<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Demo-Mahasiswa-Sabik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bertepatan dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bergerak (Ampera) menggelar unjuk rasa di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/10). Orasi dimulai sejak pukul 14.00 WIB. Mahasiswa yang berasal dari sejumlah almamater membawa 9 tuntutan yang disuarakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Koordinator aksi Bayu Sangkala mengatakan, pihaknya menuntut dilaksanakannya reformasi agraria. Sejauh ini pemerintah dianggap belum berhasil dalam hal itu, terlebih belakangan terjadu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang cukup besar di wilayah Kalimantan dan Sumatera.  "Hentikan bencana asap yang terjadi di Sumatea dan Kalimantan, serta berikan pengobatan gratis terhadap korban asap serta berikan pengobatan gratis terhadap korban asap," kata Bayu dalam orasinya.  Bayu menjelaskan, mahasiswa menuntut pemerintah menolak Revisi Undang-undang Petanahan karena tidak berpihak kepada rakyat. Juga menuntut pemerintah menolak Undang-undang KPK hasil revisi dan menolak Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan.  "Tarik mundur militer dari tanah Papua dan hentikan operasi militer di Papua," lanjutnya.  Kemudian mahasiswa menuntut pemerintah memberikan hak demokratis bagi rakyat Papua. Hingga saat ini, Ampera menilai kebebasan berpendapat rakyat Papua banyak dibelenggu.  "Selanjutnya, berikan akses seluas-luasnya bagi rakyat untuk menempuh pendidikan terkhusus anak buruh di perkotaan dan anak kaum tani di pedesaan. Terakhir, berikan lapangan pekerjaan yang pasti bagi tenaga produktif," tegas Bayu.

Gelar Unjuk Rasa, Mahasiswa Sampaikan 9 Tuntutan Kepada Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/AKSI-MAHASISWA-TUNTUT-PERPPU-KPK_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (17/10/2019). Massa pengunjuk rasa menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu terkait Undang-undang KPK.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (17/10/2019). Massa pengunjuk rasa menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu terkait Undang-undang KPK.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memperingati hari Sumpah Pemuda, elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi hingga kelompok masyarakat akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara, Senin (28/10). Aksi tersebut bertema #Reformasidikorupsi.  Dalam tuntutannya, elemen mahasiswa hingga masyarakat tidak bosan-bosannya agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk dapat menganulir UU KPK hasil revisi.  "Solusi yang dapat diambil dalam melihat gelombang resistensi masyarakat adalah kembali mengembalikan UU KPK kembali seperti UU KPK yang berlaku sebelumnya dengan menerbitkan PERPU oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden," kata koordinator aksi BEM UIN Syarif Hidayatullah, Fuad, di Jakarta, Senin (28/10).  Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi, kata Fuad, kini tengah dipertanyakan dengan munculnya problematika atas urgensi penerbitan Perppu. Pemerintah wajib memberikan pertimbangan matang sesuai janji Presiden Jokowi dalam memberikan kekuatan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi, baik dalam dukungan kekuatan moril maupun kepastian hukum yang kuat secara konstitusional.   "Maka dari itu, adanya usulan RUU KPK dari DPR perlu dibatalkan dengan Perppu agar mengembalikan fungsi penguatan KPK sesuai tugas pokok dan fungsinya," terang Fuad.  Oleh karenanya, dasar penerbitan Perppu tidak lain untuk kembali memperkuat kinerja lembaga antirasuah. Karena tugas KPK yang dipangkas dalam melakukan tindak pemberantasan korupsi dengan adanya revisi Pasal 6 huruf (a). Kini, KPK memiliki tugas dan kewenangan yang hanya dapat melakukan tindakan pencegahan korupsi.   "Akibatnya, pemberantasan korupsi oleh KPK seperti OTT dapat batal secara hukum atau delegitimasi," pungkasnya  Sementara itu, untuk mengamankan aksi tersebut, Polda Metro jaya menyiapkan ribuan personel keamanan. Hal ini tidak lain untuk mengawal aksi unjuk rasa elemen mahasiswa dan masyarakat tersebut.  "Disiapkan 9.000 personel gabungan Polri-TNI," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono kepada wartawan.

Ribuan Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa Tuntut Presiden Terbitkan Perppu KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/DEMO.jpg" alt="Aksi mahasiwa menuju Gedung DPR RI" width="100%">
<figcaption>Aksi mahasiwa menuju Gedung DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memperingati hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada Senin (28/10) besok, mahasiswa memastikan akan menggelar aksi turun ke jalan atau demonstrasi. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) tengah merencankan terkait aksinya pada Senin besok.  Koordinator BEM SI Wilayah Jabodetabek-Banten Muhammad Abdul Basit, mengatakan pihaknya bakal melakukan aksi unjuk rasa pada, Senin (28/10) besok. Dia menyebut, belum bisa memastikan BEM SI juga akan ambil bagian dalam momentum Sumpah Pemuda tersebut.   “Tapi, kalau misalkan terkait kampus sendiri, dari UNJ akan ada gerakan. Kalau misalkan terkait tanggal 28 (Oktober), karena itu momentum dari tahun ke tahun kita bakal terus hangatkan,” kata Basit yang juga Ketua BEM UNJ saat dikonfirmasi, Minggu (27/10).  Basit menuturkan, pihaknya belum bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait teknis aksi di lapangan nantinya. Sebab, pihaknya baru akan konsolidasi pada malam ini.  “Kalau untuk aksinya, fix-sasi nya hari ini. Nanti malam kita baru kumpul untuk metodenya seperti apa,” ucap.  Terkait unjuk rasa pada Senin (28/10) besok, masih sama seperti sebelumnya, yakni meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK).  Menurutnya, elemen mahasiswa masih akan terus memperjuangkan penerbitan Perppu KPK oleh Presiden Jokowi pascarevisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pasalnya, sejauh ini Presiden Jokowi belum juga memberikan respons soal tuntutan mahasiswa.  “Kita masih kekeh sama tuntutan yang kemarin. Perppu KPK sampai saat ini belum ada respons dari Pak Jokowi. Itu yang jadi perjuangan kita sampai dengan saat ini,” pungkasnya.

Tuntut Presiden Jokowi Terbitkan Perppu, Mahasiswa Gelar Demo Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-Mahasiswa-Surabaya-Khusaini-11.jpg" alt="Polisi bersiap menembakan gas air mata ke arah Ribuan mahasiswa dan buruh yang melakukan demo di Kantor DPRD Jawa Timur mulai ricuh kemarin (26/9). Aksi #SurabayaMenggugat untuk menolak RUU KUHP hingga UU KPK sempat berlangsung ricuh saat pendemo memint" width="100%">
<figcaption>Polisi bersiap menembakan gas air mata ke arah Ribuan mahasiswa dan buruh yang melakukan demo di Kantor DPRD Jawa Timur mulai ricuh kemarin (26/9). Aksi #SurabayaMenggugat untuk menolak RUU KUHP hingga UU KPK sempat berlangsung ricuh saat pendemo memint</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Elemen mahasiswa berencana kembali menggelar aksi di depan Istana Negara pada Kamis (17/10) besok. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta Presiden Joko Widodo untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dapat menganulir UU KPK hasil revisi.  "Kita ke istana untuk besok kita fokus Perppu. Sekarang bola panas untuk Perppu ada di presiden," kata Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI Wilayah Jabodetabek-Banten, Muhammad Abdul Basit saat dikonfirmasi, Rabu (16/10).  Pihaknya memperkirakan, ada sekitar 1.000 mahasiswa yang turun ke jalan. Nantinya mereka bergerak dari kampus masing-masing menuju titik kumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pukul 13.00 WIB.  Menurut Abbas, pihaknya pun telah menyebarkan informasi melalui akun Instagram @bem_si. Postingan aksi itu sejauh ini sudah disukai sebanyak 1.056 warganet.  Sebelumnya, sejumlah akademisi pun meminta Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK. Pernyataan ini datang dari akademisi Trisakti Abdul Fickar Hadjar.  Sebab UU Nomor 30/2002 tentang KPK yang direvisi pada Selasa (17/9) lalu secara otomatis akan berlaku pada Kamis (17/10) mendatang. Terlebih menurut catatan KPK ada 26 poin yang dapat melemahkan kinerja pemberantasan korupsi.  Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, adanya dewan pengawas dalam hasil revisi UU KPK akan secara otomatis melemahkan kinerja pemberantasan korupsi. Karena seluruh kinerjanya terkait penyadapan, penggeledahan hingga penindakan harus melaporkan dewan pengawas.  "Pemberantasan korupsi akan lumpuh total, karena baik penyadapan maupun operasi tangkap tangan (OTT) harus meminta izin dewan pengawas," kata Fickar kepada JawaPos.com, Rabu (16/10).  Akademisi Universitas Trisakti ini menyebut, kinerja KPK yang selama ini dipercaya publik untuk memberantas korupsi dengan sendirinya akan mati jika UU KPK hasil revisi berlaku. Terlebih, hingga kini dewan pengawas KPK pun belum dibentuk  "Sedang pewasnya belum ada, karena itu KPK akan lumpuh," sesal Fickar.  Fickar memandang, dibentuknya dewan pengawas bukan hanya melemahkan kinerja lembaga antirasuah. Tapi juga dapat mematikan kinerja KPK, bahkan bukan tidak mungkin KPK hanya menjadi lembaga pencegahan.  "Ini tidak hanya melemahkan, lebih jauh membubarkan," ungkap Fickar.  Oleh karenanya, Fickar sebagai akademisi lagi-lagi mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dapat menerbitkan Perppu untuk menganulir UU KPK hasil revisi. Sebab merupakan kewenangan Jokowi untuk menerbitkan Perppu.  "Justru ironis revisi UU KPK yang melemahkan, tapi disebutkan sebagai menguatkan KPK," tegas Fickar.

Besok Ribuan Mahasiswa Demonstrasi Tuntut Jokowi Terbitkan Perppu KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-Mahasiswa-Surabaya-Khusaini-11.jpg" alt="Polisi bersiap menembakan gas air mata ke arah Ribuan mahasiswa dan buruh yang melakukan demo di Kantor DPRD Jawa Timur mulai ricuh kemarin (26/9). Aksi #SurabayaMenggugat untuk menolak RUU KUHP hingga UU KPK sempat berlangsung ricuh saat pendemo memint" width="100%">
<figcaption>Polisi bersiap menembakan gas air mata ke arah Ribuan mahasiswa dan buruh yang melakukan demo di Kantor DPRD Jawa Timur mulai ricuh kemarin (26/9). Aksi #SurabayaMenggugat untuk menolak RUU KUHP hingga UU KPK sempat berlangsung ricuh saat pendemo memint</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya melarang adanya demonstrasi di sekitar Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada 15-20 Oktober 2019. Larangan itu dikeluarkan untuk menjaga situasi tenang menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Minggu (20/10) mendatang.  Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyesali keputusan Polda Metro Jaya yang melarang adanya demonstrasi di sekitar kawasan gedung DPR. Namun, pelarangan itu tidak menyuruti mahasiswa untuk melakukan demonstrasi.  "Ya kita semakin dilarang semakin kita mau melakukan itu. Karena prinsipnya aksi itu bukan perizinan tapi pemberitahuan," kata Koordinator BEM SI, Muhammad Abdul Basit saat dikonfirmasi, Selasa (15/10).  Menurut Basit, BEM SI akan mengeluarkan sikap terhadap keputusan Polda Metro Jaya yang tidak memberikan izin demo kepada siapapun pada 15-20 Oktober 2019. Dia menilai, aksi unjuk rasa cara efektif untuk mendesak Presiden Joko Widodo agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK.  Oleh karenanya, mahasiswa akan mencari cara untuk melakukan koordinasi bagaimana bisa mendesak Pemerintah untuk mengeluarkan Perppu KPK.  "Kalau penekanan dari kita sebelum tanggal 14, kita minta pak Jokowi untuk keluarkan Perppu. Jadi kalau pun kita aksi besok atau lusa desakannya sama soal Perppu," terang Basit.  Kendati demikian, Basit menyebut sejumlah kampus telah didatangi oleh pihak aparat. Upaya ini dilakukan agar mahasiswa tidak kembali turun ke jalan.  "Iya banyak sekali, sekarang kampus-kampus yang tergabung dalam BEM SI itu sedang di datangi oleh pihak aparat melalui jalur birokrasi maupun langsung," ujar Basit.  Oleh karenanya, terkait pelarangan aksi unjuk rasa, lanjut Basit, aturan itu telah melanggar hak untuk menyalurkan pendapat di muka umum. Dia pun menyebut, aturan itu terlalu berlebihan.  "Kalau itu hanya sebatas koordinasi antara aparat dan mahasisswa oke saja, cuma yang disayangkan itu ketika sifatnya sudah meredam atau jangan sampai turun ke jalan, ini sudah melanggar kebebasan berpendapat di lingkup akademisi kampus," pungkasnya.

Dilarang Demo Jelang Pelantikan Jokowi, BEM SI Tetap Turun ke Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-Mahasiswa-Surabaya-Khusaini-11.jpg" alt="Polisi bersiap menembakan gas air mata ke arah Ribuan mahasiswa dan buruh yang melakukan demo di Kantor DPRD Jawa Timur mulai ricuh kemarin (26/9). Aksi #SurabayaMenggugat untuk menolak RUU KUHP hingga UU KPK sempat berlangsung ricuh saat pendemo memint" width="100%">
<figcaption>Polisi bersiap menembakan gas air mata ke arah Ribuan mahasiswa dan buruh yang melakukan demo di Kantor DPRD Jawa Timur mulai ricuh kemarin (26/9). Aksi #SurabayaMenggugat untuk menolak RUU KUHP hingga UU KPK sempat berlangsung ricuh saat pendemo memint</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Analis Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai sebuah unjuk rasa tidak bisa hanya dilakukan satu atau dua kali, jika permintaannya mau dipenuhi pemerintah maupun DPR. Pengalaman dia menjadi aktivis, juga membuktikan bahwa tak semua aspirasi mahasiswa dikabulkan dalam sebuah kebijakan.  "Dalam logika gerakan massa ini harus dilakukan secara continue. Hari ini ditolak besok datang lagi, ditolak datang lagi. dan seterusnya sehingga semua proses tuntutan harus selesai," ujar Adi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).  "Pengalaman kita jadi aktivis 10 tahun, diantara 100 tuntutan yang kita inginkan mungkin 10 yang terpenuhi. Inilah logika demokrasi kita yang memang dalam banyak hal, menyebalkan," imbuhnya.  Meski begitu, Adi menilai mahasiswa tidak bisa hanya mengandalkan gerakan di jalan. Melainkan harus menempuh jalur ke dalam DPR maupun pemerintah. Dengan demikian, aspirasi mereka akan semakin didengar oleh pembuat kebijakan.  "Mahasiswa protesnya jangan hanya dilakukan ke jalan, kedua datangin semua pimpinan partai politik sebagai proses lobi, yakinkan pada mereka bahwa UU KPK, RKHUP dan yang lainnya itu cukup meresahkan, dan merugikan rakyat Indonesia," jelasnya.  Namun, dalam proses lobi itu tetap harus mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat luas. Unjuk rasa yang belum lama dilakukan, harusnya sudah bisa menjadi pintu masuk dalam upaya lobi tersebut.  "Tentu dengan draft proposal dengan UU yang dianggap meresahkan, jangan berhenti hanya tanggal 23-24, harus continue, sampai tuntas bahwa UU KPK ini harus dibatalkan, dan RKUHP harus dibatalkan," tukasnya.  Pernyataan tersebut disambut baik oleh, Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta, Andi Prayoga. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan mahasiswa akan kembali turun menyuarakan aspirasinya. Terlebih, pada 30 September mendatang, DPR RI akan menggelar paripurna terakhir sebelum masa jabatannya habis.  "Sekarang kita akan bangun konsolidasi kembali, harapan saya mahasiswa tetap komitmen, karena tanggal 30 itu paripurna terakhir saya berharap mahasiswa untuk turun tetap dengan tujuan yang sama," pungkas Andi.  Sebelumnya, Aksi demonstrasi kembali digelar ribuan mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (24/9). Mereka menolak RUU KPK dan RKUHP yang sudah disepakati DPR dan pemerintah.  Aksi semula berjalan damai, namun menjelang sore hari, sekitar pukul 16.00, massa mulai berbuat anarkis dengan mengerusak pagar DPR. Mereka memaksa masuk ke area gedung. Polisi kemudian menembakkan water canon untuk memukul mundur massa. Namun, tak dihiraukan. Gas air mata akhirnya ditembakkan ke aras demonstran.   Aksi massa semakin anarkis pada malam hari. Kerusuhan meluas ke beberapa lokasi seperti Simpang Susun Semanggi, hingga Slipi. Pos polisi di dekat kantor Kemenpora dan di underpass Slipi dibakar massa. Bus milik TNI dan sebuah Jeep Rubicon yang terparkir di depan lapangan Perbakin juga turut dibakar. Kerusuhan ini berakhir sekitar pukul 01.00.

Demo Tolak UU KPK dan RUU KUHP Dinilai Tak Cukup Digelar 1 Kali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-Mahasiswa-Surabaya-Khusaini-11.jpg" alt="Polisi bersiap menembakan gas air mata ke arah Ribuan mahasiswa dan buruh yang melakukan demo di Kantor DPRD Jawa Timur mulai ricuh kemarin (26/9). Aksi #SurabayaMenggugat untuk menolak RUU KUHP hingga UU KPK sempat berlangsung ricuh saat pendemo memint" width="100%">
<figcaption>Polisi bersiap menembakan gas air mata ke arah Ribuan mahasiswa dan buruh yang melakukan demo di Kantor DPRD Jawa Timur mulai ricuh kemarin (26/9). Aksi #SurabayaMenggugat untuk menolak RUU KUHP hingga UU KPK sempat berlangsung ricuh saat pendemo memint</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia menolak secara mentah-mentah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Jumat (27/9). Sebab Presiden Jokowi pada Kamis (26/9) kemarin mengajak mahasiswa untuk melakukan pertemuan terkait tuntutan yang dilayangkan mahasiswa.  Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) Pratikno tak memungkiri pertemuan Presiden Jokowi dengan Aliansi BEM seluruh Indonesia. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kedatangan sejumlah mahasiswa ke Kompleks Istana Negara.  "Belum ada jadwal, nanti ada beberapa pertemuan sore ini tapi dengan BEM kelihatannya belum," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.  Praktino menyebut, Presiden melakukan sejumlah pertemuan. Meski sudah direncanakan, hal ini tidak dipungkiri dapat tertunda.  "Ya namanya merencanakan bisa saja tertunda," ucap Pratikno.  Sebelumnya, Aliansi BEM seluruh Indonesia menginginkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo tak ada lobi-lobi dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (27/9). Mahasiswa menginginkan pertemuan tersebut dapat berlangsung secara terbuka dengan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia.  "Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui  kanal televisi nasional," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia, Muhammad Nurdiyansyah dalam keterangannya, Jumat (27/9).  "Aliansi BEM seluruh Indonesia pernah diundang ke Istana Negara satu kali pada 2015. Akan tetapi, undangan tersebut dilakukan di ruang tertutup. Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah," sambungnya.  Nurdiansyah menuturkan, tuntutan mahasiswa telah disampaikan secara jelas melalui aksi dan tersiar di media massa. Menurutnya, yang diperlukan bukan pertemuan yang penuh negosiasi, melainkan sikap Presiden terhadap tuntutan mahasiswa.  "Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan," tukas Nurdiansyah.

Mahasiswa Tolak Mentah-mentah, Jokowi Batal Lakukan Pertemuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-di-Sultra.jpg" alt="Sejumlah mahasiswa mencoba mendobrak pagar tembok gedung DRPD Sultra saat aksi demonstrasi yang berujung bentrok dengan aparat kepolisian di jalan Drs. H. Abdullah Silondae, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9). Salah satu mahasiswa Universitas Halu O" width="100%">
<figcaption>Sejumlah mahasiswa mencoba mendobrak pagar tembok gedung DRPD Sultra saat aksi demonstrasi yang berujung bentrok dengan aparat kepolisian di jalan Drs. H. Abdullah Silondae, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9). Salah satu mahasiswa Universitas Halu O</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Muhammad Yusuf Kardawi dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani masa kritis usai melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara. Yusuf dikabarkan menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 04.00 WITA.  "Iya benar (meninggal dunia), jam 4 pagi," kata Humas RSU Bahteramas, Masitah saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (27/9).  Pemuda asal Desa Lasehao, Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna ini, mengalami kritis karena mengalami luka di bagian kepala, setelah melakukan aksi unjuk rasa penolakan UU KPK dan RUU kontroversial pada Kamis (26/9) kemarin. Yusuf mulanya dilarikan ke RS Ismoyo, kemudian dirujuk ke RSU Bahteramas.  "Kami terima pasien itu dari RS Ismoyo dibawa ke RS Bahteramas Kendari, kondisinya memang sudah tidak sadar," ucap Masitah.  Masitah menyampaikan, pihaknya melayani Yusuf sesuai standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit. Yusuf langsung dibawa ke ruang ICU untuk menjalani operasi karena bagian kepalanya mengalami luka parah.  "Setelah selesai semua masuk ke ICU tetap juga belum sadar kan, sampe meninggal jam 4 pagi," terang Masitah.  Kendati demikian, Masitah tidak menjelaskan kondisi terakhir Yusuf usai menjalani operasi. Dia hanya mengetahui bagian kepala Yusuf dibalut.  "Mohon maaf, saya hanya melihat kepalanya dari ruang operasi, kepala yang dibalut. Jadi kalau misalnya tentang apa saya enggak tahu, kondisinya seperti itu," tukas Masitah.  Untuk diketahui, sebelum Yusuf, Muhammad Randi terlebih dulu menjadi korban unjuk rasa di DPRD Sulawesi Tenggara. Randi meninggal saat demonstrasi menolak RKUHP dan revisi UU KPK. Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu tewas ditembak di area dada kanan.  Lelaki berumur 21 tahun itu, mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Ismoyo Korem 143 Haluoleo Kendari. Di bawah tulang selangka bagian kanannya terdapat lubang diduga akibat luka tembak.

Sempat Kritis, Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-mahasiswa-RKUHP-Ali-2.jpg" alt="Polisi melepaskan water cannon dan gas air mata ke arah mahasiswa yang berada di depan pagar gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Polisi melepaskan water cannon dan gas air mata ke arah mahasiswa yang berada di depan pagar gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia menginginkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo tak ada lobi-lobi dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (27/9). Aliansi BEM seluruh Indonesia menginginkan pertemuan tersebut dapat berlangsung secara terbuka dengan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia.  "Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui  kanal televisi nasional," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia, Muhammad Nurdiyansyah dalam keterangannya, Jumat (27/9).  "Aliansi BEM seluruh Indonesia pernah diundang ke Istana Negara satu kali pada 2015. Akan tetapi, undangan tersebut dilakukan di ruang tertutup. Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah," sambungnya.  Nurdiansyah menuturkan, tuntutan mahasiswa telah disampaikan secara jelas melalui aksi dan tersiar di media massa. Menurutnya, yang diperlukan bukan pertemuan yang penuh negosiasi, melainkan sikap Presiden terhadap tuntutan mahasiswa.  "Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan," ucap Nurdiansyah.  Menurut Nudiansyah, aspirasi mahasiswa berasal dari kantung-kantung kegelisahan masyarakat akibat tidak sesuainya kebijakan negara dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berbagai gerakan yang dilakukan mahasiswa diberbagai wilayah saat ini telah menyuarakan tuntutan yang jelas.   Seluruh aksi demonstrasi ini, kata Nurdiansyah, tidak akan terjadi apabila negara mau membuka diri serta mampu mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Mahasiswa pun kecewa atas setiap tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan yang bertindak represif.  "Presiden Jokowi seharusnya bisa menangani setiap aksi demonstrasi sebagai bagian aspirasi publik dengan cara yang persuasif, humanis, dan tidak represif," sesal Nurdiansyah.  Oleh karena itu, BEM seluruh Indonesia meminta Presiden Jokowi untuk ambil bagian dalam mengusut, menindak, dan memberikan sanksi kepada aparat yang telah melakukan tindak kekerasan kepada massa aksi.  "Bagi kami gerakan ini muncul dari kesadaran kolektif yang didasarkan kepada moral dan intelektual, sehingga tidak ada niatan sedikitpun untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi," pungkasnya.

Tak Mau Ada Lobi-lobi, Mahasiswa Ingin Pertemuan dengan Jokowi Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/demo-IMM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gelombang unjuk rasa mahasiswa terkait penolakan UU KPK dan Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial terus disuarakan. Ratusan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menilai revisi UU KPK khususnya dapat melemahkan kinerja pemberantasan korupsi.  "UU KPK yang telah disahkan oleh DPR ini secara otomatis berubah menjadi UU baru bagi lembaga pemberantas korupsi tersebut. Dalam peraturan tersebut ada beberapa pasal yang menurut kami sangat melehmakan kedudukan KPK," kata Ketua Umum PC IMM Jakarta Selatan, Muhammad Fikri saat menyampaikan orasinya di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/9).  Dalam orasinya, Fikri menyebut salah satu yang melemahkan KPK di antaranya mengatur pegawai lembaga antirasuah menjadi Aparatur sipil Negara (ASN). Dia memandang, hal ini dapat melemahkan kinerja KPK.  "Dimana kewenangan pegawai harus mengikuti dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Padahal lembaga KPK seharusnya independen dan bebas dari intervensi pihak manapun," ucap Fikri.  Tak hanya itu, ortonom Muhammadiyah ini pun menyebut, UU KPK yang belum lama ini disahkan DPR dan Pemerintah terkait dibentuknya Dewan Pengawas. Hal ini pun dipandang dapat merugikan kinerja KPK dalam bidang penyidikan.  "KPK yang bertugas memberantas maling-maling negara justru dihilangkan powernya," sesal Fikri.  Oleh karena itu, Fikri mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Sehingga pelemahan terhadap kinerja KPK tidak terjadi.  "Mendesak Presiden untuk segera mengelurkan Perppu terkait dengan UU KPK," tegas Fikri.  Tak hanya itu, IMM Jakarta Selatan ini pun menyoroti RUU KUHP yang dinilai merugikan masyarakat. Terlebih adanya pasal kontroversial seperti pasal penghinaan presiden.  "RUU ini merupakan bagian dari tindakan oligarki kekuasaan. Baik pemerintah maupun DPR sama-sama memiliki watak feodalistik serta anti terhadap kritik," ucap Fikri.  Oleh karena itu, Fikri mengharapkan agar Presiden Jokowi dapat membatalkan wacana pengesahan RKUHP. "Menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)," tukasnya.

Geruduk Istana, IMM Desak Presiden Jokowi Segera Terbitkan Perppu KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mahasiswa demo ruu bermasalah

Berita Terkini