<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/24/Mv6hyNT9xavjnJipyBfgZoqL9VmVOTdSbvB9pkmR-3335570541.jpeg" alt="Terdakwa Christiano Pengarapenta Pengidahen Tarigan berlutut minta maaf ke ibunda almarhum Argo di PN Sleman, Selasa (23/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Christiano Pengarapenta Pengidahen Tarigan berlutut minta maaf ke ibunda almarhum Argo di PN Sleman, Selasa (23/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Proses persidangan kasus kecelakaan lalu lintas dengan terdakwa Christiano Pengarapenta Pengidahen Tarigan kembali digelar di Ruang Sidang Cakra, Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Selasa (23/9). Christiano, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, menjadi terdakwa dalam kasus tabrakan yang menewaskan Argo Ericko Achfandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Mengutip Radar Jogja (Jawa Pos Group), sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Irma Wahyuningsih dengan anggota hakim Siwi Rumbar Wigati dan Suryodiyono, sementara Rahajeng Dinar Hanggarjani bertindak sebagai jaksa penuntut umum (JPU). Christiano hadir langsung setelah sebelumnya empat kali hanya mengikuti sidang secara daring melalui Zoom. Persidangan dibuka dengan momen emosional ketika majelis hakim meminta terdakwa untuk menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban.&nbsp; Christiano berlutut bersimpuh di hadapan Meiliana, ibu korban, yang kemudian menyatakan telah memberi maaf. Namun, saat memberikan kesaksian, Meiliana hampir hilang kesadaran sehingga hakim memutuskan agar pemeriksaan terhadap dirinya segera diselesaikan lebih dahulu. Saat keluar dari ruang sidang, Meiliana nyaris pingsan hingga harus dipapah. Usai persidangan, ia mengaku masih merasa grogi dan tertekan secara psikis.&nbsp; &ldquo;Saya masih pendampingan psikolog, jadi apalagi berhadapan langsung dengan pelaku. Kejiwaan saya shock,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Meski demikian, Meiliana menegaskan sebagai manusia ia sudah memaafkan, sementara seluruh proses hukum ia serahkan kepada pengadilan. Sementara itu, Koordinator Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Achiel Suyanto, menyoroti keterangan para saksi. Menurutnya, tidak ada satu pun saksi yang menyaksikan langsung detik-detik terjadinya kecelakaan.&nbsp; Ia juga menambahkan bahwa korban tidak menjalani otopsi sehingga penyebab pasti kematian dinilai tidak bisa dipastikan secara medis. &ldquo;Ketika terjadi crash itu tidak ada yang melihat sama sekali dari empat orang saksi,&rdquo; pungkasnya.

Terdakwa Christiano meminta maaf kepada ibu korban Argo di sidang kecelakaan maut di Sleman, ibu korban pingsan usai memberikan kesaksian.

Christiano Terdakwa Pengemudi BMW Berlutut Minta Maaf ke Ibu Argo Mahasiswa UGM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/28/IMG_20240605_105608-1421813756.jpg" alt="Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). (Humas UGM/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). (Humas UGM/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus meninggalnya mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM), Argo Ericho Afandhi yang ditabrak sesama mahasiswa UGM dengan mobil BMW, tengah menjadi sorotan.&nbsp;Sebab, diduga pelaku penabrakan yang juga merupakan mahasiswa UGM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Chistiano Pengareppenta Pengidahen Tarigan, disebut punya pengaruh penting. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mengingatkan agar penanganan hukum kasus tersebut harus berdasarkan keadilan, bukan status sosial. Pasalnya, status sosial dari ayah Christiano dihubungkan dengan penangan kasus tersebut. "Penanganan kasus Argo mesti berpihak pada keadilan, bukan status sosial,&rdquo; kata Abdullah kepada wartawan, Kamis (29/5). Politikus PKB itu meragukan hasil analisa sementara aparat Kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Terduga pelaku, Christiano diduga kurang konsentrasi ketika mengemudikan mobilnya, sehingga menabrak Argo dan motornya yang saat itu sedang putar arah di depannya. Bahkan, banyak pihak merasa geram dengan kabar adanya pemberian uang dari pihak Christiano kepada keluarga Argo sejumlah Rp 1 miliar untuk pengobatan dan yang lainnya, namun uang itu disebut juga sebagai sogokan agar kasus kecelakaan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Karena itu, untuk menghentikan asumsi yang terus berkembang di publik, anggota komisi penegakan hukum DPR itu mendesak pihak Kepolisian untuk tidak pandang bulu dalam menangani kasus tersebut. Hal itu untuk menjawab keraguan publik. "Polisi harus menjawab semua pertanyaan publik yang dianggap janggal,&rdquo; tegasnya. Pria yang akrab disapa Mas Abduh itu juga meminta pihak kepolisian yang menangani kasus ini untuk menggandeng stake holder lainnya, seperti Kompolnas dan Ombudsman. Hal ini penting, untuk menjawab keraguan publik terhadap penanganan kasus meninggalnya Argo. &ldquo;Ini demi memastikan bahwa penanganan kasus Argo yang ditabrak Christiano tidak diintervensi, dan prosedurnya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak ada perlakuan diskriminasi yang mengistimewakan pihak tertentu dalam penegakan hukum,&rdquo; pungkasnya.

Kasus meninggalnya Argo Ericho, mahasiswa UGM, menuai sorotan terkait keadilan dan intervensi hukum.

Kasus Tewasnya Mahasiswa UGM Argo Ericho Dinilai Penuh Kejanggalan, Komisi III DPR Imbau Tak Ada Intervensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/wWLnyN3GALZQHn5ETsE1VWWer68ZVgTRKdU7rbx7-3662458196.jpg" alt="Kabid Humas Polda DIJ Kombespol Ihsan saat ditemui di Mapolda DIJ, Selasa (27/5/2025). (Agung Dwi Prakoso/Radar Jogja)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda DIJ Kombespol Ihsan saat ditemui di Mapolda DIJ, Selasa (27/5/2025). (Agung Dwi Prakoso/Radar Jogja)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Kasus kecelakaan maut yang menewaskan Argo Ericko Achfandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), memasuki babak baru. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi menetapkan pengemudi mobil BMW mewah, yakni Christiano Pengarapenta Pengidahen (CPP) sebagai tersangka. Dilansir dari Radar Jogja (JawaPos Group), Christiano yang juga merupakan mahasiswa UGM ditetapkan sebagai tersangka usai melalui rangkaian penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh kepolisian. "Adapun tersangka yang ditetapkan adalah pengemudi dari mobil BMW dengan inisial CPP," ujar Kabid Humas Polda DIY Kombespol Ihsan, dikutip JawaPos.com Rabu (28/5). Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Christiano belum ditahan. Polisi menyatakan akan memanggil dan memeriksa dia terlebih dahulu sebelum melakukan penahanan. "Nanti setelah kami panggil, kami akan periksa sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan oleh penyidik," jelasnya. Diketahui, kasus ini kini ditangani oleh Satlantas Polresta Sleman. Pada Selasa siang (27/5), polisi menggelar olah TKP di Jalan Palagan, Ngaglik, Sleman, lokasi kecelakaan yang merenggut nyawa Argo. "Dipimpin langsung oleh Pak Dirlantas Polda DIY (Kombes Pol Yuswanto Ardi)," tuturnya.&nbsp;Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kapolda DIY untuk mengungkap fakta secara objektif dan transparan. "(Hasilnya) sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, dilanjutkan dengan penetapan tersangka," kata Ihsan. Penetapan tersangka didukung oleh keterangan dari sekitar enam saksi serta hasil olah TKP. Dalam kasus ini, CPP disangkakan melanggar Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keterangan lebih lengkap akan disampaikan oleh Polresta Sleman dalam waktu dekat. "Ini tentunya dengan menghadirkan tersangka dan barang bukti," tandas Ihsan.

Polda DIY tetapkan pengemudi BMW sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa UGM.

Christiano Pengarapenta Pengidahen yang Tabrak Mahasiswa UGM Argo Ericko jadi Tersangka Tapi Belum Ditahan, Ini Penjelasan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/03/Ilustrasi_Lakalantas-1596029886-1646553623.jpg" alt="Ilustrasi kecelakaan sepeda motor. (Shutterstock/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kecelakaan sepeda motor. (Shutterstock/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Jogjakarta menetapkan CCP atau Christiano Pengarapenta Pengidahen sebagai tersangka dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Sleman, Jogjakarta. Polda Jogjakarta mengumumkan penetapan tersangka tersebut pada Selasa (27/5). Christiano merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM). Sementara korban meninggal dunia atas nama Argo Ericko Achfandi adalah mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Dia tewas di tempat dalam kecelakaan yang terjadi pada Sabtu dini hari (24/5).&nbsp; &rdquo;Adapun tersangka yang ditetapkan adalah pengemudi dari mobil BMW dengan inisial CPP,&rdquo; ungkap Kabid Humas Polda Jogjakarta Kombes Ihsan sebagaimana diberitakan oleh Radar Jogja (Jawa Pos Group), Rabu (28/5).&nbsp; Kasus kecelakaan lalu lintas itu kini ditangani oleh Polresta Sleman. Hari ini, pihak kepolisian telah melakukan olah Tempat Kejadian Peristiwa (TKP) di lokasi kejadian Jalan Palagan, Ngaglik, Sleman. Olah TKP dilakukan dengan melibatkan Tim Traffic Accident Analysis (TAA).&nbsp; &rdquo;Dipimpin langsung oleh Pak Dirlantas Polda DIY (Kombes Yuswanto Ardi),&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Menurut Kombes Ihsan, penyelidik dari Polresta Sleman juga telah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Tindakan itu sesuai dengan komitmen Kapolda Jogjakarta Irjen Anggoro Sukartono yang meminta kecelakaan itu diungkap secara tuntas. &rdquo;(Hasil gelar perkara) sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, dilanjutkan dengan penetapan tersangka,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Ihsan memastikan bahwa pihak kepolisian akan menyampaikan perkembangan terkait dengan penanganan kasus tersebut secara profesional dan transparan. Banyaknya pihak di media sosial menyebut tersangka berkendara dalam pengaruh alkohol atau narkoba.&nbsp; Namun, pihak kepolisian memastikan tersangka tidak mengonsumsi alkohol maupun narkoba. Itu dipastikan berdasar hasil pemeriksaan kesehatan dan urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman yang dilaksanakan pada pukul 10.41 WIB pada 24 Mei lalu, beberapa jam pasca kecelakaan terjadi.&nbsp; &rdquo;Tidak ditemukan adanya kandungan alkohol ataupun narkoba di urine dari pengemudi tersebut. Jadi, ini untuk menepis beberapa opini di media sosial,&rdquo; ujarnya.&nbsp;

Polda Jogjakarta menetapkan tersangka dalam kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa UGM, pengemudi tidak dalam pengaruh alkohol.

Penabrak Mahasiswa Fakultas Hukum UGM Resmi Jadi Tersangka, Polisi Pastikan Usut Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/03/Ilustrasi_Lakalantas-1596029886-1646553623.jpg" alt="Ilustrasi kecelakaan sepeda motor. (Shutterstock/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kecelakaan sepeda motor. (Shutterstock/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Simpang Tiga Padukuhan Sedan, Kelurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Sleman, Jogjakarta pada Sabtu dini hari (24/5). Dalam kecelakaan yang melibatkan kendaraan BMW bernomor polisi B 1442 NAC dengan sepeda motor tersebut, seorang korban meninggal dunia di lokasi kejadian.&nbsp; Dikutip dari pemberitaan Radar Jogja (Jawa Pos Group), pada Senin (26/5), korban bernama Argo Ericko Achfandi. Dia merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) asal Depok, Jawa Barat (Jabar). Sementara pengemudi BMW yang juga mahasiswa UGM bernama Christiano Pengarapenta. Dia merupakan mahasiswa Program Internasional Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika Bisnis UGM. Kasatlantas Polresta Sleman AKP Mulyanto menjelaskan bahwa saat kecelakaan terjadi, korban sedang berkendara menggunakan sepeda motor Honda Vario. Korban melaju dari arah selatan dan hendak putar balik. Saat itulah kendaraan yang dikemudikan oleh Christiano menghantam sepeda motor korban dan menabrak satu unit kendaraan lain di pinggir jalan. &nbsp; &rdquo;Karena jarak sudah dekat sehingga kecelakaan pun tak terhindarkan,&rdquo; kata Mulyanto. Korban mengalami beberapa luka pada bagian kepala, paha kiri, tangan kiri, dan bibir. Nyawa korban yang dihantam BMW dengan kecepatan tinggi tidak dapat tertolong. Korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kecelakaan tersebut. Polisi pun sudah mengkonfirmasi bahwa tabrakan itu melibatkan dua orang mahasiswa UGM.&nbsp; &rdquo;Informasi yang kami terima memang antar mahasiswa UGM,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Dari lokasi kecelakaan, petugas mendapati sepeda motor yang digunakan oleh korban rusak parah. Mesin lepas dari tempatnya, jok terlempar, tebeng depan kanan pecah, totok depan pecah, cover depan lepas, spion kanan lepas, hingga spion kiri yang bengkok. Sementara BMW mengalami kerusakan pada kap depan, kaca depan pecah, lampu depan kanan kiri pecah, bemper depan lepas, airbag keluar. Polisi mengaku sudah melakukan tes urine pada Christiano sebagai pengemudi BMW. Hasilnya dia dinyatakan negatif mengkonsumsi alkohol maupun narkoba. Selain itu, polisi juga sudah melakukan interogasi kepada beberapa saksi mata di lokasi kejadian. &rdquo;Untuk penahanan sampai saat ini belum karena masih dalam penyelidikan. Mohon waktu untuk kepastian lebih lanjut,&rdquo; kata Mulyanto.&nbsp; Kabar meninggalnya Argo Ericko Achfandi pun viral di media sosial. Banyak pihak menyampaikan duka cita. Utamanya kalangan mahasiswa UGM. Tanda pagar JusticeForArgo pun menggema. Mereka menuntut agar kecelakaan tersebut diusut sampai tuntas.&nbsp;

Kecelakaan maut terjadi di Sleman, Jogjakarta, melibatkan dua mahasiswa UGM, satu tewas di lokasi kejadian.

Kecelakan di Sleman, Mahasiswa UGM Asal Depok Meninggal di Tempat, Polisi Masih Melakukan Penyelidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/04/345457519_961466155202351_7447184579010515850_n-fotor-20230703213252-3298123005.jpg" alt="Ilustrasi kegiatan di kampus UGM." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kegiatan di kampus UGM.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kabar mengenai mahasiswa KKN (kuliah kerja nyata) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diduga terlibat dalam tindakan tak senonoh menyebar secara viral di media sosial. Kabar tersebut pertama kali diunggah akun Twitter @UGM_FESS pada Minggu malam (2/7) dan segera menjadi perhatian publik. Namun, dalam posting-an tersebut, detail lokasi dan peristiwa tidak dijelaskan secara rinci. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni UGM Arie Sudjito mengonfirmasi bahwa kasus tersebut masih dalam proses investigasi. &rdquo;UGM akan memberikan penjelasan resmi terkait peristiwa tersebut setelah mendapatkan informasi yang lebih detail dari Direktur Pengabdian Masyarakat yang mengelola program KKN,&rdquo; ujar Arie Sudjito. Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM Dina W. Kariodimedjo menyatakan, Direktorat Pengabdian Masyarakat UGM telah cepat bertindak untuk menangani masalah itu. Yakni melakukan investigasi terhadap kasus tersebut dan diharapkan semua pihak dapat menanggapinya dengan bijaksana. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM Gielbran Muhammad Noor menyebut, pihak UGM telah turun tangan untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Meskipun kronologi lengkap belum diketahui, kasus tersebut masuk dalam ranah etis dan berada di bawah kewenangan DPKM UGM. Menurut Kepala Desa Pucungroto Eddy Widodo, yang merupakan lokasi KKN tersebut, mahasiswa KKN UGM memang melakukan pengabdian masyarakat di desanya. Tetapi tidak terlibat dalam tindakan tak senonoh seperti yang beredar di media sosial. &rdquo;Kejadian sebenarnya adalah dua mahasiswa tersebut sedang duduk di ruang tamu rumahnya. Namun, informasi yang menyebar di media sosial sangat berbeda dari kenyataan yang terjadi,&rdquo; ucap Eddy. Direktur Pengabdian Masyarakat UGM Rustamaji menyatakan, kejadian di rumah kepala desaitu tidak seheboh yang diunggah di media sosial. UGM telah berkomunikasi dengan kepala desa dan mahasiswa KKN terkait untuk mengatasi peristiwa tersebut. Investigasi masih berlangsung dan UGM berusaha mencari tahu perspektif semua pihak terkait insiden tersebut. &rdquo;DPM UGM juga akan berbicara dengan mahasiswa lain yang melakukan KKN untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kasus ini,&rdquo; terang Rustamaji. Dia menegaskan, keputusan apakah kasus tersebut termasuk pelecehan atau tidak akan ditentukan setelah penyelidikan selesai. UGM, lanjut dia, telah menyampaikan permohonan maaf kepada kepala desa dan masyarakat di Desa Pucungroto atas peristiwa yang dilakukan dua mahasiswa tersebut. &nbsp;Kabar mengenai mahasiswa KKN UGM yang diduga terlibat dalam tindakan tak senonoh menyebar secara viral di media sosial. Kabar tersebut pertama kali diunggah akun Twitter @UGM_FESS pada Minggu malam (2/7) dan segera menjadi perhatian publik. Namun, dalam posting-an tersebut, detail lokasi dan peristiwa tidak dijelaskan secara rinci.

Kabar mahasiswa KKN UGM Jogjakarta diduga terlibat tindakan tak senonoh menyebar di media sosial. UGM lakukan investigasi

Kasus Mahasiswa KKN UGM Jogjakarta Tak Senonoh Viral di Media Sosial, UGM Investigasi Fakta Sebenarnya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Karopenmas-Mabes-Polri-Argo-Yuwono-Dery-6-1.jpg" alt="Karopenmas Mabes Polri Argo Yuwono - Dery 6" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Mabes Polri Argo Yuwono - Dery 6</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri menyatakan siap turun tangan dalam kasus dugaan teror dan intimidasi kepada mahasiswa panitia diskuso Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta. Polri menegaskan siap melakukan penegakkan hukum dalam perkara tersebut.  “Polri siap mengusut teror yang dialami oleh Mahasiswa UGM yang menjadi panitia diskusi apabila ada yang dirugikan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Minggu (31/5).  Kendati demikian, sampai saat ini belum ada laporan yang diterima polri untuk kasus tersebut. Namun, Korps Bhayangkara sudah mulai melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran adanya aksi teror tersebut.  Sebelumnya, sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jogjakarta selaku penyelenggara diskusi publik bertajuk 'Persoalan Pemecatan Presiden Di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' dikabarkan mendapat intimidasi dan peretasan akun Whatsapp. Selain itu, Guru Besar Hukum Tata Negara UII Nimatul Huda yang diundang sebagai narasumber juga mendapat perlakuan sama.  Kabar ini dibenarkan oleh Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM, Oce Madril. "Iya betul," kata dia kepada JawaPos.com, Jumat (29/5).  Sementara itu, Staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengecam adanya intimidasi ini. Dia mendesak agar Polri segera melindungi warganya yang mendapat teror dan ancaman.  Menurutnya, konstitusi Indonesia menjamin hak setiap orang untuk berpendapat dan berkomunikasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. "Pemberangusan hak ini adalah pembangkangan terhadap konstitusi," ucapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5SveN4r2daQ  https://www.youtube.com/watch?v=qK-MEHazEaM  https://www.youtube.com/watch?v=0AD3xte3bJg

Polri Siap Usut Kasus Teror ke Panitia Diskusi 'Pemecatan Presiden'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Ilustrasi-Gedung-DPR-MPR-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPR MPR - Dery Ridwansah (2)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPR MPR - Dery Ridwansah (2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Intimidasi didapatkan beberapa mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) karena berniat menyelenggarakan diskusi bertajuk 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsy menyesalkan aksi teror yang menimpa pembicara, moderator, dan penyelenggara diskusi tersebut.  “Saya sangat mengutuk adanya pengancaman yang dilakukan terhadap panitia diskusi,” ujar Aboe kepada wartawan, Minggu (31/5).  Sejauh ini, Aboe telah mendengar, adanya laporan pemanggilan terhadap panitia diskusi oleh pihak berwajib. Bahkan diancam dengan pasal makar hingga ancaman pembunuhan.  Baginya, ancaman seperti ini sangat berbahaya untuk forum akademik, karena akan memberangus kegiatan diskusi dan penumbuhan wacana. "Akibatnya diskusi tersebut dibatalkan, ini termasuk pemberangusan mimbar akademik," katanya.  Tentunya hal ini sangat membahayakan untuk negara demokrasi. Sebab para akademisi di bungkam dengan berbagai ancaman. "Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, harus disikapi dengan serius," sambungnya.  Oleh sebab itu, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini menegaskan bahwa jangan sampai kejadian ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang tak bertanggung jawab.  “Saya yakin, ada pihak ketiga yang memancing di air yang keruh. Tidak mungkin aparat mengirim ancaman dengan pola demikian. Karenanya, saya minta Polda DIY memberikan atensi serius tergadap persoalan ini," katanya.  "Mari kita tunjukkan bahwa aparat menjamin keamanan mimbar akademik. Hal itu dapat ditunjukkan dengan mengusut dan memproses secara hukum mereka yang menjadi dalang pengancaman tersebut,” tambahnya.  Diketahui, ‎sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum UGM Yogjakarta selaku penyelenggara diskusi publik bertajuk ‘Persoalan Pemecatan Presiden Di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan’ dikabarkan mendapat intimidasi dan peretasan akun Whatsapp. Selain itu, Guru Besar Hukum Tata Negara UII Nimatul Huda yang diundang sebagai narasumber juga mendapat perlakuan sama.  Kabar ini dibenarkan oleh Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM, Oce Madril. "Iya betul," kata dia kepada JawaPos.com, Jumat (29/5).  Kendati demikian dia belum merinci ihwal kasus ini. Dia menyebut, Fakultas Hukum UGM tengah menyiapkan keterangan resmi untuk publik.  Sementara itu, Staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengecam adanya intimidasi ini. Dia mendesak agar Polri segera melindungi warganya yang mendapat teror dan ancaman.  Menurutnya, konstitusi Indonesia menjamin hak setiap orang untuk berpendapat dan berkomunikasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. “Pemberangusan hak ini adalah pembangkangan terhadap konstitusi,” ucapnya.  Dia menuturkan, diskusi publik yang digelar mahasiswa UGM merupakan kebebasan akademik. Tidak boleh ada pelarangan maupun intimidasi selama tidak melanggar aturan yang berlaku.  “Judul diskusi tidak melanggar sama sekali Konstitusi dan HAM. Pemberhentian Presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B sehingga membincangkan pemberhentian presiden adalah membincangkan konstitusi,” pungkas Wana.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5SveN4r2daQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qK-MEHazEaM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=0AD3xte3bJg

Kasus Teror Mahasiswa UGM, Anggota DPR: Pemberangusan Mimbar Akademik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat suara terkait teror yang dikabarkan menimpa sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta. Menurut dia tidak ada yang salah dengan tema yang diangkat para mahasiswa itu untuk diskusi.  "Berdiskusi tentang pemecatan presiden itu boleh saya bilang. Dan itu tidak usah dikaitkan dengan Covid-19, karena pemecatan itu bisa kapan saja menurut Undang-Undang Dasar, asal memenuhi lima syarat," kata Mahfud kepada wartawan, Sabtu (31/5).  Adapun 5 syarat yang dimaksud yakni, apabila Presiden terlibat korupsi atau penyuapan, terlibat pengkhianatan terhadap negara atau ideologi negara, melakukan kejahatan dengan ancamana pidana di atas 5 tahun, melakukan perbuatan tercela yang diatur Undang-undang, dan ketika seorang presiden sudah tidak lagi memenuhi syarat.  Di luar ketentuan tersebut, presiden tidak bisa dimakzulkan di tengah masa jabatan. Apalagi jika hanya berkaitan dengan kebijakan Covid-19. Oleh karena itu, Mahfud menyesalkan adanya pembatalan diskusi yang digelar oleh mahasiswa UGM.  Selain itu, Mahfud pun tak sepakat jika tema diskusi dianggap sebagai upaya makar. "Endak juga sih kalau saya baca," ucapnya.  Selain itu, Mahfud pun mengenal betul Guru Besar Hukun Tata Negara UII Nimatul Huda yang diundang sebagai narasumber. Nimatul merupakan mantan anak didiknya saat mengejar gelar doktoral. Dia tahu persis Nimatul adalah seorang yang paham betul akan Hukum Tata Negara. Sehingga tak mungkin mengarah ke makar.  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan Rektor UGM. Mereka semua memastikan tidak ada larangan membuat diskusi tersebut. Namun, pembatalan dilakukan atas dasar keputusan bersama panitia.  Dia pun meminta para mahasiswa yang merasa diteror agar tidak takut membuat laporan polisi. "Saya bilang laporkan. Kalau ada orangnya laporkan ke saya. Saya nanti yang akan menyelesaikan," pungkas Mahfud.  Sebelumnya, sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jogjakarta selaku penyelenggara diskusi publik bertajuk 'Persoalan Pemecatan Presiden Di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' dikabarkan mendapat intimidasi dan peretasan akun Whatsapp. Selain itu, Guru Besar Hukum Tata Negara UII Nimatul Huda yang diundang sebagai narasumber juga mendapat perlakuan sama.  Kabar ini dibenarkan oleh Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM, Oce Madril. "Iya betul," kata dia kepada JawaPos.com, Jumat (29/5).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5SveN4r2daQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qK-MEHazEaM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=0AD3xte3bJg

Mahfud MD: Berdiskusi Pemecatan Presiden Itu Boleh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/laporan-dugaan-pelecehan-seksual-ugm-bukan-dari-korban_m_.jpg" alt="DUGAAN PERKOSAAN. Penasehat Hukum dari terlapor Hardika Saputra, Tommy Susanto" width="100%">
<figcaption>DUGAAN PERKOSAAN. Penasehat Hukum dari terlapor Hardika Saputra, Tommy Susanto</figcaption>
</figure>&nbsp;JawaPos.com - Palaporan kasus dugaan pelecehan seksual antar mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogyakarta bukan dilakukan korban. Namun atas nama Arif Nurcahyo dari UGM dengan Laporan Polisi nomor LP/764/XII/2018/SPKT tertanggal 9 Desember 2018. Hal itu disampaikan kuasa hukum dari terlapor Hardika Saputra alias HS atau Dika. "Kalau ini delik aduan, pertanyaannya Arif Nurcahyo saat kejadian itu di mana? Ada di situ (tempat kejadian) apa tidak. Tapi kami tidak melihat itu, yang kami lihat Dika saat ini masih warga biasa dan belum ditetapkan tersangka," kata kuasa hukum Dika, Tommy Susanto di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), Sabtu (29/12). Ia menegaskan, akan melawan pihak-pihak manapun yang dianggap merugikan Dika atas opini-opini yang belum tentu kebenarannya. Termasuk UGM yang melakukan vonis terlebih dahulu karena menunda wisuda. "Silakan diberikan (wisuda) tidak perlu ditunda-tunda lagi. Kalaupun nanti terbukti, jadi tersangka dan dipenjara. Dua hal berbeda antara akademik dengan perbuatan pidana," katanya. Sementara Kabid Humas Polda DIJ, AKBP Yuliyanto mengatakan, laporan kasus itu atas nama UGM bukan perorangan. "Statement saya kemarin pelapornya korban, diralat. Laporan atas nama UGM. Sebelumnya mengadukan, terus menjadi laporan," katanya. Terlapor yang berinisial HS ini juga masih dilakukan penyidikan. Namun apakah sudah naik menjadi tersangka atau belum mengetahuinya. "HS ini terlapor. Kalau dilaporkan itu statusnya terlapor, apakah sudah naik menjadi tersangka saya belum tahu," katanya. Dikonfirmasi terpisah, Iva Ariani, Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM mengatakan, pelaporan ke Polda DIJ secara individu ia tak mengetahuinya. "Kalau secara institusi, UGM belum melakukan pelaporan," kata dia. Hanya saja pihak UGM sejak mencuatnya kasus ini telah melakukan aduan kepada pihak Polda DIJ. Beberapa orang dari lingkungan kampus juga menurutnya telah memberikan keterangan kepada petugas. "Dari awal dulu saat kasus ini mencuat sudah diadukan ke kepolisian dan sudah beberapa pihak memberi keterangan. Tapi saya belum tahu lagi siapa yang dimintai keterangan," katanya. Lanjut Iva, pihaknya mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan akademis dan etika. Mengenai ranah hukum, itu merupakan tugas dari kepolisian. "UGM mendukung dan memberikan support kepolisian dalam proses hukumnya," ucapnya.

Laporan Dugaan Pelecehan Seksual UGM Bukan dari Korban

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mahasiswa ugm

Berita Terkini