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berbeda kemudian dengan Pak Mahfud yang langsung dirinya," pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan mundur dari jabatannya. Mahfud menyebut, akan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapatkan jadwal ketemu dengan Presiden," kata Mahfud saat berkunjung ke Pura Ulundano, Lampung, Rabu (30/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud menjelaskan, keputusan pengunduran dirinya itu telah dibicarakan oleh jajaran partai koalisi dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Setelah pembicaraan bersama partai koalisi beserta TPN, yang menyimpulkan langkah mundur dari jabatan negara selama proses Pilpres 2024 merupakan langkah yang bijak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hal ini dianggap upaya mengembalikan marwah demokrasi yang dilaksanakan dengan proses yang benar dan jujur,&rdquo; ucap Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud berharap pengunduran dirinya itu bisa menjadi jaminan moral dan intelektual, agar Pilpres 2024 bisa berjalan adil dan jujur.&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

"Menteri-menteri (NasDem dan PKB) tersebut tidak punya conflict of interest secara langsung," kata Ahmad Ali.

Waketum NasDem Sebut Pengunduran Diri Mahfud MD Terlambat, Ingatkan Conflict of Interest saat Maju di Pilpres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/IMG-20240131-WA0034-3818597217.jpg" alt="Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Bustomi atau Padepokan Anti Galau di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jabar." width="100%">
<figcaption>Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Bustomi atau Padepokan Anti Galau di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jabar.</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1789684490878675320" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief menilai, seorang menteri yang ikut kontestasi pilpres 2024 sudah sepatutnya mundur dari jabatannya. Hal ini ia sampaikan sebagai respons mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, langkah calon presiden nomor urut 3 itu sudah tepat untuk menghindari konflik kepentingan dalam kontestasi pilpres 2024. "Saya pikir menurut saya dengan menyatakan mundur, saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat bagus ya untuk mengurangi conflict of interest dari para calon," kata Laode kepada wartawan, Kamis (1/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laode berharap agar langkah Mahfud juga diikuti oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo juga harus mengambil sikap politik mundur sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan mudah-mudahan itu diikuti oleh calon presiden yang lain," ujar Laode.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Laode menuturkan, permintaan agar Prabowo menanggalkan jabatan Menhan datang dari keinginan masyarakat sipil. Sebab, posisi Prabowo sebagai Menhan rentan disalahgunakan untuk kepentingan kampanye.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang menjabat menteri ada dua, satu Pak Prabowo, satu Pak Mahfud. Pak Mahfud sekarang sudah mengundurkan diri, semoga saja mungkin akan lebih bagus kalau Pak Prabowo juga untuk mengundurkan diri, itu dari suara masyarakat sipil," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui,&nbsp;Mahfud&nbsp;MD&nbsp;<wbr />menyatakan mundur dari jabatannya.&nbsp;Mahfud&nbsp;menyebut, akan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapatkan jadwal ketemu dengan Presiden," kata&nbsp;Mahfud&nbsp;saat berkunjung ke Pura Ulundano, Lampung, Rabu (30/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud&nbsp;menjelaskan, keputusan pengunduran dirinya itu telah dibicarakan oleh jajaran partai koalisi dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Setelah pembicaraan bersama partai koalisi beserta TPN, yang menyimpulkan langkah mundur dari jabatan negara selama proses Pilpres 2024 merupakan langkah yang bijak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini dianggap upaya mengembalikan marwah demokrasi yang dilaksanakan dengan proses yang benar dan jujur," ucap&nbsp;Mahfud. Mahfud&nbsp;berharap pengunduran dirinya itu bisa menjadi jaminan moral dan intelektual, agar pilpres 2024 bisa berjalan adil dan jujur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Menurutnya, langkah calon presiden nomor urut 3 itu sudah tepat untuk menghindari konflik kepentingan dalam kontestasi pilpres 2024.

Mantan Pimpinan KPK Berharap Prabowo Susul Langkah Mahfud MD Mundur dari Jabatan Menteri

<div id="m#msg-f:1789683246502340173" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/Mahfud-Mundur-dari-Kabinet-4-1363270334.jpeg" alt="Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD berkunjung ke Pura Ulun Danu di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Rabu (31/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD berkunjung ke Pura Ulun Danu di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Rabu (31/1/2024).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki mengapresiasi mundurnya Mahfud MD dari posisi Menko Polhukam. Baginya, keputusan Mahfud itu sudah benar dilakukan di tengah kontestasi politik 2024 yang semakin hangat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suparman mengatakan, dirinya pernah meminta Mahfud untuk segera mundur setelah ditetapkan menjadi cawapres. Saat itu, Mahfud mengamini bahwa langkah mundur itu akan diambil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mundur itu sebagai wujud kepatuhan kepada aturan hukum dan etika umum tentang konflik kepentingan. Beliau setuju. Saat itu, Pak Mahfud hanya meminta waktu membereskan beberapa hal strategis di Kementerian Polhukam yang sedang beliau kawal," kata Suparman kepada wartawan, Kamis (1/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suparman melihat, semakin ke sini, kondisi pemerintahan makin memburuk. Sehingga ia melihat Mahfud semakin mempunyai alasan kuat untuk mundur karena ada proses pemilu yang berjalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belakangan alasan untuk mundur makin <em>urgent</em> seiring dengan proses-proses pemilu yang kian jauh dari prinsip-prinsip pemilu yang <em>fair</em> dan objektif," ungkap Suparman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, dia enggan menduga-menduga bahwa puncaknya Mahfud untuk mundur karena pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan presiden boleh ikut kampanye. "Kita tunggu saja pernyataan Pak Mahfud setelah beliau ketemu Presiden. Saya tidak mau menduga-duga," pungkas Suparman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui,&nbsp;Mahfud&nbsp;MD&nbsp;<wbr />menyatakan mundur dari jabatannya.&nbsp;Mahfud&nbsp;menyebut, akan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapatkan jadwal ketemu dengan Presiden," kata&nbsp;Mahfud&nbsp;saat berkunjung ke Pura Ulundano, Lampung, Rabu (30/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud&nbsp;menjelaskan, keputusan pengunduran dirinya itu telah dibicarakan oleh jajaran partai koalisi dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Setelah pembicaraan bersama partai koalisi beserta TPN, yang menyimpulkan langkah mundur dari jabatan negara selama proses Pilpres 2024 merupakan langkah yang bijak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini dianggap upaya mengembalikan marwah demokrasi yang dilaksanakan dengan proses yang benar dan jujur," ucap&nbsp;Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud&nbsp;berharap pengunduran dirinya itu bisa menjadi jaminan moral dan intelektual, agar pilpres 2024 bisa berjalan adil dan jujur.&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Suparman menilai, keputusan Mahfud itu sudah benar dilakukan di tengah kontestasi politik 2024 yang semakin hangat.

Mahfud Mundur sebagai Menko Polhukam, Eks Ketua KY: Sudah Semakin Urgen

<div id="m#msg-f:1789594813630138595" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/IMG-20240131-WA0034-3818597217.jpg" alt="Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Bustomi atau Padepokan Anti Galau di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jabar." width="100%">
<figcaption>Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Bustomi atau Padepokan Anti Galau di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jabar.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>-Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD sudah secara resmi menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Pengunduran diri itu dinilai merupakan bentuk autokritik terhadap pejabat negara yang berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014068159/polemik-mutasi-perangkat-desa-menanggal-mojokerto-camat-mojosari-tegaskan-hal-itu-bakal-diusut">Polemik Mutasi Perangkat Desa Menanggal Mojokerto, Camat Mojosari Tegaskan Hal Itu Bakal Diusut</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira memang begini, waktu di Semarang saya juga mendampingi Prof Mahfud, waktu itu dia mengatakan itu merupakan kritik moral dan protes moral terhadap apa yang kita lihat dari hari ke hari, betapa kekuasaan aparat dan fasilitas negara di salah gunakan secara sangat terbuka, secara sangat telanjang, secara sangat terang benderang untuk mendukung paslon tertentu," kata Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra di Media Center, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan itulah yang sebetulnya akhirnya mendorong Prof Mahfud untuk kemudian sampai ke titik ini (mengundurkan diri)," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut kepala negara boleh berpihak dan berkampanye. Menurutnya, pernyataan itu sangat memprihatinkan, karena berdampak pada pejabat negara lain yang juga bisa saja menggunakan fasilitas negara untuk berkampamye.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau begitu meskipun anda sedang menjabat sebagai pejabat negara, anda boleh-boleh saja memihak, anda boleh saja berkampanye yang secara langsung fire wall antara kekuasaan, fasilitas negara dan aparat negara untuk menjamin sebuah pemilu yang jujur dan adil tiba-tiba menjadi hilang," cetus Karaniya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan mundur dari jabatannya. Mahfud menyebut, akan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapatkan jadwal ketemu dengan Presiden," ucap Mahfud saat berkunjung ke Pura Ulundano, Lampung, Rabu (30/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud menjelaskan, keputusan pengunduran dirinya itu telah dibicarakan oleh jajaran partai koalisi dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Setelah pembicaraan bersama partai koalisi beserta TPN, yang menyimpulkan langkah mundur dari jabatan negara selama proses Pilpres 2024 merupakan langkah yang bijak.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hal ini dianggap upaya mengembalikan marwah demokrasi yang dilaksanakan dengan proses yang benar dan jujur,&rdquo; ucap Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud berharap pengunduran dirinya itu bisa menjadi jaminan moral dan intelektual, agar Pilpres 2024 bisa berjalan adil dan jujur.&nbsp; &ldquo;Saya sangat menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik,&rdquo; ucap dia. (*)</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Mahfud MD sudah secara resmi menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Mahfud MD Mengundurkan Diri, TPN Sebut untuk Berikan Kritik Moral Bagi Kekuasaan

<div id="m#msg-f:1789582734173302519" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/Bahlil-GSP-3425157480.jpeg" alt="Bahlil Lahadalia meyakini Pilpres 2024 dapat berjalan sekali putaran. Bahkan, ia menyebut potensi hilal sekali putaran sudah di depan mata." width="100%">
<figcaption>Bahlil Lahadalia meyakini Pilpres 2024 dapat berjalan sekali putaran. Bahkan, ia menyebut potensi hilal sekali putaran sudah di depan mata.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Beredar informasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan mundur dari jabatannya siang ini. Mundurnya Mahfud memang sudah santer tersiar sejak debat keempat Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014058296/mulai-ajukan-izin-operasional-rumah-sakit-gresik-sehati-diharapkan-dapat-beroperasi-pada-akhir-2024">Mulai Ajukan Izin Operasional, Rumah Sakit Gresik Sehati Diharapkan Dapat Beroperasi pada Akhir 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengaku belum bisa memastikan kabar tersebut. Namun, dia mengakui ada informasi berseliweran tentang mundurnya Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya belum mendengar informasi resmi, tapi dengar informasi-informasi burung iya, tapi validasinya belum saya tahu. Jadi tunggu saja ya," kata Bahlil di Jakarta Selatan, Rabu (31/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil mengaku belum bisa banyak berkomentar mengenai ini. Sebab, belum tahu pasti kebenaran mundurnya Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lami tidak boleh ngomong sesuatu yang belum pasti, kalau sudah pasti saya akan beri tanggapan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekalipun Mahfud benar mundur, Bahlil menyatakan akan menghormati keputusan tersebut. Dia berpandangan keputusan Mahfud tersebut agar fokus kampanye sebagai cawapres. KO LP bySebab, sebagai menteri waktu kampanye akan terbatas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014058263/proyek-pembangunan-stadion-gelora-daha-jayati-tahap-2-diambil-alih-kementerian-pupr-ini-kata-bupati-kediri">Proyek Pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati Tahap 2 Diambil Alih Kementerian PUPR, Ini Kata Bupati Kediri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya yakin pak Presiden seorang demokratis, negarawan, yang juga pasti menghargai. Saya yakin (tidak berpengaruh), enggak lah, saya yakin (kabinet) semua baik-baik saja," ucap dia. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Bahlil menyatakan akan menghormati keputusan tersebut. Dia berpandangan keputusan Mahfud tersebut agar fokus kampanye sebagai cawapres.

Bahlil Akui Dengar Isu Mahfud akan Mundur dari Posisi Menkopolhukam Siang Ini

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1789555138989125432" data-legacy-message-id="18d5c6eadd6bef38"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":11z" class="ii gt"> <div id=":11y" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <p dir="ltr"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/29/IMG-20240129-WA0105-2-3590334523.jpg" alt="Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD melakukan konvoi bersama ribuan pendukung di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam rangkaian kampanye  pada Senin (29/1)." width="100%">
<figcaption>Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD melakukan konvoi bersama ribuan pendukung di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam rangkaian kampanye  pada Senin (29/1).</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>Jawapos.com&nbsp;</strong>&ndash; Pengunduran diri Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) di Kabinet Indonesia Maju, telah direncanakan sejak lama oleh calon wakil presiden nomor urut 3 tersebut. Bahkan rencana itu dirancang bersama-sama dengan calon presiden Ganjar Pranowo dan partai politik pengusung, yang dibahas dalam rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Penjelasan tersebut dikemukakan Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang juga Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&ldquo;Dan ini merupakan momentum yang sangat baik, terlebih setelah ada sentimen negatif yang begitu besar, sampai ada gerakan unfollow terhadap sosial media dari Presiden Jokowi. Itulah yang kemudian kami cermati,&rdquo; kata Hasto, Selasa (30/1/2024).</p> <p dir="ltr">Namun demikian, menurut Hasto pengunduran diri tersebut harus dilakukan dengan persiapan matang. Sebab, Mahfud sebagai 'pendekar hukum' tetap harus menempatkan skala prioritas kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Di mana sejumlah persoalan bangsa yang dihadapi perlu diselesaikan Mahfud dalam kapasitasnya sebagai Menkopolhukam.</p> <p dir="ltr">Dia mencontohkan kasus Rempang, konflik agraria, hingga kejahatan keuangan melalui sistem online yang sering terjadi. Kasus-kasus tersebut menurut Hasto memerlukan sosok yang sangat tegas untuk menyelesaikannya. Setidaknya Mahfud masih dapat memberikan suatu rekomendasi dalam menyelesaikan persoalan hukum tersebut sebagai Menkopolhukam.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Pinjaman online, asuransi dan lainnya. Hingga kini akan dikebut oleh Prof Mahfud untuk bisa diselesaikan,&rdquo; tegasnya.</p> <p dir="ltr">Dengan begitu, lanjut Hasto, siapapun nanti yang akan menggantikan Mahfud, masih dalam satu spirit yang sama untuk membela rakyat. Dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, dan tidak menumbuhkan kekuatan intimidasi baru.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&ldquo;Ada Prof Mahfud saja muncul intimidasi, apalagi kalau tidak ada Prof Mahfud,&rdquo; ujarnya.&nbsp;</p> <strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014044444/ganjar-takjub-melihat-lukisan-wajahnya-dan-mahfud-md-yang-gunakan-media-padi">Ganjar Takjub Melihat Lukisan Wajahnya dan Mahfud MD yang Gunakan Media Padi</a></strong><br /> <p dir="ltr">Hasto menambahkan, mundur tidaknya Mahfud dari jabatannya sebagai Menkopolhukam sudah disepakati bersama. Hanya masalah penegakkan hukum untuk rakyat inilah yang menjadi pertimbangan utama dan dikebut untuk segera diselesaikan.</p> <p dir="ltr">Bahkan rencana tersebut sudah lama mendapatkan restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. &ldquo;Sudah-sudah lama diberikan restu," tukasnya.</p> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="hi">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="ajx">&nbsp;</div> </div> <div class="gA gt acV">&nbsp;</div>

Mahfud sebagai 'pendekar hukum' tetap harus menempatkan skala prioritas kepentingan rakyat, bangsa dan negara

Sekjen PDIP: Pengunduran Diri Mahfud MD Sudah Dapat Restu Megawati

mahfud mundur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mahfud mundur

Berita Terkini