<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Hakim-Agung-Gazalba-Saleh-Di-Tahan-KPK-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh berjalan dengan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/12/2022). KPK menahan Hakim Agung Gazalba Saleh terkait kasus dugaan s" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh berjalan dengan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/12/2022). KPK menahan Hakim Agung Gazalba Saleh terkait kasus dugaan s</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan mantan Hakim Agung, Gazalba Saleh menggunakan identitas dosen dan kartu tanda penduduk (KTP) milik orang lain untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.</p> <p>Gazalba&nbsp;Saleh didakwa menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan total senilai Rp 25,9 miliar terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.</p> <p>"Terdakwa membelanjakan, membayarkan, atau menukarkan mata uang sebagai harta kekayaan tersebut atas nama pihak-pihak lain seolah-olah berasal dari hasil yang sah," kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, (6/5)</p> <p>Dalam membelanjakan tanah, bangunan, dan kendaraan untuk kegiatan TPPU, jaksa mengungkapkan&nbsp;Gazalba memakai beberapa KTP dan identitas, yakni membeli satu unit kendaraan Toyota New Alphard 2.5 G A/T senilai Rp 1,08 miliar pada Maret 2020 dengan nama Edy Ilham Sholeh&nbsp;selaku kakak kandung terdakwa.</p> <p>Kemudian, Gazalba membeli sebidang tanah atau bangunan di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, senilai Rp 5,38 miliar pada Mei 2020 dan logam mulia Rp 508,48 juta pada Agustus 2020 bersumber dari uang asing yang ditukar Gazalba di tempat penukaran uang senilai Rp 6,33 miliar.</p> <p>Jaksa menyebutkan penukaran uang asing itu dilakukan terdakwa menggunakan identitas KTP atas nama Gazalba Saleh dengan profesi yang tertulis pada identitas tersebut adalah dosen.</p> <p>Untuk menyamarkan transaksi, Gazalba&nbsp;memecah pembayaran pembelian rumah kepada penjual dan melaporkan nilai jual belinya hanya Rp 3,7 miliar, serta tidak melaporkan pembelian logam mulia ke dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).</p> <p>Selanjutnya, sambung jaksa, Gazalba turut membeli sebidang tanah atau bangunan di Kelurahan Tanjungrasa, Kabupaten Bogor, senilai Rp 2,05 miliar pada Juni 2021 dengan melakukan pemecahan pembayaran untuk menyamarkan transaksi.</p> <p>Pada Desember 2021, jaksa menyebut&nbsp;Gazalba&nbsp;membeli tanah atau bangunan di Citra Grand Cibubur, Kota Bekasi, senilai Rp 7,71 miliar. Untuk menyamarkan transaksi tersebut, terdakwa hanya melaporkan pembelian sebesar Rp 3,53 miliar dan melakukan pemecahan pembayaran.</p> <p>Sementara saat membayarkan pelunasan kredit pemilikan rumah di Sedayu City, Kelapa Gading, Cakung, Jakarta Timur, senilai Rp 3,89 miliar pada 2019, Gazalba melakukan pembayaran dengan menggunakan nama Fify Mulyani selaku teman dekat terdakwa.</p> <p>Begitu pula saat kembali menukarkan uang asing pada Agustus 2021 menjadi mata uang rupiah senilai Rp 3,96 miliar, jaksa menyampaikan bahwa&nbsp;Gazalba menggunakan KTP atas nama Ikhsan AR SP selaku asisten pribadi terdakwa.</p> <p class="class-paragraph">Gazalba didakwa menerima gratifikasi senilai 18.000 dolar Singapura (sekitar Rp 200 juta) dan penerimaan lain berupa 1,128 juta dolar Singapura (sekitar Rp 13,37 miliar), 181.100 dolar AS (sekitar Rp 2,9 miliar), serta Rp 9,43 miliar selama kurun waktu 2020 hingga 2022.</p> <p>Dakwaan gratifikasi yang diberikan kepada Gazalba senilai Rp 200 juta terkait pengurusan perkara kasasi pemilik Usaha Dagang (UD) Logam Jaya Jawahirul Fuad yang mengalami permasalahan hukum soal pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada 2017.</p> <p>Atas dakwaan gratifikasi, Gazalba terancam pidana dalam Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>Sementara atas dakwaan TPPU, Gazalba terancam pidana Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.</p>

Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan total senilai Rp 25,9 miliar.

Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh Pakai Modus Pemalsuan Identitas dan Pakai KTP Orang lain untuk Cuci Uang

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/Wakil-Ketua-KPK-Nurul-Ghufron-803939744.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada hari Rabu (7/2). /" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada hari Rabu (7/2). /</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron angkat bicara terkait adanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang memeras saksi sebesar Rp 3 miliar. Jaksa yang diduga memeras seorang saksi itu berinisial TI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami belum menerima konfirmasi ataupun laporan dari Dewas, jadi kami akan menunggu," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghufron juga tak menjelaskan lebih lanjut terkait dugaan jaksa yang memeras seorang saksi dalam perkara korupsi yang tengah ditangani KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya, tapi kan semua proses dari Dewas dari PLPM untuk kemudian naik ke lidik itu pasti dipaparkan di pimpinan. Kami belum menerima itu," ucap Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi itu pun enggan menjelaskan lebih lanjut terkait inisial jaksa tersebut. Termasuk juga soal informasi jaksa itu tidak bertugas lagi di KPK dan telah dipulangkan ke Kejaksaan Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terus terang dari dewasnya kami belum update karena memang belum ada, kami belum menerima ya apakah Dewas sudah menyampaikan mungkin dalam proses disampaikan kepada pimpinan," ungkap Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Termasuk juga kabar katanya sudah kembali kami juga akan kami cek ke SDM, apa dasarnya," imbuhnya.</div> <p>&nbsp;</p>

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tunggu informasi lanjutan adanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang memeras saksi sebesar Rp 3 miliar.

Pimpinan KPK Tunggu Informasi dari Dewas Soal Dugaan Jaksa Peras Saksi Rp 3 Miliar

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/satgas-antimafia-bola-periksa-dua-petinggi-kemenpora_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mafia Bola" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mafia Bola</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menyampaikan merefleksi akhir tahun 2023 pada sektor penegakan hukum, sekaligus menyampaikan harapannya dalam menyongsong 2024. Politikus Fraksi PDI Perjuangan ini menyebut, beberapa fenomena hukum yang dijumpai selama 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun peristiwa hukum itu di antaranya kasus pencucian uang oleh oknum Kemenkeu, lanjutan kasus Ferdi Sambo dan Teddy Minahasa, kasus Kanjuruhan, kasus putusan Mahkamah Konstitusi yang melahirkan MKMK, kasus Ketua KPK, hingga adanya dorongan untuk membuka kembali kasus Kopi Sianida.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Masih ada pula kasus-kasus kekerasan seksual, tindak pidana korupsi, kasus mutilasi, dan berbagai kasus yang kemudian viral di media sosial yang menarik perhatian masyarakat,&rdquo; ujar Wayan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Wayan, fenomena tersebut melahirkan berbagai opini dan rapor penegakan hukum pada 2023. Ia mencontohkan, seperti pemaparan yang dikeluarkan oleh World Justice Report, bahwa Indeks Negara Hukum di Indonesia pada 2023 masih merah atau sama dengan tahun sebelumnya yakni 0,53 dari skala 0-1. Menurut Wayan, skor ini mengindikasikan stagnasi pada upaya pembangunan hukum Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa aspek yang dinilai di antaranya tingkat pengaruh kekuasaan pemerintah, korupsi, keterbukaan, pemenuhan hak dasar seperti kebebasan berekspresi, ketertiban dan keamanan, penegakan aturan, peradilan sipil, dan peradilan pidana. Sementara, kepercayaan pada lembaga penegakan hukum, menurut survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) meningkat pada awal 2023 namun menurun pada akhir 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peningkatan itu terjadi pada kompetensi, transparansi, dan kecepatan kinerja. Namun, ada penurunan atau nilai rendah pada imparsialitas, budaya korupsi, mekanisme sistem peradilan pidana, dan pemenuhan HAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Demikian pula pada tingkat kepercayaan masyarakat yang menurun. LSI menyebutkan pada Oktober 2023, merilis survei terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia. Kepercayaan pada lembaga penegakan hukum meningkat pada awal 2023 namun menurun pada akhir 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hasilnya proporsi buruk mendapat 36,1 persen dari responden, sedangkan yang menilai baik hanya 28,1 persen,&rdquo; ujar Wayan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tingkat kepercayaan terhadap institusi hukum juga melemah, seperti pada KPK yang hanya mencapai 55 persen, Polri 53 persen, Kejaksaan 59 persen, dan Badan Peradilan sebesar 57 persen. LSI bahkan memprediksi akan ada penurunan tren pada tahun Pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wayan menyebut, fluktuasi tren kepercayan atau kepuasan publik terhadap sektor penegakan hukum, memang merupakan refleksi dan menjadi pekerjaan rumah bersama pada 2024. Terdapat beberapa hal yang fundamental dalam dinamika sistem penegakan hukum di tahun 2023 ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013686387/tkn-prabowo-gibran-kutuk-keras-aksi-penganiayaan-ke-ralawan-ganjar-mahfud-oleh-tni">TKN Prabowo-Gibran Kutuk Keras Aksi Penganiayaan ke Ralawan Ganjar-Mahfud oleh TNI</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertama, terkait dengan pelaksanaan program reformasi kultur dan struktur. Pemerintah berupaya menerapkan reformasi kultur dan struktur di seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk institusi penegakan hukum dan sistem peradilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, hal ini terlihat terkendala dan lambat, seiring dengan berbagai hal seperti tingkat pendidikan, budaya koruptif yang masih kental, dan masih adanya perdagangan pengaruh. Ia menyebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tampaknya belum berjalan sepenuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sistem penegakan hukum dan aparatnya masih diwarnai dengan mafia hukum, suap, dan penyalahgunaan kewenangan. Belum lagi ditambah dengan budaya kekerasan, kesewenangan, dan keterlibatan dalam tindak pidana," ujar Wayan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, setiap insitusi penegak hukum telah memiliki manajemen Sumber Daya Manusia dan pengawasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berbagai cara untuk mengoptimalkan pengawasan, profesionalisme, dan transparansi terlihat telah dilakukan melalui sistem pengawasan melekat hingga digitalisasi,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akan tetapi, kata Wayan, masyarakat tetap dapat melihat dengan mata telanjang adanya praktik mafia di sektor pelayanan publik, seperti suap di pengurusan perkara, penggunaan pengaruh orang dalam, dan berbagai penyalahgunaan kewenangan oleh aparat seperti penggunaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

“Hasilnya proporsi buruk mendapat 36,1 persen dari responden, sedangkan yang menilai baik hanya 28,1 persen,” ujar Wayan.

Komisi III DPR Akui Penegakan Hukum Indonesia pada 2023 Masih Dibayang-bayangi Mafia 

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/09/Komisi-Yudisial-AMIN-924079727.jpeg" alt="Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara (AMIN) mendatangi Komisi Yudisial (KY) di Jalan Salemba Jakarta Pusat." width="100%">
<figcaption>Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara (AMIN) mendatangi Komisi Yudisial (KY) di Jalan Salemba Jakarta Pusat.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara (AMIN) mendatangi Komisi Yudisial (KY) di Jalan Salemba Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk melaporkan majelis hakim yang diragukan kredibilitasnya dalam menangani suatu perkara di pengadilan.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>AMIN yang diwakili oleh beberapa pengurusnya seperti Alzam, Ode, Donan, Fadel, Farhan dan Ambon melakukan audiensi dengan tim 3 Komisi Yudisial yang diwakili oleh Helmy.&nbsp;</p> <p>Kedatangan AMIN berencana melaporkan sejumlah majelis hakim yang diduga bermain mata saat menangani perkara.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Ada beberapa hakim yang kita laporkan ke KY karena kami menduga adanya main mata," kata Alzam dalam keterangannya, Jumat malam.</p> <p>Alzam menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pihaknya sudah memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan dan telah menerima tanda terima dari komisi yudisial.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Audiensi ini akan dilanjutkan dengan verifikasi dan analisis kajian oleh tim 3 dan akan dilanjutkan dalam proses register laporan," ujarnya.</p> <p>Lebih lanjut, Anggota Tim 3 Komisi Yudisial Helmy menuturkan, KY mengapresiasi mahasiswa dalam hal ini AMIN yang telah punya inisiatif mengawal permasalahan permasalahan yang ada di Indonesia.</p> <p>Helmy juga menuturkan KY perlu gerakan mahasiswa seperti ini agar kredibilitas hakim tidak melenceng dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakim.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p><span class="Apple-converted-space"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012802844/teken-kerja-sama-dengan-komisi-yudisial-firli-kpk-tidak-bisa-bekerja-sendiri">Teken Kerja Sama dengan Komisi Yudisial, Firli: KPK Tidak Bisa Bekerja Sendiri</a></strong></span></p> <p>"Pihak KY merespon positif dan meminta bantuan kami untuk secepatnya membantu mereka menyiapkam bukti bukti dan penjelasan lebih jelas lagi dalam bentuk tulisan," tutupnya.</p> <p>Diketahui dalam pelaporan tersebut tiga majelis hakim PN Tangerang Kota yang menangani perkara dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Ketua Lembaga Ekonomi Umat (LEU MUI) Sutrisno Lukito dilaporkan ke Komisi Yudisial. AMIN menilai ketiga hakim yang menangani kasus tersebut diduga main mata dengan pihak pelapor.</p> <p>Ketua bidang Hukum AMIN Ridha Alamsyah mengatakan, pihaknya juga sudah melaporkan 4 jaksa yang menangani perkara Sutrisno Lukito ke Kejaksaan. Ia juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tangerang Kota pada Februari atas laporan pelapor Idris.</p> <p>Diketahui Idris melaporkan Sutrisno atas dugaan pemalsuan surat tanah yang berada di Dadap Kosambi Kabupaten Tangerang.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Di sinilah terjadinya pelanggaran, meski laporan dilakukan di Polres Tangerang Kota, jaksa yang harusnya menangani kasus ini harusnya Jaksa Kabupaten Tangerang karena locus delicti berada di Kabupaten," tutupnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Selain itu, Ridha juga mengataksn jika selama berjalannya sidang Jaksa juga tak bisa menunjukam bukti-bukti apa saja yang akhirnya menjerat Sutrisno Lukito ke pengadilan, termasuk bukti girik yang dijadikan alasan Idris melapor ke Polres.</p> <p>"Bahkan dalam sidang, Saksi yang diberikan jaksa banyak merupakan saksi tambahan," jelasnya.</p> <p>Selain itu, dilanjutkan Ridha Girik yang dijadikan bukti lapor dan bukti saat persidangan berbeda satu sama lain. Sehingga ada perbedaan pula dalam objek yang dipersoalkan.</p>

Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara (AMIN) mendatangi Komisi Yudisial (KY) di Jalan Salemba Jakarta Pusat. Mereka melaporkan hakim nakal.

KY Minta AMIN Pantau Kredibilitas Majelis Hakim 

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/Sekretaris-MA-Hasbi-Hasan-Resmi-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-10-3762111545.jpg" alt="Tersangka Sekretaris MA (Mahkamah Agung) Hasbi Hasan memakai rompi tahanan KPK saat akan mengikuti konferensi KPK di Jakarta, Rabu (12/7/2023). KPK menahan Hasbi Hasan diduga menerima uang Rp 3 Miliar dari debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana (I" width="100%">
<figcaption>Tersangka Sekretaris MA (Mahkamah Agung) Hasbi Hasan memakai rompi tahanan KPK saat akan mengikuti konferensi KPK di Jakarta, Rabu (12/7/2023). KPK menahan Hasbi Hasan diduga menerima uang Rp 3 Miliar dari debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana (I</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap istri dan anak Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, Ida Nursida serta Widad Zahra Adiba pada Kamis (24/8). Istri dan anak Hasbi Hasan itu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, belum diketahui materi pemeriksaan yang ingin didalami tim penyidik kepada keluarga Hasbi Hasan itu. Namun, keterangan mereka penting untuk menyelesaikan berkas penyidikan petinggi lembaga kekauasaan kehakiman itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya menjelaskan,&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;<wbr />diduga menerima uang miliaran rupiah melalui mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto. Uang itu merupakan fee pengurusan kasasi dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman di MA.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penerimaan suap itu untuk memuluskan upaya hukum kasasi perdata kepengurusan koperasi simpan pinjam Intidana, yang diajukan oleh Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka ke MA. Melalui Dadan, Heryanto Tanaka meminta bantuan untuk memuluskan upaya kasasi perdata di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012800609/total-kerugian-negara-rp-1275-miliar-kpk-tersangkakan-kuncoro-wibowo-di-korupsi-penyaluran-bansos">Total Kerugian Negara Rp 127,5 Miliar, KPK Tersangkakan Kuncoro Wibowo di Korupsi Penyaluran Bansos</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli mengungkapkan, pada periode Maret-September 2022 terjadi transfer uang melalui rekening bank dari Heryanto Tanaka kepada Dadan sebanyak tujuh kali dengan jumlah sekitar Rp 11,2 miliar.&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;menerima sebesar Rp 3 miliar dari uang Rp 11,2 miliar yang diterima Dadan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012802274/tolak-pleidoi-mario-dandy-jaksa-david-ozora-harus-mendapat-keadilan">Tolak Pleidoi Mario Dandy, Jaksa: David Ozora Harus Mendapat Keadilan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari uang Rp 11,2 miliar tersebut, DTY kemudian membagi dan menyerahkannya pada HH sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima HH sejumlah sekitar Rp 3 miliar," ucap Filri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/7).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain penerimaan uang Rp 3 miliar,&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;juga turut menerima beberapa unit mobil mewah. Penerimaan aset itu tidak lain sebagai upaya untuk pemulusan perkara di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK juga telah melakukan penyitaan beberapa unit mobil mewah sebagai barang bukti dalam perkara ini," pungkasnya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi&nbsp;</div> <div dir="auto">Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.&nbsp;</div> </div> </div>

Hasbi Hasan diduga menerima uang miliaran rupiah melalui mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto.

KPK Periksa Istri dan Anak Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan 

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/Sekretaris-MA-Hasbi-Hasan-Resmi-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-9-4243945496.jpg" alt="Tersangka Sekretaris MA (Mahkamah Agung) Hasbi Hasan memakai rompi tahanan KPK saat akan mengikuti konferensi KPK di Jakarta, Rabu (12/7/2023). KPK menahan Hasbi Hasan diduga menerima uang Rp 3 Miliar dari debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana (I" width="100%">
<figcaption>Tersangka Sekretaris MA (Mahkamah Agung) Hasbi Hasan memakai rompi tahanan KPK saat akan mengikuti konferensi KPK di Jakarta, Rabu (12/7/2023). KPK menahan Hasbi Hasan diduga menerima uang Rp 3 Miliar dari debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana (I</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Agung (MA) menunjuk Kepala Badan Pengawasan Sugiyanto sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris MA. Hal ini setelah Hasbi Hasan yang sebelumnya menjabat Sekretaris MA ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Surat Ketua Mahkamag Agung (KMA) tertanggal 13 Juli 2023. Nomor : 127/KMA/Kp.04.5/7/2023. Perihal penunjukan pejabat pelaksana tugas Sekretaris MA, yang diusulkan sebagai Plt Sekma RI Bapak Sugiyanto SH,MH jabatan Kepala Badan Pengawasan," kata juru bicara MA Suharto kepada JawaPos.com, Kamis (13/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi Hasan diberhentikan sementara dari tugasnya sebagai Sekretaris MA. Penahanan terhadap Hasbi Hasan itu setelah dirinya terjerat kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Surat KMA tertanggal 13 Juli 2023 dengan Nomor : 126/ KMA/Kp.02.2/7/23. Perihal : Permohonan Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Prof.DR.H.Hasbi Hasan SH,MH jabatan Sekretaris MA," ucap Suharto.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011744638/pn-jaksel-tolak-praperadilan-sekretaris-ma-hasbi-hasan">PN Jaksel Tolak Praperadilan Sekretaris MA Hasbi Hasan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya menjelaskan,&nbsp;Hasbi Hasan diduga menerima uang miliaran rupiah melalui mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto. Uang itu merupakan fee pengurusan kasasi dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman di MA.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penerimaan suap itu untuk memuluskan upaya hukum kasasi perdata kepengurusan koperasi simpan pinjam Intidana, yang diajukan oleh Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka ke MA. Melalui Dadan, Heryanto Tanaka meminta bantuan untuk memuluskan upaya kasasi perdata di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011770626/picu-banyak-persoalan-regulasi-ppdb-berbasis-zonasi-perlu-direvisi">Picu Banyak Persoalan, Regulasi PPDB Berbasis Zonasi Perlu Direvisi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli mengungkapkan, pada periode Maret-September 2022 terjadi transfer uang melalui rekening bank dari Heryanto Tanaka kepada Dadan sebanyak tujuh kali dengan jumlah sekitar Rp 11,2 miliar. Hasbi Hasan menerima sebesar Rp 3 miliar dari uang Rp 11,2 miliar yang diterima Dadan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari uang Rp 11,2 miliar tersebut, DTY kemudian membagi dan menyerahkannya pada HH sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima HH sejumlah sekitar Rp 3 miliar," ucap Filri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/7).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain penerimaan uang Rp 3 miliar, Hasbi Hasan juga turut menerima beberapa unit mobil mewah. Penerimaan aset itu tidak lain sebagai upaya untuk pemulusan perkara di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK juga telah melakukan penyitaan beberapa unit mobil mewah sebagai barang bukti dalam perkara ini," pungkasnya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi&nbsp;</div> <div dir="auto">Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Hasbi Hasan diberhentikan sementara dari tugasnya sebagai Sekretaris MA. Penahanan itu setelah dirinya terjerat kasus suap mafia hukum.

Hasbi Hasan Ditahan KPK, Kepala Badan Pengawasan Ditunjuk Jadi Plt Sekretaris MA  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/Sekretaris-MA-Hasbi-Hasan-Tak-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-1-2026158909.jpg" alt="Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan selaku" width="100%">
<figcaption>Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan selaku</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, seorang karyawan Bank Mandiri Isye Fitril Yuliastuti diduga memiliki kedekatan dengan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Bahkan, Isye diduga turut menerima aliran uang dari Hasbi Hasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini diketahui setelah tim penyidik memeriksa Isye Fitril Yuliastuti di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/6) kemarin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saksi ini hadir, saksi diduga orang dekat tersangka Hasbi Hasan. Dikonfirmasi soal dugaan adanya aliran uang yang diterima saksi dari tersangka Hasbi Hasan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (13/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keterangan Isye Fitril dalam agenda pemeriksaan akan dituangkan ke dalam berkas acara pemeriksaan (BAP). Hal ini penting, dalam rangka menyelesaikan berkas penyidikan Hasbi Hasan. Meski saat ini, Hasbi Hasan belum juga ditahan oleh KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keterangan selengkapnya ada dalam BAP yang tidak bisa kami sampaikan saat ini," tegas Ali.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK menduga, Hasbi Hasan menerima uang senilai Rp 11,2 miliar melalui mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto. Uang itu merupakan fee pengurusan kasasi dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01688279/kpk-duga-windy-idol-terima-aliran-uang-dan-kelola-aset-sekretaris-ma-hasbi-hasan">KPK Duga Windy Idol Terima Aliran Uang dan Kelola Aset Sekretaris MA Hasbi Hasan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01688006/praperadilan-hasbi-hasan-maki-jika-ingin-menang-kpk-harus-bisa-membuktikan-ada-bukti">Praperadilan Hasbi Hasan, MAKI: Jika Ingin Menang, KPK Harus Bisa Membuktikan Ada Bukti</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi sendiri telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, pada Rabu (24/5) lalu.&nbsp;Pejabat tinggi di lingkungan kekuasaan kehakiman itu tak ditahan usai menjalani proses pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hasbi Hasan memastikan, dirinya akan kooperatif dan menaati proses hukum yang berjalan di KPK. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Saya sebagai warga negara, saya akan taati proses hukum. Terkait dengan pertanyaan penyidik ya silakan saja, saya nggak mungkin memberikan statement apapun," urai Hasbi Hasan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi pun membantah dirinya menerima beberapa mobil mewah seperti Ferrari hingga Mclaren. "Oh nggak benar, nggak benar," pungkas Hasbi.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Hasbi Hasan menerima uang senilai Rp 11,2 miliar melalui mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto.

KPK: Ada Karyawan Bank Mandiri Terima Aliran Uang dari Hasbi Hasan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Menko-Polhukam-Mahfud-MD-Miftahul-Hayat-8.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan, mafia hukum terkadang mendapat perlindungan dari pejabat negara. Ia mengaku, hal itu merupakan tantangan bagi dirinya selama menjabat sebagai Menkopolhukam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mafia peradilan, mafia hukum itu kan tugas saya, terutama kalau mafia kekayaan alam ya saya tambah pakai apa itu karena terkadang itu bercampur antara orang ingin berusaha baik-baik, orang yang ingin berusaha secara ilegal bercampur dengan preman bercampur dengan backup dari pejabat," kata Mahfud dalam siaran Youtube Sekretariat Kabinet, Jumat (2/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud menyatakan, tak mungkin secara langsung berbicara kepada pihak atau pejabat negara yang memberikan perlindungan. Karena itu, dirinya harus melakukan sindiran di ruang publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak enak gitu ya kalau saya harus bilang ke ruang sangat penting itu jangan backup gitu dong gitu misalnya, bilang ke atasannya dan seterusnya. Nah bagi saya itu agak rumit menyelesaikannya, itulah sebabnya daripada bicara berbisik. Lebih baik bicara terbuka, agar orangnya tidak bisa menghindar," ungkap Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01371117/jokowi-minta-ma-beri-efek-jera-bagi-koruptor-dan-mafia-hukum">Jokowi Minta MA Beri Efek Jera Bagi Koruptor dan Mafia Hukum</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud mencontohkan, kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio. Ia mendapat kabar bahwa sang ayah, Rafael Alun merupakan pejabat eselon tiga pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum akhirnya Rafael ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, kata Mahfud, dirinya sempat memerintahkan untuk menelisik harta kekayaan Rafael Alun. Bahkan, PPATK sudah menduga terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sejak 2012.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu bapaknya (Rafael Alun Trisambodo) itu sudah dilaporkan pencucian uang sejak tahun 2012 ya kan, lalu ribut orang dibuka, oh iya ya 2012 lalu diselidiki hartanya lagi ketemu yang sampai Rp 500 miliar. Kan pada akhirnya itu kalau saya nggak cerita nggak kebuka," papar Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengungkapkan, soal pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Menurut Mahfud, jika dirinya tak berani berbicara dihadapan publik untuk mengungkap kematian Brigadir J, Ferdy Sambo tidak akan terseret, hingga akhirnya divonis mati oleh pengadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kadang kala bukan karena saya ingin ingin sok, biar orang tahu gitu begitu saya ngomong itu dukungan publik mengalir," pungkas Mahfud.</div> <p>&nbsp;</p>

Tak mungkin secara langsung berbicara kepada pejabat yang memberikan perlindungan. Karena itu, dirinya harus melakukan sindiran di publik.

Mahfud MD Ungkap Ada Mafia Hukum yang Dapat Perlindungan dari Pejabat Negara

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221212-WA0010_copy_800x451.jpg" alt="Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/12). (Muhammad Ridwan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/12). (Muhammad Ridwan/JPC)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat terlibat membantu pengusutan dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Lembaga antirasuah memastikan, akan tindaklanjuti setiap informasi yang diterima dari masyarakat.</p> <p>"Dalam proses penyidikan itu kan peran serta masyarakat tentu menjadi penting, sehingga ya kami hargai upaya masyarakat yang mendapatkan informasi, yang memperoleh informasi, yang memiliki informasi apapun terkait dengan penyidikan yang sedang KPK lakukan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (16/5).</p> <p>Ali Fikri mengakui, pihaknya telah menerima sebuah flashdisk berisi rekaman yang diduga terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.</p> <p>"Laporan sudah diterima KPK. Saya juga bawa rekamannya," tegas Ali.</p> <p>Seorang warga Jakarta bernama Oca menyambangi lembaga antirasuah, Senin (15/5) kemarin. Dia mengaku menyerahkan rekaman berkaitan dengan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.</p> <p>Namun Oca tak merinci isi percakapan tersebut. Dia hanya menyebut bukti rekaman ini berkaitan dengan status tersangka Sekretaris MA Hasbi Hasan.</p> <p>"Pada 9 Desember lalu, tidak sengaja saya duduk di dekat kantin KPK dan ada empat orang ngobrol, nyebut soal tersangka," ungkap Oca.</p> <p>Oca mengaku menyampaikan rekaman tersebut ke KPK lantaran khawatir ada dugaan kejahatan dalam penetapan Hasbi Hasan sebagai tersangka. Dia meminta penyidik lebih teliti dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.</p> <p>"Bukti rekamannya begitu saya dengar, ternyata soal Sekretaris MA yang ingin dijadikan tersangka. Hal itu pernah saya alami. Betapa hancur keluarga ketika ada saudara yang disangkakan tersangka padahal dia tidak tahu letak kesalahannya dimana," papar Oca.</p> <p>Oca menyatakan, telah menyerahkan rekaman tersebut ke KPK. Ia juga sekaligus melaporkan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus suap pengurusan perkara di MA.</p> <p>"Laporan sudah diterima KPK. Saya juga bawa rekamannya. Pihak KPK harus mendengar dulu bukti rekamannya, karena saya tidak mau sekonyong-konyong kasih," pungkasnya.</p>

Pihaknya telah menerima sebuah flashdisk berisi rekaman yang diduga terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

KPK Bakal Dalami flashdisk Berisi Rekaman Soal Perkara Dugaan Suap di Mahkamah Agung

<p>&nbsp;</p> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221212-WA0010_copy_800x451.jpg" alt="Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/12). (Muhammad Ridwan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/12). (Muhammad Ridwan/JPC)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara. Komisi Yudisial (KY) yang merupakan lembaga pengawasan kehakiman menhormati proses hukum tersebut.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KY menghormati proses penegakan hukum dan akan menunggu proses ekspose resmi dari KPK. Hingga hari ini, sebagaimana diketahui belum dilakukan ekspose resmi oleh pihak KPK," kata juru bicara KY Miko Ginting kepada JawaPos.com, Jumat (12/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Miko, setelah KPK mengumumkan secara resmi penetapan tersangka terhadap Hasbi Hasan, kata Miko, pihaknya akan melihat apakah ada perbuatan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hasbi. Mengingat, meski Hasbi Hasan menjabat sebagai Sekretaris MA, tetapi sejatinya masih berprofesi sebagai hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ekspose resmi ini setidaknya bertujuan untuk memberikan penjelasan umum terkait konstruksi tindak pidana serta dugaan peran yang bersangkutan. Informasi ini berguna bagi KY dalam melihat apakah ada aspek etik dan perilaku yang menjadi domain KY," ujar Miko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu diketahui yang bersangkutan menyandang profesi hakim sekalipun menduduki jabatan struktural sebagai Sekretaris MA. Dengan demikian, yang bersangkutan merupakan domain dari pengawasan KY," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, setelah KPK mengumumkan secara resmi penetapan tersangka terhadap Hasbi Hasan, KY akan menjalankan pemeriksaan etik terhadap yang bersangkutan. Proses etik ini akan menjadi rangkaian yang sebelumnya telah dijalankan KY terhadap rangkaian perkara ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengingat, sejumlah hakim agung yakni Gazalba Saleh dan Sudrajad Dimyati terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Keduanya diduga menerima suap dalam pengurusan perkara di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Proses etik oleh KY, termasuk pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, akan mengikuti proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK. KY tidak akan grasak grusuk, karena kita mesti hormati proses yang sedang berjalan di KPK. Yang paling penting proses, baik dari sisi hukum dan etik, sedang berjalan dan saling menyesuaikan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;KPK akhirnya membenarkan menetapkan Sekretaris MA Hasbi Hasan sebagai tersangka. KPK menduga, Hasbi Hasan turut menerima aliran suap dalam penanganan perkara di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Hasbi Hasan, KPK juga turut menetapkan&nbsp;Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Wika) Beton Tbk, Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menindak lanjuti adanya alat bukti yang diperoleh Tim Penyidik dari keterangan para Tersangka dan para saksi dalam perkara tangkap tangan suap pengurusan perkara di MA. Benar KPK telah tetapkan dua orang pihak sebagai tersangka yaitu pejabat di MA dan seorang swasta," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, KPK belum dapat membeberkan secara rinci konstruksi perkara, identitas lengkap dari para tersangka termasuk sangkaan pasalnya. Saat ini, lembaga antirasuah tengah mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan sangkaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kelengkapan alat bukti menjadi prioritas yang terus dikumpulkan untuk melengkapi bukti permulaan yang telah kami miliki," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali memastikan, perkara ini merupakan salah satu komitmen KPK untuk tidak berhenti mengembangkan setiap perkara yang memiliki kecukupan alat bukti dan membawa pihak yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sosok&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;muncul dalam surat dakwaan Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno. Diduga, kedua pengacara itu dihubungkan kepada&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;yaitu Dadan Tri Yudianto, Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Wika) Beton Tbk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Yosep Parera dan Eko Suparno ditunjuk oleh Heryanto Tanaka sebagai pengacara untuk mendampingi selama dua proses hukum tersebut berlangsung. Terkait perkara pidana, Heryanto melaporkan Budiman Gandi Suparman selaku Pengurus KSP Intidana, karena adanya pemalsuan akta dan putusan di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan bebas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah hukum selanjutnya yaitu Jaksa mengajukan upaya hukum kasasi ke&nbsp;MA&nbsp;RI. Agar pengajuan kasasi Jaksa dikabulkan, Heryanto menugaskan Yosep dan Eko Suparno untuk turut mengawal proses kasasinya di Mahkamah Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yosep dan Eko diduga telah mengenal baik dan biasa bekerjasama dengan Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti Desy Yustria sebagai salah satu staf di Kepaniteraan&nbsp;MA&nbsp;untuk mengkondisikan putusan, maka digunakanlah jalur Desy dengan adanya kesepakatan pemberian uang sejumlah sekitar SGD 202.000, setara dengan Rp 2,2 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk proses pengondisian putusan, Desy turut mengajak Nurmanto Akmal yang juga selaku staf di&nbsp;Kepaniteraan&nbsp;MA&nbsp;dan Nurmanto selanjutnya mengkomunikasikan lagi dengan Redhy Novarisza selaku staf Hakim Agung Gazalba Saleh dan Prasetio Nugroho selaku asisten sekaligus sebagai orang&nbsp;kepercayaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gazalba Saleh salah satu hakim yang ditunjuk untuk memutus perkara terdakwa Budiman Gandi Suparman. Karena itu, Yosep dan Eko berkeinginan terkait pengondisian putusan kasasi terpenuhi dengan diputusnya Terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana penjara selama 5 tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai realisasi janji pemberian uang, Yosep dan Eko juga menyerahkan uang&nbsp; pengurusan perkara di&nbsp;MA&nbsp;tersebut secara tunai sejumlah sekitar SGD 202.000 melalui Desy Yustria.</div> </div> </div> </div>

setelah KPK mengumumkan secara resmi penetapan tersangka terhadap Hasbi Hasan, KY akan menjalankan pemeriksaan etik terhadap Hasbi.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mafia hukum

Berita Terkini