<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/minim-tenaga-pengajar-9-perguruan-tinggi-swasta-ditutup_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Alasan PTS itu ditutup lantaran tidak ada dosen yang mengajar. Selain itu, jumlah mahasiswanya yang juga tidak sesuai persyaratan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Alasan PTS itu ditutup lantaran tidak ada dosen yang mengajar. Selain itu, jumlah mahasiswanya yang juga tidak sesuai persyaratan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Nasib mahasiswa dari 23 perguruan tinggi swasta (PTS) yang ditutup oleh Kemendikbudristek masih terkatung-katung. Proses pemindahan mereka memang telah dijamin untuk dibantu. Namun, persoalan bukan hanya administrasi belaka. Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) M. Budi Djatmiko mengungkapkan, ada masalah biaya pindah kampus yang harus dipikirkan pula oleh mahasiswa yang kampusnya ditutup. Selain itu, ada kasus mahasiswa yang sudah kuliah tiga tahun, namun baru terdaftar empat semester. Hal ini tentu membuat mahasiswa tersebut harus membayar lebih banyak jika pindah kampus. &rsquo;&rsquo;Kalau dia pindah (kampus, Red), rugi dong dia dua semester. Belum biaya hidupnya,&rdquo; ucapnya. Belum lagi persoalan administratif lainnya. Misalnya, mahasiswa yang tidak terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) hingga kampus lama yang lepas tangan karena sudah tutup permanen. Budi sendiri berjanji membantu para mahasiswa tersebut. Mereka cukup membuat pengaduan secara tertulis ke Aptisi untuk selanjutnya disampaikan kepada PTS terkait. Sementara itu, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto mengimbau para mahasiswa dari 23 PTS yang ditutup untuk melapor ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) setempat jika mengalami kesulitan saat pindah kampus. Nantinya, LLDikti akan membantu melakukan pengecekan terkait masalah yang dihadapi. &rdquo;Ada kendala bisa lapor ke LLDikti. Apa pun itu,&rdquo; ujarnya. Hal ini diamini Kepala LLDikti Wilayah XVI (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo) Munawir Razak. Dari 23 PTS yang ditutup, dua di antaranya memang berada di naungan LLDikti wilayah XVI. Dua PTS tersebut dicabut izinnya karena pelanggaran administratif berat. Menurut pria yang akrab disapa Awi itu, indikasi pelanggaran berat tersebut terendus oleh tim pada Oktober 2022. Saat itu ditemukan kejanggalan data ratusan mahasiswa dan lulusan yang dilaporkan oleh dua PTS tersebut ke PDDikti. Bila mengacu ke Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, pelanggaran yang dilakukan oleh kedua PTS tersebut di antaranya adalah mengeluarkan gelar akademik pada saat program studi tidak terakreditasi, memberikan ijazah dan gelar akademik kepada orang yang tidak berhak, serta tidak memenuhi syarat pendirian perguruan tinggi. Dua PTS itu berada di lokasi lahan yang sama. Pada kunjungan tim evaluasi kinerja perguruan tinggi (EKPT) awal April 2023, ditemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan. Termasuk, pengakuan langsung dari pengelola PTS. Pihaknya telah memberikan kesempatan untuk memperbaiki masalah tersebut. Namun, data tak bisa dilengkapi karena proses pembelajaran memang tak pernah terjadi. &rdquo;Datanya baru diinput, langsung distatuskan lulus. Tidak ada riwayat akademik,&rdquo; katanya. Dia berjanji memfasilitasi mahasiswa dan dosen yang ingin pindah usai kampusnya ditutup. &rdquo;Khusus dosen di wilayah saya, kalau memang mau pindah, ya akan kita fasilitasi kalau memang ada PTS yang menerima,&rdquo; ujarnya. Bagi mahasiswa yang akan pindah, pihaknya akan melakukan pengecekan data terlebih dahulu. Mulai dari riwayat akademiknya, kartu rencana studi (KRS), kartu hasil studi (KHS), dan lainnya. Pengecekan dilakukan guna memastikan berapa satuan kredit semester (SKS) yang sudah dijalani oleh mahasiswa tersebut. &rdquo;Akan kami bantu carikan kampus yang prodinya sama. Intinya, kita upayakan mahasiswa yang betul-betul berproses ini tidak dirugikan,&rdquo; tegasnya. Dalam SK pencabutan izin, yayasan yang menaungi dua PTS tersebut wajib mengalihkan/memindahkan mahasiswa ke perguruan tinggi lain yang memiliki program studi dalam rumpun ilmu sama. Yayasan juga harus menyelesaikan masalah akademik dan nonakademik yang timbul sebagai akibat dari pencabutan izin kedua PTS ini paling lama satu tahun. Kemudian, wajib melaporkannya kepada menteri melalui LLDikti wilayah XVI. (mia/c17/oni)

Nasib mahasiswa dari 23 perguruan tinggi swasta (PTS) yang ditutup oleh Kemendikbudristek masih terkatung-katung.

23 Perguruan Tinggi Swasta Ditutup, Mahasiswa Terdampak yang Ingin Pindah Bisa Lapor LLDikti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/10/prof-nizam-3-2810615757.png" alt="Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Prof. Nizam" width="100%">
<figcaption>Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Prof. Nizam</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Langkah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menutup 23 perguruan tinggi swasta (PTS) nakal dikeluhkan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi). Pasalnya, Aptisi tak dilibatkan dalam upaya mencari solusi bersama atas permasalahan yang terjadi di puluhan kampus tersebut. Ketua Umum Aptisi Pusat Budi Jatmiko mengungkapkan, bukan hanya Aptisi yang tidak diajak duduk bersama oleh Kemendikbudristek. Kampus yang izinnya dicabut dan sempat dia kontak juga mengaku tak ada pemberitahuan, bahkan pembinaan. &rdquo;Salah satu yayasan saya tanya, tidak pernah ada sanksi sebelumnya. Langsung ditutup,&rdquo; ungkapnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (9/6). Budi menyayangkan langkah tersebut. Mengingat ada lebih dari 10 ribu mahasiswa dan seribu dosen-karyawan di bawah naungan 23 PTS yang ditutup tersebut. Mirisnya lagi, penutupan dilakukan saat para mahasiswa sedang ujian semester. &rdquo;Bayangkan, mereka seperti tersambar petir. Ada beberapa orang tua dan mahasiswa bertemu dengan saya dan memilukan nasibnya,&rdquo; tuturnya. Budi mengaku, pada prinsipnya, pihaknya mendukung penuh keputusan pemerintah asal tidak merugikan banyak pihak. Khususnya, mahasiswa, orang tua, dosen, dan karyawan. &rdquo;Prinsipnya, jika di rumah kita ada tikus, bukan rumahnya yang dibakar, tapi tangkap tikusnya. Jika ada rektor atau dosen yang bermasalah, tangkap dan adili orangnya, bukan rumahnya yang dibumihanguskan,&rdquo; tegasnya. Menurut dia, di era kepemimpinan menteri-menteri sebelumnya, Aptisi selalu diajak bicara untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi di PTS. Pihaknya pun memberikan masukan agar pemerintah tidak menutup PTS. Dikonfirmasi terpisah, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam menampik tudingan soal tak adanya pembinaan. Dia menegaskan bahwa pencabutan izin 23 PTS nakal itu dilakukan menyusul adanya teguran, pembinaan, hingga penjatuhan sanksi. Namun sayangnya, tak ada perubahan dari kampus-kampus tersebut. &rdquo;Tentu ada komunikasi dengan perguruan tinggi bersangkutan ya. Tidak ujug-ujug,&rdquo; ungkapnya saat ditemui di kompleks DPR RI, Jakarta, kemarin (9/6). Selain itu, langkah penutupan PTS tersebut bukan kali ini saja. Kebijakan tersebut kerap dilakukan jika memang sebuah kampus dinilai sudah kebablasan dan tak bisa dibina. Keputusan itu pun bukan hanya untuk kepentingan dan kebaikan PTS tersebut, namun juga para mahasiswa yang memiliki ijazah dengan jalur benar, namun dicemari oleh jalur ijazah palsu atau yang diperjualbelikan. Disinggung soal nasib para mahasiswa dan dosen yang terdampak, Nizam memastikan bahwa mereka akan difasilitasi untuk pindah ke kampus lain. Pihaknya dan LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) akan memberikan pendampingan penuh. Mahasiswa pun bisa langsung mendatangi kampus baru untuk mendaftarkan diri. Angka kredit mereka akan dialihkan. Nilai dan SKS yang sudah diperoleh dapat ditransfer ke PTS baru selama proses perolehan SKS tersebut melalui pembelajaran sesuai standar. &rdquo;Selama ini semua (perguruan tinggi yang baru, Red) welcome. Yang jadi masalah itu ketika mahasiswa mau pindah, minta kreditnya diakui penuh tapi pembelajarannya nggak ada, transkripnya nggak ada. Ditanya kamu kuliah apa, ndak tahu,&rdquo; paparnya. Kemudian, lanjut dia, bagi dosen dan tenaga pendidik yang memiliki rekam jejak baik akan dipindah ke perguruan tinggi yang sehat. Sebaliknya, bagi yang terbukti ikut serta dalam pelanggaran akan diberikan sanksi dan dimasukkan daftar hitam. Terkait penyelewengan sarana dan prasarana, Nizam menyatakan bahwa hal tersebut diserahkan ke ketentuan hukum. Begitu pula hal-hal terindikasi pidana lainnya. &rdquo;Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, pengenaan sanksi administratif tidak menunda dan tidak meniadakan sanksi pidana,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Koordinator Kelembagaan dan Sistem Informasi Perguruan Tinggi Akademik Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII Jawa Timur Thohari mengatakan, ada enam perguruan tinggi swasta (PTS) di wilayahnya yang diindikasikan bermasalah. Tiga kampus di antaranya sudah dicabut izinnya. Sementara tiga kampus lainnya masih diberi kesempatan dengan melakukan upaya perbaikan. Baik dari sisi manajerial, akademik, maupun kepatuhan sanksi nasional perguruan tinggi. &rsquo;&rsquo;Itu sudah dilakukan. Tiga kampus itu memenuhi kategori layak, tetapi kami tetap akan melakukan pemantauan,&rdquo; katanya kepada Jawa Pos kemarin. Thohari menuturkan, pencabutan izin operasional institusi terhadap tiga PTS di Jawa Timur tersebut dilakukan sejak awal tahun. Bahkan, ada satu di antaranya yang izinnya dicabut pada akhir 2022. Terkait mahasiswa yang aktif, lanjut dia, LLDikti Wilayah VII sudah berkoordinasi dan melakukan audiensi kepada yayasan untuk mengalihkannya ke kampus lain. Namun, pengalihan mahasiswa aktif tersebut tidak bisa serta-merta. LLDikti harus melakukan verifikasi. &rdquo;Verifikasi sudah kami lakukan. Ada mahasiswa yang bisa dipindah, ada juga yang harus mulai baru,&rdquo; kata dia. Thohari menjelaskan, pola perguruan tinggi dalam penyelenggaraan akademik &ndash;mulai mendidik mahasiswa dalam rangka memperoleh ijazah&ndash; memiliki beragam macam. Namun, LLDikti terus berupaya memitigasi agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses akademik. Salah satunya menulis surat edaran kepala LLDikti Wilayah VII Tahun 2022 pada Agustus. "Kami mengimbau perguruan tinggi di Jawa Timur agar wajib melakukan penyampaian laporan tentang mahasiswanya. Jadi, tidak hanya melalui fitur, tetapi juga ke LLDikti berupa SK penerimaan mahasiswa baru berikut namanya,&rdquo; jelasnya. (mia/ayu/ygi/muh/c6/ttg)

Langkah Kemendikbudristek menutup 23 perguruan tinggi swasta (PTS) nakal dikeluhkan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi).

Soal Penutupan 23 PTS, Kemendikbudristek: Pembinaan Sudah Dilakukan sebelum Izin Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/minim-tenaga-pengajar-9-perguruan-tinggi-swasta-ditutup_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Alasan PTS itu ditutup lantaran tidak ada dosen yang mengajar. Selain itu, jumlah mahasiswanya yang juga tidak sesuai persyaratan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Alasan PTS itu ditutup lantaran tidak ada dosen yang mengajar. Selain itu, jumlah mahasiswanya yang juga tidak sesuai persyaratan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ancaman putus kuliah atau drop out (DO) karena tidak mampu membayar SPP diperkirakan banyak terjadi di perguruan tinggi swasta (PTS). Khususnya PTS yang memiliki mahasiswa di bawah seribu orang.  Hal itu diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) M. Budi Djatmiko. Dari sekitar 4.520 PTS di Indonesia, 70 persen memiliki mahasiswa di bawah seribu orang. Dia memerinci, ada 5 persen PTS yang memiliki mahasiswa di atas 10 ribu orang. Kemudian, 10 persen PTS memiliki mahasiswa 5.000 sampai 10 ribu orang. Lalu, 10 persen lagi memiliki mahasiswa di angka 2.000 sampai 5.000 orang. Sedangkan yang mempunyai mahasiswa 1.000 sampai 2.000 orang sebanyak 5 persen.  ’’Nah, yang di bawah seribu orang (mahasiswa, Red) itu 70 persen,’’ katanya kemarin (24/7). Untuk PTS dengan jumlah mahasiswa di bawah seribu orang itu, kondisinya sekarang sangat sulit. Banyak mahasiswanya yang terancam tidak bisa melanjutkan kuliah. Indikasinya adalah seretnya mereka membayar SPP.  Budi menjelaskan, sekitar 30 persen mahasiswa di PTS kecil atau yang memiliki seribu mahasiswa itu masuk kategori lancar kuliahnya. Untuk 70 persen mahasiswa lain, pembayarannya agak seret karena perekonomiannya terdampak pandemi Covid-19. Dalam perkembangannya, mahasiswa yang benar-benar kesulitan untuk membayar SPP saat ini berkisar 50 persen saja.  Budi menilai sistem penyaluran bantuan pendidikan pemerintah kurang tepat. Model sistem yang diterapkan adalah kompetisi. Akibatnya, yang mendapatkan kuota terbanyak adalah PTN atau PTS besar. Padahal, hampir bisa dipastikan mayoritas mahasiswa di PTN atau PTS besar itu adalah anak keluarga mampu. ’’Di tengah pandemi, keluarganya masih memiliki saving,’’ tuturnya.  Kondisi sebaliknya terjadi di PTS kecil. Mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus kecil itu benar-benar kesulitan untuk membayar SPP. Padahal, biaya SPP mereka sebenarnya tidak besar. Rata-rata Rp 3 juta atau bahkan di bawahnya. Dengan begitu, pemerintah tidak akan terlalu terbebani jika membantu mereka. Kondisi saat ini, PTS-PTS kecil alias gurem tersebut sulit mengakses bantuan pemerintah. Misalnya, bantuan dalam bentuk beasiswa kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah.  Sementara itu, di kampus-kampus negeri hampir tidak ada masalah signifikan. Kalaupun ada mahasiswa yang sulit membayar SPP, mereka tidak sampai menghadapi ancaman DO. Sebab, mereka berkesempatan mengajukan keringanan SPP atau uang kuliah tunggal (UKT). Contohnya, di Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Rektor Unesa Nurhasan mengatakan, sampai saat ini tidak ada mahasiswanya yang mengalami kesulitan ekonomi sampai terancam DO. Kalaupun ada mahasiswa tingkat akhir yang mengalami hambatan akibat pandemi, beberapa di antaranya mengambil dispensasi perpanjangan semester.  ’’Terkait penyesuaian UKT, ada lebih dari seribu mahasiswa (yang mengajukan, Red),’’ katanya. Penyesuaian itu meliputi penurunan tarif UKT bagi yang terdampak tetap dan penurunan tarif UKT untuk satu semester bagi yang terdampak tidak tetap.  Bentuk penyesuaian lainnya adalah bebas atau gratis UKT bagi mahasiswa yang tinggal menyelesaikan skripsi, tugas akhir, tesis, atau disertasi. Alias sudah tidak memiliki tanggungan kuliah lagi. Selain itu, Unesa membuka klausul penundaan pembayaran UKT selama dua semester.

Kesulitan Bayar SPP, Mahasiswa di PTS Terancam Drop Out

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WFH-2.jpg" alt="ILUSTRASI WFH" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI WFH</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat edaran dari pusat sudah dirilis tiga pekan lalu. Plt Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam juga mengeklaim ”berdasarkan pantauan sudah berjalan semua”.  Tapi, ternyata keluhan tentang bantuan pulsa untuk mahasiswa buat pelaksanaan pembelajaran secara online alias daring masih bermunculan.  Misalnya, yang terjadi di Universitas Brawijaya (UB) Malang lewat gelombang protes memakai tagar #AmarahBrawijaya di Twitter.  Tagar tersebut sempat bertahan lama di jajaran trending topic, mulai Selasa malam (28/4) sampai Rabu siang (29/4). Beragam keluhan disampaikan para pengusung tagar. Terutama tentang terogohnya kocek para mahasiswa untuk menyediakan kuota internet dan ketidakpekaan rektorat UB.  Menanggapi keluhan yang disampaikan lewat #AmarahBrawijaya itu, Rektor UB Nuhfil Hanani menegaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan operator untuk layanan gratis pulsa bagi seluruh mahasiswa. ”Dengan (kuota internet, Red) 30 GB (gigabyte),” katanya kemarin.  Sementara itu, mahasiswa yang tidak mampu diberi subsidi pulsa Rp 100 ribu. Namun, uang terebut tidak diberikan ke mahasiswanya. Tetapi, diberikan kepada operator. ”Diprioritaskan mahasiswa bidikmisi dan mahasiswa UKT (uang kuliah tunggal) kategori 1,” katanya ketika dihubungi Jawa Pos kemarin.  Plt Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Nizam pada 6 April lalu mengeluarkan surat terkait pelaksanaan pembelajaran online. Salah satunya tentang pemberian bantuan pulsa kepada mahasiswa. Setiap rektor diminta membuat surat keputusan untuk menjalankannya. Anggarannya diambilkan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kampus masing-masing.  Ketika dikonfirmasi secara terpisah kemarin, Nizam mengatakan sudah memantau di lapangan. Mantan dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada itu mengatakan, sebagian besar persoalan biaya internet untuk mahasiswa sudah teratasi. ”Hampir semua perguruan tinggi sudah memberikan bantuan data untuk mahasiswa yang membutuhkan,” katanya.  Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UB Abdul Hakim menambahkan, saat ini sedang diproses pemberian paket data untuk sekitar 7.000 mahasiswa program bidikmisi dan kategori UKT 1 atau SPP paling rendah. Terkait pelaksanaan kuliah daring, UB meminta pelaksanaannya yang mudah sehingga tidak menyulitkan mahasiswa. Saat ini dia memperkirakan 60 persen sampai 70 persen mahasiswa UB telah kembali ke rumah masing-masing.  Nuhfil juga menyebut UB telah memberikan sembako senilai Rp 200 ribu kepada mahasiswa yang tidak mampu dan tinggal di Malang. ”Ada layanan makan gratis juga khusus makan malam kepada mahasiswa yang tinggal di asrama mahasiswa,” katanya.  Menurut Nizam, kondisi di setiap PTN (perguruan tinggi negeri) berbeda-beda. Dia mencontohkan di PTN yang kategori satuan kerja (satker) yang sempat ada kendala pengalihan dana. Sebagai satker, mereka sulit mengalihkan dana dari satu peruntukan ke peruntukan lainnya.  Sedangkan untuk PTN badan hukum (PTN-BH) sejak awal sudah aktif memberikan dukungan untuk para mahasiswa. Sebab, penggunaan dana di PTN-BH lebih fleksibel.  Di bagian lain jagat Twitter kemarin juga diramaikan tagar #kemenagprank. Tagar tersebut dipicu kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) yang membatalkan rencana penerapan diskon UKT untuk mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di bawah Kemenag.  Menag Fachrul Razi menjelaskan, kebijakan diskon UKT dibatalkan karena anggaran mereka dipotong Rp 2,6 triliun. Namun, Fachrul mengatakan, jajaran Kemenag akan membahas kembali rencana diskon UKT tersebut.  Dia mengatakan, semua pihak harus fair. Saat ini mahasiswa sudah tidak datang lagi ke kampus. Dengan demikian, mahasiswa menerima pelajaran tidak sebanyak kondisi normal. ’’Sehingga kalau dia mestinya bayarnya sekian, lalu hanya menerima sebagian (perkuliahan, Red), mestinya tidak sebesar itu bayarannya,’’ jelasnya.  Apalagi, mahasiswa juga harus mengeluarkan uang untuk mengikuti proses pembelajaran secara online. Di sisi lain, dia tidak memungkiri bahwa ada orang tua mahasiswa yang terdampak Covid-19 secara ekonomi. ”Kami juga akan mohon petunjuk ke Kemenkeu. Apa langkah lain yang bisa dilakukan bersama,” jelasnya.  Sementara itu, DPR menyoroti kondisi PTS (perguruan tinggi swasta) yang mengalami kesulitan keuangan. Sebab, para mahasiswanya kesulitan untuk membayar SPP.  Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menuturkan, pembelajaran jarak jauh selama pandemi membuat PTS harus menyediakan berbagai perangkat pembelajaran online seperti bandwidth internet dalam jumlah besar, e-book, video, hingga aplikasi diskusi online berbayar.  ”Biaya tidak sedikit sehingga manajemen PTS terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk penyelenggaraannya,” ujarnya.  Karena itu, Huda mendesak Kemendikbud agar merumuskan skema bantuan untuk PTS-PTS yang mengalami kesulitan finansial selama pandemi Covid-19. Diakui, selama ini pemerintah memang telah memiliki program bantuan bagi PTS melalui skema program pembinaan-perguruan tinggi swasta (PP-PTS).  ”Namun, dalam kondisi saat ini, dia berpendapat bahwa skema ini perlu diperluas dengan mengakomodasi PTS-PTS terdampak wabah Covid-19 sebagai salah satu objek sasaran program,” katanya.  Huda juga meminta syarat PP-PTS yang selama ini bertumpu pada capaian akademik seperti penyelesaian program akademik tepat waktu, masa studi sesuai kurikulum, minimnya jumlah mahasiswa yang drop out, dan lainnya diperingan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NDOZMPcukn4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Qp5QYWDuYsQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=v2U7yW4jVbw

Dikti Klaim Persoalan Biaya Internet Mahasiswa Teratasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/resmi-ri-stop-program-kuliah-sambil-magang-di-taiwan_m_.jpg" alt="Ilustrasi pengiriman mahasiswa program kuliah sambil kerja ke Taiwan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengiriman mahasiswa program kuliah sambil kerja ke Taiwan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) kesulitan untuk membayar gaji dosen. Penyebabnya, banyak mahasiswa yang tidak sanggup membayar SPP karena terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.  Kabar tersebut diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Sudjatmiko. Dia menuturkan, dari 4 ribu lebih PTS di Indonesia, 75 persennya memiliki mahasiswa maksimal 2.500 orang. ’’Kampus seperti ini tidak punya saving atau tabungan,’’ kata dia kemarin (27/4).  Budi menuturkan, sekitar 50 persen mahasiswa di PTS-PTS yang memiliki mahasiswa sedikit itu kesulitan untuk membayar SPP. Akibatnya, saat ini banyak kampus yang mengalami kesulitan untuk menggaji dosen. Kondisi itu dialami PTS-PTS kecil sampai sedang di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim.  Kondisi di PTS tersebut sangat beragam. Ada yang memiliki mahasiswa banyak dengan biaya SPP mencapai Rp 20 juta/semester atau lebih. Sebaliknya, banyak PTS dengan mahasiswa kurang dari seribu orang yang memungut SPP sekitar Rp 1,5 juta/bulan.  Dia berharap pemerintah membantu PTS yang mengalami kesulitan keuangan itu. ’’Pemerintah semestinya mengulurkan bantuan ke PTS-PTS yang kesulitan keuangan akibat Covid-19 itu,’’ jelasnya.  Bukan sebaliknya, membantu PTN yang relatif sudah mapan dari sisi keuangan. Dia berharap jangan sampai kampus yang kaya menerima bantuan, sedangkan yang kesusahan keuangan tidak dibantu.  Untuk itu, dia berharap pemerintah mengucurkan banyak program beasiswa kepada PTS.  Rektor Universitas Al Azhar Indonesia Asep Saefuddin mengatakan, uang SPP yang disetor mahasiswa begitu krusial bagi PTS. Sebab, 90 persen sumber pendapatan PTS dari SPP mahasiswa. Dia mengakui, di tengah wabah Covid-19, banyak pekerja yang kena PHK, UKM lesu, sehingga berdampak pada penghasilan orang tua mahasiswa. Juga, kepada mahasiswa yang sebelumnya berstatus pegawai.  ’’Kegiatan pembelajaran yang basisnya digital juga menyedot biaya pulsa cukup besar,’’ kata guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) itu. Dengan demikian, mahasiswa tersebut mengalami kesulitan atau tidak mampu membayar SPP. Di satu sisi, Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud berharap perguruan tinggi memberikan subsidi pulsa kepada mahasiswa. Tentu permintaan tersebut tidak bisa dijalankan semua PTS.  Dia berharap pemerintah bisa memberikan bantuan langsung atau hibah kepada PTS yang benar-benar kesulitan finansial.  Plt Dirjen Dikti Kemendikbud Nizar mengatakan, sejak beberapa tahun lalu pemerintah mendorong PTS kecil untuk bergabung atau merger. Agar lebih besar, kuat, dan maju kualitasnya. Terkait tudingan pemerintah hanya memberikan bantuan kepada PTN, Nizam menampiknya. Dia menegaskan, bantuan diberikan kepada mahasiswanya. Baik itu di PTS maupun PTN.  Dia mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan 400 ribu kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah. Jumlah tersebut di luar alokasi beasiswa bidikmisi yang sudah rutin dijalankan pemerintah setiap tahun. Nizam mengeklaim, sekitar separo kuota KIP kuliah itu dialokasikan untuk PTS.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cLM3H6qlIWM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9TIxBLIidKE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=381__fOa4Tk

Separo Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Keberatan Bayar SPP

mahasiswa pts

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mahasiswa pts

Berita Terkini

23 Perguruan Tinggi Swasta Ditutup, Mahasiswa Terdampak yang Ingin Pindah Bisa Lapor LLDikti

Soal Penutupan 23 PTS, Kemendikbudristek: Pembinaan Sudah Dilakukan sebelum Izin Dicabut

Kesulitan Bayar SPP, Mahasiswa di PTS Terancam Drop Out

Dikti Klaim Persoalan Biaya Internet Mahasiswa Teratasi

Separo Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Keberatan Bayar SPP

Download Aplikasi JawaPos.com