<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ingin-lepas-dari-jerat-hukum-adik-ipar-eks-bos-bank-century-ajukan-pk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahkamah Agung</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lembaga Kajian Konsumen Pangan Nusantara (LAKPAN) resmi mendaftarkan permohonan Uji Materiil (Judicial Review) ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Neraca Komoditas, Senin (19/1). Aturan tersebut dinilai menjadi "tameng" bagi praktik mafia kuota pangan yang selama ini mencekik harga kebutuhan pokok, terutama bawang putih dan daging. Langkah ini merupakan upaya koreksi sistemik terhadap regulasi yang dianggap melegalkan praktik rente. Ketua LAKPAN Lukman Hakim menegaskan, instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kuota impor seringkali terganjal oleh aturan di tingkat bawah yang tidak sinkron. Menurutnya, perintah Presiden tidak akan efektif jika pintu praktik rente masih terbuka lewat norma hukum yang kabur. "Langkah hukum ini kami tempuh untuk melakukan koreksi sistemik terhadap aturan yang selama ini menjadi tameng bagi praktik mafia kuota pangan," ujar Lukman saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (20/1). LAKPAN menyoroti adanya "penyelundupan" rezim pembatasan dalam Perpres tersebut melalui frasa "komoditas strategis tertentu". Hal ini dianggap bertentangan dengan UU Cipta Kerja yang mengamanatkan perizinan berusaha yang transparan dan efisien. Gugatan ini secara khusus menggugat Pasal 3A ayat (2) huruf g dan Pasal 10 ayat (1) Perpres No. 7 Tahun 2025. LAKPAN mempertanyakan mengapa bawang putih dimasukkan sebagai komoditas strategis, sementara komoditas yang melibatkan banyak petani lokal seperti bawang merah atau kacang-kacangan justru tidak diproteksi serupa. Berdasarkan temuan Ombudsman RI, praktik maladministrasi dalam kuota impor ini telah menyebabkan kelangkaan buatan. Dampaknya mengerikan: harga bawang putih melonjak hingga Rp9.000 per kilogram di atas harga wajar. "Secara akumulatif, rakyat Indonesia dipaksa menanggung kerugian ekonomi mencapai Rp4,5 triliun hanya untuk memperkaya kartel impor," tegas Lukman. Lukman mencontohkan, di lapangan, harga bawang putih kini sudah menembus angka Rp42.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Harga ini bisa meledak lebih tinggi saat memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri jika sistem kuota tidak segera dibenahi. "Output-nya, itu harga stabil, tidak terjadi rekayasa atau penyembunyian kuota yang disetting seolah-olah habis gitu, padahal barangnya ada gitu. Dan bawang putih adalah instrumen yang paling penting. Mungkin ibu-ibu setuju sama saya tuh," kata Lukman menambahkan. Solusi: Tarifisasi Bukan Kuota Kuasa Hukum LAKPAN Syaiful Bahari menawarkan solusi konkret yaitu tarifisasi. Daripada menggunakan sistem kuota yang hanya menguntungkan mafia, lebih baik negara mengenakan tarif impor per kilogram secara terbuka sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). "Lebih bagus kemudian impor tapi ditarifisasi ditarif misalnya satu kilo itu ada 2 ribu rupiah ketimbang dimakan oleh para mafia yang sekilonya itu bisa 8 ribu rupiah. Negara dapat uang melalui PNBP, kemudian dana ke negara ini bisa dipakai untuk pemberdayaan petani di sektor yang lain," jelas Syaiful. Dengan sistem tarif, harga di tingkat konsumen diharapkan jauh lebih rasional, sementara negara mendapatkan pemasukan resmi yang transparan untuk membantu petani lokal di sektor lain yang lebih produktif. &nbsp;

LAKPAN gugat Perpres Neraca Komoditas di MA. Sistem kuota impor lindungi mafia pangan & rugikan rakyat Rp4,5 Triliun.

LAKPAN Gugat Perpres Neraca Komoditas ke MA, Sebut Mafia Pangan Rugikan Rakyat Rp 4,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/21/prabowo-mafia-pangan-2377436786.jpg" alt="Prabowo dalam acara peluncuran Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7)." width="100%">
<figcaption>Prabowo dalam acara peluncuran Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri untuk mengusut kasus beras oplosan. Pasalnya, dari tindakan curang yang telah dilakukan sejumlah perusahaan telah merugikan negara hingga Rp 100 triliun per tahun. "Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri, usut dan tindak. Ini pidana. Dan saya dapat laporan, kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp 100 triliun tiap tahun," kata Prabowo dalam acara peluncuran Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7). "Menteri Keuangan, kita setengah mati cari uang. Setengah mati pajak inilah, biayai cukai inilah, dan sebagainya. Ini Rp 100 triliun kita rugi tiap tahun. Dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha," tambahnya. Lebih lanjut, Prabowo menilai tindakan perusahaan yang berlaku curang sebagai sebuah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Mantan Menteri Pertahanan era Presiden Joko Widodo ini juga mengaku tidak terima dengan kecurangan perusahaan tersebut. Bahkan, ia menilai beras oplosan yang dilakukan perusahaan untuk rakyat Indonesia turut berdampak pada kemiskinan yang terus melanda. Itu sebabnya, ia juga mengancam pemerintah untuk menyita penggilingan yang dimiliki perusahaan yang curang tersebut. "Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku," ungkap Prabowo. "Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung, usut, tindak. Kalau mereka kembalikan sebuah triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek," pungkasnya. Sebelumnya, Satgas Pangan Dittipideksus Bareskrim Polri menyampaikan temuan terkait pelanggaran oleh empat produsen beras nasional yang diduga melakukan pelanggaran terkait aturan mutu dan takaran. Hal ini disampaikan usai Satgas Pangan telah melakukan pemeriksaan dengan memanggil empat produsen beras pada Kamis (10/7) lalu. Kasatgas Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf menyampaikan keempat produsen yang dilakukan pemeriksaan, antara lain, Wilmar Group atas produk Sovia dan Fortune. "Pemeriksaan dilakukan setelah Satgas Pangan Polri memeriksa 10 sampel dari Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Jabodetabek," kata Helfi dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (13/7). Kemudian, PT Food Station Tjipinang Jaya dengan produk merk Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos. "Pemeriksaan dilakukan setelah sembilan sampel diambil dari Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat," ungkap Helfi. Lebih lanjut, yaitu PT Belitang Panen Raya dengan produk Raja Platinum dan Raja Ultima. Pemeriksaan dilakukan setelah tim penyidik mengambil tujuh sampel yang bersumber dari Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Aceh, dan Jabodetabek.

Presiden Prabowo Subianto minta Kejaksaan Agung dan Polri usut beras oplosan yang rugikan negara Rp 100 triliun.

Geram Kasus Beras Oplosan Rugikan Negara Rp 100 Triliun per Tahun, Prabowo: Kita Sita Penggiling-penggiling Padi Brengsek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/29/QXTUTnrM0fgtTrBGpREBnEiClqCjUNM7YRqKAHFQ-3985217142.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan proyek Groundbreaking Ekosistem Kendaraan Listrik Terintegrasi di Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6). (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan proyek Groundbreaking Ekosistem Kendaraan Listrik Terintegrasi di Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6). (Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya memberantas mafia pangan. Akibat praktik-praktik para mafia itu rakyat dan Negara Indonesia sangat dirugikan. Kerugian negara itu disebabkan oleh oknum oknum pengusaha nakal dalam tata niaga pangan, khususnya beras.Sang presiden menyebut praktik curang dengan menjual beras biasa sebagai beras premium demi meraup untung lebih besar merupakan tindakan yang tak bisa ditolerir. Aparat penegak hukum dari kepolisian dan kejaksaan diminta menindak tegas para pelaku&nbsp;tanpa pandang bulu. &ldquo;Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu,&rdquo; kata Prabowo di Auditorium UMS, Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7). Dari laporan yang diterimanya, Prabowo mengungkap kerugian negara akibat permainan kotor tersebut mencapai angka fantastis, yakni Rp 100 triliun setiap tahun. Praktik itu sebagai bentuk &ldquo;subversi ekonomi&rdquo; karena dampaknya yang langsung merugikan rakyat kecil. &ldquo;Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi, menikam rakyat,&rdquo; tegasnya. Prabowo menyampaikan optimismenya terhadap ketahanan pangan Indonesia yang saat ini menunjukkan hasil signifikan. Ia membeberkan cadangan beras pemerintah telah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, yakni 4,2 juta ton. Tak hanya beras, produksi jagung juga meningkat hingga 30 persen, sedangkan produksi beras naik 48 persen. &ldquo;Produksi pangan kita belum pernah dalam sejarah kita memiliki cadangan beras di gudang pemerintah lebih dari 4,2 juta ton beras. Jagung juga produksinya naik 30 persen, beras naik 48 persen, dan kita akan terus tegakkan,&rdquo; ujarnya. Selain soal pangan, Prabowo juga memaparkan perkembangan program prioritas pemerintah di bidang sosial, yakni program makan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Menurutnya, program tersebut mendapat perhatian dari dunia internasional dan telah berjalan efektif. &ldquo;Di mana-mana saya didatangi di luar negeri, program-program kita dibahas di luar negeri. Program makan bergizi gratis dibahas di luar negeri. Belum pernah ada program yang sama. Shift kita sekarang bulan Juli ini sudah sampai penerima manfaat 6 juta anak lebih dan ibu-ibu yang hamil. Insya Allah bulan Agustus akhir akan mencapai 20 juta lebih, bahkan sasaran kita siapa tahu bisa mencapai di atas 25 juta pada bulan Agustus,&rdquo; ujar Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada PSI atas dukungan yang diberikan kepada pemerintah dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat." Terima kasih PSI, dukungan saudara-saudara. Jangan pernah ragu membela kebenaran, membela keadilan, membela rakyat, membela bangsa Indonesia. Terima kasih,&rdquo; pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas mafia pangan yang merugikan negara hingga Rp 100 triliun

Negara Rugi Rp 100 Triliun karena Mafia Pangan, Prabowo Minta Aparat Hukum Tindak Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/MENTAN-05-4031983726.jpg" alt="Mentan Andi Amran Sulaiman menjelaskan tentang anomali data sirkulasi beras di Pasar Induk Beras Cipinang di kantor Kementan (3/6). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Mentan Andi Amran Sulaiman menjelaskan tentang anomali data sirkulasi beras di Pasar Induk Beras Cipinang di kantor Kementan (3/6). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Pertanian Amran Sulaiman menduga ada upaya oknum mafia pangan yang hendak memanipulasi data pasokan beras. Mereka mempermainkan situasi di tengah proses pemenuhan ketahanan dan swasembada pangan di Indonesia. &rdquo;Itu sementara diproses Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Kami minta jangan mempermainkan nasib petani dan konsumen,&rdquo; ujar Mentan Amran Sulaiman seperti dilansir dari Antara di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (6/6). Menurut dia, dari informasi internal ditemukan dugaan oknum-oknum tertentu yang berupaya mempengaruhi opini publik. Yakni dengan mencoba memanipulasi data pasokan beras minim, padahal kenyataannya sangat melimpah. &rdquo;Sekarang beras kita banyak, tetapi ada yang coba-coba memainkan data, sehingga kelihatan beras kurang, ternyata lebih (melimpah),&rdquo; ucap Amran. Mentan menyebut stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini dikelola Perum Bulog mencapai 4 juta ton lebih. Angka tertinggi yang pernah dicapai Indonesia dalam waktu 57 tahun terakhir. Amran yakin target swasembada beras yang semula ditargetkan terwujud pada tahun ke-4 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dapat tercapai lebih cepat yaitu pada tahun ke-3. Menyinggung adanya isu anomali cuaca yang dihembuskan oknum tersebut menyebabkan pasokan beras berkurang, mentan menyatakan, informasi itu tidak benar setelah dilakukan pemeriksaan lebih jauh oleh tim Satgas Pangan. &rdquo;Setelah pemeriksaan, data sementara, kemarin yang kita dapatkan anomali itu tidak benar. Dan mereka meminta maaf ke Satgas Pangan. Saya katakan tidak! segera (proses) tindak lanjuti. Ini tidak boleh (dibiarkan), inilah kelakuan mereka selama ini (mafia pangan),&rdquo; tandas Amran Sulaiman. Meski demikian, Amran belum mau menyebut siapa saja oknum-oknum mafia pangan tersebut yang ingin mengacaukan program ketahanan dan swasembada pangan yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. &rdquo;Seandainya stok kita kurang, pasti jawabannya impor. Padahal bisa saja stok kita tidak kurang. Akhirnya kalau impor, petani yang terpukul dan mereka tidak berproduksi terus menerus. Jadi, jangan membuat lemah petani kita,&rdquo; tegas Amran Sulaiman. Saat ini Presiden Prabowo, lanjut Amran, telah memberikan kemudahan dengan menyalurkan bantuan pupuk bagi petani, membeli beras dan gabah dengan baik langsung ke petani. Oleh karena itu, ia kembali menegaskan, jangan menzolimi petani. &rdquo;Kalau negara mau kuat, ingat jumlah petani kita itu ratusan juta. Petani padi, pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan sekitar 150 juta orang. Nah, kalau ini kita perkuat, kami yakin republik ini kuat,&rdquo; ujar Amran Sulaiman. Sebelumnya, Mentan juga menyebut adanya keanehan data stok beras di gudang beras Cipinang pada Mei 2025. Dimana, terdapat beras yang keluar hingga mencapai sekitar 11 ribu ton. Angka itu melonjak signifikan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. &rdquo;Data dari Cipinang kita dapatkan ada yang abnormal. Tidak normal. Yang biasanya keluar beras itu 1.000 ton sampai 3.500 ton per hari. Tetapi ada satu hari selama lima tahun, satu hari keluar 11.000 ton,&rdquo; ujar Amran Sulaiman.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menduga ada upaya oknum mafia pangan yang hendak memanipulasi data pasokan beras

Mentan Amran Sulaiman Menduga Ada Mafia Manipulasi Data Pasokan Pangan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/21/n8ngkulEnUiDs33RflowFrMATNJDak8GwNKnP9Ew-3586308518.jpg" alt="Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. (Humas Kementan)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. (Humas Kementan)&nbsp;</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akhirnya angkat bicara soal pidatonya yang viral beberapa hari belakangan. Dalam pidato itu, Amran menyampaikan pernah ditegur Wakil Presiden (Wapres), setelah memberantas mafia pangan. Dia menegaskan bahwa itu adalah pengalaman masa lalu, bukan dalam konteks Wapres yang menjabat saat ini, yakni Gibran Rakabuming Raka. &ldquo;Perlu saya klarifikasi, teguran itu terjadi dulu, bukan dari Wapres saat ini," kata Amran dalam keterangannya Minggu (20/4). Dia mengatakan, waktu itu dia menilainya sebagai teguran yang sangat positif. Jadi justru membuat dia semakin hati-hati dan makin berani dalam memberantas mafia pangan.&nbsp; Amran menegaskan, Wapres Gibran justru memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemberantasan mafia pangan dan korupsi yang saat ini terus digencarkan oleh Kementan. Dia mengatakan sekarang Presiden dan Wapres solid mendukung upaya bersih-bersih pangan dan membela petani.&nbsp; Amran menjelaskan bahwa pernyataan dalam video itu ia sampaikan dalam konteks akademik. Sebagai refleksi atas pengalaman masa lalu dalam memperjuangkan ketahanan pangan nasional. &ldquo;Saya ingin menunjukkan bahwa dalam menghadapi mafia pangan, kita harus berani, dan keberanian itu harus dibarengi dukungan dari pemimpin kita," jelasnya.&nbsp; Dia bersyukur karena selama ini mendapat dukungan penuh dari para Presiden dan Wakil Presiden, termasuk Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Amran mengungkapkan, buah komitmen pemberantasan mafia pangan yang dilakukan Presiden dan Wapres memberikan hasil signifikan di Kementan. Sepanjang periode sebelumnya, 784 kasus mafia pangan berhasil diungkap, dengan 411 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus-kasus tersebut mencakup pelanggaran terkait pupuk, hortikultura, peternakan, hingga praktik curang dalam distribusi beras. &ldquo;Di internal Kementan pun, lebih dari 1.500 pegawai telah kami kenai demosi dan mutasi karena pelanggaran disiplin dan integritas. Ini adalah gerakan bersih-bersih yang kami lakukan tanpa pandang bulu,&rdquo; ujarnya. Dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, Kementan melanjutkan langkah tegas. Yaitu sebanyak 20 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 50 perusahaan tengah diproses hukum karena merugikan negara dan petani. Amran mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan potongan video tersebut untuk memecah soliditas pemerintah yang tengah gencar memberantas mafia pangan. &ldquo;Saya tegaskan, jangan coba-coba adu domba saya dengan Wapres. Semua Presiden dan Wapres yang pernah saya dampingi, termasuk Wapres Gibran, punya semangat yang sama: bersih-bersih mafia pangan dan bela petani,&rdquo; tegasnya. Dia juga memberikan peringatan keras kepada para pelaku mafia dan simpatisannya agar tidak mengganggu stabilitas ketahanan pangan nasional. Amran mengatakan saat ini jalan menuju swasembada terang benderang. Menurut dia, para mafia pangan dan simpatisannya berupaya mengadu domba rakyat dengan pemerintah. Dia menegaskan Kementan tegak lurus pada Presiden dan Wapres. Mereka solid untuk kedaulatan dan ketahanan pangan Indonesia. Amran menyebut Kementan akan terus memperkuat kerja sama dengan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dalam membersihkan praktik mafia pangan dan menegakkan kebijakan pro-petani secara berkelanjutan di seluruh tanah air.&nbsp;

Mentan Amran Sulaiman mengklarifikasi pidato viral tentang teguran Wapres, tegaskan dukungan Wapres Gibran dalam pemberantasan mafia pangan.

Viral Usai Mengaku Pernah Ditegur Wapres Karena Sikat Mafia Pangan, Mentan Amran Sulaiman Beri Klarifikasi: Bukan Wapres Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/RUMAH-BUMN-670506599.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Tohir. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Tohir. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Pertamina (Persero) untuk menelusuri kebenaran terkait informasi adanya kepentingan politikus yang berusaha mendapatkan keuntungan dari penyaluran elpiji. "Itu yang mau kita berantas, dan saya sudah meminta Direksi Pertamina untuk melihat isu itu," kata Erick,&nbsp;kemarin. Erick menyampaikan, Komisaris PT Pertamina diharapkan bekerja sama dengan para Direksi untuk menelusuri dugaan tersebut. Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk membuat tata kelola dan penyaluran elpiji menjadi lebih baik. Oleh karena itu, Erick akan melakukan upaya hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran. "Kalau ternyata ada korupsi di elpiji, saya yang penjarakan pertama. Atau permainan elpiji masalah impor ya kita tangkap kalau ada yang main-main," ujarnya. Lebih lanjut Erick menyampaikan keseriusan untuk memberantas praktik korupsi di BUMN seperti kasus mafia pangan. Dia menyebut, modus yang digunakan mafia pangan, yakni mencampur beras kualitas baik dengan kualitas rendah, yang kemudian dilabeli dengan nama beras premium. Erick juga mengimbau masyarakat untuk berani melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan adanya indikasi kecurangan atau praktik korupsi di BUMN. "Wasit aja sekarang ditangkap sama Satgas Mafia Bola, apalagi yang namanya mafia pangan atau mafia energi,"&nbsp;pungkas Erick. Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan telah memutus beberapa agen elpiji di Sumatera Barat yang diketahui bertindak nakal dan tidak mematuhi aturan Pertamina. "Bagi kami, tim sudah periksa, jika tidak sesuai akan dicabut pemutusan hubungan kerja. Agen yang tidak mau disiplin dikurangi jatahnya dan kami langsung kirim ke pedesaan yang lebih membutuhkan," ujar Ahok. Ahok juga menyinggung adanya kepentingan politikus yang berusaha mendapatkan keuntungan dari penyaluran elpiji. "Kami buka-bukaan saja, disinyalir orang berkuasa dari partai politik banyak yang pegang agen. Kalau mau jadi orang kaya jangan makan uang subsidi rakyat, dagang yang lain saja," katanya. Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina siap membantu daerah mana saja yang mau menolong warganya mendapatkan barang subsidi. "Saya akan datang, ini NKRI, tidak ada sangkut-pautnya dengan partai politik," ujarnya.

"Kami buka-bukaan saja, disinyalir orang berkuasa dari partai politik banyak yang pegang agen," kata BTP.

Erick Thohir Sesumbar Bisa Berantas Mafia Pangan dan Energi seperti Basmi Mafia Bola

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Minyak-Goreng-Kemasaan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Imbas Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungnya harga dipasaran diba" width="100%">
<figcaption>Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Imbas Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungnya harga dipasaran diba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan minyak goreng yang harganya setinggi langit sangat meresahkan masyarakat. Sejak enam bulan terakhir kenaikan harga minyak goreng mencapai 34 persen. Kenaikan harga yang meroket tersebut hingga saat ini belum menemui titik terang. Sebab, meskipun harga minyak kelapa sawit dunia tinggi, namun perusahaan pengolahan sawit terbesar ada di Indonesia.  Seharusnya, pemerintah dapat memberikan solusi terbaik untuk pasokan dan stabilitas harga minyak goreng dalam negeri. Namun, solusi yang dilakukan hingga kini belum dapat menyelesaikan masalah.  Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, perlu adanya evaluasi tiga menteri terkait yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perekonomian oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, pemerintah hingga kini belum dapat mengatasi persoalan bahan pokok masyarakat.  ’’Bahkan ada kecenderungan pemerintah ini takut terhadap kepentingan segelintir pelaku usaha di minyak goreng maupun CPO. Termasuk juga penindakan terhadap distributor-distributor yang bermasalah pun juga tidak optimal,” ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (19/3).  Bhima memaparkan, Menteri Perdagangan seharusnya dapat melakukan pengawasan terhadap tata niaga dan kelancaran barang secara optimal. Namun hal tersebut dilanggar dengan mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan dan menyerahkannya dengan mengikuti harga pasar.  Padahal, kata Bhima, langkah tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat besar khususnya bagi masyarakat kelas menengah yang pendapatannya belum pulih seperti saat sebelum terjadinya pandemi. ’’Ternyata semakin lama juga tidak berkutik juga terhadap permainan dari kartel pangan,” ucapnya.  Selanjutnya, persoalan minyak goreng juga merupakan tanggung jawab dari Menteri Perindustrian. Bahkan distributor besar dan sub distributor ada di bawah kuasa Kementerian Perindustrian.  Menurutnya, terdapat komunikasi yang tidak senada atau kurangnya sinergi antar kementerian sehingga terkesan membingungkan masyarakat. ’’Katanya pasokan ada padahal realitanya ngga ada minyak gorengnya,” ungkapnya.  Bhima berharap, pemerintah dapat segera mengatasi persoalan ini hingga pada akarnya. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu ganjalan terbesar Presiden Joko Widodo (Jokowi) khususnya menjelang pemilu 2024. ’’Artinya kan efektif 2 tahun lagi tapi Pak Jokowi diganggu oleh isu-isu yang sebenarnya masalahnya udah jelas tapi tidak dilakukan antisipasi dan tidak dilakukan penegakan aturan,” tegasnya. (*)

Persoalan Migor masih Buntu, Komunikasi 3 Kementerian Dipertanyakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/mendag-di-DPR-antara.jpg" alt="Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (17/3/2022). Dalam rapat tersebut M Lutfi memberikan penjelasan terkait persoalan minyak goreng serta soal dihapusnya Harga Eceran Te" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (17/3/2022). Dalam rapat tersebut M Lutfi memberikan penjelasan terkait persoalan minyak goreng serta soal dihapusnya Harga Eceran Te</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerah dari mafia pangan untuk memperjuangkan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang murah melalui mekanisme subsidi oleh pemerintah.  "Saya pastikan saya tidak akan menyerah oleh mafia, spekulan, apalagi dalam keadaan harga-harga tinggi seperti ini. Saya berjanji, saya akan bekerja setengah mati untuk memastikan terjadi keadilan yang baik," kata Mendag Lutfi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (18/3).  Lutfi mengungkapkan bahwa puluhan juta liter minyak goreng diduga diselundupkan keluar negeri melalui Jakarta, Medan, dan Surabaya, saat Harga Eceran Tertinggi (HET) masih ditetapkan Rp14.000 per liter untuk kemasan premium. Lutfi mendapati bahwa tidak menemukan ketersediaan minyak goreng di pasar maupun supermarket di Medan meskipun data menunjukkan terdapat 25 juta distribusi minyak goreng ke kota tersebut beberapa waktu lalu.  Lutfi mengemukakan bahwa dirinya geram dengan tidak tersedianya minyak goreng di pasaran meskipun pihaknya telah menerbitkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) agar harga jual minyak goreng bisa sesuai dengan HET paling mahal Rp14.000 per liter.  Namun kebijakan DMO dan DPO tersebut malah dipermainkan dengan adanya dugaan penyelundupan minyak goreng yang diproduksi dengan harga murah berkat kebijakan pemerintah untuk dijual ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi sebagaimana harga internasional.  Mendag mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membiarkan ketersediaan minyak goreng menjadi terbatas saat kebijakan HET masih ditetapkan, terlebih lagi menjelang bulan puasa Ramadhan. Oleh karena itu, pemerintah mencabut kebijakan HET tersebut dan mengembalikan harga minyak goreng pada mekanisme pasar, yang hasilnya membuat banjirnya produk minyak goreng kemasan di pasar maupun minimarket atau supermarket dengan harga sekitar Rp25.000 per liter.  Namun pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi untuk minyak goreng curah agar bisa dijual seharga Rp14.000 per liter di level masyarakat. Subsidi diberikan pada level produsen dengan membayar selisih antara harga keekonomian dengan harga jual di masyarakat sebesar Rp14.000 per liter. Subsidi tersebut akan menggunakan anggaran dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).  Dana BPDPKS untuk menyubsidi minyak goreng curah tersebut didapat dengan cara menaikan bea keluar bagi eksportir produk CPO dan turunannya. (*)  &nbsp;

Migor Langka, Mendag Tegaskan Tak akan Menyerah dari Mafia Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/hindari-kejatuhan-harga-mentan-minta-bulog-serap-produksi-petani_m_138834.jpeg" alt="Mentan Andi Amran Sulaiman" width="100%">
<figcaption>Mentan Andi Amran Sulaiman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri pertanian (Mentan) Amran Sulaiman sedang 'diserang' sejumlah isu. Salah satunya soal viralnya pemberitan dirinya yang menyebut petani harus bisa berkerja 24 Jam.  Menanggapi itu, Pengamat ekonomi politik Ichsanudin Noorsy mengaku menyayangkan dengan adanya isu negatif yang menyerang Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Ia menduga serangan itu bisa saja dikirimkan melalui berbagai cara oleh pihak-pihak yang selama ini merasa terganggu akibat kebijakan Amran.  "Saya melihat Amran tidak banyak disukai oleh mafia pangan . Mereka sangat mungkin melakukan apa saja untuk bisa menyerang personal Amran," ujar Noorsy, Jumat (6/9)  Noorsy menyesalkan, masih adanya kabar yang tidak diklarifikasi secara mendalam sehingga menyebabkan pemberitaan hoaks itu. "Seharusnya segala informasi diklarifikasi dulu apa benar atau tidak maksudnya. Jangan sampai salah atau malahan jadi hoaks. Nanti menguntungkan mafia pangan," ungkap Noorsy.  Diketahui, terkait petani bekerja 24 Jam itu awalnya adalah muncul dari pernyataan Amran yang menegaskan dirinya siap bekerja sehari penuh demi mewujudkan swasembada pangan.  Ia mengatakan, maksud dari 24 jam ini bukan berarti petani atau pegawainya tidak pernah tidur, tapi bagaimana pemerintan sebagai aparatur siap melayani petani jika dibutuhkan.  Kalau saat mengolah lahan, misalnya setiap petani bisa sambil bergantian antara petani satu dengan yang lainnya, tetapi alat mesin pertaniannya tidak boleh berhenti atau terus bekerja untuk mengolah.  “Kemudian perihal ekspor. Layanan ekspor kan sudah online, jadi tidak perlu pegawainya menunggu sampai dengan 24 jam tidak tidur, biar server-nya terus berkerja 24 jam petugasnya tinggal mengontrol dari jauh, memantau, dan mengawasi selama 24 jam, “ tegas Amran.  “Jadi yang kerja 24 jam itu adalah mesin ekskavatornya, dia bekerja 3 shift dengan 8 jam per shift. Jadi yang selama ini dikerjakan di lokasi hanya kerja satu shift dan ini mubazir karena tidak optimal,” ujar Amran melalui keterangan tertulisnya.  Selama ini, untuk mendapatkan hasil yang maksimal kecepatan dalam melaksanakan pekerjaan tentu harus dimaksimalkan. Amran mengibaratkan jika pada lomba balapan mobil, pasti yang dituju oleh setiap pembalap adalah juara pertama.  “Tidak ada pilihan selain menginjak pedal gas untuk tetap dalam kondisi kecepatan tinggi, tetapi tentunya dengan kehati-hatian dan kontrol yang baik agar tujuan yang dituju tercapai dengan sempurna,” paparnya.

Pakar Sebut Menteri Amran Banyak Dibenci Mafia Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/wantimpres-berantas-mafia-pangan_m_152658.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sidarto Danusubroto mendukung komitmen berantas mafia di sektor pangan. Menurutnya tak boleh lagi ada mafia yang bermain mengacak-acak persoalan pangan, yang menjadi kebutuhan utama rakyat. "Presiden memiliki concern untuk memberantas mafia di semua bidang, khususnya masalah pangan. Tidak boleh lagi ada celah yang dikuasai mafia," ujarnya di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbang) Kementerian Pertanian (Kementan), dalam keterangan tertulis, Selasa (22/8). Mantan Ketua MPR ini mendukung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menggenjot produksi empat komoditas strategis sejak 2016 hingga 2017. Sehingga, berhasil memenuhi kebutuhan nasional dan kelebihan untuk ekspor. "Selama tiga tahun berhasil mewujudkan swasembada pangan dan melawan mafia pangan," ungkap Sidarto. Tokoh Publik Sys Ns yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menilai swasembada untuk komoditas beras, cabai, jagung, dan bawang merah kini sudah berhasil. Menurutnya, tugas pemerintah adalah mengenyangkan perut, menenangkan hati dan otak rakyatnya. "Kan menenangkan perut dulu pastinya. Itu sudah hebat. Dari dulu impor, sekarang ekspor," tutup Sys.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mafia pangan

Berita Terkini