<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Jaksa-Agung-ST-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-1-3.jpg" alt="Jaksa Agung ST Burhanuddin. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung ST Burhanuddin. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus dugaan korupsi izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, masih terus didalami Kejaksaan Agung. Selain mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana, total Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.  Dalam survei terbaru, Lembaga Survei Indonesia (LSI), menempatkan 1.206 responden, mayoritas masyarakat optimistis Kejaksaan Agung akan menuntaskan kasus tersebut. Totalnya mencapai 72,1 persen.  Survei dilakukan dalam rentang 27 Juni hingga 5 Juli 2022. Pada temuan lain, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyatakan, mayoritas masyarakat juga meyakini ada keterlibatan mafia dalam kasus minyak goreng, totalnya mencapai 83,1 persen.  “Mayoritas percaya telah terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan mafia minyak goreng dalam penjualan (ekspor) minyak goreng ke luar negeri,” kata Djayadi saat memaparkan hasil survei bertajuk Persepsi Publik Terhadap Penegakan Hukum, Tugas Lembaga-Lembaga Hukum, dan Isu-Isu Ekonomi secara virtual, Minggu (24/7).  Pada temuan lain di survei tersebut, LSI juga memotret keinginan masyarakat terkati sanksi yang harus diberikan jika ada keterlibatan pejabat negara dalam kasus minyak goreng.  Menurut Djayadi, dari mereka yang mengetahui bahwa mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan menjadi tersangka, 38,5 persen menginginkan hukuman seumur hidup.  “Ada juga 16 persen yang menginginkan hukuman mati, sementara yang ingin sanksi 20 tahun mencapai 19,5 peren,” ungkap Djayadi.  Survei LSI juga mencatatkan, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Hasilnya, Kejaksaan dan pengadilan mengalami peningkatan ketimbang Mei 2022.  “Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan dari 64 persen (Mei 2022) menjadi 70 persen pada Juli 2022. Pengadilan juga naik, dari 60 persen (Mei 2022) menjadi 65 persen,” kata Djayadi.

Mayoritas Masyarakat Meyakini Ada Keterlibatan Mafia di Kasus Migor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Screenshot_2022-04-15-20-26-39-99_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg" alt="Pengunjung memindai kode batang (QR Code) melalui aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki pusat perbelanjaan. Prasetia Fauzani/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengunjung memindai kode batang (QR Code) melalui aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki pusat perbelanjaan. Prasetia Fauzani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan sosialisasi pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi PeduliLindungi secara masif. Apalagi, pembeli minyak goreng curah di pasar maupun warung sembako kebanyakan adalah kalangan yang sehari-harinya tidak terbiasa menggunakan teknologi informasi.  “Sosialisasi pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) menggunakan PeduliLindungi harus dilakukan secara gencar. Terutama karena mayoritas pembeli minyak goreng subsidi datang dari masyarakat kelas bawah, yang belum tentu memiliki smartphone,” kata Puan, Senin (27/6).  Sosialisasi pembelian minyak goreng curah seharga Rp 14.000/liter atau Rp 15.500/kilogram dimulai hari ini hingga dua pekan ke depan. Puan menilai, sosialisasi harus dilakukan serentak hingga pelosok daerah Tanah Air.  “Perlu diperhatikan, jangan sampai kebijakan menyulitkan rakyat. Khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone untuk mengakses aplikasi PeduliLindungi,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.  Lebih lanjut Puan juga memahami, penggunaan aplikasi PeduliLindungi dimaksudkan agar Pemerintah dapat mengecek distribusi minyak goreng secara real time sebagai antisipasi penyelewengan yang menyebabkan kelangkaan. Meski begitu, ia menilai sosialisasi tidak bisa hanya sekadar mengandalkan teknologi informasi saja.  “Harus ada pendekatan langsung ke masyarakat, ke pedagang, agar mereka benar-benar memahami transisi sistem pembelian minyak goreng,” ucap Puan.  Di sisi lain, mantan Menko PMK tersebut mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara seksama. Sebab, kata Puan, bukan tidak mungkin pembelian dengan metode ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan.  “Harus dihindari munculnya tindak kecurangan atau oknum calo yang memanfaatkan kesulitan pembeli yang tidak bisa mengakses aplikasi PeduliLindungi dengan meminta tambahan harga. Tentu pengawasan harus dibantu dari tim Satgas Pangan Polri,” imbaunya.  Program minyak goreng curah rakyat bisa diperoleh di penjual/pengecer yang terdaftar resmi dalam program Simirah 2.0. Selain itu juga melalui Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE).  Selama masa sosialisasi, masyarakat diizinkan membeli minyak goreng curah bersubsidi dengan menggunakan KTP. Pembelian minyak goreng curah rakyat di tingkat konsumen dibatasi maksimal 10 kg untuk satu NIK.  “Kita berharap program ini berhasil dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng yang berdampak terhadap kenaikan harga. DPR juga berharap ada evaluasi selama masa sosialisasi ini sehingga kita bisa temukan formula terbaik dalam sistem pembelian minyak goreng,” pungkasnya.

DPR Minta Sosialisasi Beli Minyak Goreng Lewat PeduliLindungi Gencar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/eko-listiyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan minyak goreng dinilai tidak akan selesai hanya di tangan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Wakil Direktur Indonesia for Development of Economics Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu dilibatkan untuk rencana kerja jangka menengah.  Eko mengatakan, sekitar 95 persen produksi minyak goreng di Indonesia dihasilkan oleh perusahaan swasta. Sehingga akan sulit bagi pemerintah mengendalikan harga dan pasokan di dalam negeri, jika tidak membentuk kelembagaan khusus.  "Akan lebih bagus ke depan, kelembagaannya. Ini memang tidak bisa selesai di Kemendag saja, tetapi perlu melibatkan Kementerian BUMN. Kalau barangnya sudah ada di tangan BUMN kan lebih mudah. Namun, sekarang PR pemerintah mencapai harga Rp 14.000 per liter. Kelembagaan bisa menjadi target jangka menengah," jelas, Eko, di Jakarta, Jumat (24/6).  Dia mengatakan, BUMN dapat diberikan tugas mencadangkan dan mendistribusikan minyak goreng kualitas minyak curah dari perusahaan swasta. Termasuk dapat juga ditugaskan mengelola minyak dari domestic market obligation (DMO).  "Siapa yang mengelola DMO ini. Bagus jika bisa diserap BUMN. BUMN nanti mendistribusi minyak untuk rakyat. Mekanismenya, bisa dengan operasi pasar. Jika sekarang ini pakai Aplikasi Si Mirah atau Sistem Informasi Minyak Curah itu tidak diatur kecepatannya, serta seberapa cepat bisa dilakukan distribusinya karena pemegang produknya bukan Pemerintah, tetapi swasta," tambahnya.  Lebih jauh dia mengatakan, mengatur tata niaga khusus dan memproteksi harga minyak goreng kualitas rendah atau curah, tidak akan menggangu pasar ekspor CPO Indonesia. Alasannya, sejauh ini sekitar 80 persen produk sawit Indonesia dijual ke luar negeri.  DMO sebesar 20 persen, menurutnya, sudah jauh dari cukup untuk kebutuhan di dalam negeri karena pemakaian minyak goreng di industri mikro dan kecil, serta rumah tangga relatif stabil dari tahun ke tahun alias jarang sekali terjadi lonjakan permintaan.  "Kebutuhan CPO di dalam negeri sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan total produksi hanya sekitar 10 persen saja. Jadi sebenarnya DMO 20 persen itu sudah cukup untuk kebutuhan domestik. Namun yang perlu diperhatikan adalah kepastian produk terdistribusi di level bawah," jelasnya.  Lebih teknis, Eko Listyanto menilai, Kementerian BUMN dapat memastikan bahwa ke depan strategi bisnis PTPN Group yang memiliki kebun sawit dan pabrik pengolahan minyak sawit mentah crude palm oil (CPO) bisa ikut membantu menstabilkan harga minyak goreng. "Dari situ, kalau produksinya bisa ditingkatkan bagus. Namun, bagus juga jika PTPN itu menyerap produksinya, seperti yang dilakukan Bulog. Bisa saja DMO itu milik Sinarmas, Wilmar, Asian Agri, Astra Agro Lestari dan perusahaan lain, yang penting mereka mengikuti aturan DMO," tambahnya lagi.  Pada kesempatan itu, Eko mengingatkan pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan harga minyak goreng curah di dalam negeri. Sebab, saat ini harganya masih pada level yang dapat menggerus daya beli pelaku industri kecil dan rumah tangga kelas bawah bawah.  "Kalaupun pemerintah tidak bisa menekan harga ke Rp 14.000 per liter, seperti target, setidaknya bisa mendekati kisaran Rp 15.000 per liter. Pemerintah juga diminta untuk memastikan harga di level masyarakat sesuai dengan target dan tidak membutuhkan regulasi baru yang dapat mengabaikan persoalan utama," terangnya.

Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Migor, Indef Sarankan Libatkan BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Mantan-Menteri-Perdagangan-Muhammad-Lutfi-Di-Periksa-Kejagung-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta, Rabu (22/6/2022). Muhammad Lutfi menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus fasilitas pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) dan tur" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta, Rabu (22/6/2022). Muhammad Lutfi menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus fasilitas pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) dan tur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengapresiasi langkah mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang bersedia memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, di Jakarta, Rabu.  Menurut Mulyanto, Lutfi yang hadir untuk dimintai keterangan sebagai saksi mengenai perkara dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah itu, akan membantu tim penyidik Kejagung dalam mengusut perkara tersebut.  "Saya yakin dan percaya Pak Lutfi akan membongkar semua skandal minyak goreng ini di hadapan penyidik. Kita harus angkat topi kepada beliau," kata Mulyanto seperti dikutip Antara, Kamis (23/6).  Di samping itu, Wakil Ketua Fraksi PKS ini pun menilai Lutfi telah berjasa menyadarkan publik mengenai kebenaran tentang keberadaan para mafia minyak goreng. Selanjutnya, Mulyanto berharap keterangan dari Lutfi dapat membuat penegak hukum mampu memberantas keberadaan mafia minyak goreng secara menyeluruh agar perekonomian di Tanah Air menjadi semakin baik.  Hal senada disampaikan pula oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir. Adies menilai keterangan dari Lutfi sangat dibutuhkan oleh Kejaksaan Agung. Dia bahkan meyakini Kejaksaan Agung tidak memanggil orang-orang tertentu secara sembarang. Dengan demikian, kata Adies, Lutfi sepatutnya memberikan keterangan rinci yang dapat membongkar kasus tersebut.  "Berikan penjelasan secara rinci agar kasus ini dapat terungkap, siapa-siapa saja yang terlibat," ucap dia.  Kemudian di sisi lain, Guru Besar Hukum Universitas Borobudur, Jakarta Timur, Faisal Santiago meyakini Muhammad Lutfi akan memberikan keterangan komprehensif dan apa adanya terkait kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crued palm oil (CPO) periode Januari 2021 sampai Maret 2022 itu.  Menurut dia, Lutfi harus memberikan keterangan secara komprehensif dan jujur agar tim penyidik dapat mengungkap pihak yang menjadi dalang dari kasus tersebut. "Harusnya seperti itu (buka-bukaan) biar kelihatan juga siapa di belakangnya," kata Faisal.  Diketahui, Muhammad Lutfi tiba sekitar pukul 09.11 WIB di Kejaksaan Agung. Dalam perkara dugaan kasus korupsi pemberian izin ekspor minyak goreng mentah ini, tim penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung telah menyerahkan tahap I berkas perkara terhadap lima tersangka kepada jaksa penuntut umum pada Rabu (15/6).  Lima tersanga itu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana (IWW), Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor (MPT), dan Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA (SM).  Berikutnya, General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Tagore Sitanggang (PTS) dan penasihat kebijakan/analisa pada Independen Research &amp; Advisory Indonesia Lin Che Wei (LCW).

Legislator PKS Yakin Mantan Mendag Lutfi Bongkar Mafia Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/LUTFI1.jpg" alt="Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menter Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (CPO). Lutfi saat ini telah memenuhi panggilan tim jaksa penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).  Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Supardi menyatakan, Lutfi akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dia akan digali keterangannya seputar pemberian izin ekspor CPO.  "Nanti penyidiklah materinya, kan seputar peran dia dalam proses itu," kata Supardi kepada wartawan, Rabu (22/6).  Dia menjelaskan, semua proses yang berkaitan peran Lutfi dalam pemberian izin ekspor CPO akan didalami tim jaksa penyidik Korps Adhyaksa. Terlebih, kasus ekspor CPO ini belakangan menjadi sorotan di dalam negeri.  "Semua proses diklarifikasi, apa yang dia dengar dia ketahui di dalam semua proses itu," tegas Supardi.  Meski demikian, Supardi enggan menjelaskan mengapa pihaknya baru memeriksa Lutfi setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Supardi hanya mengatakan, hal ini merupakan strategi tim penyidik.  "Kita kan punya strategi," ujar Supardi.  Dalam kasus korupsi ini, jaksa penyidik menduga pemberian izin ekspor minyak sawit mentah ke beberapa perusahaan yang dilakukan oleh Kemendag melawan hukum. Total ada lima tersangka yang telah dijerat Kejaksaan, salah satunya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana.  Penyidik juga menetapkan pihak swasta yang berperan sebagai penasehat yang membantu pengambilan keputusan penerbitan persetujuan ekspor bernama Lin Che Wei. Sementera terdapat tiga bos perusahaan sawit yang juga terjerat, mereka di antaranya Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Tagore Sitanggang.

Bongkar Mafia Minyak Goreng,  Kejagung Periksa Eks Mendag Lutfi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/genjot-ekspor-minyak-goreng-menperin-berencana-memberi-insentif_m_227573.jpg" alt="Ilustrasi proses produksi minyak goreng." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi proses produksi minyak goreng.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah bersama Polresta Banyumas berhasil mengungkap tindak pidana peredaran minyak goreng kemasan tanpa izin edar. Penyidik menyita 14 ton minyak goreng dalam kasus ini.  Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya terus melakukan penindakan terkait penyalahgunaan peredaran kebutuhan bahan pokok di tengah masyarakat. Sejauh ini Polda Jateng telah mengungkap 6 kasus serupa di 6 lokasi berbeda.  "Hal ini selaras dengan kebijakan Kapolri untuk mengawal kebijakan pemerintah dalam pencegahan terjadinya penyalahgunaan peredaran migor di tengah masyarakat," ujar Luthfi kepada wartawan, Jumat (3/6).  Terkait kasus di Banyumas, kejadian bermula pada 18 Mei 2022 ketika petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat terkait dugaan penimbunan migor di wilayah Cilongok, Kabupaten Banyumas. Namun saat dilakukan pendalaman, didapati adanya pelanggaran lain yakni pemalsuan merk dan informasi yang dicantumkan dalam kemasan.  Di dalam gudang tersebut, petugas menemukan ribuan botol kemasan minyak goreng merk Lapama. Dari hasil penyelidikan yang didapat, merk tersebut tidak memiliki ijin edar serta tidak mencantumkan informasi yang benar terkait produknya di kemasan.  Merk tersebut juga memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan pada label dengan memakai izin edar dari perusahaan lain. Barcode yang tertera dalam kemasan juga ternyata milik perusahaan lain. Merk tersebut pun tidak mencantumkan logo halal dari MUI.  Dalam kasus ini, petugas mengamankan 7 orang pelaku dengan barang bukti sebanyak 628 karton berisi 12 botol migor merk Lapama berukuran 800ml. Jik ditotal seluruhnya 6 ribu liter.  Petugas kemudian melakukan pengembangan ke tempat pengemasan migor merk Lapama di CV. Alam Timur Jaya yang terletak di Watugede, Singosari, Kabupaten Malang. Di lokasi tersebut petugas mengamankan 895 karton berisi migor merk Lapama dengan total lebih dari 8,5 ribu liter. Tersangka berinisial RAN selaku direktur perusahaan diamankan di lokasi tersebut.  "Barang bukti yang diamankan total sebanyak 18.288 botol migor merk Lapama ukuran 800 ml. Jumlah semuanya lebih dari 14 ribu liter minyak goreng tanpa ijin edar yang kita amankan, atau seberat 12 ton," pungkas Luthfi.  Atas perbuatannya para pelaku dijerat dengan Pasal  8 ayat (1)  huruf a UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta pasal 144 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Diedarkan Tanpa Izin, 14 Ton Minyak Goreng Disita Polda Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Deddy-PDIP-DPR-RI.jpg" alt="dok DPR RI" width="100%">
<figcaption>dok DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus mempertanyakan logika dan regulasi terkait pernyataan Luhut Panjaitan yang menyatakan bahwa kantor pusat perusahaan sawit harus berada di Indonesia.  "Saya sih senang dengan pernyataan Pak Luhut itu, tetapi apa memang ada regulasinya? Apakah memang ada UU atau aturan pemerintah yang menyatakan dan mengharuskan semua investor yang berinvestasi harus berkantor pusat di Indonesia? Atau kah itu hanya berlaku untuk perusahat perkebunan sawit saja, tidak untuk perusahaan smelter, pembangkit listrik, tambang, migas, konsultan, lawyer, rumah sakit, telekomunikasi dan sebagainya?"  Menurut Anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Kalimantan Utara tersebut mengakui, pernyataan dan niat Pak Luhut itu sangat populis, progressif dan heroik. Tetapi tanpa landasan hukum, kesannya jadi sekedar gertak sambal belaka.  "Saya pribadi akan mendukung bila kebijakan itu serius mau dilakukan, tetapi perlu dipikirkan apakah hal itu tidak akan berdampak kepada iklim investasi di Indonesia?" tuturnya.  Deddy juga mempertanyaakan, apakah dulu Exxon dan Freeport kantor pusatnya ada di Indonesia atau apakah sekarang PWC, McKenzie, Huadian, Newmont, Chingsan, Huawei, Virtue Dragon, Obsidian, Silk Road dan sebagainya itu juga harus berkantor pusat di Indonesia, tanya Deddy. Menurut saya LBP harusnya tidak menerapkan standar ganda, sehingga tersirat ada agenda tersembunyi dan merusak iklim berinvestasi di Indonesia.  Menurut Anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Kalimantan Utara tersebut, ada banyak persoalan hulu dalam industri sawit yg seharusnya diurusi oleh LBP sebagai orang yang ditugasi membereskan sengkarut minyak goreng. Ambil contoh yang paling hulu adalah soal DPO meliputi penetapan harga Tandan Buah Sawit (TBS) dan CPO dan produk minyak goreng yang masih mengacu pada harga internasional.  "Mekanisme pemungutan dan kontrol CPO hasil DMO, kemampuan pemerintah menyiapkan fasilitas cadangan nasional hingga distribusi," ujar Deddy.  Masalah hulu lain yang jauh lebih penting, lanjut Deddy adalah soal jangka waktu HGU dan pengembalian asset itu kepada negara, soal plasma dan luasan HGU yang merugikan bahkan mengorbankan petani kecil pemilik lahan dan masyarakat adat hingga sering menimbulkan konflik dimana-mana. termasuk soal banyaknya perkebunan sawit yang belum memberikan upah buruh sesuai ketentuan.  "Kenapa soal-soal hulu yang fundamental seperti itu tidak dipikirkan oleh LBP, ujar pria kelahiran Pematang Siantar tersebut. Kalau itu yang dia ingin selesaikan, saya angkat topi dan bangga," ujarnya.  Selanjutnya Deddy mengatakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali masalah dalam perkebunan sawit terkait luasan lahan. Hal itu merugikan keuangan negara dari sektor penerimaan pajak, manipulasi pajak juga. Kalau kelebihan lahan hasil caplokan perusahaan itu diberikan kepada masyarakat lokal atau masyarakat adat, akan memberikan kesejahteraan.  "Tapi koq Luhut tidak berpikir membereskan masalah lahan ini yang sudah merupakan konflik bersifat manifes dan sering memakan korban jiwa rakyat kecil. Saya ajak Pak Luhut ke Dapil saya di Kalimantan Utara bertemu dengan ribuan rakyat yang dirugikan oleh perusahaan sawit dengan sistem plasma, melihat barak-barak buruh sawit yang diperlakukan seperti budak. Itu semua persoalan bulu," ujar Deddy.  "Saya tidak berniat membela pengusaha sawit, bisa dikatakan saya anti perkebunan monokultur skala besar yang merusak lingkungan. Tapi sebagai Anggota DPR RI, saya mengatakan bahwa Pak Luhut itu salah fokus atau punya agenda lain," pungkas Deddy.

Soal Kantor Sawit, Komisi VI DPR Kritik Visi Luhut Tak Sejalan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/antri-migor-1.jpg" alt="TUNGGU GILIRAN; Para pedagang mengantre untuk mendapatkan pasokan minyak goreng curah dari Kemendag. Masing-masing pedagang mendapatkan jatah 100 liter migor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TUNGGU GILIRAN; Para pedagang mengantre untuk mendapatkan pasokan minyak goreng curah dari Kemendag. Masing-masing pedagang mendapatkan jatah 100 liter migor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kehadiran negara dipandang penting untuk mengatur ketersediaan crude palm oil (CPO) atau sawit di dalam negeri. Jadi, kebutuhan antara dalam negeri dan ekspor harus diseimbangkan.  Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, produk turunan dari sawit ini adalah minyak goreng yang sudah menjadi hajat hidup orang banyak di dalam negeri. Jika tidak tersedia, maka masyarakat pun akan kelimpungan.  "Campur tangan negara dibenarkan dalam mengatur, karena sudah menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Sugeng dalam Rapat Kerja bersama Dirjen Agro Kemenperin dikutip, Rabu (25/5).  Adapun, isu minyak goreng sempat ramai diperbincangkan publik, karena kelangkaan yang membuat masyarakat kesulitan. Apalagi minyak goreng juga kini sudah menjadi industri strategis nasional.  Bahkan, penyebab inflasi ekonomi di dalam negeri salah satunya dipicu oleh keberadaan minyak goreng. Di sinilah, negara perlu mengatur domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) menyangkut CPO.  "Misalnya, produksi CPO per tahun 57 juta ton, lantas diterapkan DMO berapa. Misalnya 20 persen. Artinya, seperlima dari CPO untuk kepentingan dalam negeri dengan harga dipatok berdasarkan DPO," terang dia.  Kebijakan itu untuk menghindari fluktuasi ketersediaan dalam negeri. "Kita sama-sama tahu polabilitasnya sangat tinggi menyangkut komoditas. Hari ini saja harga CPO melompat tinggi. Kalau tidak diatur pasti semuanya diekspor," ungkap politisi Nasdem ini.  Dirinya pun berpandangan, sebaiknya harga CPO tidak dilepas ke pasar bebas, karena ekonomi nasional tidak menganut paham liberal.  "Kita tidak boleh menyerahkan pada mekanisme pasar bebas. Masyarakat kita disparitas kemampuannya masih senjang. Masih perlu kehadiran negara dalam hal subsidi," pungkasnya.

Pemerintah Punya Peran Strategis Mengatur Ketersediaan Migor Domestik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/EKSPOR-CPO-BONTANG-POST.jpg" alt="Ilustrasi petani sawit tengah memanen buah kelapa sawit (Bontang Post/JPG)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani sawit tengah memanen buah kelapa sawit (Bontang Post/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Riset Center Of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, keputusan pemerintah untuk mencabut kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan turunannya adalah langkah tepat. Sebab, kebijakan itu pun tidak berpengaruh signifikan.  "Melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO) memang tidak akan menurunkan secara signifikan harga minyak goreng," ungkap dia kepada JawaPos.com, Minggu (22/5).  Di sisi lain, larangan ekspor CPO dan produk turunannya ini jelas sangat mengganggu industri. Sebab, ouput mulai dari hulu, yakni TBS (tandan buah segar) dan CPO hingga ke hilir di Indonesia sangat besar, jauh diatas permintaan domestik.  "Larangan ekspor CPO dan turunan, menyebabkan oversupply," terangnya.  Adapun, rantai pasok domestik pun dikuasai oleh industri besar, maka yang menjadi korban sudah pasti adalah para petani dan industri kecil. Di mana harga TBS jatuh dan para petani pun kesulitan untuk menjualnya.  "Petani kehilangan income, yang pada gilirannya memangkas daya beli di sentra-sentra sawit," tandasnya.  Sebagai informasi, saat ini pemerintah tengah membuat aturan terkait dengan pencabutan kebijakan tersebut. "Sesuai arahan Bapak Presiden ekspor CPO dan turunanya akan dibuka kembali tanggal 23 Mei 2022 yang akan diatur dalam perarutan Menteri Perdagangan," tutur Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, Jumat (20/5).  Karena aturan pelarangan ekspor dicabut, maka pemerintah dalam menjaga pasokan minyak akan kembali menggunakan skema kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).  "Hal yang akan diatur menyangkut aturan-aturan tekait tapi tidak terbatas pada eksportir pendaftar, ketentuan DMO-DPO dan turunanya serta meknisme pengwasan dengan melibatkan aparat penegak hukum," tutupnya.

Ekonom Anggap Kebijakan Larangan Ekspor CPO Kontradiktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Bhima-Yudistira.jpg" alt="Ekonom Celios Bhima Yudhistira" width="100%">
<figcaption>Ekonom Celios Bhima Yudhistira</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mencabut pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku turunannya, keputusan itu akan mulai berlaku pada 23 Mei 2022. Langkah ini diambil atas dasar ketersediaan minyak goreng yang telah memenuhi kebutuhan nasional.  Untuk diketahui, kebutuhan minyak goreng curah di dalam negeri sebesar 194.634 ton per bulan. Sedangkan pasokan minyak goreng sebelum dilakukan kebijakan pelarangan ekspor, pada bulan Maret hanya mencapai 64.626,52 ton atau 33,2 persen dari kebutuhan per bulannya.  Namun, setelah dilakukan kebijakan pelarangan ekspor pasokan minyak goreng curah pada bulan April 2022, stok meningkat menjadi 211.638,65 ton per bulan atau 108,74 persen dari kebutuhan nasional. Artinya, kini kebutuhan bulanan secara nasional dapat terpenuhi.  Mengenai hal itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa keputusan ini berisiko akan kembali meningkatkan harga di pasaran. Adapun, harga minyak goreng di pasaran berada di kisaran Rp 17.200 sampai Rp 17.600 per liter.  "Selama aturan minyak goreng boleh mengacu pada mekanisme pasar, maka harga yang saat ini rata-rata Rp 24.500 per liter di pasar tradisional bisa meningkat lebih tinggi," terangnya kepada JawaPos.com, Minggu (22/5).  Kata dia, ada tiga solusi yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah segera setelah pencabutan larangan ekspor dilakukan. Pertama, tugaskan Bulog dengan memberi kewenangan untuk ambil alih, setidaknya 40 persen dari total distribusi minyak goreng.  "Selama ini mekanisme pasar gagal mengatur marjin yang dinikmati para distributor migor. Bulog nantinya membeli dari produsen minyak goreng dengan harga wajar, dan melakukan operasi pasar atau menjual sampai ke pasar tradisional," ungkapnya.  Kedua, hapus kebijakan subsidi ke minyak goreng curah dan ganti dengan minyak goreng kemasan sederhana. Sebab, pengawasan minyak goreng kemasan jauh lebih mudah dibanding curah.  Terakhir adalah jika masalahnya adalah sisi pasokan bahan baku di dalam negeri, maka program biodisel 30 (B30) harus mengalah. "Target biodisel harus segera direvisi, dan fokuskan dulu untuk penuhi kebutuhan minyak goreng," ucapnya.  Ia mengingatkan, jika rekomendasi ini tidak berlangsung dengan baik, maka akan muncul kembali mafia minyak goreng yang terjadi sebelumnya.  "Masih ada kalau 3 rekomendasi tadi tidak dijalankan. Karena mafia minyak goreng tidak hanya persoalan izin ekspor CPO tapi juga mafia oplosan curah misalnya, atau distributor yg sengaja lakukan penimbunan," tutup Bhima.

Sejumlah Langkah Harus Diambil Pemerintah Berangus Praktik Mafia Migor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mafia Minyak Goreng

Berita Terkini