<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/korban-demo-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi dari keluarga korban yang gugur dalam aksi demonstrasi di Kendari pada 26 September 2019 lalu. Aksi demonstrasi itu merupakan bagian dari aksi #ReformasiDikorupsi yang diselenggarakan di berbagai daerah berkaitan dengan penolakan terhadap revisi UU KPK.  Dalam aksi di Kendari, terdapat dua korban yang gugur, yakni Randi dan Yusuf Kardawi yang merupakan mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari. Randi tewas diterjang peluru yang ditembakkan polisi, sedangkan Yusuf disebut tewas karena mengalami cedera parah.  Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, keluarga Randi dan Yusuf ditemui langsung oleh pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Dalam pertemuan itu, KPK berjanji akan mengabadikan Yusuf dan Randi sebagai nama ruangan di Gedung KPK lama.  "Ketua KPK memandang Randi dan Yusuf adalah pahlawan. Kami ingin nanti ada ruang di KPK yang diberi nama ruang Randi dan Yusuf. Agar kami juga terus mengingatnya dan menjadi simbol perjuangan melawan korupsi," kata Febri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (12/12).  Keluarga Randi yang menyambangi KPK adalah sang ayah La Sali dan ibunya Nasrifa. Sementara perwakilan keluarga almarhum Yusuf diwaliki ibunya Endang Yulidah dan adiknya Ahmad Fauzi.  "Para keluarga didampingi oleh perwakilan mahasiswa dari Kendari, Tim dari Muhammadiyah dan KontraS," ungkap Febri.

Dua Mahasiswa Korban Demo #ReformasiDiKorupsi Diabadikan di Gedung KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/mahasiswa-korban-tewas-di-kendari.jpg" alt="Muhamad Yusuf Kardawi (kiri), mahasiswa Fakultas Teknik. Himawan Randi, (kanan), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Keduanya berasal dari Universitas Halu Oleo, Kendari. Mereka menjadi korban tewas ketika menggelar aksi protes terhadap penol" width="100%">
<figcaption>Muhamad Yusuf Kardawi (kiri), mahasiswa Fakultas Teknik. Himawan Randi, (kanan), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Keduanya berasal dari Universitas Halu Oleo, Kendari. Mereka menjadi korban tewas ketika menggelar aksi protes terhadap penol</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, belum juga terungkap. Polri masih menunggu hasil laboratorium di Belanda dan Australia terkait alur proyektil.  Pistol enam polisi yang membawa senjata saat demonstrasi berdarah ternyata juga dikirim ke luar negeri. Keenam polisi itu belum lama ini dijatuhi sanksi disiplin berupa, antara lain, penundaan kenaikan pangkat dan penundaan kenaikan gaji.  Wakabareskrim Irjen Antam Novambar menjelaskan, senjata yang dibawa itu memang sedang diperiksa di laboratorium luar negeri. Tujuannya, mengetahui sidik jari yang ada dalam pistol tersebut. ”Ini agar lebih akurat,” tuturnya.  Sementara itu, kasus tersebut membuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berencana untuk melakukan investigasi lanjutan ke Kendari. Mereka akan kembali mengawal langsung para terlindung yang sudah disetujui LPSK sejak beberapa waktu lalu. Selain itu, LPSK tidak menutup kemungkinan adanya penambahan terlindung dari investigasi lanjutan tersebut.  ”Sampai saat ini, jumlah terlindung sudah mencapai sebelas orang,” jelas Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution kemarin (31/10).  Sembilan di antaranya baru ditetapkan pekan ini, setelah LPSK membuka hasil investigasi kedua dalam rapat paripurna LPSK. Maneger menjelaskan, dengan mempertimbangkan validitas keterangan para saksi, permohonan perlindungan mereka akhirnya diterima.  Maneger menjelaskan, mulai Senin (4/11) tim LPSK berangkat ke Kendari. Dia menyatakan, apabila diperlukan, akan ada terlindung tambahan yang diterima LPSK. Namun, hal tersebut harus diputuskan melalui paripurna lagi sekaligus memaparkan hasil investigasi lanjutan.

Polri Cocokkan Sidik Jari di Pistol Enam Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/mahasiswa-korban-tewas-di-kendari.jpg" alt="Muhamad Yusuf Kardawi (kiri), mahasiswa Fakultas Teknik. Himawan Randi, (kanan), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Keduanya berasal dari Universitas Halu Oleo, Kendari. Mereka menjadi korban tewas ketika menggelar aksi protes terhadap penol" width="100%">
<figcaption>Muhamad Yusuf Kardawi (kiri), mahasiswa Fakultas Teknik. Himawan Randi, (kanan), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Keduanya berasal dari Universitas Halu Oleo, Kendari. Mereka menjadi korban tewas ketika menggelar aksi protes terhadap penol</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Enam anggota polisi yang diduga membawa senjata api (senpi) saat pengamanan aksi demonstrasi pada 26 September lalu terbukti bersalah.  Pada sidang disiplin Polri di Provos Polda Sultra, mereka divonis penjara selama 21 hari di sel Provos Polda Sultra. Namun, hingga kemarin belum jelas apakah enam polisi tersebut yang menembak mati dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO), Immawan Randi dan Yusuf Qardawi.  Enam polisi itu berinisial DK, MAP, FS, MI, MA, dan H. Mereka terbukti melanggar prosedur operasional standar (POS) pengamanan unjuk rasa. Selain dipenjara, mereka dijatuhi sanksi teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penundaan gaji, dan penundaan pendidikan selama setahun.  Menurut Kendari Pos, Kasubbid Penmas Polda Sultra Agus Mulyadi mengatakan bahwa enam polisi itu terbukti melakukan pelanggaran disiplin berdasar keterangan saksi-saksi dan bukti lain. ”Jadi, ada lima poin pelanggaran yang dikenakan kepada keenamnya,” kata Agus didampingi penyidik Provos Bidpropam Iptu Eko Purwanto saat konferensi pers kemarin. Agus menuturkan, enam anggota polisi itu terbukti menggunakan senpi berjenis HS dan revolver. Dua orang menggunakan revolver dan empat lainnya menggunakan senjata jenis HS. ”Mereka ditempatkan di tempat khusus selama 21 hari. Jadi, status mereka sekarang adalah terhukum,” ujarnya.  Kemarin sekelompok mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa di pelataran Polda Sultra. Mereka meminta Polda mengungkap pelaku yang mengakibatkan gugurnya dua mahasiswa UHO, Randi dan Yusuf.  Sementara itu, di Jakarta ratusan mahasiswa kembali berdemonstrasi untuk menagih janji pemerintah. Mereka mendesak presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan UU KPK hasil revisi. Para mahasiswa juga menuntut pengusutan atas berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Secara keseluruhan ada sembilan tuntutan yang disampaikan mahasiswa.  Para mahasiswa itu akhirnya berdemonstrasi di sekitar Patung Kuda. Satu per satu perwakilan mahasiswa naik ke atas mobil komando. Mereka berorasi dan menyampaikan tuntutan. Termasuk mahasiswa dari Universitas Halu Oleo (UHO), Sulawesi Tenggara (Sultra). Mereka sengaja datang ke Jakarta untuk meminta keadilan atas meninggalnya dua mahasiswa UHO, Randi dan Yusuf. Keduanya menjadi korban meninggal dalam rentetan aksi demo yang dilaksanakan mahasiswa di Sultra. Ardan Said, perwakilan mahasiswa UHO, berharap segera ada kejelasan pengusutan meninggalnya Randi dan Yusuf.  Dia menilai pengusutan kasus tersebut tidak jelas karena aparat tidak serius. Karena itu, perlu ada langkah tegas dari pemerintah. Bila perlu, presiden turun langsung. ”Kami ingin presiden segera membentuk tim independen,” ujarnya. Menurut dia, Randi dan Yusuf merupakan korban pelanggaran HAM. Karena itu, presiden harus memberikan perhatian.

Terkait Penembakan Mahasiswa Kendari, 6 Polisi Hanya Ditahan 21 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/mahasiswa-korban-tewas-di-kendari.jpg" alt="Muhamad Yusuf Kardawi (kiri), mahasiswa Fakultas Teknik. Himawan Randi, (kanan), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Keduanya berasal dari Universitas Halu Oleo, Kendari. Mereka menjadi korban tewas ketika menggelar aksi protes terhadap penol" width="100%">
<figcaption>Muhamad Yusuf Kardawi (kiri), mahasiswa Fakultas Teknik. Himawan Randi, (kanan), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Keduanya berasal dari Universitas Halu Oleo, Kendari. Mereka menjadi korban tewas ketika menggelar aksi protes terhadap penol</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menindaklanjuti kasus penembakan terhadap mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kembali menurunkan tim ke lapangan. Mereka akan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yang permohonannya sudah disetujui pekan lalu.  Kedua saksi dan korban itu telah ditetapkan menjadi terlindung oleh LPSK dalam pengungkapan kasus penembakan mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, 26 September lalu. Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution memimpin tim lapangan ke Kendari kemarin (22/10). ’’Kedatangan kami untuk menindaklanjuti keputusan dalam rangka pemberian perlindungan,’’ jelas Maneger kemarin.  Para saksi dan korban dikunjungi langsung untuk memastikan mereka dalam keadaan aman. Sebab, penanganan kasus tersebut melibatkan aparat serta dikhawatirkan kondisi korban dan saksi penting merasa terancam. Manager meyakinkan para saksi dan korban untuk tetap terbuka selama proses hukum.  Selain menemui korban dan saksi, LPSK meyakinkan keamanan para korban dan saksi dengan mengadakan pertemuan bersama pihak berwajib. Maneger menjelaskan, pihaknya akan melakukan audiensi dengan Polda Sulawesi Tenggara untuk memastikan akses informasi yang transparan terkait perkembangan kasus. Para penasihat hukum saksi dan korban juga dilibatkan dalam koordinasi untuk memenuhi kebutuhan saksi dan korban perihal proses hukum.  Terkait bentuk perlindungan sendiri, LPSK menyatakan belum ada kebutuhan mendesak terkait safe house. ”Safe house diberlakukan apabila korban maupun saksi benar-benar terancam selama proses penyidikan dan persidangan,” kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi.

Pastikan Saksi dan Korban Aman, LPSK Terjunkan Tim ke Kendari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/mahasiswa-korban-tewas-di-kendari.jpg" alt="Muhamad Yusuf Kardawi (kiri), mahasiswa Fakultas Teknik. Himawan Randi, (kanan), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Keduanya berasal dari Universitas Halu Oleo, Kendari. Mereka menjadi korban tewas ketika menggelar aksi protes terhadap penol" width="100%">
<figcaption>Muhamad Yusuf Kardawi (kiri), mahasiswa Fakultas Teknik. Himawan Randi, (kanan), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Keduanya berasal dari Universitas Halu Oleo, Kendari. Mereka menjadi korban tewas ketika menggelar aksi protes terhadap penol</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini tengah berhitung dengan rencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Perlu atau tidaknya perppu menjadi dilema politik tersendiri bagi Jokowi.  Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menyatakan, saat ini presiden sedang mengalkulasi dua pilihan.  ”Jokowi sedang melakukan kalkulasi, apakah akan ikut kemauan parpol atau aspirasi publik,” katanya kemarin (28/9).  Menurut Ari, meluasnya gelombang demonstrasi di berbagai wilayah harus menjadi pertimbangan bahwa ada kegentingan yang memaksa untuk diterbitkannya Perppu KPK. ”Itu penting agar demonstrasi tidak terjadi terus-menerus,” tuturnya.  Selama perppu tidak diterbitkan, lanjut Ari, unjuk rasa mahasiswa diperkirakan terus terjadi. Hal tersebut juga akan merugikan Jokowi. Sebab, stabilitas dalam negeri bisa terganggu. Pun demikian dunia usaha. ”Dampaknya besar sekali,” ingat Ari.  Di sisi lain, kondisi itu rentan dimanfaatkan pihak-pihak yang selama ini berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Bukan tidak mustahil kondisi tersebut dimanfaatkan untuk merongrong legitimasi pemerintah. ”Risikonya terlalu besar jika demo dibiarkan berlarut-larut. Makanya, cepat ambil keputusan dengan mengeluarkan perppu,” tuturnya.  Bagaimana parpol pendukung pemerintah? Ari mengakui bahwa mayoritas partai mendukung revisi UU KPK. Tetapi, jika perppu dikeluarkan, dia tidak yakin parpol penyokong akan menjauh dari Jokowi.  Barisan koalisi diprediksi tetap solid. Sebab, parpol juga punya kepentingan lain, yaitu mengincar kursi menteri dalam kabinet mendatang. ”Dalam waktu dekat kabinet Jokowi jilid II kan akan terbentuk. Pasti parpol juga melirik itu,” ucap Ari.  Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Gita Putri Damayana menilai perppu memang menjadi satu-satunya jalan yang harus diambil dalam waktu dekat. Masyarakat perlu terus mengawal agar isinya benar-benar bisa membatalkan UU hasil revisi secara keseluruhan.  Di bagian lain, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan bahwa kewenangan penerbitan perppu sepenuhnya ada di tangan presiden. DPR tidak akan mempersoalkan hak konstitusional tersebut. Menurut dia, parlemen berada dalam posisi menunggu keputusan presiden. ”Misalnya, presiden perlu menerbitkan perppu karena dorongan publik, silakan saja,” katanya.  Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan juga mengakui bahwa penerbitan perppu adalah domain presiden. Namun, menurut dia, untuk saat ini perppu belum memiliki urgensi yang kuat. Sebab, UU KPK hasil revisi belum diberlakukan. Arteria berharap UU KPK hasil revisi diberlakukan terlebih dahulu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/27-9-19-Triadi-Wibowo_Demo_Pelajar_Mahasiwa_Tolak_RUU-9-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ratusan pelajar dan Mahasiswa melakukan demontrasi di depan Gedung DPRD Sumut, Jumat (27/9). Demontrasi berujung ricuh. (Triadi Wibowo/Sumut Pos)  Jika regulasi tersebut kemudian menimbulkan persoalan, baru ditempuh upaya hukum dengan mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). ”UU KPK ini kan belum berlaku. Kita tidak tahu apakah UU ini melemahkan atau justru menguatkan KPK. Jadi, biarkan berjalan dulu,” tutur Arteria.  Olah TKP di Kendari  Sementara itu, polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap penembakan yang menewaskan mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) dalam aksi unjuk rasa 26 September di Kota Kendari. Kemarin (28/9) tim Jatanras Subdit III Ditreskrimum Polda Sultra yang dipimpin Kompol Robby Topan Manusiwa melakukan olah TKP.  Dari olah TKP tersebut, polisi menemukan tiga selongsong peluru dalam dedaunan di got depan kantor Disnakertrans Sultra. Di depan kantor itulah Himawan Randi yang tertembak ditemukan.  Tiga selongsong peluru tersebut kemudian diamankan tim Inafis Polda Sultra. Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan, selongsong peluru tersebut akan diuji tim inafis dan melibatkan tim dari Mabes Polri. Sejauh ini belum diketahui pasti siapa yang menggunakan senjata api dalam aksi demonstrasi yang menewaskan mahasiswa UHO.

Olah TKP di Kendari Temukan Tiga Selongsong Peluru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Jokowi-folly-Doosrtop.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo meminta kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk melakukan investigasi terkait tewasnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari usai demonstrasi di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9) kemarin. Keduanya diduga meninggal dunia akibat ulah represif aparat keamanan.   “Saya juga sudah perintahkan (Kapolri) untuk menginvestigasi dan memeriksa seluruh jajarannya,” kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9).  Diketahui, Randy, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Halu Oleo (UHO) serta Muhammad Yusuf Kardawi, 19, mahasiswa teknik UHO meninggal usai demonstrasi menolak RKUHP dan revisi UU KPK di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara.  Randi tewas akibat tertembak pada dada bagian kanan hingga tembus ke punggung belakang. Sementara Yusuf sempat koma akibat benturan di kepala dan terdapat sekitar lima luka dengan panjang sekitar 4 sampai 5 sentimeter. Namun Jumat (27/89) pagi dikabarkan telag meninggal dunia.  Menurut Jokowi, laporan yang disampaikan Kapolri, aparat yang mengamankan aksi demonstrasi di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara tidak dibekali senjata tajam. Namun, Jokowi tetap meminta Kapolri untuk menginvestigasi meninggalnya Randi dan Yusuf.  “Karena yang disampaikan Kapolri kepada saya tidak ada perintah apapun dalam demo ini membawa senjata. Jadi ini akan diinvestigasi lebih lanjut,” tegas Jokowi.  Padahal pada Kamis (26/9) kemarin, Jokowi meminta Kapolri untuk memerintahkan jajarannya agar tidak bersikap represif kepada mahasiswa. Namun, kasus kekerasan terhadap massa demonstrasi masih ditemukan.

Presiden Jokowi Minta Kapolri Investigasi Tewasnya 2 Mahasiswa Kendari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-KASUS-21-22-MEI-FED-16.jpg" alt="Kadivhumas Polri Irjen M. Iqbal - Fedrik Tarigan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Kadivhumas Polri Irjen M. Iqbal - Fedrik Tarigan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri turun tangan atas insiden meninggalnya dua orang mahasiswa dalam kerusuhan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian disebut telah membentuk tim gabungan guna mengusut tuntas persitiwa ini.  "Bapak Kapolri sudah membentuk tim investigasi gabungan untuk mencari tahu siapa pelakunya," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol M Iqbal di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (27/9).  Iqbal menuturkan, tim gabungan ini tidak hanya diisi oleh aparat kepolisian. Melainkan akan melibatkan pihak universitas hingga mahasiswa. Sehingga , proses pengungkapan kasus ini bisa berjalan transparan.  Sementara itu, polri menegaskan akan bersikap tegas terhadap pelaku penembakan. Sekalipun, pelaku merupakan anggota kepolisian, kasusnya akan tetap dibawa ke ranah pidana.  "Apabila pelakunya nanti terbukti secara scientific aparat, kita akan proses hukum, kita akan proses pidana sesuai mekanisme, kita akan tindak tegas. Tapi kita harus kedepankan asas praduga tak bersalah," imbuh Iqbal.  Sementara itu, Iqbal menyebut saat ini jenazah korban masih dilakukan otopsi sejak malam tadi. Hal ini guna memastikan, kebenaran proyektil peluru yang menembus dada korban.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Mahasiswa-yang-jadi-korban-penembakan-saat-dibawa-oleh-rekan-rekannya-SCREENSHOT-fajar.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mahasiswa yang jadi korban penembakan saat dibawa oleh rekan-rekannya. (Screenshot/Fajar/JPG)  "Ini sedang kami rampungkan dan otopsi kami minta di tempat yang netral dan disaksikan semua pihak. Harus netral dan seobjektif mungkin," terangnya.  Di sisi lain, mantan Wakapolda Jawa Timur itu mengatakan, dalam pengamanan unjuk rasa, aparat tidka dibekali oleh senjata api, baik yang beramunisi peluru tajam maupun peluru karet. Hal itu, sesuai dengan dengan instruksi Kapolri kepada seluruh jajarannya.  Akan tetapi, aparat tetap dibekali dengan perlengkapan perlindungan. Seperti tameng dan pentungan. Karena perlengkapan ini termasuk dalam standar pengamanan sebuah unjuk rasa.  "Kita (polisi) juga manusia. Tidak sedikit yang luka parah bahkan gugur dalam pelaksanaan tugas mengamankan dan melayani demonstrasi," pungkas Iqbal.  Sebelumnya, kerusuhan bermula sekitar pukul 11.00 WITA ketika elemen mahasiswa di Kendari yang berjumlah 2.000 orang menggelar unjuk rasa. Demonstrasi ini awalnya berjalan damai. Bahkan orasi mereka sempat ditanggapi oleh Ketua DPRD.  “Setelah ada tanggapan dari ketua DPRD, tiba-tiba terjadi pelemparan batu kearah petugas dan anggota dewan,” ujar Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara Harry Golden Hart kepada JawaPos.com, Sabtu (26/9).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Sejumlah-mahasiswa-saat-berunjuk-rasa-di-Kendari-Sulawesi-Tenggara-Kamis-26-9-Kendaripos-JPG.jpg" alt="Sejumlah mahasiswa saat berunjuk rasa di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9). (Kendaripos.co.id/JPG)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah mahasiswa saat berunjuk rasa di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9). (Kendaripos.co.id/JPG)</figcaption>
</figure> Sejumlah mahasiswa saat berunjuk rasa di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9). (Kendaripos.co.id/JPG)  Akibatnya, pasukan pengamanan langsung melakukan aksi pembubaran dan mendorong masa menjauh dari gedung DPRD guna mencegah kerusuhan meluas. Sekitar pukul 16.00, aparat mendapat informasi ada korban dari pihak pendemo sebanyak lima orang.  Rincian lima korban tersebut adalah Randi, mahasiswa fakultas teknik Universitas Halu Oleo yang tewas dengan luka tembak, Yusuf, 19, kritis dengan luka parah di kepala dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia, serta 3 orang yang mengalami luka ringan dan sesak nafas.  Kerugian juga timbul dari aspek materil. Diantaranya rusaknya gedung DPRD karena lemparan batu, pos lantas terbakar, dan sejumlah kendaraan dibakar.

Polri: Apabila Pelaku Terbukti Aparat, Kita akan Proses Pidana