<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/19/febcc4eb-3ff6-42f5-bb7b-8c3f751df668-1760438744.jpg" alt="Mantan Menteri ESDM Sudirman Said usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Senin (19/1). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri ESDM Sudirman Said usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Senin (19/1). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan bahwa pemberantasan mafia minyak dan gas (migas) tidak akan pernah tuntas tanpa komitmen politik yang penuh dan konsisten dari pimpinan tertinggi negara. Hal tersebut disampaikan Sudirman usai memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (Petral)/Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES) periode 2009&ndash;2015. Sudirman mengatakan, kehadirannya di Kejagung merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap persoalan lama di sektor migas. &ldquo;Dua kali saya mendapat amanah negara untuk membereskan sektor energi. Pertama sebagai Senior Vice President Kepala Integrated Supply Chain Pertamina pada 2008&ndash;2009, dan kedua sebagai Menteri ESDM pada 2014&ndash;2016,&rdquo; kata Sudirman di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Senin (19/1). Namun, kedua upaya tersebut terhenti sebelum tuntas bukan karena keterbatasan perangkat teknis atau sumber daya manusia, melainkan karena lemahnya kemauan politik. &ldquo;Keduanya terhenti bukan karena kekurangan alat atau orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh, tetapi karena political will yang setengah hati,&rdquo; tegasnya. Ia menilai kondisi tersebut menyebabkan praktik yang selama ini dikenal sebagai &ldquo;mafia migas&rdquo; terus berulang. Pola dan boleh berganti, tetapi akar persoalan tidak pernah disentuh secara serius dan menyeluruh. Sudirman juga mengungkapkan, persoalan mafia migas telah ia sampaikan langsung kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 26 Oktober 2014, tidak lama setelah dilantik sebagai Menteri ESDM. Saat itu, ia menegaskan bahwa pemberantasan mafia migas bukan semata persoalan teknis tata kelola. &ldquo;Pemberesan mafia migas adalah soal kelurusan arah kepemimpinan negara,&rdquo; bebernya. Ia menambahkan, jika komitmen politik kuat, maka jalan keluar selalu ada. Sebaliknya, jika terdapat keraguan di tingkat pengambil keputusan, kebijakan sebaik apa pun hanya akan berhenti di meja rapat. Sudirman berharap, proses hukum yang kini ditangani Kejaksaan Agung dapat menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan migas secara menyeluruh dan langsung dikomandoi Presiden Prabowo Subianto, bukan sekadar penanganan kasus per kasus. &ldquo;Ayo, Pak Presiden. Kali ini jangan setengah hati. Rakyat tidak sedang menunggu janji, tetapi bukti,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Sudirman Said usai dimintai keterangan Kejagung tegaskan komitmen bantu penegakan hukum berantas mafia migas di Indonesia.

Usai Diperiksa Kejagung, Sudirman Said Tegaskan Bantu Berantas Mafia Migas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/22/MIGAS-917505230.jpg" alt="Ilustrasi - Pompa angguk di suatu lokasi pengeboran minyak. (en.wikipedia.org)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Pompa angguk di suatu lokasi pengeboran minyak. (en.wikipedia.org)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menyatakan pemberantasan mafia migas dinilai sangat penting dan mendesak di tengah upaya mewujudkan swasembada energi sebagaimana Asta Cita Pemerintahan Prabowo - Gibran. Menurut Direktur Puskepi Sofyano Zakaria salah satu elemen yang dinilai memiliki peran strategis dalam pemberantasan tuntas mafia migas adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Oleh karena itu dukungan politik DPR sangat dibutuhkan dalam memberantas mafia migas,&rdquo; kata dia melalui sambungan telepon di Jakarta, Jumat. Jika terdapat kecurigaan praktik mafia migas, tambahnya, DPR harus berani memberikan dukungan politik, melalui Komisi yang berkaitan dengan migas seperti Komisi VI dan XII, wakil rakyat harus aktif bersuara kepada pemerintah agar segera menangani dengan serius. Ketika kasus belum dibuka, misalnya, dukungan adalah dalam bentuk terus bersuara hingga praktik mafia migas tersebut bisa dibongkar aparat penegak hukum (APH). Sedangkan ketika kasus tersebut sudah dibongkar, lanjutnya, DPR pun harus terus bersuara, dalam hal ini harus mendesak agar hukuman mafia migas tersebut bisa maksimal, jangan sampai kasusnya didiamkan terus. "Melalui dukungan politik tersebut, diharapkan pemberantasan mafia migas menjadi lebih efektif," ujar pengamat migas itu. Sebelumnya, pembahasan mengenai upaya pemberantasan mafia migas mengemuka saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dan Pertamina, Rabu (19/11). Salah satu indikasi mafia migas, adalah pengondisian agar impor terus dilakukan. Dalam RDP tersebut, anggota Komisi VI DPR Mufti AN Anam bahkan meminta BUMN tersebut untuk berani melawan mafia migas, termasuk menyampaikan kepada DPR. "Pak Simon (Direktur Utama Pertamina) jangan takut sama mafia. Kalau ada apa-apa, sampaikan kepada kami, Pak," kata Mufti.

Jika terdapat kecurigaan praktik mafia migas, DPR harus berani memberikan dukungan politik, melalui Komisi terkait.

Puskepi Dorong DPR Kuatkan Dukungan Pemberantasan Mafia Migas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/oQ4Hm1SsCtfL4AWglMSTvvkcdCeTnBAGQEU48UzR-980209966.jpg" alt="Potret Kilang minyak Cilacap. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Potret Kilang minyak Cilacap. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Percepatan transisi energi menurut pengamat energi Ali Ahmudi perlu menjadi prioritas utama pemerintah dalam membenahi tata kelola sektor migas. Ia menyebut peralihan menuju energi nonfossil dan energi terbarukan dapat menjadi langkah strategis untuk menyeimbangkan suplai dan demand sekaligus mempersempit ruang gerak kelompok yang selama ini menguasai pasar energi fosil. Ali menegaskan bahwa sektor energi terbarukan masih minim pemain besar, sehingga negara lebih mudah mengatur dan memastikan tata kelola berjalan transparan. &ldquo;Pengaturan keseimbangan bisa terjadi saat negara melirik energi nonfossil atau energi terbarukan yang memang belum banyak pemainnya,&rdquo; ujar dia. Ia menilai kebijakan ini akan menjadi fondasi penting sebelum pemerintah melangkah lebih jauh dalam memberantas mafia migas. Ia juga menyoroti perlunya political will agar energi terbarukan menjadi pilihan yang layak dan mudah diakses masyarakat. Menurut dia, edukasi publik harus diperkuat agar peralihan ke energi bersih dapat berlangsung natural. &ldquo;Kalau masyarakat beralih ke energi terbarukan, pemain lama di sektor energi fosil makin kehilangan &lsquo;lapangan bermain&rsquo;,&rdquo; katanya.. Di sisi lain, Ali juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah menindak para aktor besar di sektor migas. Ia menilai upaya tersebut akan semakin efektif jika dibarengi reformasi struktur energi nasional. &ldquo;Saya mendukung penuh langkah pemerintah dalam memerangi mafia migas,&rdquo; ujarnya. Ali mengapresiasi penetapan Muhammad Riza Chalid sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah 2018&ndash;2023. Ia menilai langkah tersebut merupakan sinyal bahwa pemerintah mulai serius membongkar jaringan yang telah mengakar puluhan tahun. &ldquo;Ini bukti pemerintah serius dalam mengurai kasus mafia migas,&rdquo; ujarnya. Meski begitu, Ali mengingatkan agar langkah tersebut tidak berhenti pada simbol atau &ldquo;panggung depan&rdquo; penegakan hukum. Ia mencontohkan kasus penutupan Petral yang sebelumnya dianggap sebagai capaian besar, namun tidak diikuti perubahan signifikan pada tata kelola impor BBM. Ia mendorong pemerintah bergerak lebih luas dan lebih dalam untuk memastikan reformasi sektor energi berjalan tuntas dan berkelanjutan. (*)

Pengamat energi Ali Ahmudi menilai percepatan transisi energi perlu diprioritaskan pemerintah sebagai langkah untuk mempersempit mafia migas

Percepatan Transisi Energi Dinilai Jadi Kunci untuk Persempit Ruang Mafia Migas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/13187_31000_riza-chalid.jpg" alt="Riza Chalid" width="100%">
<figcaption>Riza Chalid</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Muhammad Riza Chalid (MRC) masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Agustus 2025. Penetapan ini dilakukan setelah Riza Chalid mangkir dari panggilan penyidik terkait kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. "Pertama, yang jelas terhadap MRC, Penyidik pada gedung bundar telah menetapkan DPO per tanggal 19 Agustus 2025," kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, Jumat (22/8). Anang menegaskan, penyidik sebelumnya sudah memberikan kesempatan bagi Riza Chalid untuk memenuhi kewajiban hukumnya. Namun, Riza Chalid tidak memenuhi panggilan Kejaksaan sebanyak tiga kali. "Terhadap yang bersangkutan, di mana telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali. Dan saat ini sedang dalam proses pemrosesan untuk Red Notice," ucapnya. Pihak Kejagung kini tengah berkoordinasi dengan pihak Interpol untuk mempercepat pencarian dan penangkapan Riza Chalid. "Kalau sudah dapat, sudah sedang dibicarakan dengan Interpol, NCBC-nya," tutur Anang. Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan pengusaha minyak dan gas (migas) Muhammad Riza Chalid sebagai tersangka, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina (Persero), Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk periode 2018&ndash;2023. Riza Chalid diketahui merupakan beneficial owner dari PT Orbit Terminal Merak, perusahaan yang bergerak di bidang penyimpanan dan logistik energi. Ia menyandang status tersangka bersama delapan orang lainnya yang diumumkan Kejagung pada Kamis (10/7) malam. Kasus ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga Rp 285 triliun. Total tersangka sejauh ini mencapai 18 orang, termasuk sejumlah petinggi dan mantan pejabat Pertamina serta perwakilan perusahaan mitra bisnis.

Penyidik Kejagung tetapkan Riza Chalid sebagai DPO sejak 19 Agustus 2025, kasus dugaan korupsi migas, kerugian negara Rp 285 triliun.

DICARI! Mafia Migas Riza Chalid Resmi jadi DPO Kejaksaan Agung Sejak 19 Agustus 2025, Rugikan Negara Rp 285 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/MIGAS-14-573067683.jpg" alt="VP Crude &amp; Product Trading ISC Kantor Pusat PT Pertamina periode 2019-2023 Dwi Sudarsono ,mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (10/7/2025)." width="100%">
<figcaption>VP Crude &amp; Product Trading ISC Kantor Pusat PT Pertamina periode 2019-2023 Dwi Sudarsono ,mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (10/7/2025).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR Sartono Hutomo menilai, penetapan status tersangka dan upaya penangkapan M Riza Chalid menunjukkan bahwa Pertamina sangat mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam melakukan penegakan hukum. Sikap manajemen Pertamina tersebut, kata dia lagi, juga sejalan dengan komitmen politik Presiden Prabowo untuk membangun sistem ekonomi nasional yang bersih dan adil, termasuk di dalamnya, upaya membuka kasus korupsi tahap demi tahap, seperti membongkar kartel migas. &rdquo;Jika ingin menciptakan BUMN yang sehat dan mandiri, maka pemberantasan korupsi adalah langkah pertama yang tidak bisa ditawar,&rdquo; ujar Sartono, di Jakarta, Senin. Dia berharap, tidak ada lagi praktik rente dan mafia, sehingga diharapkan Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN) strategis, akan terus menuju ke arah yang lebih baik. Menurut dia, manajemen Pertamina terus membenahi diri, antara lain dalam hal digitalisasi dan transparansi namun diharapkan harus semakin memperkuat Good Corporate Governance dan menjadikan sebagai prioritas utama. "Di Komisi VI DPR RI, mitra utama dari BUMN/Pertamina, kami siap untuk terus bekerja sama menjalankan tugas mengawasi keterbukaan, sehingga betul-betul terasa di praktiknya," ujar dia melalui sambungan telepon. Dengan demikian, katanya lagi, Pertamina dan BUMN lain dapat benar-benar mengelola kekayaan bangsa dan disalurkan kepada seluruh rakyat, terciptanya Indonesia yang sejahtera seperti cita-cita kita semua. Sebelumnya, Kejagung telahh menetapkan pengusaha migas M Riza Chalid sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Riza adalah satu dari sembilan tersangka baru, yang ditetapkan 10 Juli 2025. Dalam kasus ini, dia ditersangkakan selaku penerima manfaat PT Orbit Terminal Merak (PT OTM). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar, dalam konferensi pers, mengatakan, Riza menyepakati rencana kerja sama penyewaan Terminal BBM Tangki Merak meski tidak dibutuhkan Pertamina, serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi. &nbsp;

Pertamina dan BUMN lain dapat benar-benar mengelola kekayaan bangsa dan disalurkan kepada seluruh rakyat.

Legislator Harapkan Tidak Ada Lagi Praktik Rente dan Mafia di Sektor Perminyakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/13187_31000_riza-chalid.jpg" alt="Riza Chalid" width="100%">
<figcaption>Riza Chalid</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi buka suara soal telah ditetapkannya Riza Chalid sebagai tersangka kasus korupsi Tata Kelola Minyak oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Bahkan, ia menilai penetapan tersangka ini telah merobohkan mitos soal gembong mafia migas yang kebal hukum. "Penersangkaan MRC telah merobohkan mitos bahwa MRC selama ini diyakini tidak tersentuh sama sekali oleh aparat penegak hukum," kata Fahmy Radhi kepada JawaPos.com, Minggu (13/7). Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa dalam pemburuan rente migas yang merugikan negara, Riza Chalid selalu memanfaatkan Pertamina dan anak-anak perusahaannya. Menurut Fahmy, Riza dikenal sebagai mafia yang menggunakan PT Petral di Singapura untuk merampok uang negara melalui bidding impor minyak dan blending impor BBM. Selain itu, Riza pun dikenal sebagai mafia yang kerap melakukan markup biaya pengapalan melalui PT International Shipping dan mengolah minyak mentah menjadi BBM melalui PT Kilang Pertamina Internasional. "Modus serupa digunakan oleh Muhammad Kerry Adrianto, anak kandung MRC, dengan memanfaatkan PT Patra Niaga, yang merugikan negara sekitar Rp 193,7 triliun per tahun selama lima tahun," ungkapnya. Selain itu, Fahmy juga menilai penetapan Rizal Chalid tersangka ini sebagai bentuk keberanian Kejaksaan Agung yang telah diberi persetujuan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di negeri ini. Pasalnya, sepengetahuan Fahmy di era Presiden Joko Widodo, Riza Chalid CS masih sulit untuk dibekuk oleh aparat penegak hukum. Itu sebabnya ia menilai ketegasan Presiden Prabowo tidak hanya sekadar omon-omon. Bahkan, pada saat Pemerintahan Presiden SBY, Menteri BUMN Dahlan Iskan sudah mengendus bahwa Petral digunakan oleh Riza Chalid CS sebagai sarang mafia migas sehingga Dahlan akan membubarkan Petral. "Tetapi tidak sanggup membubarkannya, lantaran menurut Dahlan Iskan bahwa backing Petral mencapai langit tujuh. Baru atas rekomendasi Tim Anti Mafia Migas, Presiden Jokowi berani membubarkan Petral," ungkap Fahmy. Tanpa endorse Jokowi, lanjut Fahmy, mustahil Petral dapat dibubarkan. Namun, saat Menteri ESDM Sudirman Said akan menyerahkan hasil forensik audit korupsi Petral, konon menurut Sudirman Said, Jokowi mencegahnya sehingga tidak ada satu pun tersangka, termasuk Riza Chalid. Namun, Sekarang Kejaksaan Agung sudah berani menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka yang tentunya atas persetujuan Presiden Prabowo, yang mempunyai komitmen kuat untuk membrantas korupsi di negeri ini. "Tidak cukup Kejaksaan Agung hanya menetapkan Riza Chalid dan tujuh tersangka dugaan korupsi Pertramina, namun juga harus menetapkan DPO dan memburunya serta memproses hukum dan tujuh tersangka lainnya hingga dijatuhi hukuman setimpal," ujar Fahmy. "Tanpa segera memproses secara hukum semua tersangka tersebut, maka pemberantasan korupsi pemerintahan Prabowo di Pertamina tidak lebih hanya pidato belaka dan omon-omon saja," pungkasnya.

Penersangkaan MRC telah merobohkan mitos bahwa MRC selama ini diyakini tidak tersentuh sama sekali oleh aparat penegak hukum.

Riza Chalid Ditetapkan jadi Tersangka, Ekonom: Robohkan Mitos Gembong Mafia Migas Kebal Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/15/BAHLIL-15-3723064683.jpg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat (14/3/2025)." width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat (14/3/2025).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya untuk membasmi para mafia di sektor minyak dan gas (migas). Hal tersebut disampaikan Bahlil saat berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat (14/3/2025). Awalnya, Bahlil bercerita banyak mafia yang bermain dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax. Menurutnya, butuh keberanian untuk melawan pihak-pihak yang mengacaukan kualitas BBM. Bahlil pun meminta dukungan kepada para santri dan kiai di Tebuireng. "Setuju nggak kita buat supaya mereka tidak lagi membuat gerakan tambahan? Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali," kata Bahlil. Bahlil mengatakan saat ini pemerintah tengah berusaha memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Ia menekankan bahwa dana subsidi negara harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015745568/menteri-bahlil-buka-bukaan-mau-perbaiki-tata-kelola-lpg-3-kg">Menteri Bahlil Buka-bukaan Mau Perbaiki Tata Kelola LPG 3 Kg</a> "Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib untuk menjaga, memastikan, mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo," tegasnya. Menteri Bahlil kemudian bicara soal perbaikan tata kelola distribusi Liquified Petroleum Gas atau LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram. Meski menghadapi banyak tantangan, ia memastikan akan tetap melanjutkan upaya ini. "LPG ini sejak tahun 2007 pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi LPG yang dilakukan pemerintah per kilogram itu Rp36.000 per tabung. Tapi apa yang terjadi? Sampai di rakyat ada yang Rp23.000, Rp25.000, bahkan Rp30.000," ujarnya. Mendengar tingginya angka gas LPG 3 kilogram di masyarakat, hati Bahlil pun terenyuh dan ingin memperbaiki tata kelola yang lebih berkeadilan. Namun, ia mengakui bahwa ada pihak-pihak yang tidak senang dengan upayanya menertibkan harga LPG di pasaran. "Orang nggak mau karena sudah nyaman. (Tapi) ini terus berjalan. Saya tidak akan pernah lelah memperbaiki ini," ucapnya. Bahlil menegaskan bahwa negara sudah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi. Dari total total APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun, Bahlil mengungkap sebesar 15 persen atau Rp420 triliun di antaranya dikelola Kementerian ESDM untuk subsidi LPG, BBM, hingga listrik. Rinciannya, sebanyak Rp87 triliun untuk subsidi LPG per tahun, kemudian Rp150 triliun untuk BBM, solar dan bensin, lalu terakhir sebesar Rp187 triliun untuk subsidi listrik. Menurut Bahlil, sudah tugasnya sebagai Menteri ESDM memastikan subsidi itu benar-benar sampai ke rakyat yang berhak. "Saya tidak akan pernah mengenal capek. Karena hak rakyat untuk menerima adalah yang tidak mampu," pungkasnya.

Butuh keberanian melawan pihak-pihak yang mengacaukan kualitas BBM. Bahlil pun meminta dukungan kepada para santri dan kiai di Tebuireng.

Menteri Bahlil Mau Perangi Mafia Migas, Minta Doa dan Dukungan Ulama Tebuireng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/bamir-ridwan.jpg" alt="Mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), Bambang Irianto didampingi kuasa hukumnya, Soesilo Aribowo usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (5/11). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), Bambang Irianto didampingi kuasa hukumnya, Soesilo Aribowo usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (5/11). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama PT Pertamina Energt Trading Ltd (Petral), Bambang Irianto, dalam kasus dugaan korupsi perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte selaku subsidiary company PT Pertamina. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengonfirmasi bahwa Bambang Irianto telah hadir. Saat ini, Bambang tengah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hadir. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Tessa kepada wartawan, Senin (10/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/015743880/ogah-narsis-presiden-senegal-bassirou-diomaye-faye-nggak-mau-fotonya-dipajang-di-kantor-kantor">Ogah Narsis, Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye Nggak Mau Fotonya Dipajang di Kantor-kantor</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/015743801/keunggulan-mobil-hybrid-dibanding-konvensional-terkait-efisiensi-bahan-bakar">Keunggulan Mobil Hybrid Dibanding Konvensional Terkait Efisiensi Bahan Bakar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bambang Irianto telah terjerat sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, KPK belum akan menahan Bambang Irianto pada hari ini. "Tidak," singkat Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya mengalami kendala dalam pengusutan kasus dugaan korupsi terkait kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES) selaku subsidiary company PT Pertamina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil koordinasi, masukan dari penyidik, memang ada beberapa kendala," ucap Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendala itu yakni terkait barang bukti dan kondisi kesehatan Bambang Irianto. Menurutnya, alat bukti yang diperlukan untuk menuntaskan perkara berada di Singapura.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kondisi kesehatan, Tessa tak menyampaikan maksud dari keadaan Bambang saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kendalanya adalah calon alat bukti yang perlu di-acquired atau didapatkan berada di Singapura. Kedua, sebagaimana tadi disampaikan, memang ada kendala terkait masalah kesehatan," ungkap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, Bambang Irianto diduga menerima suap sebesar USD 2,9 juta atau setara dengan Rp 40,7 miliar dari Kernel Oil Ltd selama periode 2010-2013. Diduga, suap tersebut terkait dengan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Service Pte. Ltd (PES).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bambang disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi.</div>

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengonfirmasi bahwa Bambang Irianto telah hadir. Saat ini, Bambang tengah menjalani pemeriksaan.

KPK Periksa Tersangka Mafia Migas Mantan Dirut Petral Bambang Irianto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/Tumpukan-Uang5-342245230.jpeg" alt="Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Puspenkum Kejagung)." width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Puspenkum Kejagung).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Pemeriksaan tersebut berlangsung pada Senin (3/3). Riva Siahaan termasuk salah seorang tersangka yang diperiksa oleh penyidik. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan informasi tersebut kepada awak media di Jakarta. &rdquo;Tim Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang tersangka yaitu YF, RS (Riva), DW, GRJ, SDS, AP, MKAR sebagai saksi untuk Tersangka MK dan Tersangka EC,&rdquo; ungkap Harli. MK dan EC merupakan tersangka kedelapan dan kesembilan dalam kasus itu. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah dijemput paksa oleh Kejagung pada Rabu pekan lalu (26/2). Keduanya diduga terlibat dalam praktik rasuah yang sejauh ini disebut telah merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun itu. Keduanya juga berstatus petinggi di Pertamina. Di hari yang sama dengan pemeriksaan tujuh orang tersangka dalam kasus itu, penyidik JAM Pidsus Kejagung juga memanggil tiga orang saksi. Mereka adalah para pegawai Pertamina. Yakni saksi berinisial ANW selaku Manager Treasury PT Pertamina Patra Niaga, saksi TAW selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, dan saksi AA selaku Manager QMS PT Pertamina. &rdquo;Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,&rdquo; imbuh Harli. Secara keseluruhan, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus tersebut. Mereka terus melakukan pendalaman termasuk menghitung nilai total kerugian negara dalam kasus itu. Sebab, angka kerugian negara Rp 193,7 triliun adalah angka yang muncul setelah penyidik dan ahli menghitung nilai kerugian negara pada 2023. Sementara kasus tersebut terjadi mulai 2018. &nbsp;

Keduanya diduga terlibat dalam praktik rasuah yang sejauh ini disebut telah merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun.

Periksa Tujuh Tersangka Kasus Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina, Kejagung juga Panggil Tiga Pegawai Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kasus-korupsi-e-ktp-kpk-tahan-anggota-fraksi-golkar_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ko‎misi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Energy Services (PES)‎ yang menyeret mantan Direktur Utama Pertamina Energy Services (PES) Pte Ltd, Bambang Irianto (BI). Pendalaman perkara itu ditandai dengan pemanggilan sejumlah saksi dalam beberapa waktu belakangan ini.  KPK pun kini mengagendakan pemeriksaan terhadap empat orang saksi yang merupakan mantan petinggi PT Pertamina, Kamis (5/12). Keempatnya yakni, mantan Head of Finance PES, Simson Panjaitan; mantan senior Risk Management and Internal Control PES, Rudi Donardi; mantan Chief of Controller PES, Nailul Achmar; serta mantan Chief of Operation and Shipping PES, Mohamad Iskandar Mirza.  "Mereka diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka BI," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis (15/12).  Kendati demikian, belum diketahui apa yang akan digali penyidik KPK terhadap empat mantan petinggi PT Pertamina tersebut. Diduga, KPK sedang mendalami kontruksi perkara yang menyeret mantan Dirut PES Pte Ltd tersebut.  Dalam perkara ini, Bambang Irianto melalui perusahaan SIAM Group Holding Ltd yang berkedudukan hukum di British Virgin Island diduga menerima suap sekitar USD2,9 juta dari Kernel Oil Ltd selama periode 2010-2013. Suap tersebut diberikan untuk membantu Kernel Oil dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang kepada PES.  ‎KPK sendiri baru menetapkan satu tersangka dalam kasus ini yaitu, Bambang Irianto. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) selaku subsidiary company PT. Pertamina (Persero).  Atas perbuatannya, Bambang Irianto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Periksa Empat Eks Pejabat Pertamina Terkait Kasus Mafia Migas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mafia migas

Berita Terkini

Usai Diperiksa Kejagung, Sudirman Said Tegaskan Bantu Berantas Mafia Migas