<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/05/Premanisme-2759992504.jpeg" alt="Ratusan preman sewaan PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) kembali melakukan tindakan melawan hukum dengan menghadang aktivitas pertambangan PT Gorby Putra Utama (GPU) di Kabupaten Musi Rawas Utara." width="100%">
<figcaption>Ratusan preman sewaan PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) kembali melakukan tindakan melawan hukum dengan menghadang aktivitas pertambangan PT Gorby Putra Utama (GPU) di Kabupaten Musi Rawas Utara.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Ratusan preman sewaan PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) kembali melakukan tindakan melawan hukum dengan menghadang aktivitas pertambangan PT Gorby Putra Utama (GPU) di Kabupaten Musi Rawas Utara. Akibatnya, PT GPU merugi puluhan miliar rupiah bahkan ribuan warga terancam kehilangan pekerjaan.</p> <p>Kuasa hukum PT GPU, Sofhuan Yusfiansyah, menceritakan para preman sewaan PT SKB itu menyetop aktivitas perusahaan kliennya dengan meletakkan alat berat di Jalan Hauling dan areal tambang PT GPU sejak tanggal 1 sampai 2 Mei 2024. Para preman sewaan itu juga mengancam bakal membakar alat berat hingga menembak operator PT GPU.</p> <p>"Atas kejadian tindak pidana tersebut, 2 (dua) alat berat milik PT. SKB di Police Line dan 2 (orang) oknum suruhan PT. SKB berhasil diamankan oleh Tim Mabes Polri karena diduga menghalang-halangi kegiatan pertambangan PT. GPU," kata Sofhuan kepada wartawan, Jakarta, Minggu, (5/5).</p> <p>Sofhuan menekankan jika preman suruhan PT. SKB itu telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 162 UU Minerba dan Pasal 335 KUHPidana. Dia bahkan menyesalkan cara-cara premanisme PT. SKB menghalangi kegiatan PT. GPU.</p> <p>Parahnya, kegiatan penghadangan itu kerap dilakukan orang suruhan PT. SKB sejak periode 2012 sampai sekarang. Dia khawatir perintangan aktivitas pertambangan ini justru berdampak pada nasib ribuan karyawan PT. GPU.</p> <p>"Kami PT. GPU telah menjadi korban yang mengakibatkan kegiatan tambang berhenti total berdampak pada ribuan karyawan terancam kehilangan sumber penghasilannya untuk menghidupi anak dan istri. Telah puluhan tahun PT. GPU menjadi korban dan telah menjadi bulan bulanan arogansi PT. SKB. Sedangkan PT. Gorby Putra Utama adalah perusahaan yang sah dan konstitusional dan telah beroperasi sejak tahun 2009," ucapnya.</p> <p>Tak hanya itu, kata Sofhuan, dalam upaya menjamin kelancaran aktivitas pertambangan dari gangguan penyetopan, PT. GPU pun telah melaporkan dugaan tindak pidana menghalangi kegiatan tambang yang sah itu ke Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipiter) Mabes Polri sebanyak 3 kali.</p> <p>Sofhuan berterima kasih Mabes Polri merespons baik laporan yang dilayangkan PT. GPU. Bahkan, penegakan hukum atas tindakan menghalangi kegiatan pertambangan PT. GPU telah dibuktikan dengan adanya tiga orang karyawan PT SKB yang menghalangi kegiatan penambangan diproses oleh Mabes Polri.</p> <p>Polri juga telah melimpahkan ketiga tersangka kasus perintangan terhadap kegiatan tambang PT. GPU itu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk linggau, pada Jumat 5 April 2024. Ketiga tersangka, yakni Syarief Hidayat (52), M. Akib Firdaus (50), dan Subandi (49) yang merupakan karyawan PT. SKB saat ini sudah menjalani persidangan.</p> <p>"Ketiganya menjalani sidang dakwaan pembacaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) di pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau. Kamis 18 April 2024," kata Sofhuan.</p> <p>Oleh karena itu, Sofhuan menegaskan PT. GPU memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak 2007 dan IUP-OP 2009 dan telah membebaskan tanah dari masyarat Muratara sejak 2009 sampai dengan sekarang.</p> <p>"Dan surat-suratnya di tanda tangani oleh Kepala Desa Beringin makmur dan Camat Rawas Ilir kab Muratara. Hal ini termasuk dalam wilayah IUP-OP yang sah dan semua perizinan PT. GPU masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Bukan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan terkait keabsahan tapal batas telah Ditetapkan melalui Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Tapal Batas Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin. Sudah inkrah dan mengikat semua pihak," katanya.</p> <p class="class-paragraph">Atas hal tersebut, Sofhuan mengingatkan agar pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) betul-betul memberikan perlindungan hukum yang konkret terhadap PT GPU sebagai perusahaan sah dan legal secara hukum untuk mengelola penambangan di wilayah tersebut.</p> <p>"Sikap kami tentunya yang pertama, investasi ini harus dilindungi oleh pemerintahan, dalam hal ini Presiden republik Indonesia, supaya ini bisa berlangsung kegiatan penambangan yang sudah sah secara hukum, lokasi kami kalau di GPU ini adalah di Musi Rawas Utara dan lokasi SKB itu dari Musi Banyuasin, sementara izin dia yang terakhir dibatalkan oleh Kementerian ATR/BPN. Secara sah dan legal PT Gorby Putra Utama lah yang harus dilindungi, sementara PT SKB itu sudah melanggar hukum dan melakukan perbuatan melawan hukum, dan harus ditindak tegas sampai kepada pemiliknya," kata dia.</p> <p>Terakhir, Sofhuan mewakili PT. GPU mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah menindak tegas para pelaku perintangan aktivitas penambangan tersebut. Dia berharap kepolisian tak berhenti melindungi aktivitas penambangan yang sah agar iklim investasi di Tanah Air ke depan terus berjalan baik.</p> <p>"Kami mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan Dit Tipiter Mabes Polri atas Kepastian Hukum dugaan Tindak Pidana yang menganggu di Sektor Pertambangan PT. GPU. Dengan Fakta ini Masyarakat bisa menilai izin SKB di Kabupaten Muba tapi kegiatannya di Musirawas utara dimana sdh ada IUP PT GPU yg sdh beroperasi sejak 2009 apakah SKB ada tujuan tertentu? Dengan cara mencaplok wilayah kabupaten Musi Rawas Utara. Masyarakat juga jangan mudah percaya dengan stement menyesatkan dari pihak PT. SKB," tegasnya.</p>

Kuasa hukum PT GPU, Sofhuan Yusfiansyah, menceritakan para preman sewaan PT SKB itu sengaja menyetop aktivitas perusahaan kliennya.

Kembali Tutup Kegiatan PT GPU, Polisi Tangkap Preman Sewaan PT SKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/hilirisasi-nikel-1087561651.jpg" alt="Ilustrasi. Hilirisasi nikel. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Hilirisasi nikel. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sorotan terhadap praktik pertambangan ilegal di Kabupaten Konawe Utara semakin meningkat. Lima perusahan menjadi catatan Projamin Sultra dengan dugaan adanya praktik mafia tambang yang berimain terkait izin terbit.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Sekertaris wilayah DPW Projamin Sultra, Hendryawan Muchtar, dalam hasil investigasi lembaganya, menemukan indikasi kecurangan atau rekayasa dokumen IUP tambang nikel di wilayah tersebut.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Setelah melakukan kajian komprehensif, kami menemukan bahwa beberapa calon IUP dipaksa untuk diterbitkan," kata Hendryawan pada wartawan, Rabu (1/5).<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Berdasarkan salinan Surat Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang diterima, kementerian menolak penerbitan Minerba One Data Indonesia (MODI) terhadap lima perusahaan tambang di Kabupaten Konawe Utara.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Salah satunya adalah PT BAP dengan nomor surat B-52MP.04/BDM.PU/24. Rekomendasi Ditjen Minerba pada 17 Januari 2024 jelas menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak terdaftar di MODI atau memiliki legal standing yang jelas," jelasnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Hendryawan juga menyoroti PT MK yang mengalami nasib serupa berdasarkan surat Ditjen Minerba B-70/MP.04/BDM.PU tanggal 20 Januari 2024.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Selain itu, PT KBP dengan SK 336, SK 337, dan SK 338 juga menghadapi masalah serupa, termasuk indikasi permasalahan hukum dan ketunggakan finansial yang menjadi alasan Ditjen Minerba menolak penerbitan perizinan Minerba One Data (MODI).<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Kami juga menduga ada upaya percepatan penerbitan dokumen, yang menurut kajian Kementerian ESDM tidak memenuhi syarat pada tanggal 28 Agustus 2023. Semua temuan ini berdasarkan surat-surat resmi Kementerian ESDM," tambahnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Ia juga meminta Kementerian ESDM untuk melakukan deteksi dini dan memonitor serta mengevaluasi permohonan perizinan yang masuk secara langsung.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Kami menduga ada upaya permainan dengan pembuatan IUP bodong yang melibatkan salah satu tim sukses pemenangan kepala daerah, yang disinyalir melibatkan mantan kepala daerah juga. Tidak menutup kemungkinan juga keterlibatan staf Kementerian ESDM untuk memuluskan praktek mafia izin tambang ini," tegasnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Sebagai Profesional Jaringan Mitra Negara, kami akan terus mengawal permasalahan ini terkait rekayasa penerbitan IUP hingga meja hukum. Kami juga akan bersurat ke Kementerian ESDM, KPK, Kemenkumham, dan Mabes Polri," ungkap Hendryawan.</p>

hasil investigasi lembaganya, menemukan indikasi kuat kecurangan atau rekayasa dokumen IUP tambang nikel di wilayah Konawe Utara.

Diduga Ada Rekayasa dan Tangan Mafia Tambang, IUP Sejumlah Perusahaan di Konawe Utara Disorot

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/01/IMG_20231001_111604-1908721100.jpg" alt="Sandra Dewi dan Suaminya Harvey Moeis Tampil Menawan dengan Outfit Kondangan Bernuansa Hitam Putih." width="100%">
<figcaption>Sandra Dewi dan Suaminya Harvey Moeis Tampil Menawan dengan Outfit Kondangan Bernuansa Hitam Putih.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Moeis sebagai tersangka kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Dia menjadi tersangka usai nenjalani serangkaian pemeriksaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tim penyidik telah menemukan kecukupan alat bukti sehingga ditingkatkan statusnya menjadi tersangka untuk tersangka HM," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi di kantornya, Rabu (27/3) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harvey keluar dari ruang pemeriksaan Kejagung menggunakan rompi pink. Dia pun langsung dikenakan penahanan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk kepentingan penyidikan, kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan," jelas Kuntadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harvey sendiri adalah pemegang saham PT Refined Bangka Tin (RBT). Dia menjadi tersangka ke-16 yang ditetapkan oleh Kejagung dalam perkara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diberitakan, penyidik Jampidsus Kejagung dua kali melakukan pengeledehan ke sejumlah lokasi di Provinsi Bangka Belitung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik juga memeriksa petinggi di PT Timah Tbk, yakni AU selaku Kepala Divisi Keuangan, AA selaku Kepala Bidang Sekretariat Unit Produksi Laut Bangka, dan FE selaku Direktur Keuangan dan Managemen Risiko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kejagung juga telah menetapkan satu orang tersangka berinisial TT dengan sangkaan sengaja menghalangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah tersebut.</div>

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Moeis sebagai tersangka kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Harvey Moeis, Suami Artis Sandra Dewi Jadi Tersangka Korupsi Izin Tambang Timah

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/15/Diskusi-Tambang-2594566923.jpg" alt="Praktisi hukum Deolipa Yumara mengungkapkan, banyak tambang ilegal atau tidak memiliki izin beroperasi di Kalimantan Timur (Kaltim)." width="100%">
<figcaption>Praktisi hukum Deolipa Yumara mengungkapkan, banyak tambang ilegal atau tidak memiliki izin beroperasi di Kalimantan Timur (Kaltim).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Praktisi hukum Deolipa Yumara mengungkapkan, banyak tambang ilegal atau tidak memiliki izin beroperasi di Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini diungkap Deolipa dalam diskusi &ldquo;Menyoal Penegakan Hukum Illegal Mining di Indonesia&rdquo; yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Jumat (15/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data yang diperoleh Deolipa Yumara Institut, ratusan tambang ilegal di Kaltim itu dibiarkan beroperasi tanpa ada tindakan oleh pemerintah ataupun penegak hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita dapat informasi ada 200 titik (tambang ilegal) dan ini masih sebagian kecilnya,&rdquo; kata Deolipa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menjelaskan, penambangan batubara secara ilegal ini beroperasi di antara dua tambang legal. Penembangan tidak berizin itu beroperasi dengan memanfaatkan pelabuhan yang ilegal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deolipa mengungkapkan, satu kapal tongkang pengangkut batubara seberat 7500 ton bisa memperoleh penghasilan sebesar Rp 8 miliar. Sementara, dalam satu hari kurang lebih ada 15 kapal tongkang yang beroperasi mengangkut hasil penambangan ilegal tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kerugian negaranya bisa triliunan,&rdquo; ungkap Deolipa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Advokat asal Universitas Indonesia itu menilai, penambangan ilegal ini dapat berdampak pada berbagai aspek. Selain kerugian negara, kerusakan lingkungan sampai dengan konflik sosial juga terjadi akibat tambang ilegal tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, negara memang telah membuat aturan soal pertambangan. Namun pada praktiknya, penambangan ilegal dibiarkan tumbuh dan beroperasi tanpa ada tindakan dari negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini seharusnya masing-masing pemerintah daerah mengawasi, tapi kan izinnya dari pusat &lsquo;jadi ngapain kita ngawasi&rsquo;,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Deolipa menyoroti kebijakan negara yang tidak tegas untuk mengatasi persoalan tambang ilegal tersebut.</div> <div dir="auto">Padahal, pemerintah dapat mempermudah izin usaha pertambangan yang berdampak pada pemasukan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemerintah bisa memberi izin dengan membuka tambang rakyat yang legal,&rdquo; tegas Deolipa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ahli bidang hukum pertambangan Ahmad Redi berpandangan, regulasi terkait pertambangan di Indonesia sudah sangat baik. Namun, perizinan untuk mengoperasikan tambang legal tidak mudah didapatkan oleh masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan demikian, kongkalikong antara penambang ilegal dan pemangku kebijakan sulit dihindarkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Secara norma, pasal Undang-Undang Mineral dan Batubara apabila dia (penambang) memanfaatkan secara ilegal maka itu secara hukum jelas,&rdquo; pungkas Redi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reporter: Muhamad Ridwan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Caption: Praktisi hukum Deolipa Yumara dan Ahli bidang hukum pertambangan Ahmad Redi dalam diskusi &ldquo;Menyoal Penegakan Hukum Illegal Mining di Indonesia&rdquo; yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Jumat (15/3).</div>

Berdasarkan data yang diperoleh Deolipa Yumara Institut, ratusan tambang ilegal di Kaltim itu dibiarkan beroperasi tanpa ada tindakan.

Ada Ratusan Tambang Ilegal yang Dibiarkan Beroperasi di Kaltim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/WhatsApp-Image-2024-02-06-at-084948-2484699801.jpeg" alt="Cawapres no 03, Mahfud MD dalam kampanye dialogis bertajuk Tabrak Prof yang digelar di Kafe Koat Kopi Seturan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta pada Senin (5/2) malam." width="100%">
<figcaption>Cawapres no 03, Mahfud MD dalam kampanye dialogis bertajuk Tabrak Prof yang digelar di Kafe Koat Kopi Seturan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta pada Senin (5/2) malam.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;-&nbsp;Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkomitmen untuk memberantas para oknum yang biasa melakukan tindakan korupsi di bidang perizinan tambang. Sehingga, tambang ilegal harus ditertibkan agar hukum dapat tegak dan pembangunan di Indonesia berjalan lancar.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mahfud menyebut, tindakan korupsi pada sektor perizinan tambang telah menjamur dan menjadi alasan rendahnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.</p> <p>Diketahui berdasarkan laporan Transparency International (TI) menunjukkan, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 poin pada 2023.</p> <p>Angka tersebut stagnan dari perolehan 2022, tetapi peringkatnya justru turun. Indonesia sempat duduk di peringkat 110 pada 2022, turun ke posisi 115.</p> <p>"Penambang ilegal, sama perizinan. Nah, sekarang baru 4 hari yang lalu, itu ada pengumuman bahwa Indeks Persepsi Korupsi kita tetap rendah. Ada di urutan nomor skor 34 dengan catatan urutan rangking negaranya dari 110 ke 115. Turun kita ini, artinya korupsinya masih terus merebak. Nah korupsi terus merebak ini antara lain di proses perizinan ini," kata Mahfud dalam kampanye dialogis bertajuk Tabrak Prof yang digelar di Kafe Koat Kopi Seturan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (5/2) malam.</p> <p>Penertiban oknum tambang disebut Mahfud bisa menjadi solusi atas permasalahan ini. Sebab itu, dia mengajak masyarakat untuk bisa memilih pemimpin yang dapat tegas menegekan hukum kepada para oknum tersebut.</p> <p>"Jadi banyak hal seperti ini yang harus ditertibkan ke depan. Agar hukum ini bisa tegak dan pembangunan kita berjakan lancar dan ini harus dimulai dari demokratisasi di dalam kehidupan politik kita dengan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," jelasnya.</p> <p>Diketahui persoalan tambang ilegal dan korupsi di sektor pertambangan beberapa kali dibahas oleh Mahfud dalam beberapa kesempatan. Eks Menko Polhukam ini pun memiliki komitmen untuk memberantas oknum dibalik korupsi pertambangan tersebut.</p>

Cawapres no 3, Mahfud MD berkomitmen untuk memberantas para oknum yang biasa melakukan tindakan korupsi di bidang perizinan tambang

Mahfud MD Janji Akan Berantas Koruptor Perizinan Tambang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/53_res_4-1243073436.png" alt="Mahfud MD bertemu dengan pemilih pemula di warung kopi di Surabaya." width="100%">
<figcaption>Mahfud MD bertemu dengan pemilih pemula di warung kopi di Surabaya.</figcaption>
</figure> <div class=""> <div id=":ra" class="ii gt"> <div id=":r9" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD merespons pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, yang ingin mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) jika ada perusahaan yang terbukti melakukan pertambangan ilegal. Menurut Mahfud, pencabutan IUP bukan hal yang mudah, lantaran banyak mafia di balik maraknya pertambangan ilegal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bilang cabut aja IUP-nya nah, mencabut IUP itu banyak mafianya saya sudah mengirim tim kelapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung," kata Mahfud saat debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (21/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengungkap bahwa banyak pertambangan ilegal di Indonesia yang dibacking oleh oknum aparat penegak hukum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014007751/ayah-ammar-zoni-meninggal-dunia-irish-bella-tuliskan-doa-terbaik">Ayah Ammar Zoni Meninggal Dunia, Irish Bella Tuliskan Doa Terbaik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal itu di backing oleh aparat dan pejabat itu masalahmya," ujar Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menko Polhukam itu juga menyinggung soal banyaknya penebangan hutan di Indonesia, dalam 10 tahun terakhir yang memakan lahan hingga 23 kali Pulau Madura.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mencatat juga tambang ilegal sebanyak lebih dari 2500, tapi juga ada yang lebih dari itu dalam 10 tahun terakhir terjadi devoristrasi 12,5 hektar hutan kita itu jauh lebih luas dari Korea Selatan, 23 kali luasnya Pulau Madura,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014007707/ketum-psi-kaesang-ingatkan-peran-penting-relawan-di-pemilu-2024">Ketum PSI Kaesang Ingatkan Peran Penting Relawan di Pemilu 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Debat keempat Pilpres 2024 digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Minggu (21/1) malam ini pukul 19.00 WIB. Debat ini diikuti oleh tiga calon wakil presiden (cawapres) yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada debat keempat ini, para cawapres beradu ide dan gagasan sesuai tema yang telah ditentukan, yakni pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Merespons Gibran Rakabuming, Mahfud MD pencabutan IUP bukan hal yang mudah, lantaran banyak mafia di balik maraknya pertambangan ilegal.

Mahfud MD Akui Banyak Mafia Tambang yang Dibeckingi Oknum Aparat 

<p><span class="Apple-converted-space"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/GMP-award-2557482454.jpeg" alt="PT Multi Harapan Utama (MHU) sebagai bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI) kembali meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Good Mining Practice Award (GMP) 2023." width="100%">
<figcaption>PT Multi Harapan Utama (MHU) sebagai bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI) kembali meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Good Mining Practice Award (GMP) 2023.</figcaption>
</figure> &nbsp;</span></p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; PT Multi Harapan Utama (MHU) sebagai bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI) kembali meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Good Mining Practice Award (GMP) 2023. Penganugerahan ini digelar di Hotel Bidakara, Jakarta.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>MHU-MMSGI berhasil meraih penghargaan kategori Aditama pada aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Mineral dan Batubara.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Diketahui, Good Mining Practice (GMP) Awards yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan salah satu agenda tahunan sebagai apresiasi atas capaian Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan Mineral dan Batubara yang Baik.</p> <p>Dari sekian banyak peserta yang menjadi kandidat, MHU-MMSGI mendapatkan beberapa penghargaan. Pada gelaran tahun ini MHU meraih penghargaan Kategori Pratama untuk aspek Pengelolaan Konservasi Batubara, Kategori Utama untuk Pengelolaan Keselamatan Pertambangan, dan Kategori Utama untuk Standarisasi dan Usaha Jasa Pertambangan.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>General Manager Mining Support MHU Wijayono Sarosa menyatakan bahwa komitmen dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu perhatian tinggi perusahaan.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p><span class="Apple-converted-space"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013011156/soal-pembatasan-pertalite-menteri-esdm-bilang-bakal-bahas-lagi-sama-sri-mulyani-dan-erick-thohir">Soal Pembatasan Pertalite, Menteri ESDM Bilang Bakal Bahas Lagi sama Sri Mulyani dan Erick Thohir</a></strong></span></p> <p>&ldquo;Prestasi yang kami raih melalui penghargaan ini adalah wujud dari dedikasi MHU dalam mencapai standar tertinggi dalam pengelolaan lingkungan di industri pertambangan," tegas Wijayono.</p> <p>Wijayanto mengatakan, keberhasilan MHU-MMSGI memperoleh penghargaan ini merupakan bukti nyata atas prestasi MHU-MMSGI dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Batubara. Melalui dedikasi dan komitmen yang tinggi, MHU-MMSGI berhasil meraih penghargaan dengan predikat Aditama.</p> <p>&ldquo;Kami berterima kasih kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas penghargaan ini, yang mendorong kami untuk terus meningkatkan upaya dalam hal pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan,&rdquo; pungkasnya.</p>

Good Mining Practice (GMP) Awards yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM merupakan salah satu agenda tahunan.

MHU Sabet Penghargaan Aditama pada GMP Award 2023

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/28/gpu-2425496360.jpeg" alt="kuasa hukum PT Gorby Putra Utama (GPU), Damianus H Renjaan saat membahas konflik lahan antara PT GPU dengan PT SKB." width="100%">
<figcaption>kuasa hukum PT Gorby Putra Utama (GPU), Damianus H Renjaan saat membahas konflik lahan antara PT GPU dengan PT SKB.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Presiden Joko Widodoa (Jokowi) diminta untuk turun tangan dan memberikan atensi khusus terkait permasalahan lahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Hal itu disampaikan kuasa hukum PT Gorby Putra Utama (GPU), Damianus H Renjaan menyusul konflik lahan antara PT GPU dengan PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB).</p> <p>Damianus menjelaskan aktivitas pertambangan PT GPU di wilayah seluas 4.394,75 hektar yang berlokasi di Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara sudah sesuai dengan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP).&nbsp;</p> <p>"Presiden RI, Kapolri, Panglima TNI harus memberikan atensi khusus agar aktivitas PT GPU yang memilik izin tambang yang sah tidak lagi diganggu dan dihentikan aktivitasnya secara melawan hukum oleh pihak-pihak lain," kata Damianus dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (28/9).</p> <p>Menurut Damianus, PT GPU telah mengantongi sertifikat clear dan clean, di mana tidak ada wilayah IUP PT GPU yang tumpang tindih dengan perizinan lainnya.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Namun, lanjut Damianus mengatakan, selama telah terjadi dua kali penghadangan massa terhadap kendaraan operasional tambang di wilayah IUP PT GPU yang diduga berkaitan dengan PT SKB.</p> <p>Adapun peristiwa pertama terjadi pada tanggal 4 September 2023, ketika sekelompok massa yang disebut sebagai masa preman diduga melakukan penghadangan dan ancaman terhadap karyawan PT GPU.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p><span class="Apple-converted-space"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012891048/pengurus-nu-tegaskan-tak-ikut-cawe-cawe-soal-polemik-tambang-di-trenggalek">Pengurus NU Tegaskan Tak Ikut Cawe Cawe Soal Polemik Tambang di Trenggalek</a></strong></span></p> <p>Mereka sengaja menghalang-halangi aktivitas pekerjaan pertambangan dengan cara menanam pohon sawit di lokasi IUP-OP PT GPU, yang sebelumnya telah dibersihkan.</p> <p class="class-paragraph">Kemudian, peristiwa kedua terjadi pada tanggal 26 September 2023, di mana massa kembali melakukan penghadangan dengan jumlah yang lebih banyam. Peristiwa ini hampir saja berujung pada bentrokan dan berpotensi membahayakan karyawan PT GPU.</p> <p>"Dari segi perizinan jelas kami (PT. GPU) memiliki izin terlebih dahulu dan melakukan aktifitas pertambangan di atas wilayah izin usaha kami terlebih dahulu sejak tahun 2010, PT. SKB sejak tahun 2012 yang hanya memiliki izin lokasi bukan sebagai kepemilikan tanah," terang dia.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Dijelaskan Damianus, pada Mei 2012, PT Sentosa Kurnia Energi yang saat ini menjadi PT SKB, diduga melakukan kegiatan pembersihan lahan menggunakan alat berat di atas sebagian wilayah IUP OP dimaksud. Hal itu mengakibatkan terhentinya kegiatan tambang di atas wilayah IUP PT GPU.</p> <p>"Kami tidak pernah mengambil izin usaha, mencaplok, menyerobot pihak manapun, justru kami yang dirugikan," tegasnya.</p> <p>Padahal, pada 2013 terbit Undang-Undang No 16/2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Musi Rawas yang salah satunya Kecamatan Rawas llir.Sehingga wilayah IUP-OP atas nama PT GPU masuk ke wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.</p> <p>Selain itu, pada 2014, terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 76 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>Kemudian PT SKB mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA) atas terbit Permendagri No.76 tersebut. Peraturan itu dianggap mengakibatkan lokasi PT SKB masuk ke wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.</p> <p>Namun, permohonan itu ditolak oleh MA berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 71P/HUM/2015 tanggal 14 April 2016. Artinya bahwa wilayah perizinan PT SKB berada di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.</p> <p>Damianus juga mengatakan, PT SKB justru mengingkari hasil putusan MA tersebut, di mana pada 2018-2022 PT SKB mengajukan pengukuran dan pernohonan hak atas tanah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.</p> <p>"Permasalahan wilayah, bahwa seharus PT SKB menghormati putusan Mahakamah Agung tentang judicial review, karena sudah ditolak tentang letak wilayah izin usahanya," katanya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Dia merasa heran pada Februari 2022, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin pun menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00146/Muba. PT GPU pun mengajukan keberatan atas penerbitan SHGU tersebut.</p> <p>"Karena secara faktual SHGU tersebut diterbitkan diatas sebagian wilayah IUP-OP PT SKB yang berada di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara," jelasnya.</p> <p>Selanjutnya, Menteri ATR/BPN menerbitkan surat keputusan No. i/pbt/KEM-ATR/BPN/VI 2023 tentang pembatalan surat keputusan Menteri Agraria dan Tata ATR/BPN/XI/2021 Tanggal 4 November 2021 dan sertifikat HGU Nomor 00146/Muba atas nama PT SKB berkedudukan di Palembang seluas 3.859.70 hektar di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan karena cacat administrasi.</p> <p>"Selanjutnya disebut Surat menerbitkan Pertanahan Nasional, Badan Ruang/Kepala Pertanahan Keputusan No. 83," kata dia.</p> <p>PT SKB kemudian melayangkan gugatan atas Surat Keputusan No.83 kepada Menteri ATR/BPN selaku Tergugat dan PT GPU sebagai Tergugat II Intervensi.&nbsp;Namun, dikatakan Damianus, sesuai dengan asas praduga rechtmatig maka surat putusan No. 83 tersebut tetap berlaku sampai ada keputusan sebaliknya yang membatalkan.</p> <p class="class-paragraph">"PT GPU meminta keadilan hukum dan adanya tindakan tegas dari Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, Menkopolhukam, Kapolda Sumsel, Gubernur Sumsel, Bupati Musi Rawas Utara, Bupat Musi Banyuasin dan Kapolres Muratara untuk menegakkan konstitusi mematuhi Permendagri No. 76 Tahun 2014 serta mengevaluasi dan mencabut seluruh perizinan PT SKB serta Menindak Tegas Dugaan Pelanggaran Hukum yang dilakukan PT SKB," pungkasnya.</p>

Presiden Joko Widodoa (Jokowi) diminta untuk turun tangan dan memberikan atensi khusus terkait permasalahan lahan di wilayah Provinsi Sumsel

Jokowi Diminta Turun Tangan Tuntaskan Masalah Lahan di Sumsel 

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/14/Pangeran-Khairul-453656306.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi III DPR mendesak Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri turun tangan mengusut tuntas dugaan praktik mafia tambang di<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Provinsi Sumatera Selatan. Polemik itu tidak kunjung terselesaikan dan sudah memakan waktu yang cukup lama.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Polemik ini telah menggantung berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Kabareskrim harus turun tangan menyelesaikan persoalan ini," kata pimpinan Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh, Jumat (15/9).</p> <p>Puncak polemik tapal batas ini menurut Khairul Saleh pada saat dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Mendagri tahun Nomor 50 Tahun 2014 tentang perbatasan wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Provinsi Sumatera Selatan.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Saya selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI meminta kalau dalam waktu sesingkat-singkatnya Polda tidak bertindak, saya akan meminta kepada Kabareskrim Polri harus turun tangan untuk mengambil segera langkah penanggulangan dan secepat-cepatnya," ujar politikus Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.</p> <p>Khairul menuturkan, DPR melalui Komisi II yang membidangi persoalan batas daerah itu, dalam waktu dekat<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>berencana turun ke lapangan bersama Kementerian Dalam negeri guna mencari formulasi memecahkan masalah dengan segera.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Rekan-rekan Komisi II DPR RI yang mempunyai tugas terkait dengan permasalahan serta mitra kerja langsung dengan Kementerian Dalam Negeri ingin turun ke lapangan," tutur Khairul Saleh.</p> <p>"Saya sendiri sudah pernah tekankan bahwa polemik tapal batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) difokuskan untuk meminimalisir potensi pelanggaran yang terjadi dari mafia tambang yang menggerogoti," imbuhnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Lebih lanjut dikatakan Khairul Saleh, puncaknya dari laporan asyarakat yang ia terima menegaskan adanya potensi konflik yang terjadi di lapangan. Sebanyak 500 hektera kebun sawit PT Sentosa Kurnia Bahagia dirampas dan dirusak batang sawit oleh PT. Gorby Putra Utama (GPU).<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Hal tersebut terungkap saat pimpinan dan Anggota DPRD Musi Banyuasin melakukan pengecekan patok batas antara Muba dengan Musi Rawas Utara," katanya.</p> <p class="class-paragraph">Adapun patok batas utama yg di cek secara langsung tersebut ada di PBU 05, kedua dewan yaitu wakil ketua DPRD Muba Banyuasin Jhon Kenedy dan H . Rabik Hs di Dusun tiga desa sako suban, Kecamatan Batang Hari Leko, kabupaten Musi banyuasin, pada Kamis, 14 September 2023 kemarin.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Secara hukum kata Khairul Saleh, jika terjadi pengrusakan oleh PT. Gorby, maka aparat penegak hukum harus bertindak sebagaimana kewenangan yang melekat padanya.</p> <p>"Kapolda harus mengambil langkah dan menindak pelanggar hukum tersebu. Potensi konflik horizontal bisa meledak kapan saja dan ini yang harus dihindari. Terlebih ini sudah dekat dengan tahapan penting Pemilu, berbahaya kalau dibiarkan karena ada pemilihan Presiden dan Legislatif," pungkasnya.</p>

"Polemik ini telah menggantung berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Kabareskrim harus turun tangan menyelesaikan persoalan ini,"

DPR Desak Kabareskrim Turun Tangan Berantas Mafia Tambang di Sumsel

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/12/FGD-Tambang-2443737037.jpeg" alt="Kasus Dokumen Terbang dalam perkara dugaan korupsi pertambangan nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara yang Merugikan Negara Rp 5,7 Triliun kian menjadi sorotan banyak pihak." width="100%">
<figcaption>Kasus Dokumen Terbang dalam perkara dugaan korupsi pertambangan nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara yang Merugikan Negara Rp 5,7 Triliun kian menjadi sorotan banyak pihak.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kasus Dokumen Terbang dalam perkara dugaan korupsi pertambangan nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara yang Merugikan Negara Rp 5,7 Triliun kian menjadi sorotan banyak pihak.</p> <p>Pasalnya, kasus itu memunculkan efek domino terhadap industri pertambangan mineral dan batubara yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Dilain pihak, penerbitan Rencana Anggaran Biaya (RKAB) oleh Kementerian ESDM dalam kasus itu juga jadi menuai polemik.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Diketahui Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus itu baik dari pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Lawu Agung Mining (LAM), dan PT Kabaena Kromit Pratama (KKP). Penetapan tersangka ini berkaitan dengan Kerja Sama Operasi (KSO) di wilayah Antam dengan PT Lawu dan perusahaan daerah seluas 22 hektare di Konawe Utara.</p> <p>Menurut peneliti dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Yosef C.A. Swamidharma, kasus ini terjadi akibat belum adanya aturan turunan yang tuntas secara administratif, misalnya mekanisme lelang dan wilayah pertambangan sudah memiliki inventori, serta mekanisme penugasan (untuk area-area yang belum memiliki data-data eksplorasi).</p> <p>&ldquo;Yang utama adalah niat baik, mekanisme diutamakan orang yang kompeten, dibuat transparan dengan cara direview oleh pihak lain, supaya lebih terbuka," ujarnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Menurutnya, kalau ada kekurangan-kekurangan yang masih ada maka bisa dicatat. Namun, kalau ada salah satu pihak yang memang dari awal sudah memiliki modus atau niat tidak baik dalam sistem, sebagus apapun system yang dibuat pasti gampang hancur.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p><span class="Apple-converted-space"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012761168/usut-korupsi-tukin-di-kementerian-esdm-kpk-periksa-sesdirjen-minerba">Usut Korupsi Tukin di Kementerian ESDM, KPK Periksa Sesdirjen Minerba </a></strong></span></p> <p>"Jadi yang paling penting adalah niat baik,&rdquo; kata Yosef, dalam ketarangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin (11/9).</p> <p>Sementara itu, pelaku usaha pertambangan Taruna Aji memandang, kasus dokumen terbang ini sudah ada dari 6-7 tahun lalu. Namun ini terjadi pada kerjasama business to business antara perusahaan pertambangan. Permasalahannya kasus ini melibatkan perusahaan milik negara (BUMN).</p> <p>Taruna memandang permasalahan ini menjadi Pekerjaan Rumah bersama yang harus diperbaiki, karena sebenarnya sederhana. Selama semua pihak menahan diri dan meredam arogansi.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Jadi kalau masih ada rasa modus-modus apapun sistem, tidak akan berjalan, pasti itu. Karena carut marutnya ini sesungguhnya masalah non teknis,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Pelaku usaha pertambangan lainnya, Jeffisa Putra Amrullah mengatakan, dibutuhkan pengawasan dari negara dan perlu adanya grand design mining. Kultur masyarakat juga perlu diperhatikan, karena kemiskinan itu juga besar.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>&ldquo;Negara harus hadir di masyarakat bawah. Terkait kasus dokumen terbang, PT KKP harus bertanggung jawab atas dokumen tersebut. Yang paling bertanggung jawab bukan ESDM tapi PT KKP,&rdquo; tegasnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Praktisi Hukum Pertambangan, Arie Nobelta Kaban menjelaskan, perkara dokumen terbang ini harus dilihat dari masalah RAKB yang tidak prosedural, yang digunakan UU Tipikor atau UU Minerba?</p> <p>Dilihat dari kasus ini, tersangka dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Aneka Tambang Tbk ini diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1), 56b KUHPidana.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>&ldquo;Jika dilihat dari kasus tersebut, tidak ada pasal gratifikasi,&rdquo; tegas Arie.</p> <p>Kasus ini bermula saat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, pada 14 Desember 2021 bertempat di Kantor Dirjen Minerba Kementerian ESDM telah memimpin rapat terbatas membahas dan memutuskan penyederhanaan aspek evaluasi RKAB perusahaan pertambangan yang telah diatur dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018, sebagai Upaya untuk memperingkas bisnis proses ini tanpa menghilangkan substansinya. Hal itu yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh Kejaksaan.</p> <p>"Satu siklus bisnis proses mulai dari Evaluator yang paling kroco, kemudian koordinator, Kasubdit, Direktur atau Dirjen yang memproses RKAB tersebut menjadi tersangka. Dirjen ini disangkakan membuat semacam kebijakan yang berbeda, menurut dugaan Kejaksaan," papar Arie.</p> <p>"Namun eranya sudah berubah, dahulu desentralisasi kemudian sentralisasi proses RKAB. Dengan pendekatan bisnis Kepmen nomor 1806 K/30/MEM/2018, itu akan memakan waktu yang lama. Kerugian keuangan Negara, menurut pandangan saya, saya tidak terlalu yakin bahwa perhitungan angka kerugian Negara 5,7 T itu benar. Itu harus ada audit investigasi BPKP atau BPK terlebih dahulu," imbuh Arie.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Lebih lanjut Arie menerangkan, posisi kasus, modusnya dugaan perbuatan GM PT Antam dan Pelaksana Lapangan PT LAM. PT LAM menjualkan ore nikel menggunakan dokumen PT KKP. Tidak hanya dokumen PT KKP yang dipergunakan tetapi masih ada dokumen PT lain. Peran PT KKP ini meminjamkan dokumen tambang agar dapat menjual hasil illegal mining dari PT LAM.</p> <p>&ldquo;Hubungan kausalitas antara melawan hukum dan kerugian negara ini belum ada. Kita tidak tahu alat bukti yang dimiliki kejaksaan. Belum terlihat benang merahnya,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>sementara itu, Ketua ASPETI Arief Setyadi menyoroti Potensi Penurunan Pendapatan Negara Akibat efek domino jika RKAB Diterbitkan oleh MINERBA pada periode 2021-2023 dinyatakan salah prosedur.</p> <p>"Dibutuhkan strategi menjaga iklim investasi oleh pemerintah, memelihara stabilitas ekonomi dan politik, mengembangkan sistem logistic, penyederhanaan regulasi&rdquo; kata Arief.</p> <p>Sementara itu Singgih Widagdo dari Indonesia Mining and Energy Forum/IMEF mengatakan<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>kondisi Minerba saat ini tidak mudah, kebijakan yang mempercepat ini bisa menjadi hal yang menjebak.</p> <p>&ldquo;RKAB ini kalau sudah ditandatangani berarti itu dikatakan legal. Bagaimana prosesnya itu nanti, selama ini resmi ya tetap dipakai. Kalau RKAB tidak benar, maka control dari lingkungan dan resources menjadi tidak ada,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Sedangkan Djoko Widajatno dari Indonesia Mining Association memandang bahwa tidak sepenuhnya kisruh RKAB menjadi tanggungjawab Ditjen Minerba. Justru Djoko, melihat pengusaha tambang juga berperan dalam menyumbang kesalahan dalam penyusunan RKAB.</p> <p>"Kesalahan yang utama tidak di Minerba, tetapi kesalahan itu ada di pengusaha. Peraturan</p> <p>Pemerintah No 10 Tahun 2000 menyebutkan setiap tambang harus membuat rencana kerja wilayah tambang, kemudian diturunkan dalam rencana jangka pendek," ucapnya.</p> <p>Dalam pandangan Djoko, kenapa pengurusan RKAB lama, karena sekarang semua ditarik ke pusat. Sebelumnya kewenangan itu boleh dikeluarkan daerah.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Prosesnya lama dan dulu daerah boleh melakukan dan itu ingin di tertibkan sejak 2020," kata Djoko.</p> <p>Diketahui, ASPETI membahas hal ini dalam 2 diskusi berseri. FGD pertama bertajuk &ldquo;Kutukan Sumber Daya Alam&rdquo; Menerka (mengeksplor) mekanisme dokumen pertambangan (Analisa Kasus Dokumen Terbang Merugikan Negara Rp 5,7 Triliun) pada Kamis 10 Agustus 2023.</p> <p>FGD Ke-2 bertajuk &ldquo;Quo Vadis Badan Usaha Pertambangan&rdquo; Potensi Penurunan Pendapatan Negara Akibat efek domino jika RKAB Diterbitkan oleh MINERBA pada periode 2021-2023 dinyatakan salah prosedur, pada September 2023, di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p>

Potensi Penurunan Pendapatan Negara Akibat efek domino jika RKAB Diterbitkan oleh MINERBA pada periode 2021-2023 dinyatakan salah prosedur.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mafia tambang

Berita Terkini