<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220906-WA0004.jpg" alt="Caption: Polres Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 4.000 personel keamanan gabungan untuk menjaga kawasan Monas di titik Patung Arjuna Widjaja (Patung Kuda) dan sekitarnya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi aksi demonstrasi terkait kenaikan harga BB" width="100%">
<figcaption>Caption: Polres Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 4.000 personel keamanan gabungan untuk menjaga kawasan Monas di titik Patung Arjuna Widjaja (Patung Kuda) dan sekitarnya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi aksi demonstrasi terkait kenaikan harga BB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 4.000 personel keamanan gabungan untuk menjaga kawasan Monas di titik Patung Arjuna Widjaja (Patung Kuda) dan sekitarnya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi aksi demonstrasi terkait kenaikan harga BBM hari ini, Selasa (6/9).  "Ada sekitar 4.000 personel yang disiagakan di sini Monas, untuk mengantisipasi demonstrasi kenaikan harga BBM," kata Kabagops Polres Jakarta Pusat AKBP Saufi Salamun kepada wartawan, Selasa (6/9).  Pantauan JawaPos.com di lokasi, sejak siang tadi sudah ada dua kali aksi demonstrasi untuk menolak kenaikan harga BBM di Silang Monas.  Pertama, Aksi demonstrasi ada pukul 12.30 WIB dari puluhan massa yang berasal dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), DPP Gema Keadilan, dan Aliansi Mahasiswa Siswa Musim Indonesia. Aksi ini berlangsung sekitar satu jam dengan menyuarakan penolakan kenaikan BBM.  Kemudian, aksi kedua berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB oleh puluhan massa demonstrasi dari BEM Nusantara yang juga menyuarakan penolakan serupa.  Demonstrasi yang sempat diwarnai aksi pembakaran ban ini berhenti sekitar pukul 15.00 WIB. Massa aksi tersebut kemudian berniat melanjutkan aksinya di depan Gedung DPR RI.  Sebelumnya, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengatakan bahwa penerjunan 7.000 lebih personel gabungan tersebut adalah agar aksi demonstrasi yang dilakukan di Jakarta Pusat dapat berlangsung dengan baik dan tidak menggangu ketertiban masyarakat.  "Jadi yang kita siapkan dari berbagai bantuan, pengamanan sesuai perkap yang diatur sedemikian rupa. Sehingga, untuk pelaksanaan aksi diharapkan berjalan dengan lancar dan aktivitas masyarakat juga tidak terlalu terganggu," ujarnya kepada wartawan, Selasa (6/9).

Demo Tolak Kenaikan BBM, Massa Mulai Membakar Ban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/mahasiswa-dibanting-ist.jpg" alt="Faris, mahasiswa yang dibanting polisi saat demo di Tangerang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Faris, mahasiswa yang dibanting polisi saat demo di Tangerang. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Video mahasiswa di Tangerang dibanting polisi saat demo lalu pingsan, viral di media sosial, Rabu (13/10). Dalam video itu terlihat seorang mahasiswa peserta demo diamankan polisi ke atas trotoar.  Sesaat kemudian, mahasiswa itu dibanting ke trotoar dan langsung pingsan. Dalam video yang beredar, mahasiswa dibanting polisi itu juga terlihat mengalami kejang-kejang. Melihat hal itu, sejumlah polisi lainnya berusaha memberikan pertolongan.  Melalui video yang diunggah akun Twitter @ajisolehudin, mahasiswa dibanting polisi itu memberikan klarifikasinya. “Namanya Faris, dari Himata Banten,” tutur mahasiswa tersebut seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Kamis (14/10).  Mahasiswa itu mengaku dirinya saat ini baik-baik saja. Dia juga membantah anggapan bahwa dirinya menderita ayan atau epilepsi karenda dalam video itu ia terlihat kejang-kejang. “Saya enggak ayan, saya juga enggak mati. Sekarang saya masih hidup,” tegasnya.  Faris juga mengaku dirinya tak mengalami keluhan apapun meski dibanting polisi. “Saya dalam keadaan biasa-biasa aja, walaupun agak sedikit pegel-pegel,” tuturnya.  Dia menuturkan bahwa dirinya sebelum mengikuti demo sudah lebih dulu makan. “Sarapan sudah, tapi kalau makan nasi sih belum,” jawabnya ditanya polisi.

Pengakuan Mahasiswa yang Dibanting Polisi: Saya Enggak Ayan atau Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201116-WA0042_2-1.jpg" alt="Koalisi Mahasiswa IAIN Tulungagung Bersuara berunjuk rasa di depan kampus IAIN Tulungagung, Senin (16/11). Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Koalisi Mahasiswa IAIN Tulungagung Bersuara berunjuk rasa di depan kampus IAIN Tulungagung, Senin (16/11). Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah mahasiswa IAIN Tulungagung menggelar demonstrasi mengecam jajaran rektorat karena dianggap abai terhadap kasus pelecehan seksual yang dialami salah satu mahasiswi. Padahal sudah dibuat aduan lengkap dengan kronologi kejadian.  Unjuk rasa digelar sejumlah aktivis mahasiswa yang menamakan Koalisi IAIN TA Bersuara. Di pintu masuk utama IAIN Tulungagung serta rektorat kampus di Jalan Raya Major Sujadi 46, Kota Tulungagung, Jawa Timur. Para mahasiswa protes karena kampus tidak segera menindaklanjuti kasus itu dan justru mewisuda pelaku pelecehan, akhir pekan lalu.  ”Terlapor sudah diwisuda padahal kasus belum selesai. Kami menyayangkan kampus tidak memproses lebih dulu kasus kekerasan seksual itu,” kata Koordinator Koalisi IAIN Tulungagung Bersuara, Roiyyatus Sa'adah.  Menurut Roiyyatus dan pengunjuk rasa lain, pihak kampus seharusnya memiliki unit layanan khusus untuk menangani kasus pelecehan seksual. Ketiadaan unit layanan khusus membuat proses penanganannya tidak berjalan lancar. Mereka juga menyayangkan adanya kesan victimisasi atau menyalahkan yang dilakukan pihak kampus terhadap korban.  ”Seharusnya korban itu dilindungi bukan malah mendapatkan victimisasi,”  ujar Roiyyatus Sa'adah.  Aksi itu merupakan bentuk dukungan terhadap korban pelecehan seksual yang akan mengikuti persidangan di internal kampus. Menurut Roiyyatus, korban sempat depresi dan trauma atas tindakan pelecehan yang dilakukan kakak tingkatnya. Hingga saat ini, proses persidangan masih berlanjut.  Korban dan terlapor sama-sama tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Terlapor melakukan pelecehan seksual terhadap korban dengan modus mengajaknya mendaki gunung.  ”Kejadian pelecehan seksualnya di luar kampus tapi mereka berdua tercatat sebagai mahasiswa di kampus ini,” terang Roiyyatus Sa'adah.  Menanggapi aksi tersebut, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan IAIN Tulungagung Abad Badruzaman mengakui belum punya penyelesaian untuk permasalahan pelecehan seksual yang dilakukan mahasiswa. ”Tetapi kami memastikan sudah berkoordinasi dengan pusat study gender dan anak, akan segera merilis peraturan dan keluar peraturan rektor tentang penanggulangan dan pelecehan seksual,” ujar Abad Badruzaman.  Untuk saat ini, kata Abad, rektorat hanya menerima laporan terhadap kasus yang dihadapi. Namun selebihnya pihak kampus tak bisa melakukan persidangan dengan hanya mendasarkan laporan tanpa diikuti data, bukti, dan saksi. ”Karena peradilan harus berdasar pelaporan, pengaduan, jelas kapan, dimana, siapa, dan dalam kondisi apa. Peradilan harus objektif, adil, dan berimbang,” tutur Abad Badruzaman.  Terkait sanksi, Abad menyatakan, pihak kampus masih melakukan pengkajian lebih lanjut. Hal itu karena materi sidang dan peraturan sanksi kasus pelecehan seksual belum didapatkan. ”Kalau sebatas unsur sensualitas, kita bisa selesaikan dengan kode etik mahasiswa. Namun ini sudah masuk ke pelecehan seksual, kami membutuhkan waktu untuk membahas sanksi,” ucap Abad Badruzaman.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=SrSUTMF2P7w

Mahasiswa Demo IAIN Tulungagung karena Abaikan Kasus Pelecehan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-08-at-12.48.51-PM_1.jpg" alt="Suasana unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Balai Kota Malang, di Jawa Timur, Kamis (8/10). Aziz Ramadani/Antara" width="100%">
<figcaption>Suasana unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Balai Kota Malang, di Jawa Timur, Kamis (8/10). Aziz Ramadani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para mahasiswa bersama dengan elemen buruh yang jumlahnya mencapai ribuan dan bergerak hampir diseluruh wilayah Indoensia turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa atas penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan oleh DPR RI.  Atas turunnya mahasiswa melakukan aksi, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji mengatakan bahwa ini adalah langkah yang tepat. Bahkan, dirinya mendukung penuh aksi dari para mahasiswa di berbagai daerah yang menolak UU Ciptaker.  "Saya mendukung ya, selama ini justru mahasiswa kita banyak diemnya. Kita butuh generasi muda yang kritis, kalau harus bergerak ya bergerak lah," tutur Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji kepada JawaPos.com, Kamis (8/10).  Seperti halnya ketika reformasi di tahun 1998, orde baru runtuh karena mahasiswa bergerak. Begitu juga pada tahun 1966 ketika era orde lama.  "Kita butuh mahasiswa yang kritis, yang bukan ikut aturan pemerintah saja. Saya ngga mengatakan pemerintah buruk, tapi banyak langkah-langkah yang jadi tanda tanya," tegasnya.  Dia pun berujar, pemerintah sekarang seakan-akan mendorong orang untuk tidak kritis. Padahal, ini bertentangan dengan tuntutan era modern yang membutuhkan pemikiran yang kritis.  "Saya dukung 100 persen, kita butuh energi anak-anak muda ini untuk mengawal supaya Indonesia ini menjadi bangsa yang maju dan besar," imbuhnya.  Seperti diketahui, UU ini belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun setelah disahkan oleh DPR terhitung 5 Oktober kemarin, meskipun belum diteken oleh orang nomor 1 Indonesia itu, UU Ciptaker akan sah diundangkan 30 hari setelah pengesahan oleh DPR.  Jadi, kata dia, kemungkinan besar demo ini akan terus berlanjut hingga Jokowi merespon aspirasi masyarakat akan UU kontroversial tersebut. Namun, sayangnya, Jokowi malah melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah daripada mewadahi aspirasi para demonstran.  "Sepertinya akan seperti itu (demo), kecuali pak Jokowi bikin Perppu, kalau tidak ya akan ada demo terus, kami juga akan melakukan JR (judicial review ke MK) untuk pasal 65. Kita tunggu respon pemerintah," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3hKWdQbV9bI&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Pengamat Pendidikan Dukung 100 Persen Mahasiswa Demo Tolak UU Ciptaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Faisal-Amir.jpg" alt="dok Istimewa" width="100%">
<figcaption>dok Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Faisal Amir yang menjadi korban kekerasan saat berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Senin (23/9) sudah mulai membaik. Kepada ibunya, Asma Ratu, Faisal mengaku dipukul oleh aparat keamanan hingga kondisinya kritis.  Asma menyampaikan, Faisal hingga kini masih berada di ruang Intensive Care Unit (ICU). Kondisi Faisal yang sebelumnya hilang ingatan, kini sudah berangsur pulih. Dia mencoba mengingat siapa yang menghantamnya saat unjuk rasa mahasiswa.  "Kenapa saya dioperasi? Saya dipukul, dipukul siapa? Aparat. Terus bagaimana pukulnya? Lupa," kata Asma menirukan percakapan dengan Faisal saat dihubungi JawaPos.com, Senin (30/9).  Asma menyatakan, meski anaknya sudah berangsur mengingat peristiwa mencekam pada Senin lalu, ia tidak mengetahui mengapa dirinya mengalami luka parah di bagian kepala. "Belum (sepenuhnya ingat, Red). Cuma dia bilang dipukul," terang Asma.  Faisal menitipkan salam untuk mahasiswa yang melakukan unjuk rasa terkait penolakan UU KPK, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan dan sejumlah UU kontroversial lainnya. Faisal menginginkan agar mahasiswa terus menyuarakan keresahan rakyat.  "Teruskan (perjuangan, Red) kata dia," ujar Asma menirukan kembali percakapannya dengan Faisal.  Terkait peristiwa ini, lanjut Asma, dirinya bersama tim kuasa hukum sudah melaporkan kejadian ini ke Komnas HAM. Dia berharap Komnas HAM dapat membantu apa yang telah dialami Faisal.  "(Komnas HAM, Red) akan menindaklanjuti dan saya tunggu. Saya akan tunggu janji mereka," tegas Asma.

Berangsur Membaik, Faisal Amir Akui Dihantam Aparat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-mahasiswa-RKUHP-foto-utama-koran-Ali-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca kerusuhan 24-25 September 2019 disekitar gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, polisi mulai melakukan upaya penindakan hukum bagi para perusuh. Ratusan mahasiswa dan pelajar sudah diamankan. Mereka diduga terlibat dalam sejumlah insiden, seperti perusakan fasilitas, pembakaran hingga penyerangan petugas.  Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Suyudi Ario Seto mengatakan, dari ratusan yang diamankan, hanya sebagian diantara perusuh ini yang dinaikan status hukumnya menjadi tersangka. Sedangkan sebagian lainnya dipulangkan karena dianggap tidak terlibat pengerusakan maupun penyerangan.  "Tanggal 24 sampai 25 (September) yang jadi tersangka 24 mahasiswa. Yang pelajar usia anak-anak 9 tersangka," kata Suyudi saat dikonfirmasi, Sabtu (27/9).  Suyudi menyampaikan, pada rentang waktu 24 - 25 Sepetember pihaknya mengamankan 105 mahasiswa. 81 diantaranya sudah dibebaskan dan sisanya yang dijadikan tersangka.  "(Peran tersangka) macam-macam. Menyerang petugas, pengerusakan secara bersama-sama dan bahkan ada yang melakukan pembakaran," jelasnya.  Sementara itu, bagi 9 tersangka pelajar yang di bawah umur, seluruhnya diserahkan ke Balai Rehabilitasi Sosial. "Untuk tersangka anak penahanannya dititip di Balai Aman Handayani," kata Suyudi. Akibat perbuatannya, seluruh tersangka l dikenakan berbagai pasal bebeda tergantung jenis pelanggarannya. Diantaranya Pasal 170, 212, 214, 406 dan 187 KUHP.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Massa-Pelajar-Berseragam-Terlibat-Bentrok-Dengan-Aparat-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Sejumlah pelajar terlibat bentrok dengan pasukan Brimob di Jalan Tentara Pelajar, Palmerah, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Ratusan siswa yang menggelar aksi di Gedung DPR memakai atribut sekolah berseragam putih abu, pramuka dan baju kaos bebas. Foto: Dery" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pelajar terlibat bentrok dengan pasukan Brimob di Jalan Tentara Pelajar, Palmerah, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Ratusan siswa yang menggelar aksi di Gedung DPR memakai atribut sekolah berseragam putih abu, pramuka dan baju kaos bebas. Foto: Dery</figcaption>
</figure> Sejumlah pelajar terlibat bentrok dengan pasukan Brimob di Jalan Tentara Pelajar, Palmerah, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Ratusan siswa yang menggelar aksi di Gedung DPR memakai atribut sekolah berseragam putih abu, pramuka dan baju kaos bebas. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Sebelumnya, Aksi demonstrasi kembali digelar ribuan mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (24/9). Mereka menolak RUU KPK dan RKUHP yang sudah disepakati DPR dan pemerintah.  Aksi semula berjalan damai, namun menjelang sore hari, sekitar pukul 16.00, massa mulai berbuat anarkis dengan mengerusak pagar DPR. Mereka memaksa masuk ke area gedung. Polisi kemudian menembakkan water canon untuk memukul mundur massa. Namun, tak dihiraukan. Gas air mata akhirnya ditembakkan ke aras demonstran.  Aksi massa semakin anarkis pada malam hari. Kerusuhan meluas ke beberapa lokasi seperti Simpang Susun Semanggi, hingga Slipi. Pos polisi di dekat kantor Kemenpora dan di underpass Slipi dibakar massa. Bus milik TNI dan sebuah Jeep Rubicon yang terparkir di depan lapangan Perbakin juga turut dibakar. Kerusuhan ini berakhir sekitar pukul 01.00.  Sehari berselang kerusuhan kembali pecah di area belakang Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9). Massa berseragam SMA dan pramuka itu mulanya berunjuk rasa di sekitar perlintasan kereta api dekat stasiun Palmerah tak jauh dari kompleks DPR/MPR.  Situasi pecah saat salah satu oknum pelajar melempar batu ke arah polisi dan langsung membakar motor sebagai ungkapan kekesalan. Tak hanya itu, mereka pun mengarahkan petasan ke arah barikade polisi.  Membalas serangan tersebut, polisi kemudian menembakkan water canon untuk memukul mundur massa. Namun, karena tak dihiraukan, polisi akhirnya melepaskan tembakan gas air mata.

Rusuh di DPR, 24 Mahasiswa dan 9 Pelajar Ditetapkan Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/AKSI-MAHASISWA-DI-DEPAN-DPR_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Aksi mahasiswa" width="100%">
<figcaption>Aksi mahasiswa</figcaption>
</figure>Keprihatinan yang sama terhadap isu RUU KUHP dan UU KPK memudahkan para mahasiswa berkonsolidasi. Mereka urunan biaya dan tenaga buat mengurus izin, membuat poster dan spanduk, menyiapkan materi orasi, serta makan dan minum.  SAHRUL Y., M. HILMI S., Jakarta-SEPTINDA A.P., Surabaya, Jawa Pos  ---  MULAI tengah hari, mereka bertahan sampai jauh malam. Tak henti mengangkat poster, meneriakkan yel-yel, dan mendengarkan orasi.  Semua dengan tema sama: Tolak UU KPK, RUU KUHP, serta RUU lain yang berpotensi menyengsarakan rakyat.  ”Kami semua sepakat melepaskan embel-embel aliansi, serikat, atau lainnya. Semuanya satu, mahasiswa Indonesia,” kata Salman Ibnu Fuad, Sekjen Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina, Jakarta, yang turut dalam aksi di depan gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (19/9).  Ribuan mahasiswa itu berasal dari 14 kampus di Jakarta dan sekitarnya, juga Bandung. Di antaranya, Universitas Indonesia (UI), Universitas Paramadina, Universitas Trisakti, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, dan Institut Teknologi Bandung.  Kehadiran mereka di depan gedung DPR sekilas mengingatkan banyak orang pada perjuangan ”angkatan 98”. Sebutan itu merujuk kepada para mahasiswa yang turun ke jalan di masa reformasi, termasuk menggeruduk gedung DPR.  Mereka menjadi salah satu alat penekan yang ampuh terhadap rezim Soeharto. Presiden yang sudah lebih dari tiga dasawarsa berkuasa itu akhirnya turun.  Tentu secara jumlah, aksi damai mahasiswa anti-UU KPK, RUU KUHP, dan berbagai RUU kontroversial itu masih kalah jauh. Tapi, semangat mereka tak kalah militan.  Kegigihan tersebut akhirnya mendorong Sekjen DPR Indra Iskandar untuk menerima perwakilan mahasiswa. Dari pertemuan tersebut, ada empat butir kesepakatan.  Pertama, aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR. Berikutnya, Sekjen DPR akan mengundang mahasiswa yang turut dalam pertemuan 19 September tersebut untuk hadir dan berbicara di setiap perancangan UU lain yang belum disahkan. Undangan juga ditujukan kepada akademisi serta masyarakat sipil  Poin selanjutnya, Sekjen DPR berjanji menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan UU KPK dan KUHP dengan DPR. Dipastikan tanggal pertemuan sebelum 24 September.  Yang terakhir, Sekjen DPR akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota dewan agar tidak mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba, dan rancangan KUHP dalam kurun waktu empat hari ke depan. Terhitung sejak pertemuan Kamis lalu.  Para mahasiswa di gedung DPR itu bergerak atas kemauan dan biaya sendiri. Tidak ada sokongan dana dari mana pun. Semua urunan dan dikerjakan bersama.  Mulai mengurus izin demo, mengatur massa, membuat spanduk, materi orasi, sampai kebutuhan makan dan minum. Sebelum turun ke jalan, ribuan mahasiswa tersebut berkonsolidasi. Baik di kampus masing-masing maupun antarkampus.  Mereka diskusi bersama-sama untuk menyuarakan keresahan yang ditangkap dari suara masyarakat. ”Menolak RUU KUHP dan UU KPK,” ujar Salman.  Semangat perlawanan yang ditunjukkan para mahasiswa di Jakarta dan Bandung itu juga diperlihatkan kawan-kawan mereka di berbagai daerah. Di Surabaya, kemarin (20/9), misalnya, ratusan mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) berunjuk rasa menyuarakan penolakan revisi UU KPK.  Berlokasi di belakang taman FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Unair, demo itu juga melibatkan sejumlah dosen. Mereka berorasi diiringi aksi teatrikal dengan simbol kematian institusi KPK.  Airlangga Pribadi, salah seorang dosen yang ikut aksi, mengatakan bahwa gerakan save KPK adalah bagian dari keprihatinan di kalangan akademisi dan mahasiswa terhadap penghancuran dan pelemahan institusi KPK. Padahal, KPK telah bekerja menjadi salah satu institusi yang berhasil menyelamatkan banyak sumber daya negara dari aksi pencolengan yang dilakukan berbagai pihak.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/AKSI-MAHASISWA-DI-DEPAN-DPR_MIFTAHULHAYAT-6-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Aksi mahasiswa "mengepung" Gedung DPR di Senayan. Mereka menolak UU KPK dan RUU KUHP, Kamis (19/9). (Miftahulhayat/Jawa Pos)  ”Kami berharap KPK tetap menjadi institusi yang diperkuat dengan regulasi untuk bekerja memberantas praktik korupsi,” kata Airlangga.  Sehari sebelumnya (19/9), aksi serupa dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Aksi tersebut dilakukan di bundaran taman ITS. Sebanyak 39 organisasi internal perguruan tinggi tersebut ikut turun ke jalan.  Presiden BEM ITS Muhammad Lutfi Hardian menyatakan, seluruh anggota BEM dan organisasi internal kampus sudah berdiskusi dan menolak revisi UU KPK. Ternyata, Selasa (17/9) revisi UU KPK disahkan DPR. Itu membuat para mahasiswa ITS semakin resah dan gerah. ”Kami berusaha mengekspresikan bentuk kekecewaan. Kami melihat ada kecacatan prosedur yang dilalui dalam pembahasan revisi UU KPK,” katanya.  Di internal mahasiswa Universitas Paramadina, suara penolakan UU KPK itu juga sudah bergaung sebelum deklarasi mendukung KPK yang disampaikan di depan gedung DPR. Karena itu, ketika ada rencana demo di Senayan, mereka langsung merapatkan barisan. ”Kalau perlu ada reformasi jilid dua, kami sudah siap,” tegasnya.  Penolakan disuarakan mahasiswa lantaran mereka menilai DPR sudah sewenang-wenang. Membuat aturan tanpa partisipasi masyarakat. Malah ada aturan yang berpotensi menjadi sumber kesengsaraan rakyat. RUU KUHP dan UU KPK adalah dua di antaranya.  Salman mengingatkan, perjanjian yang sudah ditandatangani Sekjen DPR dan perwakilan mahasiswa harus ditepati. ”Kami akan lihat sampai tanggal 24 (September).”  Apabila poin-poin yang sudah disepakati dengan Sekjen DPR tidak dipenuhi, para mahasiswa tidak segan kembali turun ke jalan. Bahkan dengan jumlah massa yang lebih besar.  Apabila dua hari lalu mereka ”menyegel” DPR, lanjut Salman, bukan tidak mungkin mereka akan menduduki DPR. ”Akan lebih banyak yang demo,” ujar dia.  Ketua BEM Universitas Indonesia Manik Marganamahendra menceritakan, konsolidasi mudah dilakukan karena penolakan UU KPK dan RUU KUHP sudah menjadi keprihatinan bersama. ”Sebelum aksi, BEM UI konsolidasi akbar dulu,” katanya.  Bahkan, mereka sempat menginap di kantor KPK di Kuningan, Jakarta, untuk memberikan dukungan kepada lembaga antirasuah itu. Atas aksi tersebut, mereka mendapatkan respons positif dari sejumlah mahasiswa lain dan masyarakat sipil. ”Dukungan juga datang dari para dosen,” katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/AKSI-MAHASISWA-DI-DEPAN-DPR_MIFTAHULHAYAT-3-750x1125.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Aksi mahasiswa "mengepung" Gedung DPR di Senayan. Mereka menolak UU KPK dan RUU KUHP, Kamis (19/9). (Miftahulhayat/Jawa Pos)

Ketika Ribuan Mahasiswa Menyuarakan Penolakan RUU KUHP dan UU KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Mahasiswa-Tolak-Capim-KPK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR menggelar fit and propper test terhadap Capim KPK Firli Bahuri. Tak seperti calon lainnya, kandidat dari kalangan Polri itu mengundang banyak perhatian. Tampak balkon di ruang komisi hukum sangat ramai diisi para pengunjung.  Pantauan JawaPos.com di ruang Komisi III DPR, di saat Firli sedang memaparkan pemaparannya, tiba-tiba sekolompok mahasiswa yang mengenakan almamater dari Universitas Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), dan Universitas Trisakti yang ada di balkon membuat ulah.  Mereka membentangkan sebuah poster yang bertuliskan SOS atau artinya kondisi darurat. Bahkan ada seorang mahasiswa yang membawa sebuah lampu laser dan mengarahkan ke Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin yang sedang memimpin jalannya fit and propper test.  Melihat ‎ada kegaduhan tersebut, petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR langsung bergerak cepat. Para mahasiwa itu langsung ditarik untuk diminta keluar dari ruangan, karena dianggap menggangu suasana jalannya fit and proper test tersebut.  "Kita hanya menonton dan menyampaikan aspirasi, dan kami tahu tidak boleh membuat kegaduhan," ujar salah satu mahasiswa yang berteriak saat diamankan petugas Pamdal di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/9).  Sementara itu salah satu petugas Pamdal DPR, Herman mengatakan, semua pengunjung tidak boleh membuat gaduh suasana rapat atau fit and proper test yang sedang berlangsung saat ini.  "Ada aturannya, sudahlah kita enggak usah berdebat. Kami hanya menjalankan tugas," kata Herman sembari mengamankan para mahasiswa.  Saat ini belasan mahasiswa tersebut sudah diamankan oleh petugas Pamdal DPR. Mereka diusir dari ruang balkon Komisi III DPR ke depan loby Gedung Nusantara II DPR RI.  Tak berapa lama kemudian, Fit and proper test pun kembali digelar. Rapat saat ini masih berlangsung dengan masing-masing Anggota Komisi III DPR sedang mengajukan pertanyaan ke mantan Deputi Penindakan KPK ini. (Gunawan Wibisono)  Foto: Para mahasiswa degelandang Pamdal DPR saat melakukan aksi di Balkon Komisi III DPR (foto: istimewa)

Capim KPK Firli Fit and Proper Test, Mahasiswa Bentangkan Spanduk SOS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pertanyakan-3-tahun-kepemimpinan-ip-na-mahasiswa-gelar-demonstrasi_m_.jpg" alt="Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (12/2)" width="100%">
<figcaption>Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (12/2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumbar, Selasa (12/2). Mereka menuntut penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi sepanjang tiga tahun kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno (IP) dan Wakil Gubernur Nasrul Abit (NA). Selain itu, ratusan mahasiswa yang tergabung dari berbagai Perguruan Tinggi (PT) di Padang ini juga mengklaim, tiga tahun memimpin Sumbar, Irwan-Nasrul Abit tidak berbuat apa-apa. Bahkan, demontrans yang beraksi mulai pukul 14. 25 WIB itu membawa spanduk bertuliskan "3 Tahun IP-NA Npain Aja?". Massa mulai gerah karena setelah 40 menit lebih berorasi. Sebab, Gubernur maupun Wakil Gubernur tak kunjung mendatangi pendemo. Bahkan, mereka meneriaki Gubernur dan Wagub penakut. "IP-Na bolos, IP-NA bolos, IP-NA bolos," teriak salah seorang peserta yang diikuti demonstran lainnya. Koordinator lapangan (Korlap), Nanda Harahap mengatakan, aksi demontrasi ini untuk menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat. Pihaknya juga mempertanyakan kinerja IP-NA yang sudah tiga tahun memimpin. "Masih banyak persoalan yang kami anggap belum tuntas di masa kepemimpinan IP-NA," terang Nanda. Mahasiswa ini menuntut penuntutan kasus SPJ fiktif yang menyeret pejabat di Dinas PUPR Sumbar. Lalu, menuntut Pemprov Sumbar menuntaskan penanganan LGBT yang masih berkutat di rencana. Mahasiswa juga menyuarakan nasib guru honorer. Mahasiswa juga mendesak Pemerintah melanjutkan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru. Dengan catatan, selesaikan ganti-rugi masyarakat. "Jangan hargai murah tanah masyarakat (pembebasan lahan tol). Tuntaskan kasus SPj fiktif," katanya. Menanggapi aksi itu, Kepala Kesbangpol Sumbar Nazwir menyebutkan, Gubernur dan Wakil Gubernur sedang tidak berada di tempat. Keduanya sedang dinas ke luar kota. Tersebab itu, dirinya selaku wakil Pemerintah diminta untuk mendatangi demonstrasi. "Gubernur dan Wagub tidak takut dan pasti mau bertemu mahasiswa. Tapi beliau sedang dinas luar. Tidak harus gubernur dan wagub juga melayani mahasiswa," katanya. Lantas, mahasiswa mendesak Nazwir menandatangi tuntutan mereka. Spontan Kepala Kesbangpol Sumbar itu pun menolak. "Saya tidak mau menanda tangani karena yang mereka suarakan itu perlu diluruskan. Jika saya tanda tangan, nanti akan dimanfaatkan. Nanti akan kami bahas dulu. Setelah itu kami sampaikan kepada ke pimpinan," terangnya. Alhasil, karena tak kunjung disambangi Gubernur dan Wakil Gubernur, ratusan mahasiswa ini pun memilih membubarkan sekitar pukul 16.15 WIB.&nbsp;

Pertanyakan 3 Tahun Kepemimpinan IP-NA, Mahasiswa Gelar Demonstrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/medan-sering-banjir-kantor-wali-kota-didemo-mahasiswa_m_.jpg" alt="Mahasiswa berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan." width="100%">
<figcaption>Mahasiswa berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hujan deras yang terjadi di Kota Medan selalu berakibat banjir di beberapa lokasi. Karena menganggap pemerintah tidak becus, mahasiswa berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Medan, Jalan Diponegoro, Selasa (13/11). Dalam unjuk rasa itu mahasiswa meminta Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin menangani masalah klasik tersebut. Berdasarkan pantuan, massa terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa. "Pemko Medan tidak becus dalam penanganan Banjir di Kota Medan," kata Ketua Cabang GMKI Kota Medan Hendra Manurung Kata Hendra, banjir di Kota Medan disebabkan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur yang tidak maksimal. "Banjir di Kota Medan juga disebabkan oleh ketidakadilan terhadap ruang (lingkungan hidup), pembangungan mega proyek tanpa mempertimbangkan daya dukung tanah dan penerapan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Selain itu, berkurangnya daerah resapan air, dan persentase ruang terbuka hijau yang terus berkurang," ungkapnya. Penyebab lainnya adalah, tidak adanya sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam penerapan kebijakan mengenai pengelolaan tata ruang kota, ekosistem kota, dan pengelolaan air dan sungai. Aksi itu diwarnai bakar ban. Aksi unjuk rasa juga mendapat pengawalan dari Satpol PP.

Medan Sering Banjir, Kantor Wali Kota Didemo Mahasiswa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mahasiswa demo

Berita Terkini