<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-620992518.jpeg" alt="Mahfud MD selaku pihak pemohon menyapa wartawan sebelum dimulainya sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Mahfud MD selaku pihak pemohon menyapa wartawan sebelum dimulainya sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD khawatir, praktik korupsi akan semakin meluas jika kementerian bertambah. Pasalnya, dalam setiap kementerian akan mendapatkan anggaran yang berpotensi membuka celah untuk melakukan praktik rasuah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Mahfud dalam Seminar Nasional bertajuk 'Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan Ke Depan', yang ditayangkan YouTube Fakultas Hukum UII, Rabu (8/5). "Semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan itu. (Mestinya) Semangatnya membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri karena semakin banyak itu semakin (banyak potensi) sumber korupsi. Itu semua anggaran," ucap Mahfud.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud menjelaskan, dahulu posisi menteri itu hanya ada sebanyak 26 kementerian di Indonesia. Lalu, diubah aturannya kini menjadi 34 kementerian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60, pemilu lagi tambah lagi. Karena kolusinya semakin meluas, rusak ini negara," cetus Mahfud.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Menko Polhukam ini mencontohkan, di Amerika Serikat saja kementeriannya hanya ada sebanyak 14.&nbsp;"Sebenarnya sih di Amerika aja menterinya berapa? Cuma 14. Lalu di bagi ke dirjen-dirjen, unit yang di bawah menteri. Sebuah menteri dikelompokkan," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, dirinya dahulu pernah mengusulkan agar jumlah kementerian itu dikurangi. "Asosiasi Hukum Pengajar Tata Negara itu tahun 2019, itu rekomendasinya dikecilkan jumlah kementerian itu, bahkan kita mengatakan bahwa Kemenko itu tidak harus ada," pungkas Mahfud.</div>

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Mahfud MD khawatir, praktik korupsi akan semakin meluas jika kementerian bertambah.

Singgung Kursi Menteri Semakin Membengkak, Mahfud MD: Rusak Ini Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Sidang-MK-Sengketa-Pilplres-Dery-Ridwansah-3JPG-337381630.jpg" alt="Sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024, yang akan digelar pada Senin (22/4) besok. MK akan menggelar sidang sekitar pukul 09.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara MK Fajar Laksono menyatakan, kedua pasangan pemohon yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan hadir secara langsung ke dalam ruang persidangan. Hal ini setelah MK mendapat konfirmasi kehadiran dari kedua tim pasangan calon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalo dilihat dari konfirmasi tadi itu, yang dikirimkan oleh masing-masing pihak kepada kami, paslon 01 itu hadir dalam list kami. Kemudian paslon 03 nampaknya ada di dalam list kami," kata Fajar di Gedung MK, Jakarta, Minggu (21/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014562347/miliki-kekuatan-mental-luar-biasa-6-zodiak-ini-tangguh-dalam-menghadapi-segala-kesulitan-hidup">Miliki Kekuatan Mental Luar Biasa, 6 Zodiak Ini Tangguh dalam Menghadapi Segala Kesulitan Hidup</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Fajar mengaku belum mendapat konfirmasi kehadiran pasangan capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Prabowo-Gibran itu yang belum kami terima konfirmasinya," ucap Fajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fajar pun menjamin hasil rapat permusyawaratan hakim (RPH) terkait isi putusan sidang sengketa Pilpres 2024 tidak akan bocor. Ia menekankan, MK telah menerapkan serangkaian pengamanan dalam mengawal jalannya RPH konstitusi tersebut.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejauh ini kita sudah menerapkan mekanisme pengamanan dalam arti itu ya, dalam arti supaya ketertutupan kerahasiaan RPH itu betul-betul terjamin," ujar Fajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fajar mengutarakan, tidak boleh sembarangan orang hadir ke dalam RPH konstitusi. Bahkan, dirinya sendiri pun sampai saat ini tak mengetahui isi dari putusan sengketa hasil Pilpres 2024, yang akan secara resmi dibacakan pada Senin (22/4) besok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sudah siapkan mekanisme, tidak boleh sembarangan orang hadir ada disitu, bahkan naik ke lantai itu pun tidak diperkenankan, tidak ada HP, tidak ada alat komunikasi sejauh itu yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir apapun yang terjadi di ruang RPH itu dikonsumsi oleh orang luar sebelum pengucapan putusan," tegas Fajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fajar menyebut, delapan hakim konstitusi akan membacakan isi putusan dan petimbangan sidang secara bergiliran. Nantinya, mereka akan menjelaskan secara rinci terkait musyawarah hakim yang dijalankan secara voting atau tidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya kita nanti bisa baca itu didalam putusannya, saya tidak tahu apa yang terjadi di ruang sidang, seperti apa pembahasan, pengambilan keputusannya, tapi yang pasti aturan mengenai itu sudah pernah saya sampaikan, bagaimana kalau delapan hakim konstitusi mengalami suara yang sama, bukan deadlock ya, saya memastikan tidak akan deadlock, pasti akan ada pengambilan keputusan. Tapi, apapun itu mekanismenya sesuai dengan ketentuan itu, kita baru tahu nanti ketika pembacaan putusan," pungkas Fajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa hasil Pilpres 2024 besok.

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Dikabarkan Hadir ke Sidang Putusan Sengketa Hasil Pilpres di MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Yusril-Ihza-Mahendra-Dery-Ridwansah-1JPG-1256512491.jpg" alt="Ketua tim pembela pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra saat sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua tim pembela pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra saat sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota tim hukum Ganjar-Mahfud, Maqdir Ismail mempersoalkan kepantasan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Prabowo Subianto, pada Pilpres 2024. Maqdir membandingkan antara Gibran dan Yusril Ihza Mahendra soal kapasitas keduanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, selain menjadi Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril juga merupakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang mendukung Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024. <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita bicara tentang kepantasan dan kepatutan, seperti saudara ahli pokoknya apakah Gibran lebih pantas dari Prof Yusril misalnya untuk jadi wakil presiden," kata Maqdir dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014515230/sandra-dewi-diperiksa-kejaksaan-terkait-dugaan-korupsi-pt-timah-tbk">Sandra Dewi Diperiksa Kejaksaan Terkait Dugaan Korupsi PT Timah Tbk</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, untuk mencalonkan Gibran menjadi cawapres harus mengubah syarat usia capres-cawapres dalam Undang-Undang Pemilu. Terlebih, dari segi pengalaman Yusril dinilai lebih mumpuni daripada Gibran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Soal persyaratan terhadap Gibran harus melakukan perubahan terhadap undang-undang, Dari segi ketokohan itu (Gibran Rakabuming Raka) wali kota. Prof Yusril dia adalah Mantan Menteri Sekretaris Negara," cetus Maqdir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendengar pernyataan Maqdir, salah seorang dari kubu Prabowo-Gibran merasa keberatan dengan pendapat Maqdir. "Keberatan Yang Mulia, karena sudah menjadikan pendapat," celetuk pihak terkait kubu Prabowo-Gibran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maqdir lantas menegaskan, dirinya hanya berbicara menempatkan tempat sesuai pada tempatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam kondisi seperti ini apakah saya bicara tentang pada tempatnya. Apakah undang-undang ini dengan menyampingkan orang-orang yang patut itu dianggap sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya," pungkas Maqdir.</div> </div> </div>

Tim hukum Ganjar-Mahfud mempersoalkan kepantasan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping capres Prabowo Subianto.

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Lebih Layak Yusril jadi Cawapres Daripada Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Ganjar-Pranowo-dan-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-2JPG-3705587222.jpg" alt="Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD selaku pihak pemohon menyapa wartawan sebelum dimulainya sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD selaku pihak pemohon menyapa wartawan sebelum dimulainya sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim hukum pasangan calon 03 Ganjar-Mahfud, Maqdir Ismail mengaku keberatan dengan salah satu ahli yang dihadirkan Tim Pembela Prabowo-Gibran ke dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.&nbsp;Sosok tersebut adalah Andi Muhammad Asrun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Maqdir, yang bersangkutan sempat menjadi bagian dari tim hukum Ganjar-Mahfud, saat menyusun persiapan sidang sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami mendengar salah satu ahli dihadirkan ini adalah Andi Muhammad Asrun. Saudara ahli ini begitu kita mulai mempersiapkan segala hal terkait dengan permohonan ke MK, beliau masih sebagai direktur sengketa Pilpres untuk paslon 03 (Ganjar-Mahfud). Kami khawatir kehadiran beliau sebagai ahli akan terjadi konflik kepentingan, sehingga saya secara pribadi keberatan dengan kehadiran Andi Muhammad Asrun,&rdquo; kata Maqdir di Gedung MK, Jakarta, Kamis (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014515032/imbas-kebakaran-gudang-armed-7-rumah-warga-belum-bisa-ditempati">Imbas Kebakaran Gudang Armed, 7 Rumah Warga Belum Bisa Ditempati</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendengar hal itu, Ketua MK Suhartoyo menegaskan, bagaimana status yang bersangkutan sekarang di pihak Ganjar-Mahfud. Sebab, Andi Muhammad Asrun sudah berstatus mantan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tapi sekarang Andi Muhammad Asrun sudah tidak lagi kan?,&rdquo; tanya Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Memang betul dia (sudah) mengundurkan diri, tapi persiapan awal untuk mempersiapkan ini (sidang sengketa Pilpres) beliau terlibat,&rdquo; jawab Maqdir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menjawab hal itu, Suhartoyo menyatakan keberatan pihak pemohon 2 atau dari Tim Ganjar-Mahfud akan dicatat oleh Mahkamah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nanti keberatan dicatat, nanti keterangan disampaikan itu yang kami nilai oleh Mahkamah tapi keberatan kami pertimbangkan,&rdquo; jawab Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Andi Muhammad Asrun, kubu Ganjar-Mahfud juga keberatan dengan kehadiran Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari. Menurutnya, Qodari pada saat Pilpres 2024 cenderung partisan dan kerap mengampanyekan jargon yang diduga untuk mendukung Prabowo-Gibran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terhadap sodara Muhammad Qodari, kami percaya ahli harus bersiakap independen, tidak bias tapi kami melihat sodara Qodari itu terlibat dalam beberapa kegiatan gerakan satu putaran dan juga menyuarakan jabatan Jokowi 3 periode, ini mengganggu independensi,&rdquo; timpal Todung Mulya Lubis selaku ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud di tempat yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendengar hal itu, keberatan itu juga akan dicatat majelis hakim konstitusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Iya nanti kita pertimbangkan,&rdquo; pungkas Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, MK kembali menggelar sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024. Kali ini, giliran pihak terkait yakni kubu Prabowo-Gibran menghadirkan delapan ahli dan enam saksi ke dalam persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun ahli yang dihadirkan yakni,&nbsp;Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej;&nbsp;Guru Besar Ilmu Konstitusi Universitas Pakuan, Andi muhannad Asrun; pakar hukum, Abdul Khair Ramadhan; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Aminuddin Ilmar; pakar hukum tata negara, Margarito Kamis; Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Khalilul Khairi; pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Hasbi; dan Direktur Eksekutif Indo Baroemeter, Muhammad Qodari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan, enam saksi yang dihadirkan yakni Gani Muhammad (Pj Wali Kota Bekasi); Andi Bataralifu (Pj Bupati Waji); Dr. Ahmad Doli kuria Tanjung (Ketua Komisi II DPR); Dr. Suprianto; H. Abdul Wahid; Ace Hasan sadili (Ketua DPD Golkar Jawa Barat).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Maqdir Ismail mengaku keberatan dengan salah satu ahli yang dihadirkan Tim Pembela Prabowo-Gibran ke dalam sidang sengketa Pilpres.

Kubu Ganjar-Mahfud Keberatan, Mantan Timnya dan M. Qodari jadi Pembela Prabowo-Gibran di MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Ganjar-Pranowo-dan-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-3JPG-3115304296.jpg" alt="Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD  mengikuti sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD  mengikuti sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Menurut Todung, keterangan Kapolri dinilai penting, selain empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan dihadirkan ke ruang persidangan, pada Jumat (5/4) mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, empat menteri yang akan dihadirkan itu yakni&nbsp;Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sudah melayangkan surat ke MK ya bahwa di samping empat menteri yang akan dihadirkan plus DKPP, kami juga akan meminta kepada ketua majelis untuk menghadirkan Kapolri pada sidang berikutnya," kata Todung di Gedung MK, Jakarta, Selasa (2/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014508417/kejagung-sita-emas-1-kg-uang-rp-104-miliar-hingga-mobil-mewah-harvey-moeis-milik-suami-sandra-dewi-netizen-cerita-cinderella-telah-usai">Kejagung Sita Emas 1 Kg, Uang Rp 104 Miliar, hingga Mobil Mewah Harvey Moeis Milik Suami Sandra Dewi, Netizen: Cerita Cinderella Telah Usai</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alasan pihaknya ingin menghadirkan Kapolri ke dalam sidang sengketa hasil Pilpres, kata Todung, banyak hal-hal yang menyangkut aparat kepolisian selama tahapan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena nanti akan diperlihatkan bahwa cukup banyak hal-hal yang menyangkut kepolisian, pihak polisi yang melakukan intimidasi, kriminalisasi, yang terlibat dengan ketidaknetralan dalam kampanye. Kami ingin meminta Kapolri untuk memberikan penjelasan dan akuntabel dalam kebijakan-kebijakan dan perintah-perintah yang dia lakukan, karena tidak cukup hanya melihat soal bansos," tegas Todung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Todung, kehadiran empat menteri hanya akan mendalami soal dugaan penyalahgunaan penyaluran bantuan sosial (bansos). Ia menekankan, penting juga untuk melihat hal lain, dalam hal ini netralitas Polri selama gelaran Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau untuk Bu Sri Mulyani, Bu Risma, Airlangga Hartarto itu kan lebih banyak soal bansos. Tapi kita juga melihat aspek-aspek pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang mencederai demokrasi dan integritas pemilihan umum," pungkas Todung.</div>

Kubu Ganjar-Mahfud meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam sidang sengketa Pilpres.

Selain 4 Menteri, Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri ke Sidang Sengketa Pilpres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Yusril-Ihza-Mahendra-Dery-Ridwansah-2JPG-1135433062.jpg" alt="Ketua tim pembela pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra saat sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua tim pembela pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra saat sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Lutfi Yazid menyindir Yusril Ihza Mahendra yang menjadi Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Lutfi menggaungkan pernyataan Yusril bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 cacat hukum secara serius.</p> <div dir="auto">Pernyataan itu disampaikan Lutfi dihadapan Yusril yang menjadi pihak terkait dari kubu Prabowo-Gibran. Selain cacat hukum berdasarkan pendapat Yusril, kata Lutfi, terdapat penyelundupan hukum dalam putusan yang melenggangkan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres).<br /> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Ada seorang pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, dia di dalam wawancara dan di berbagai media&nbsp; mengatakan bahwa putusan nomor 90 MK itu cacat hukum secara serius. Bahkan mengandung penyelundupan hukum. Karena itu dia berdampak panjang putusan MK itu," kata Lutfi Yazid dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (2/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/014507342/daftar-smartphone-samsung-galaxy-yang-akan-dapat-update-one-ui-7-berbasis-android-15-ada-punya-kamu">Daftar Smartphone Samsung Galaxy yang Akan Dapat Update One UI 7 Berbasis Android 15, Ada Punya Kamu?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebab itu sudara Yusril mengatakan andaikan saya Gibran, maka saya akan meminta kepada dia untuk tidak maju terus pencawapresannya," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lutfi lantas meminta Yusril untuk menanggapi pernyatannnya itu. "Saya mohon tanggapan dari saudara," pinta Lutfi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendengar pernyataan Lutfi, Yusril lantas mengklarifikasi pendapatnya yang dikutip Lutfi itu. Ia menekankan, pernyataan Lutfi yang mengutip pendapatnya tak logis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingin mengklarifikasi ucapan Lutfi. Kata-kata yang mengatakan 'andaikan saya Gibran saya akan minta kepada dia' adalah kata-kata yang tidak logis. 'Andai kata saya Gibran, saya akan bersikap seperti ini' itu baru logis," tegas Yusril.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusril mengamini bahwa putusan MK perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batasan usia capres-cawapres sangat problematik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi yang saya ucapkan adalah andai kata saya Gibran, saya memilih tidak akan maju karena saya tahu bahwa putusan ini problematik," ucap Yusril.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui,&nbsp;MK kembali menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Kali ini, MK mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang dihadirkan kubu pemohon pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kubu Ganjar-Mahfud menghadirkan&nbsp;10 saksi fakta dan sembilan ahli ke dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Sehingga, total ada 19 orang yang akan memberikan keterangan dalam sidang dengan agenda pembuktian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Adapun, 10 saksi fakta yang dihadirkan pemohon Ganjar-Mahfud yakni, Dadan Aulia Rahman, Indah Subekti Kurtariningsih, Pami Rosidi, Hairul Anas Suaidi, Memed Ali Jaya, Mukti Ahmad, Maruli Manunggang Purba, Sunandi Hartoro, Suprapto, dan Nendy Sukma Wartono.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara sembilan ahli yang dihadirkan yakni, Dekan FH Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto; pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Charles Simambura; Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Padjadjaran, Didin Damanhuri; Profesor Filsafat STF Driyakara, Franz Magniz Suseno; Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Hamdi Muluk; Mantan anggota KPU RI, I Gusti Putu Artha; Dosen TI Universitas Pasundan, Leony Lidya; Sosiolog Direktur Pusat Kajian Representasi Sosial, Risa Permana Deli; Suharto.</div> </div> </div> </div>

Yusril Ihza Mahendra yang menjadi Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran dalam sidang sengketa Pilpres disindir pihak Ganjar-Mahfud.

Kubu Ganjar-Mahfud Ungkit Pernyataan Yusril yang Sebut Putusan Batas Usia Capres-Cawapres Cacat Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Ganjar-Pranowo-dan-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-2JPG-3705587222.jpg" alt="Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD selaku pihak pemohon menyapa wartawan sebelum dimulainya sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD selaku pihak pemohon menyapa wartawan sebelum dimulainya sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Kali ini, MK akan mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang dihadirkan kubu pemohon pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.</p> <div dir="auto">Ketua Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyampaikan, pihaknya akan menghadirkan 10 saksi fakta dan sembilan ahli ke dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Sehingga, total ada 19 orang yang akan memberikan keterangan dalam sidang dengan agenda pembuktian.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada 10 saksi fakta dan sembilan ahli. Total ada 19 ya," kata Todung di Gedung MK, Jakarta, Selasa (2/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014507170/kabar-baik-formasi-calon-asn-kemenag-2024-kuotanya-110553">Kabar Baik, Formasi Calon ASN Kemenag 2024 Kuotanya 110.553</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendengar pernyataan Todung, Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Suhartoyo meminta untuk diperkenalkan dihadapan para pihak, termohon KPU RI, pihak terkait kubu pasangan capres-cawapres 02 Prabowo-Gibran, dan pihak pemberi keterangan Bawaslu RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, 10 saksi fakta yang dihadirkan pemohon Ganjar-Mahfud yakni, Dadan Aulia Rahman, Indah Subekti Kurtariningsih, Pami Rosidi, Hairul Anas Suaidi, Memed Ali Jaya, Mukti Ahmad, Maruli Manunggang Purba, Sunandi Hartoro, Suprapto, dan Nendy Sukma Wartono.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara sembilan ahli yang dihadirkan yakni, Dekan FH Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto; Pakar hukum tata negara, Universitas Andalas, Charles Simambura; Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Padjadjaran, Didin Damanhuri; Profesor Filsafat STF Driyakara, Franz Magniz Suseno; Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Hamdi Muluk; Mantan anggota KPU RI, I Gusti Putu Artha; Dosen TI Universitas Pasundan, Leony Lidya; Sosiolog Direktur Pusat Kajian Representasi Sosial, Risa Permana Deli; Suharto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, dalam sidang lanjutan yang digelar pada Senin (1/4) kemarin, pemohon dari&nbsp;kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menghadirkan total 18 ahli dan saksi dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK.</div> </div>

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.

Sidang Lanjutan Sengketa Pilpres, Kubu Ganjar-Mahfud Hadirkan 19 Saksi dan Ahli di MK 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/WhatsApp-Image-2024-02-06-at-084948-2484699801.jpeg" alt="Cawapres no 03, Mahfud MD dalam kampanye dialogis bertajuk Tabrak Prof yang digelar di Kafe Koat Kopi Seturan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta pada Senin (5/2) malam." width="100%">
<figcaption>Cawapres no 03, Mahfud MD dalam kampanye dialogis bertajuk Tabrak Prof yang digelar di Kafe Koat Kopi Seturan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta pada Senin (5/2) malam.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sejumlah pihak mendorong agar aplikasi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) KPU RI untuk dilakukan audit forensik. Kali ini, dorongan untuk melakukan audit forensik disuarakan oleh&nbsp;calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud mendesak aplikasi Sirekap untuk dilakukan audit secara forensik oleh lembaga eksternal dan independen. Mahfud menekankan, audit penting dilakukan agar menjadi pembelajaran penyelenggara pemilu untuk bisa menyajikan data digital secara baik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Audit ini penting agar ke depannya orang tidak ugal-ugalan seperti KPU sekarang, sudah diperingatkan pelanggaran etik beberapa kali, itu kan sebenernya secara moral seharusnya sudah mundur lah, tapi ya mereka enggak mau juga, mungkin terikat kontrak untuk tidak mundur," kata Mahfud di Jakarta, Jumat (8/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/014419672/resmikan-jalan-di-jatim-senilai-rp-925-miliar-jokowi-manfaatnya-sangat-dirasakan-rakyat">Resmikan Jalan di Jatim Senilai Rp 925 Miliar, Jokowi: Manfaatnya Sangat Dirasakan Rakyat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Menko Polhukam itu menilai, permasalahan yang terjadi di dalam Sirekap karena KPU RI tidak memiliki pekerja yang memang ahli di bidang teknologi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya itulah salah satu masalah di kpu, menurut saya orang-orang di KPU tuh tidak ada yang bisa mengendalikan IT-nya di sana, tidak ada yang mengendalikan karena mereka tidak bisa dan tidak paham," tegas Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga orang lain yang tahu bahwa itu (server) sudah berpindah lebih dari 10 kali, tempat penyimpanan datanya dan sebagainya itu servernya. Itu kan sudah ada tanggal sekian berpindah, tanggal sekian ditutup, tanggal sekian ini data masuk lalu dikeluarkan lagi, lalu masuk lagi," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Mahfud mengimbau agar KPU bersikap transparan dalam melakukan audit forensik tersebut. Sehingga, masyarakat bisa kembali percaya dengan Sirekap yang diklaim menjadi alat bantu hitung Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut saya KPU tuh bukan sengaja, dia tidak tahu tidak menguasai teknologi mereka, ya sama dengan saya, oleh sebab itu saya usulkan audit digital forensik, audit digital forensik untuk menilai IT dan Sirekap terutama KPU karena sudah ada fakta-fakta digital bahwa itu berpindah sekian kali gitu, dan itu siap di persentasikan," pungkas Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kali ini, dorongan untuk melakukan audit forensik disuarakan oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD.

Desak Audit Sirekap, Mahfud: Penting Agar KPU ke Depannya Tidak Ugal-ugalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/11/JKT_KAMPANYE-GANJAR-DI-SEMARANG_MIFTAHUL-HAYAT-29-2844993949.jpeg" alt="Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat kampanye akbar&nbsp;di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat kampanye akbar&nbsp;di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) capres-cawapres Pilpres 2024. Dalam laporan itu, tercantum total penerimaan dan pengeluaran para capres-cawapres selama masa kampanye.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Laporan dana kampanye peserta pemilu tersebut memuat informasi keuangan berupa seluruh transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran yang digunakan oleh peserta pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye," kata Anggota KPU, Idham Holik dalam keterangannya, Kamis (7/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPU menyediakan waktu bagi peserta pemilu untuk menyampaikan LPPDK mulai 23 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024. Selain LPPDK, para peserta pemilu, termasuk capres-cawapres telah menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) dan laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014415762/selama-mudik-polri-sebut-jateng-jatim-perlu-perhatian-khusus">Selama Mudik, Polri sebut Jateng-Jatim Perlu Perhatian Khusus</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam LPPDK itu terungkap pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Isandar secara total menerima dana kampanye sebesar Rp 49.341.955.140. Selama masa kampanye, Anies-Cak Imin merogoh kocek yang hanya berselisih sekitar 1 juta dari penerimaannya, yakni Rp 49.340.397.060.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menerima dana kampanye sebesar Rp 208,2 miliar dan total pengeluaran sebesar atau Rp 207.576.558.270.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi paslon yang paling banyak menerima dan mengeluarkan uang selama masa kampanye Pilpres 2024 berdasarkan LPPDK. Ganjar-Mahfud menerima dana kampanye secara total sebesar Rp 506,8 miliar atau Rp 506.894.823.260 dengan total pengeluaran sebesar atau Rp 506.892.847.566.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, berdasarkan hasil real count KPU RI, pada Rabu (6/3) pasangan Anies-Cak Imin meraih 31.376.418 suara atau 24,49 persen. Sementara, pasangan Prabowo-Gibran memeroleh 75.361.187 atau 58.82 persen. Terakhir, pasangan Ganjar-Mahfud 21.374.457 suara atau 16.68 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) capres-cawapres Pilpres 2024.

Raih Suara Terboncit, Pengeluaran Dana Kampanye Pilpres Ganjar-Mahfud Paling Besar Rp 506 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/IMG-20240208-WA0045-3830561816.jpg" alt="Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri Halaqah Kebangsaan di Pondok Pesantren Abu Syamsuddin, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Surabaya, Jatim, Kamis (8/2)." width="100%">
<figcaption>Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri Halaqah Kebangsaan di Pondok Pesantren Abu Syamsuddin, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Surabaya, Jatim, Kamis (8/2).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan, tidak tepat jika program makan siang gratis dialokasikan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Menurutnya, RAPBN 2025 seharusnya masih menjadi program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Diketahui, makan siang gratis merupakan program dari capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Progam makan siang gratis diproyeksikan masuk) APBN 2025? Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru," kata Mahfud di Bentara Budaya, Palmerah, Jakarta, Senin (26/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/014376472/di-mwc-2024-qualcomm-kenalkan-snapdragon-x80-5g-yang-dibekali-teknologi-ai">Di MWC 2024, Qualcomm Kenalkan Snapdragon X80 5G yang Dibekali Teknologi AI</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Menko Polhukam ini mengutarakan, seharusnya program tersebut dialokasikan ke dalam APBN Perubahan 2025 yang sudah masuk ke dalam pemerintahan baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan 2025, Juni ya, Juni tahun 2025," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, ia tak terlalu mempersoalkan karena mungkin itu masih hanya sebatas usulan saja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tetapi enggak apa-apa lah itu mungkin hanya sumbangan saja. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," papar Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN Tahun 2025.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," ujar Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suharso menyebut, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Jokowi tetap terealisasi. Namun, penyusunan ini baru tahap awal, RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi hasil hitung resmi Pilpres 2024 keluar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," pungkas Suharso.</div>

Mahfud MD menyatakan, tidak tepat jika program makan siang gratis dialokasikan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mahfud

Berita Terkini