<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2021-12-20-at-13.15.29.jpeg" alt="Kepala Divisi Humas Pol Irjen Pol Dedi Prasetyo. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri" width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Humas Pol Irjen Pol Dedi Prasetyo. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan penyelidikan di lokasi karantina bagi para WNA dan WNI yang menjadi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN). Total ada 12 lokasi yang didatangi.  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, proses penyelidikan dengan terjun langsung ke lokasi bertujuan untuk mencegah dan memastikan tidak adanya permainan karantina terhadap PPLN.  "Tim Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dilokasi hotel repatriasi total 12 hotel dengan hasil keseluruhan 300 WNI dan 417 WNA," kata Dedi dalam keterangan tertulis, Jumat (4/2).  Dedi menekankan, apabila dalam penyelidikan ditemukan peristiwa pidana, maka pihaknya tidak segan untuk meningkatkan ke tahap penyidikan. Hal itu untuk menjerat para tersangka atau pelaku tindak pidana, apabila sudah adanya bukti permulaan yang cukup.  "Prinsipnya sesuai perintah Kapolri akan menindak tegas siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran hukum pada proses kekarantianaan dari hulu sampai hilir," tegasnya.  Menurut Dedi, dari hasil koordinasi dan interview sementara, sejauh ini secara umum pelaksanaan karantina berjalan sesuai ketentuan. "Beberapa pihak penyelenggara karantina akan diundang untuk klarifikasi lebih mendalam," ucap Dedi.  Di sisi lain, mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu mengatakan, tim Dittipideksus Bareskrim Polri juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) terkait data manifest penumpang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, baik WNA maupun WNI dan PHRI.  Kemudian, Bareskrim Polri juga akan meminta data subyek yang melaksananakan karantina dimasing-masing lokasi karantina, seperti jumlah, identitas, dan nomor telepon. "Melakukan tracing melalui checkpost subyek yang melaksanakan karantina," tutup Dedi.

Buru Mafia Karantina PPLN, Polisi Selidiki 12 Hotel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2021-12-20-at-13.15.29.jpeg" alt="Kepala Divisi Humas Pol Irjen Pol Dedi Prasetyo. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri" width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Humas Pol Irjen Pol Dedi Prasetyo. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk memburu mafia karantina untuk para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Sejauh ini memang terindikasi ada celah yang bisa dimanfaatkan hingga terjadi pelanggaran.  "Kelemahannya adalah di pengawasan bandaranya, dari mulai pintu kedatangan dia keluar dari pesawat ini ada oknum-oknum yang menyalagunakan kewenangannya," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (3/2).  Dedi mengatakan, dari laporan yang ada, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dengan menawarkan jasa karantina untuk para PPLN. Situasi ini yang akan diawasi secara ketat oleh petugas.  "Dari hasil komunikasi dan koordinasi dengan pihak Imigrasi tentunya sudah tidak ada lagi jalur-jalur tersebut harus clear dari orang-orang yang mencoba memanfaatkan situasi tersebut," imbuhnya.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk memburu mafia karantina Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN). Isu tersebut belakangan cukup ramai menyita perhatian masyarakat usai ditemukan adanya praktik curang.  "Prinsipnya tim yang sudah dibentuk bapak Kapolri akan menindak tegas siapapun yang terlibat terkait menyangkut masalah pelanggaran kekarantinaan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (2/2).  Dedi menyampaikan, Polri tidak bisa bekerja sendiri untuk memberantas para mafia karantina. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait akan dilibatkan dalam tim ini.  "Karena ini menyangkut masalah kepercayaan dunia Internasional di Indonesia bahwa untuk sistem kekarantinaan di Indonesia harus berjalan dengan baik, mulai dari kedatangan sampai dengan proses nanti pemantauan oleh monitoring aplikasi Presisi yang sudah direspons oleh bapak Kapolri sampai menuju ke hotel yang ditunjuk untuk melaksanakan karantina," imbuhnya.

Polri Ungkap Celah Adanya Mafia Karantina Untuk PPLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/kapolri-listyo-sigit.jpg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Sulawesi Tengah (Sulteng). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Sulawesi Tengah (Sulteng). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk memburu mafia karantina Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN). Isu tersebut belakangan cukup ramai menyita perhatian masyarakat usai ditemukan adanya praktik curang.  "Prinsipnya tim yang sudah dibentuk Bapak Kapolri akan menindak tegas siapapun yang terlibat terkait menyangkut masalah pelanggaran kekarantinaan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (2/2).  Dedi menyampaikan, Polri tidak bisa bekerja sendiri untuk memberantas para mafia karantina. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait akan dilibatkan dalam tim ini.  "Karena ini menyangkut masalah kepercayaan dunia internasional di Indonesia bahwa untuk sistem kekarantinaan di Indonesia harus berjalan dengan baik. Mulai dari kedatangan sampai dengan proses nanti pemantauan oleh monitoring aplikasi Presisi yang sudah direspons oleh Bapak Kapolri sampai menuju ke hotel yang ditunjuk untuk melaksanakan karantina," imbuhnya.  Selain itu, Polri juga terus berupaya memitigasi terkait tindakan mafia karantina tersebut. Sejauh ini, sudah ada beberapa kasus yang ditindak.  "Ini merupakan komitmen Bapak Kapolri melakukan tindakan secara tegas sesuai prosedur hukum kepada siapapun yang melakukan pelanggaran," ungkap Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit.

Kapolri Bentuk Tim Khusus untuk Berantas Mafia Karantina PPLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Turis-India-The-Straits-Times.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga negara asing (WNA) asal India masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat sewaan. Masuknya WN India yang memiliki izin tinggal (KITAS) ini mengkhawatirkan karena tingginya kasus Covid-19 di negara tersebut.  Beberapa orang di antaranya juga lolos dari karantina kesehatan karena menyogok. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap petugas bandara Soekarno-Hatta.  "Kasus ini hanya yang kebetulan terungkap, yang tidak terungkap bisa jadi lebih banyak. Pastikan seluruh petugas di bandara yang memiliki wewenang terkait diperiksa. Saya menduga ada mafia karantina kesehatan yang melibatkan orang dalam," ujar Netty kepada wartawan, Jumat (30/4).  Pada kasus ini polisi sudah menetapkan beberapa tersangka yang salah satunya adalah pensiunan Disparekraf DKI Jakarta. "Kasus ini harus dibongkar dan diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita tidak ingin kasus ini berhenti hanya di tersangka saja, tapi harus sampai mengungkap seluruh jaringan mafia karantina kesehatan. Jangan sampai terulang lagi," katanya.  Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini, keselamatan dalam negeri harus diutamakan karena di beberapa negara, termasuk India, saat ini sedang terjadi lonjakan kasus yang mengerikan.  "Bagaimana mungkin mereka bisa bebas masuk begitu saja ke Indonesia, sementara kita sedang berjuang melawan pandemi Covid-19 dengan keterbatasan jumlah vaksin, ruang isolasi, faskes, nakes dan lain-lainnya," ungkapnya.  "Pemerintah harus waspada memperketat akses masuk dan skrining ketat dengan alat yang lebih canggih agar hasilnya akurat. Jangan sampai kita kecolongan lagi dan menimbulkan masalah kedepannya," tambahnya.  Netty meminta agar pemerintah memperhatikan nasib WNI di negara dengan kasus Covid-19 tinggi. Termasuk WNI yang berada di luar negeri harus diperhatikan.  Dia meminta segera memberikan perlindungan yang maksimal dan berkoordinasi dengan lembaga maupun institusi-institusi terkait. "Proses screening di pintu-pintu masuk harus diperketat untuk mereka, terutama mereka yang punya riwayat berkunjung kurang dari 14 hari ke negara yang kasusnya tinggi," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=hu3X3QvmXoI

Legislator PKS: Mafia Karantina di Bandara Harus Diberantas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG_4205-1.jpg" alt="Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus. Fianda Sjofjan Rassat/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus. Fianda Sjofjan Rassat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi mafia karantina kembali terjadi. Kali ini Polres Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten mengamankan 5 warga negara asing (WNA) asal India yang masuk ke Indonesia tanpa mengikuti proses karantina 14 hari.  Kelima orang yang diamankan yakni SR, 35; CM, 40; KM, 36; PN, 47; dan SD, 35. Di luar mereka, masih ada 2 orang lagi yang belum ditetapkan sebagai tersangka.  "Polres Bandara Soetta mengungkap 5 laporan polisi dengan indikasi dugaan ada sekitar 7 (WN India) tersangka. Tapi 5 yang sekarang sudah jadi tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Rabu (28/4).  Yusri menuturkan, mafia karantina ini bekerja mirip dengan kasus sebelumnya yang sudah diungkap. Pamakai jasa seperti biasa mengisi formulir karantina saat tiba di Indonesia. Lalu pergi ke lokasi karantina, kemudian mafia ini beraksi agar pemakai jasa bisa langsung pulang dan hanya namanya yang masuk ke lokasi karantina.  "Masuk tahap dua, disiapkan kendaraan Damri untuk pengangkutan berangkat ke hotel yang dirujuk. Masuk ke tahap kedua ini ada indikasi lagi inisialnya GC, dia yang meng-upload, dia yang masukan database, misalnya namanya VCJ, diatur masuk yang dirujuk misal Hotel," kata Yusri.  "Dia masukan ke situ sehingga terdata di database satgas yang ada di Bandara bahwa VJC itu nanti diisolasi di Holiday Inn. Terus ke mana si VJC? Bukan dimasukkan ke bus Damri tetapi sudah siap mobilnya di sana, sudah siap dia naik taksi bisa pulang," sambungnya.  Sebelumnya, WNI berinisial JD mengakali kebijakan pemerintah terkait wajib karantina 14 hari bagi Warga Negara (WN) India maupun WNI dari India yang masuk ke Indonesia. JD sengaja menggunakan jasa mafia karantina aar bisa langsung pulang ke rumah setibanya di tanah air.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, JD diketahui pulang dari India. Dia tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta pada Minggu (25/4) sekitar Pukul 18.45 WIB. Namun, dia tidak menjalani karantina, dan langsung pulang ke rumahnya.  "Hari Minggu kemarin memang telah diamankan seseorang inisial JD kemudian ada S dan RW. Ada tiga orang yang sudah diamankan," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Senin (26/4).  Kebijakan wajib isolasi ini dilanggar oleh JD dibantu oleh S dan RW. Mereka mengakali aturan yang ada supaya JD tidak perlu melakukan karantina selama 14 hari.  S dan RW mengaku-ngaku sebagai petugas bandara. Dia memasang tarif Rp 6,5 juta untuk meloloskan JD dari kebijakan wajib karantina. "Kalau pengakuan dia (pelaku) kepada JD, dia adalah pegawai Bandara, ngakunya doang. RW itu anaknya S," pungkas Yusri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JlfHt2CngYk

Kelabuhi Kebijakan Karantina, Polres Bandara Soetta Tangkap 5 WN India

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Larangan-Masuk-WNA-Ke-Indonesia-Kembali-Diperpanjang-30012021-fzn-3.jpg" alt="Sejumlah WNA duduk di dalam bus yang akan menuju tempat karantina setibanya di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Fauzan/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah WNA duduk di dalam bus yang akan menuju tempat karantina setibanya di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Fauzan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III Habiburokhman, meminta Polri membongkar dugaan mafia karantina kesehatan yang meloloskan penumpang kedatangan luar negeri, baik WNI maupun WNA di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.  Habiburokhman mengatakan, Polri harus menindak tegas para oknum dari berbagai instansi yang bermain-main dengan keselamatan masyarakat di tengah pandemi virus corona (Covid-19).  "Jadi makannya, oknumnya harus jelas, diumumkan siapa, identitas namanya siapa, instansi dari mana, harus diproses secara hukum," ujar Habiburokman kepada wartawan, Rabu (28/4).  Politikus Partai Gerindra mengatakan, para oknum ini bisa dijerat pidana UU Kekarantinaan Kesehatan dan pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Menurutnya, para oknum ini pasti turut memalsukan dokumen kedatangan WNI atau WNA.  "Karena saya duga pasti sudah terjadi pemalsuan dokumen. Orang yang belum diperiksa atau positif covid bisa lolos gitu loh. Karena adanya suap-menyuap itu," ujarnya.  Habiburokman meyakini mafia karantina ini tak bermain sendiri dalam melakukan aksinya. Menurutnya, mustahil hanya satu orang bisa meloloskan WNI atau WNA yang datang dari luar negeri tak melakukan karantina kesehatan.  "Karena ini kan ada berbagai instansi di airport itu. Enggak mungkin hanya bisa lolos dengan satu orang, pasti ada beberapa orang yang bekerja sama meloloskan ini," katanya.  Lebih lanjut, Habib mengatakan para mafia karantina ini tak hanya melanggar protokol kesehatan, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat di tengah pandemi. Ia khawatir pelonggaran seperti ini bisa membuat Indonesia seperti India.  "Ini bukan tindak pidana pencurian orang yang korbannya individual, ini tindak pidana serius yang korbannya masyarakat secara keseluruhan. Saya akan kawal terus supaya orang ini dihukum berat," ujarnya.  Berdasarkan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020, WNA yang berkunjung ke Indonesia harus memiliki antara lain visa kunjungan, kitas, hingga kitap. Selain itu, menunjukkan hasil negatif Covid-19 di negara asal sebelum berangkat.  Bagi WNI apabila hasil tes PCR negatif Covid-19, mereka tetap harus melaksanakan karantina mandiri di hotel selama 5 hari di Wisma Pademangan. Setelah 5 hari dan hasil tes ulang tetap negatif, mereka boleh pulang.  Sementara itu, WNA yang negatif Covid-19 diminta karantina mandiri di hotel repatriasi yang telah mendapatkan sertifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Setelah 5 hari dan hasil tes ulang tetap negatif, mereka boleh pulang.  Berdasarkan informasi, dari 30 hotel yang menjadi lokasi karantina, hanya 20 hotel yang terdapat petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Kemudian ada hotel yang tak terdaftar menerima karantina.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/28/04/2021/tersangka-mafia-karantina-paham-seluk-beluk-dokumentasi-di-bandara/">Tersangka Mafia Karantina Paham Seluk Beluk Dokumentasi di Bandara</a>  Selain itu, terdapat hotel yang lokasinya berada di dekat pusat perbelanjaan. Ada juga hotel yang menempatkan WNA atau WNI dikrantina satu lantai dengan tamu umum.  Sebelumnya, polisi menyebut seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial JD yang pulang dari India lolos dari ketentuan mengikuti karantina pencegahan Covid-19, usai membayar uang Rp6,5 juta.  Uang itu diberikan JD kepada S dan RW yang diduga membantu pengurusan segala keperluan sehingga tak perlu mengikuti karantina kesehatan. S dan RW sendiri mengaku sebagai petugas Bandara Soekarno-Hatta.

Komisi III DPR Minta Polri Bongkar Mafia Karantina di Bandara Soetta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Ruang-Isolasi-Pasien-OTG-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Petugas mempersiapkan ruang isolasi mandiri pasien Covid-19 di gelanggang olahraga (GOR) Kecamatan Pademangan, Jakarta, Senin (28/9/2020). Sebanyak 30 bilik isolasi pasien Covid-19 disediakan dengan fasilitas tempat tidur, lemari, dan peralatan mandi. Fo" width="100%">
<figcaption>Petugas mempersiapkan ruang isolasi mandiri pasien Covid-19 di gelanggang olahraga (GOR) Kecamatan Pademangan, Jakarta, Senin (28/9/2020). Sebanyak 30 bilik isolasi pasien Covid-19 disediakan dengan fasilitas tempat tidur, lemari, dan peralatan mandi. Fo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terungkapnya kasus mafia karantina kesehatan membuktikan lemahnya pengawasan di bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Akibatnya, ratusan penumpang kedatangan luar negeri, baik WNI maupun WNA lolos dari karantina.  Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Bandara Internasional Soekarno-Hatta terkait mafia karantina.  Pasalnya Netty menduga ada mafia karantina melibatkan orang dalam Bandara Soekarno-Hatta. "Periksa juga seluruh petugas di bandara yang memiliki wewenang. Sulit diterima kalau mafia karantina kesehatan ini tidak melibatkan orang dalam," ujar Netty kepada wartawan, Rabu (28/4).  Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan kasus dugaan mafia karantina ini sampai ke akar-akarnya. Menurutnya, besar kemungkinan masih ada kasus serupa yang belum berhasil terungkap.  "Kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Dari mana tersangka mendapatkan kartu pas Disparekraf DKI Jakarta dan apakah tersangka dibantu jaringannya di bandara? Ini harus diungkap seluruhnya," ujarnya.  "Kita tidak ingin kasus ini berhenti hanya pada tersangka saja, karena pasti akan terjadi lagi," kata Netty menambahkan.  Lebih lanjut, Netty meminta pemerintah memperketat akses masuk dan skrining ketat dengan alat yang lebih canggih agar hasilnya akurat. Ia tak ingin pemerintah kecolongan dan kasus Covid-19 kembali melonjak, bahkan seperti India.  "Bisa dibayangkan apabila mereka bebas masuk begitu saja ke Indonesia, sementara kita juga sedang berjuang melawan pandemi Covid-19 dengan sumberdaya yang terbatas seperti vaksin, ruang isolasi, faskes, nakes dan lain-lain," ujarnya.  Berdasarkan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020, WNA yang berkunjung ke Indonesia harus memiliki antara lain visa kunjungan, kitas, hingga kitap. Selain itu, menunjukkan hasil negatif Covid-19 di negara asal sebelum berangkat.  Bagi WNI apabila hasil tes PCR negatif Covid-19, mereka tetap harus melaksanakan karantina mandiri di hotel selama 5 hari di Wisma Pademangan. Setelah 5 hari dan hasil tes ulang tetap negatif, mereka boleh pulang.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/28/04/2021/tersangka-mafia-karantina-paham-seluk-beluk-dokumentasi-di-bandara/">Tersangka Mafia Karantina Paham Seluk Beluk Dokumentasi di Bandara</a>  Sementara itu, WNA yang negatif Covid diminta karantina mandiri di hotel repatriasi yang telah mendapatkan sertifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Setelah 5 hari dan hasil tes ulang tetap negatif, mereka boleh pulang.  Diketahui, polisi menyebut seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial JD yang pulang dari India lolos dari ketentuan mengikuti karantina pencegahan Covid-19, usai membayar uang Rp6,5 juta.  Uang itu diberikan JD kepada S dan RW yang diduga membantu pengurusan segala keperluan, sehingga tak perlu mengikuti karantina kesehatan. S dan RW sendiri mengaku sebagai petugas Bandara Soekarno-Hatta.

Legislator PKS Sebut Mafia Karantina Bukti Pengawasan di Bandara Lemah

Mafia Karantina

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mafia Karantina

Berita Terkini