<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/Santoso-Komisi-III-DPR-2778388552.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR Santoso mendukung langkah Jaksa Agung yang langsung mencopot oknum bawahannya yang nakal." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR Santoso mendukung langkah Jaksa Agung yang langsung mencopot oknum bawahannya yang nakal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengungkapan kasus dugaan korupsi cukai rokok mantan Kepala BP Tanjung Pinang menjadi pintu masuk KPK membongkar praktik illegal sejenis yang selama ini diduga terjadi di kawasan free trade zone (FTZ), khususnya BP Batam yang kerap menjadi jalur lalu lintas penyelundupan barang-barang haram ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Santoso, meminta KPK untuk melakukan penindakan secara holistik, termasuk mengungkap para pengusaha hitam kelas kakap yang memanfaatkan oknum penyelenggara negara untuk mencari untung. Santoso menyebut kasus over kuota yang terjadi di Tanjung Pinang adalah bagian kecil dari kasus penyelundupan komoditas atau barang lainnya dengan modus sejenis yang terjadi di Pelabuhan Batam. "Ini harus jadi momentum supaya KPK melakukan penindakan tidak parsial namun menyeluruh terkait permainan kuota tersebut," kata Santoso. Saat ini beredar empat nama yang diduga menjadi bagian dari sindikasi penyelundupan melalui Pelabuhan Batam, yakni VCR, DNI, FRN, dan BDN. Hanya saja KPK masih enggan menyebut identitasnya secara detail. Keempatnya diduga terafiliasi dengan AP, tersangka gratifikasi dan pencucian uang yang saat ini tengah disidik KPK. Tersangka tersebut pernah bertugas di Batam. Santoso menegaskan, guna meredam syahwat para pengusaha hitam mengeruk keuntungan sehingga diperlukan komitmen pengawasan ketat dan penindakan yang konsisten. Pelabuhan Batam dikenal sebagai salah satu jalur penyelundupan di kawasan FTZ. Jenis komoditas atau barang yang biasa diselundupkan melalui Pelabuhan Batam berupa minuman keras atau miras, rokok dari China, alat kesehatan, mobil, moge, mesin mobil, handphone, lapotop, pita cukai palsu, obat farmasi, hingga benih lobster. Adapun yang berwenang mengeluarkan kuota terhadap barang-barang tersebut adalah BP FTZ Batam. Layaknya yang terjadi di Tanjung Pinang, modus yang sama diduga kuat masih terus berlangsung di Batam.&nbsp;Praktik ilegal tersebut pada umumnya menjadikan dua pelabuhan terbesar di Batam, yakni Pelabuhan Batu Ampar dan Sekupang sebagai motornya. Penindakan tampaknya tak pernah membuat jera para mafia pelabuhan. Pasalnya, praktik yang sama menjadi pemandangan umum di Pelabuhan Batu Ampar dan Dermaga Beton Sekupang. Proses bongkar muat di kedua pelabuhan tersebut seringkali tanpa melalui proses pengecekan fisik sebagaimana diatur dalam ketentuan regulasi. Bongkar muat dari Singapura melalui Sekupang-Batu Ampar kerap dilakukan tanpa proses pengecekan fisik sebagaimana seharusnya. Kapal-kapal asal Singapura khususnya, terlihat mendapatkan previlage di Pelabuhan Batu Ampar maupun Pelabuhan Beton sekupang. Barang-barang haram tersebut didistribusikan melalui jalur laut, yakni dari Batam, selanjutnya menggunakan kapal Roro ke Tanjung Pinang, dan seterusnya menggunakan kapal tangker ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Praktik illegal ini diduga melibatkan para oknum dari berbagai institusi, mulai dari sahbandar, beacukai, BP Batam dan tentunya para pengusaha. "Penyelundup ilegal itu, bukan hanya kuota cukai rokok. Makanya pendapatan negara kok transaksinya banyak tapi pendapatannya sedikit. Barang masuknya besar tapi pajaknya kok sedikit. Ini yang harus dibongkar dan ditindak," tutur Santoso. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jendral Soedirman Profesor Hibnu Nugroho juga mempertanyakan lemahnya pengawasan sehingga kasus yang sama kembali terjadi "Pengawasannya lemah, itu sudah bagian mafia. Saya kira semuanya harus diusut, termasuk kolega-koleganya itu," tandas Hibnu Nugroho. Menurut Hibnu, dalam kasus over kuota tidak ada regulasi yang bermasalah. Regulasi yang dimaksud ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. "Regulasi tidak ada masalah. Ini masalah niatan jahat saja. Niat jahat dari masing-masing pelaku kejahatan pada sistem itu sangat tinggi," ujarnya. Dia melihat bahwa pengawasan yang lemah menjadi salah satu alasan atau ruang para pengusaha hitam memanfaatkan kelemahan oknum aparat sehingga kasusnya terus berulang. "KPK harus mengusut kasus ini sampai ke akarnya. Pertanyaanya, sejauh mana dana itu mengalir. Itu yang harus dituntaskan semuanya," tuturnya.

Santoso menyebut kasus over kuota yang terjadi di Tanjung Pinang adalah bagian kecil dari kasus penyelundupan komoditas atau barang lainnya.

Komisi III DPR Dorong KPK Ungkap Mafia Pelabuhan Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Bongkar-Muat-Peti-Kemas-Tanjung-Priok-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Suasana bongkar muat di area pelabuhan Peti Kemas, Tanjung Priok 2, Jakarta, Rabu (27/10/2021). BPS mencatatkan kinerja neraca perdagangan Indonesia surplus pada bulan September 2021 senilai USD4,37 miliar atau sekitar Rp61,6 triliun. Catatan Ini merupaka" width="100%">
<figcaption>Suasana bongkar muat di area pelabuhan Peti Kemas, Tanjung Priok 2, Jakarta, Rabu (27/10/2021). BPS mencatatkan kinerja neraca perdagangan Indonesia surplus pada bulan September 2021 senilai USD4,37 miliar atau sekitar Rp61,6 triliun. Catatan Ini merupaka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mulai menyelidiki terkait mafia pelabuhan yang diduga menimbulkan kerugian negara. Diduga adanya kerugian negara dalam pendapatan devisa ekspor dan bea impor yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan ekspor-impor yang mendapatkan fasilitas kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Pelabuhan Tanjung Priok periode 2015-2021.  Langkah penyelidikan ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: 2973/M.1/Fd.1/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 terkait dengan masalah mafia pelabuhan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi.  "Penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi sehubungan dengan berkurangnya Penerimaan Negara dari Pendapatan Devisa Ekspor dan Bea Impor yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan ekspor-impor yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan fasilitas Penggunaan Kawasan Berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu (15/12).  Leonard menjelaskan, sejak 2015 sampai dengan 2021, berdasarkan pemberitahuan impor barang, sejumlah perusahaan ekspor-impor melakukan kegiatan impor barang berupa garmen ke Indonesia dengan menggunakan fasilitas Kemudahan Impor dengan tujuan Ekspor (KITE) tanpa bea masuk.  Selanjutnya perusahaan tersebut menyalahgunakan fasilitas KITE, dengan cara melakukan manipulasi data dan pengiriman barang menggunakan fasilitas impor dengan tujuan ekspor.  Sehingga seharusnya, barang impor berupa garmen tersebut diolah menjadi produk jadi. Kemudian dilakukan ekspor ke luar negeri dan negara menerima pendapatan devisa atas ekspor tersebut.  "Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh perusahaan ekspor-impor dimaksud dan menjual barang yang di impor (garmen) tersebut di pasar dalam negeri," ucap Leonard.  Kejaksaan menduga, kemudahan impor tanpa bea masuk tersebut diberikan agar perusahan ekspor-impor melakukan ekspor atas barang impor dengan tujuan negara mendapatkan pemasukan atau penerimaan negara dari sektor devisa negara berupa ekspor. Tetapi sejumlah perusahaan tersebut menyalahi fasilitas KITE yang diberikan, dengan melakukan penjualan barang impor di dalam negeri tanpa melakukan ekspor atas barang dimaksud.  "Sehingga memberikan pengaruh terhadap perekonomian negara dalam hal berkurangnya devisa ekspor serta mempengaruhi tingkat atau harga pasar di dalam negeri," pungkasnya.

Kejati DKI Selidiki Dugaan Korupsi Mafia Pelabuhan di Tanjung Priok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/JIIPE.jpg" alt="Fasilitas pelabuhan milik Kawasan Ekonomi Khusus Gresik JIIPE yang dimiliki oleh PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) bersama Pelindo III." width="100%">
<figcaption>Fasilitas pelabuhan milik Kawasan Ekonomi Khusus Gresik JIIPE yang dimiliki oleh PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) bersama Pelindo III.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan akan membentuk Tim Khusus Pemberantasan Mafia Tanah dan Mafia Pelabuhan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial-ekonomi.  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel Khaidirman mengatakan, pembentukan tim khusus tersebut merupakan perintah langsung dari Jaksa Agung Burhanuddin. Jaksa Agung memerintahkan Kejati Sumsel beserta satuan kerjanya, yaitu Kejari di kabupaten/kota untuk membentuk tim khusus memberantas mafia tanah dan mafia di pelabuhan.  Menurut Jaksa Agung, lanjut Khaidirman, praktik-praktik kecurangan mafia tanah dan pelabuhan sudah menjadi atensi nasional saat ini. Termasuk, Sumsel yang masih memiliki lahan tidur di 17 kabupaten/kota yang cukup luas dan memiliki banyak pelabuhan.  ”Tim Khusus ini dibentuk agar tidak ada celah masuknya jaringan mafia tanah dan mafia di pelabuhan sebagaimana yang diatensikan Jaksa Agung,” kata Khaidirman seperti dilansir dari Antara, Minggu (28/11).  Menurut Khaidirman, ada poin-poin yang ditengarai menjadi celah masuknya mafia tanah sehingga harus ditanggulangi tim khusus. Pertama, belum terintegrasinya administrasi pertanahan yang dikelola Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan administrasi pertanahan di desa.  ”Misalnya terkait tanah Letter C, adanya kewenangan ketua adat menerbitkan surat keterangan tanah (SKT) atau surat keterangan tanah adat (SKTA),” tutur Khaidirman.  Kemudian, lanjut Khaidirman, belum selesainya proses pendaftaran tanah sehingga masih dibuka penggunaan tanda bukti hak atas tanah yang ada sebelum Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selain itu, ditemukan hal yang tidak segera dilakukan tindakan secara administratif terhadap tanah yang haknya berakhir atau telah hapus atau terdapat sertifikat ganda yang saling tumpang tindih.  ”Sejalan dengan hal tersebut Jaksa Agung menilai pelabuhan-pelabuhan di Sumsel sangat rentan dimiliki segelintir oknum,” papar Khaidirman.  Bahkan, dia menambahkan, tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan oknum pemerintah di dalamnya sehingga menghalangi investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, tim khusus dituntut benar-benar mencermati pemasukan negara dari sektor perpajakan, kepabeanan, cukai, dan sumber daya alam.  ”Semua itu bakal segera dicarikan solusi oleh tim khusus agar masalahnya terselesaikan sehingga tidak dimanfaatkan para mafia, khususnya konflik sosial-ekonomi dapat nihilkan,” ujar Khaidirman.

Kejati Sumsel Akan Bentuk Tim Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64492_83591_KEJAGUNG3.jpg" alt="Kejaksaan Agung" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan rapat kolaborasi pencegahan mafia pelabuhan dengan perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Imigrasi, Bea dan Cukai, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, KSOP Pelabuhan Tanjung Priok, Balai Besar Karantina Pertanian, Pelindo dan Jakarta International Container. Hal ini menindaklanjuti arahan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk fokus dalam pemberantasan mafia pelabuhan.  Jaksa Agung Muda intelijen, Sunarta menyampaikan, selain upaya penindakan juga perlu dilakukan upaya pencegahan mafia pelabuhan. Kejaksaan mencoba menyamakan persepsi dengan para stakeholders, terkait wilayah pelabuhan.  "Kejaksaan Agung mencoba menginisiasi serta mengajak untuk menyamakan persepsi antara Kejaksaan selaku penegak hukum dengan para stakeholders yang terkait di wilayah pelabuhan, guna mewujudkan suatu bentuk semangat kolaborasi dalam strategi pencegahan mafia pelabuhan," kata Sunarta dalam keterangannya, Jumat (19/11).  Melalui semangat kolaborasi tersebut, lanjut Sunarta, diharapkan dalam jangka pendek dapat dilaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kejaksaan dengan para stakeholders terkait, baik internal maupun eksternal dalam upaya pencegahan kejahatan ataupun mafia pelabuhan.  "Peserta rapat yang hadir menyambut baik adanya semangat yang sama dalam strategi pencegahan (preventif) dimaksud melalui kolaborasi (lintas sektor) dalam upaya pencegahan kejahatan/mafia pelabuhan," ucap Sunarta.  Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan anggotanya bisa fokus terhadap pemberantasan mafia pelabuhan. Dia mengutarakan, mafia pelabuhan telah menyebabkan tingginya biaya logistik di pelabuhan, hal ini dapat menghambat proses bisnis dan investasi serta memiliki efek domino yaitu minat investor menjadi rendah, sehingga mengakibatkan berkuranganya lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat akan ikut menjadi rendah.  Menurutnya, biaya logistik di pelabuhan Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di pelabuhan Tiongkok sekitar 15 persen dan di pelabuhan Malaysia yang hanya 13 persen. Tingginya biaya logistik tersebut tidak terlepas dari faktor belum efektifnya kegiatan sistem bongkar muat di pelabuhan serta adanya indikasi mafia pelabuhan yang semakin mempekeruh keadaan.  "Pemerintah Pusat meminta kepada kita untuk memonitor dan menindak tegas para mafia pelabuhan," beber Burhanuddin beberapa waktu lalu.  Oleh karena itu, dalam rangka merespon pernyataan tentang pemberantasan mafia pelabuhan, Burhanuddin juga memerintahkan satuan kerja yang di wilayah hukumnya terdapat fasilitas pelabuhan agar segera bergerak melakukan operasi intelijen dalam rangka pemberantasan mafia pelabuhan.  "Tindak tegas jika ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan menjadi mem-backing para mafia pelabuhan," tegas Burhanuddin.

Berantas Mafia Pelabuhan, Kejagung Undang Jajaran Pelindo Hingga JIC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211110-WA0007_1_1-1.jpg" alt="Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Puspenkum Kejagung/Antara" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Puspenkum Kejagung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin instruksikan jajaran kejaksaan yang wilayah hukumnya terdapat pelabuhan segera bergerak lakukan operasi intelijen berantas mafia pelabuhan. Itu disampaikan jaksa agung saat kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.  ”Tindak tegas jika ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan menjadi backing para mafia pelabuhan,” kata Burhanuddin seperti dilansir dari Antara, Minggu (14/11).  Dalam pengarahannya, Burhanuddin mengatakan, mafia pelabuhan telah menyebabkan tingginya biaya logistik. Hal itu dapat menghambat proses bisnis dan investasi serta memiliki efek domino yaitu minat investor menjadi rendah.  ”Sehingga mengakibatkan berkurangnya lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat akan ikut menjadi rendah,” papar Burhanuddin.  Menurut dia, biaya logistik di pelabuhan Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di pelabuhan Tiongkok sekitar 15 persen dan di pelabuhan Malaysia yang hanya 13 persen. Tingginya biaya logistik tersebut, tidak terlepas dari faktor belum efektifnya kegiatan sistem bongkar muat di pelabuhan serta adanya indikasi mafia pelabuhan yang semakin memperkeruh keadaan.  ”Pemerintah minta kepada kejaksaan untuk memonitor dan menindak tegas para mafia pelabuhan,” ucap Burhanuddin.  Dalam rangka merespons pernyataan tentang pemberantasan mafia pelabuhan, Burhanuddin memerintahkan satuan kerja yang di wilayah hukumnya terdapat fasilitas pelabuhan agar segera bergerak melakukan operasi intelijen.  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta KPK, Polri, dan Kejaksaan, bersama kementeriannya bekerja sama untuk mengatasi layanan tumpah tindih di pelabuhan yang berpotensi terjadi korupsi.  Berdasar hasil tinjauan lapangan oleh tim Stranas PK dan Kemenko Marves mendapat laporan masih terdapat sistem pelayanan yang tumpang tindih. Sebab, ada dual sistem Inaportnet dan KSOP dan pelayanan kapal barang di pelabuhan.

Kejaksaan Agung Lakukan Operasi Intelijen Berantas Mafia Pelabuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Kabareskrim-Polri-Komjen-Agus-Andrianto-Dery-Ridwansah-1-5.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti ihwal banyaknya mafia pelabuhan. Dia meminta kepada penegak hukum agar memberantas para oknum tersebut.  Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto langsung bereaksi atas fenomena mafia pelabuhan ini. Dia menyatakan tengah menyusun rencana untuk memberantas ini.  "Sedang kita susun petunjuk arah (jukrah) ke jajaran dengan penekanan kembali Bapak Menko Marves," kata Agus saat dikonfirmasi, Sabtu (13/11).  Agus memastikan Polri tidak tinggal diam. Upaya pengawasan praktik nakal yang berdampak ekonomi biaya tinggi di pelabuhan akan terus dilakukan.  "Tapi, lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami (praktik kecurangan)," imbuhnya.  Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meminta KPK bisa menindak tegas mafia di lingkungan pelabuhan. Karena diduga, banyak permainan kotor pada pelabuhan di Indonesia.  “Saya mohon KPK dengan Kejaksaan, polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan,” kata Luhut dalam diskusi daring yang diselenggarakan KPK, Kamis (11/11).  Politikus Partai Golkar ini menyampaikan, sistem pelabuhan di Indonesia masih belum efisien. Karena itu, Pemerintah saat ini sedang membangun sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia agar lebih efisien.  “Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project. Di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju,” ungkap Luhut.  Menurut Luhut, salah satu masalah pemerintah untuk mengefisienkan pelabuhan adalah banyak pihak-pihak yang bermain. Menurutnya, mafia tetap memaksa sistem untuk tidak efisien.  “Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai ini masih belum dapat perhatian. Karena belum direalisasikan sesuai dengan best practice benchmarks. Misalnya digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok,” ucap Luhut.  Hal ini yang diminta Luhut agar KPK, Kejaksaan maupun Polri mengusut dugaan praktik koruptif di pelabuhan. Sehingga bisa membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah di pelabuhan.  “Sudah jelas orang begini masih macam-macam, saya sudah bilang Pak Pahala (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan), ayo kita bawa orang ini sudah jelas merusak sistem kita diganti atau dipenjarakan,” tandas Luhut.

Luhut Minta Mafia Pelabuhan Ditumpas, Ini Respon Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/kabareskrim-polri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyusun petunjuk arahan (jukrah) bagi anggota untuk menjalankan tugas dalam memberantas mafia pelabuhan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara (korupsi), dikutip dari Antara.  Penyusunan jukrah bagi anggota Polri jajaran dalam rangka menindaklanjuti permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang meminta Polri, KPK dan Kejaksaan memberantas mafia pelabuhan.  "Sedang kita susun jukrah ke jajaran dengan penekanan kembali permintaan Bapak Menko Marinves," kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (12/11).  Menurut Agus, sembari menyusun jukrah, pihaknya tidak tinggal diam dalam menindak mafia pelabuhan dengan melakukan pengawasan praktik kecurangan yang berdampak ekonomi biaya tinggi di pelabuhan. Tetapi, lanjut dia, penindakan tersebut dilakukan setelah ada pelaporan dari pelaku usaha yang mengalaminya.  "Sementara kegiatan pengawasan praktik kecurangan yang berdampak ekonomi biaya tinggi di pelabuhan juga dilakukan, lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami," terangnya.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta KPK, Polri dan Kejaksaan bersama kementeriannya bekerja sama untuk mengatasi layanan tumpah tindih di pelabuhan yang berpotensi terjadi korupsi.  "Berdasarkan hasil tinjauan lapangan oleh tim Stranas PK dan Kemenko Marves saya mendapat laporan masih terdapat sistem pelayanan yang tumpang tindih karena adanya dual sistem Inaportnet dan KSOP dan pelayanan kapal barang di pelabuhan," kata Luhut.  Stranas PK dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2018 yang kemudian diperkuat lagi dengan Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh lima kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Nasional Stranas PK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Dalam Negeri.  Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Stranas PK memiliki tiga fokus utama yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Reformasi Birokrasi serta Penegakan Hukum.

Polri Susun Petunjuk Arah Berantas Mafia Pelabuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menko-Maritim-Luhut-Binsar-Panjaitan-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindak tegas mafia di lingkungan pelabuhan. Diduga, banyak permainan kotor pada pelabuhan di Indonesia.  "Saya mohon KPK dengan kejaksaan dan polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk monitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan," kata Luhut dalam diskusi daring yang diselenggarakan KPK, Kamis (11/11).  Politikus PDI Perjuangan ini menyampaikan, sistem pelabuhan di Indonesia masih belum efisien. Karena itu, Pemerintah saat ini sedang membangun sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia agar lebih efisien.  "Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project. Di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju," ungkap Luhut.  Menurut Luhut, salah satu masalah pemerintah untuk mengefisienkan pelabuhan adalah banyak pihak-pihak yang bermain. Menurutnya, mafia tetap memaksa sistem untuk tidak efisien.  "Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai ini masih belum dapat perhatian. Karena belum direalisasikan sesuai dengan best practice benchmarks. Misalnya digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok," ucap Luhut.  Hal ini yang diminta Luhut agar KPK, Kejaksaan maupun Polri mengusut dugaan praktik koruptif di pelabuhan. Sehingga bisa membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah di pelabuhan.  "Sudah jelas orang begini masih macam-macam, saya sudah bilang Pak Pahala (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Red), ayo kita bawa orang ini sudah jelas merusak sistem kita diganti atau dipenjarakan," pungkas Luhut.

Luhut Minta KPK-Kejaksaan Turun Tangan Tumpas Mafia Pelabuhan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mafia pelabuhan

Berita Terkini