<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/01/FotoJet-2025-06-01T124700351-2046877933.jpg" alt="Seorang mahasiswa yang mengenakan topi bertuliskan &lsquo;Lindungi Mahasiswa Internasional&rsquo; saat wisuda ke-374 Harvard di Cambridge. (Reuters)" width="100%">
<figcaption>Seorang mahasiswa yang mengenakan topi bertuliskan &lsquo;Lindungi Mahasiswa Internasional&rsquo; saat wisuda ke-374 Harvard di Cambridge. (Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Universitas Harvard mendapatkan kemenangan hukum sementara setelah seorang hakim federal Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk menangguhkan upaya pemerintahan Donald Trump yang melarang institusi tersebut menerima mahasiswa internasional. Dengan adanya keputusan tersebut, memberikan perlindungan sementara kepada ribuan pelajar asing di Harvard dari potensi deportasi dan gangguan terhadap pendidikan mereka. Melansir laman First Post, putusan tersebut diumumkan pada Kamis (29/5) oleh Hakim Distrik AS, Allison Burroughs, di Boston. Ia menyatakan akan mengeluarkan keputusan awal atau putusan pendahuluan untuk memungkinkan Harvard tetap mensponsori mahasiswa internasional selama proses hukum berlangsung. Keputusan tersebut tentunya memberikan ruang aman bagi para pelajar asing yang bergantung pada visa pendidikan untuk melanjutkan studi mereka di Amerika Serikat. Konflik ini berakar dari ketegangan yang semakin meningkat antara institusi pendidikan tinggi elit seperti Harvard dan pemerintahan Trump. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah federal meningkatkan pengawasan terhadap universitas-universitas Ivy League dengan berbagai alasan, termasuk tuduhan antisemitisme, bias politik, hingga dugaan hubungan dengan entitas asing. Salah satu langkah terbaru datang dari Menteri Keamanan Dalam Negeri AS saat itu, Kristi Noem, yang memerintahkan pencabutan sertifikasi Harvard berdasarkan Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVP). Sertifikasi ini penting karena menentukan apakah sebuah universitas berhak menerima mahasiswa internasional dengan visa pelajar atau tidak. Penangguhan sementara ini memungkinkan Harvard untuk terus menerima dan mendukung mahasiswa asing hingga pengadilan memutuskan perkara secara permanen. Langkah tersebut juga dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan imigrasi ketat yang diberlakukan selama pemerintahan Trump, serta penegasan atas otonomi lembaga pendidikan dalam menjalankan misinya di ranah global. (*)

Harvard mendapat penangguhan hukum sementara atas larangan pemerintahan Trump dalam menerima mahasiswa asing dengan visa.

Harvard Menang Sementara, Mahasiswa Internasional Terhindar dari Deportasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/31/232439_13793041500x1000_q95_crop-smart_upscale-1538918969.jpg" alt="Mahasiswa internasional berjalan di sekitar kampus Harvard, menandakan keresahan dan ketidakpastian atas kebijakan imigrasi baru. (Dok. The Harvard Crimson)" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa internasional berjalan di sekitar kampus Harvard, menandakan keresahan dan ketidakpastian atas kebijakan imigrasi baru. (Dok. The Harvard Crimson)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badai kebijakan imigrasi dari pemerintahan Donald Trump kembali mengusik dunia pendidikan tinggi Amerika Serikat (AS), kali ini menargetkan salah satu institusi tertua dan paling bergengsi di dunia, Harvard University. Kebijakan ini bukan hanya menuai kritik keras, tapi juga menciptakan gelombang ketidakpastian di kalangan mahasiswa internasional. Dikutip dari The New York Times, upaya pemerintahan Trump untuk memblokir penerimaan mahasiswa asing di Harvard telah memicu "ketakutan, kekhawatiran, dan kebingungan yang mendalam," sebagaimana tertulis dalam pernyataan resmi Maureen Martin, Direktur Layanan Imigrasi Harvard, dalam dokumen pengadilan. Menurut laporan dari Martin, sejak kebijakan itu diumumkan, banyak mahasiswa internasional yang mempertimbangkan untuk pindah ke universitas lain. Beberapa bahkan takut menghadiri wisuda mereka sendiri karena ancaman terhadap status visa mereka. Tak hanya itu, mahasiswa lokal juga menyuarakan kekhawatiran, mereka ragu akan kenyamanan belajar di lingkungan tanpa keberagaman internasional yang selama ini menjadi kekuatan Harvard. Langkah ini merupakan bagian dari gugatan hukum yang diajukan Harvard terhadap pemerintah AS, menyusul larangan terhadap mahasiswa asing. Meski hakim telah memblokir sementara kebijakan tersebut, sidang pertama antara kedua pihak akan digelar dalam waktu dekat. Martin juga menyebut bahwa kebijakan ini bisa berdampak pada lebih dari 7.000 orang, termasuk mahasiswa aktif dan lulusan baru yang sedang mengikuti program kerja opsional (Optional Practical Training). Efeknya bahkan meluas ke mahasiswa baru yang belum sempat menjejakkan kaki di kampus. Kebijakan ini bukan serangan pertama Trump terhadap Harvard. Sebelumnya, pemerintahannya membekukan dana hibah dan kontrak penelitian senilai sekitar 3 miliar dolar AS dan menuding kampus tersebut gagal mengatasi masalah antisemitisme. Dalam pengumuman Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Harvard dituduh menciptakan "lingkungan kampus yang tidak aman" dengan membiarkan "agitator pro-teroris anti-Amerika" melakukan intimidasi, termasuk terhadap mahasiswa Yahudi. Situasi ini membuat mahasiswa internasional terjebak dalam kecemasan. Beberapa membatalkan rencana pulang kampung karena takut tak bisa kembali ke AS. Bahkan, menurut Martin, seorang mantan kepala negara yang kini menjadi fellow di Harvard Kennedy School sempat mengalami penyaringan ketat di bandara karena visa Harvard-nya. Ketidakpastian juga dirasakan oleh pemerintah asing. Martin menyatakan bahwa sejumlah konsulat luar negeri di AS telah menghubungi pihak Harvard untuk menanyakan dampak kebijakan ini terhadap warga negara mereka. Kendati pilihan pindah kampus terbuka, prosesnya tidak mudah. Tenggat waktu pendaftaran sebagian besar universitas sudah lewat, terutama untuk program doktoral dengan bidang studi spesifik. Namun, universitas pesaing seperti Hong Kong University of Science and Technology dilaporkan mulai menawarkan kemudahan proses pendaftaran dan dukungan akademik kepada mahasiswa Harvard yang terdampak. Meski Harvard tetap berupaya melindungi komunitasnya, kenyataan menunjukkan bahwa tekanan politik terhadap pendidikan internasional tidak hanya mencederai institusi, tetapi juga menorehkan luka psikologis bagi ribuan mahasiswa yang menggantungkan harapan mereka pada cita-cita pendidikan global. (*)

Upaya Donald Trump memblokir mahasiswa internasional untuk belajar di Harvard University, menimbulkan rencana perpindahan kampus massal.

Mahasiswa Internasional di Harvard Gelisah, Banyak yang Ingin Pindah Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/oaNN3rrf1TTixn7kUbxp1hNoEciCfHfyXo3nk1R6-1-1947749048.jpg" alt="Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Brian Yuliarto. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Brian Yuliarto. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Brian Yuliarto merespons arah kebijakan terbaru pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait penangguhan penerbitan visa bagi mahasiswa internasional. Sebagai langkah antisipasi, Kemendikti Saintek membuka peluang untuk memindahkan mahasiswa Indonesia di AS ke kampus lain yang bertaraf sama. Kebijakan baru Pemerintah AS ini telah diimplementasikan dengan penghentian seluruh proses wawancara visa pelajar di kedutaan besar AS di seluruh dunia. Kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari pernyataan Presiden AS Donald Trump yang melarang Harvard University menerima mahasiswa asing. Kebijakan ini kemudian diperbarui dengan pembatasan sebesar 15 persen dari total mahasiswa yang diterima pada setiap tahun akademik. Pembatasan ini dinilai perlu dilakukan lantaran beberapa mahasiswa asing dinilai "sangat radikal" dan "pembuat onar,". Seperti diketahui, beberapa kampus sempat menyuarakan dengan lantang soal Palestina. Termasuk Harvard. Melihat situasi di AS yang tak menentu ini, Brian menegaskan bahwa puihaknya berkomitmen untuk memastikan para mahasiswa penerima beasiswa Kemendikti Saintek yang akan kuliah di AS tidak terbengkalai akibat kebijakan ini. Saat ini, telah disiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi kondisi yang ada. &rdquo;Kami akan berkomunikasi dengan universitas internasional unggulan di berbagai negara untuk menjajaki kemungkinan pindah ke negara lain,&rdquo; ujarnya, Kamis (28/5). Tak hanya kampus-kampus luar negeri (LN), koordinasi dengan universitas di dalam negeri untuk kemungkinan yang sama juga tengah dilakukan. Brian juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan berperan aktif dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan kelanjutan studi mahasiswa Indonesia yang terdampak kebijakan ini. Di antaranya, melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pihak universitas (internasional dan dalam negeri) dan lembaga pemberi beasiswa agar mahasiswa bisa melanjutkan studinya. Kemudian, ⁠melakukan pendataan mahasiswa, meliputi jurusan yang dipilih, jenjang pendidikan yang ditempuh, serta bagaimana status dan progres pengurusan visa-nya. Tercatat, ada 87 mahasiswa yang berisiko terdampak kebijakan penghentian visa mahasiswa internasional Trump ini. &ldquo;Kemdikti Saintek terus berupaya maksimal agar hak pendidikan mahasiswa Indonesia tetap terjamin di tengah dinamika kebijakan internasional yang sedang berlangsung,&rdquo; katanya. Di sisi lain, dia meminta agar para mahasiswa yang sudah di AS agar tidak meninggalkan negara Paman Sam tersebut hingga ada kejelasan lebih lanjut. &ldquo;Kami juga mengimbau bagi mahasiswa yang sudah berada di AS untuk tidak keluar dari AS agar tidak ada kendala saat masuk kembali,&rdquo; sambungnya. Sebagai informasi, dalam memo resmi yang dirilis oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, disebutkan bahwa selain penundaan visa, pihak pemerintah AS juga akan menelaah akun media sosial para pelamar visa sebagai bagian dari proses verifikasi tambahan. Tidak disebutkan secara rinci apa yang akan dicari dalam pemeriksaan media sosial tersebut. Menurut The Guardian, pemeriksaan media sosial para pelajar ini untuk melihat apakah pelajar-pelajar itu memberi dukungan pada &ldquo;aktivitas teroris&rdquo;. Dalam laporannya pada bulan Maret, media ini mengaitkan pemeriksaan itu dengan penindakan aparat AS terhadap protes pro-Palestina di kampus-kampus AS.

Mendikti Saintek buka peluang pindah studi bagi mahasiswa Indonesia akibat penghentian visa mahasiswa internasional oleh pemerintah AS.

Penerbitan Visa Mahasiswa Internasional di AS Distop, Mendikti Saintek Brian Yuliarto Buka Peluang Pindahkan Studi Mahasiswa Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/18/WhatsApp-Image-2024-05-18-at-112805-3237610616.jpg" alt="Mahasiswa internasional program BIPA Unesa berinteraksi dengan para siswa Labschool di Labschool Kampus Ketintang." width="100%">
<figcaption>Mahasiswa internasional program BIPA Unesa berinteraksi dengan para siswa Labschool di Labschool Kampus Ketintang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mahasiswa internasional dari program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mengajar dan sharing pengalaman kepada para siswa Labschool Unesa pada Jumat (17/5). Mahasiswa asing dari Jepang, Korea, Tiongkok, Madagaskar, Australia, Yaman, Papua Nugini, Sudan, dan Iran, itu mengajar mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kegiatan kali ini diawali di TK, SD, dan SMP Labschool Unesa di Kampus Ketintang. Selanjutnya, mereka akan mengajar di Lasbchool di Kampus Lidah Wetan sesuai jadwal. Program baru yang berkelanjutan itu merupakan langkah awal untuk melibatkan mahasiswa asing yang kuliah di Unesa sebagai bagian dari penguatan transformasi dan internasionalisasi Labschool Unesa menuju sekolah berstandar internasional. Direktur Lembaga Labschool Unesa Prof. Dr. Sujarwanto, M.Pd., mengatakan bahwa kegiatan itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa Labschool Unesa agar dapat meningkatkan penguasaan di bidang bahasa asing dan dapat berinteraksi langsung dengan mahasiswa asing. &rdquo;Selain itu, para siswa juga bisa mendapatkan wawasan yang luas dalam pergaulan internasional. Tentu beda ya, anak-anak yang pernah bertemu dan berdiskusi dengan mahasiswa luar, bisa lebih percaya diri dan termotivasi untuk belajar,&rdquo; ucap Sujarwanto yang juga guru besar FIP itu. Pada sisi lain, lanjut dia, bagi mahasiswa asing program BIPA dapat meningkatkan keterampilan bahasa Indonesia melalui praktik mengajar. Selain itu, memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan pengetahuan mereka di lingkungan pendidikan Indonesia. &rdquo;Jadi, kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa asing, tetapi juga memberikan wawasan baru bagi siswa-siswa Labschool tentang keberagaman budaya dari berbagai negara,&rdquo; ucap Sujarwanto. Ketua Yayasan Dharma Wanita Persatuan (DWP) sekaligus Pembina Labschool Unesa Dra. Endah Purnomowati, M.Pd menyambut baik program itu. Agar para siswa dan guru dapat belajar pengalaman praktik terbaik dari mahasiswa asing yang berlatar belakang budaya berbeda. Salah satu mahasiswa BIPA asal Korea Selatan mengungkapkan kegembiraannya. &rdquo;Saya sangat senang bisa mengajar di sini dan berinteraksi dengan siswa-siswa Indonesia. Ini adalah pengalaman berharga yang memperdalam pemahaman saya tentang bahasa dan budaya Indonesia,&rdquo; ujar dia. Dengan metode pengajaran yang interaktif dan menyenangkan, para mahasiswa asing program BIPA berhasil menarik minat siswa-siswi Labschool Unesa. Mereka mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan cara yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan masing-masing siswa. Pada sisi lain. program mengajar itu merupakan bagian dari upaya Labschool UNESA untuk mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia kepada mahasiswa asing. Sekaligus mempererat hubungan internasional melalui pendidikan dan pertukaran budaya. Diharapkan juga dapat memperkuat posisi bahasa Indonesia di kancah internasional.

Mahasiswa internasional dari program BIPA Universitas Negeri Surabaya mengajar dan sharing pengalaman kepada para siswa Labschool Unesa

Terobosan Keren! Mahasiswa Internasional Program BIPA Mengajar di Labschool Unesa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tetangga-yang-tak-peka_m_.jpg" alt="Bendera Australia" width="100%">
<figcaption>Bendera Australia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sektor pendidikan internasional yang menguntungkan di Australia akan memperoleh dukungan melalui rencana kedatangan ratusan mahasiswa dari Asia.  Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia Simon Birmingham pada Minggu (16/8) mengatakan 300 mahasiswa akan datang ke Australia Selatan sebagai bagian dari program percobaan guna memulai kembali sektor pendidikan internasional, yang terdampak parah oleh pandemi Covid-19.  Para pelajar tersebut akan melakukan perjalanan ke Australia dari Singapura pada awal September mendatang, dan kemudian menjalani masa karantina wajib selama dua pekan, dengan semua biaya ditanggung oleh pihak universitas dan mahasiswa.  Mereka akan menjadi rombongan mahasiswa internasional pertama yang memasuki Australia sejak Maret lalu.  Birmingham memaparkan Negara Bagian Australia Selatan, yang hanya mencatatkan 18 kasus terkonfirmasi Covid-19 sejak awal Juli, akan digunakan sebagai lokasi uji coba untuk melanjutkan kembali sektor pendidikan internasional. "Kami ingin memastikan bahwa apa pun yang terjadi terkait dengan kedatangan internasional yang memasuki Australia dilaksanakan dengan standar keamanan paling ketat," ujar Birmingham.  "Saya juga ingin menekankan bahwa dana para pembayar pajak tidak akan digunakan untuk mendukung biaya perjalanan mahasiswa ke Australia maupun karantina wajib."  Universities Australia, badan tertinggi yang mewakili universitas-universitas di negara tersebut, mengungkapkan universitas berpotensi kehilangan laba hingga 16 miliar dolar Australia (1 dolar Australia = Rp10.627) hingga 2023 sebagai imbas merebaknya pandemi Covid-19.  Terdapat lebih dari 500.000 mahasiswa internasional di Australia pada awal merebaknya pandemi Covid-19, tetapi mereka dianggap tidak memenuhi syarat untuk menerima sejumlah stimulus ekonomi dari pemerintah. (*)  &nbsp;

Pulihkan Pendidikan, Australia Undang Kembali Mahasiswa Internasional

mahasiswa internasional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mahasiswa internasional

Berita Terkini

Harvard Menang Sementara, Mahasiswa Internasional Terhindar dari Deportasi

Mahasiswa Internasional di Harvard Gelisah, Banyak yang Ingin Pindah Kampus

Penerbitan Visa Mahasiswa Internasional di AS Distop, Mendikti Saintek Brian Yuliarto Buka Peluang Pindahkan Studi Mahasiswa Indonesia

Terobosan Keren! Mahasiswa Internasional Program BIPA Mengajar di Labschool Unesa

Pulihkan Pendidikan, Australia Undang Kembali Mahasiswa Internasional

Download Aplikasi JawaPos.com