<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/31/1000304000-2428298142.jpg" alt="Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. (Fathnur Rohman/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel. (Fathnur Rohman/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyebut pemecatan Ipda Rudy Soik yang mengungkap kasus dugaan mafia BBM di NTT sebagai ironi. Personel dan organisasi penegakan hukum justru kini berasosiasi dengan pelanggaran itu sendiri. Dari sudut pandang Polda NTT, menurut Reza, Rudy dinilai melakukan police misconduct. Bahkan misconduct kelas berat. Sebaliknya, oleh Rudy, Polda justru bisa dinarasikan melakukan obstruction of justice, yakni mengacaukan kerja investigasi yang tengah Rudy lakukan saat itu. &rdquo;Akibatnya, saya pun berhadapan dengan dilema. Pada satu sisi, saya berharap institusi kepolisian memiliki standar etik yang sangat tinggi,&rdquo; ujar Reza. Dengan standar seperti itu, menurut Reza, sanksi bagi personel yang melakukan pelanggaran etik sudah sepatutnya seberat-beratnya. Itu bisa menjadi penawar terhadap jagat politik nasional yang penuh sesak dengan dinamika niretik. Pada sisi lain, lanjut dia, tersedia alasan ilmiah bagi terbangunnya spekulasi curtain code (CC). Yakni subkultur menyimpang yang ditandai kebiasaan personel polisi menutup-nutupi kesalahan, pelanggaran, bahkan kejahatan yang kolega lakukan. &rdquo;Kalau CC itu dijadikan sebagai pijakan berpikir, apa yang Rudy lakukan berisiko membuat ambrol sindikat jahat yang ada di dalam lembaga penegakan hukum, sehingga Rudy harus dilumpuhkan agar sindikat itu tidak terbongkar,&rdquo; tandas Reza. &rdquo;Jadi, dari dua kemungkinan police misconduct ataukah obstruction of justice--saya semestinya percaya yang mana?&rdquo; imbuh dia. &rdquo;Pelanggaran oleh oknum personel Polri ataukah indikasi pelanggaran sistemik di Polda NTT?&rdquo; tambah Reza. Untuk mengujinya, dia menjelaskan, mungkin Rudy bisa mulai dengan menempuh jalan perdata. Pengadilan negeri diharapkan bisa menjadi arena laga yang netral.

Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyebut pemecatan Ipda Rudy Soik yang mengungkap kasus dugaan mafia BBM di NTT sebagai ironi

Serba Ironi Menurut Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel dalam Pemecatan Ipda Rudy Soik yang Mengungkap Kasus Mafia BBM di NTT 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/kelangkaan_solar_1.jpg" alt="HARUS SABAR: Petugas SPBU di Jalan Perak Barat, Surabaya, mengisi solar untuk truk yang telah lama mengantre kemarin (5/4). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HARUS SABAR: Petugas SPBU di Jalan Perak Barat, Surabaya, mengisi solar untuk truk yang telah lama mengantre kemarin (5/4). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Biang keladi kelangkaan solar mulai terungkap. Mabes Polri memastikan terdapat tujuh polda yang menangani tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM). Kebanyakan jenis solar bersubsidi. Modusnya, menjual solar oplosan ke kalangan industri.  Tujuh polda itu masing-masing berada di Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Riau, dan Gorontalo.  Data tersebut berasal dari laporan masing-masing polda hingga 6 April.  Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, polda di Sumatera Barat, Bali, Riau, Kalimantan Timur, dan Gorontalo masing-masing menangani satu kasus. Selanjutnya, Polda Jambi dengan delapan kasus dan Kalimantan Selatan dengan tujuh laporan soal BBM. ”Semua kasus itu modusnya mirip,’’ ujarnya. Modus tersebut berupa penjualan BBM bersubsidi secara ilegal.  Sementara itu, Polda Riau berhasil membongkar mafia BBM yang menimbun 30 ribu liter solar oplosan siap jual. Kabidhumas Polda Riau Kombespol Sunarto menjelaskan, penggerebekan dilakukan Minggu (3/4) di sebuah gudang di Jalan Melati, Bina Widya, Pekanbaru. Polisi menemukan 30 ribu liter solar oplosan di gudang tersebut. ”Seorang penjaga gudang berinisial RM ditangkap,’’ tuturnya.  Pemilik gudang berinisial FG dan rekannya RM telah masuk daftar pencarian orang. Dia menuturkan, pelaku diduga membeli solar bersubsidi dari berbagai SPBU di Pekanbaru, Riau. Lalu, solar bersubsidi itu dicampur dengan minyak mentah yang didapatkan pelaku dari Jambi. ”Setelah dioplos, lalu dijual sebagai solar nonsubsidi,’’ paparnya dalam keterangan tertulis kemarin.  Dia mengatakan, pelaku mencampurnya dengan komposisi tertentu sehingga sangat mirip dengan solar nonsubsidi. Kasus itulah yang menjadi salah satu pemicu kelangkaan solar di Pekanbaru. ”Solar oplosan ini dijual ke industri,’’ terangnya. Dari pemeriksaan diketahui, mafia BBM itu telah beroperasi lebih dari tiga bulan. Setiap bulan mereka mampu mencampur dan menjual 50 ribu liter solar oplosan. ”Solar dijual di Riau dan Sumbar,’’ tuturnya.  Pada bagian lain, Menteri ESDM Arifin Tasrif melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lima SPBU di Kalimantan Timur kemarin (7/4). Sidak itu khususnya dilakukan di Kota Samarinda. ’’Tujuannya, untuk melihat ketersediaan BBM di Samarinda yang beberapa waktu lalu terjadi antrean, namun hari ini kita lihat antrean sudah berkurang,’’ ujar Arifin.  Dalam kesempatan yang sama, Dirut Pertamina Nicke Widyawati menambahkan, Pertamina menjamin keseluruhan stok BBM dan elpiji tetap terjaga, khususnya saat Ramadan dan Idul Fitri. Peningkatan konsumsi saat Ramadan telah diantisipasi oleh Pertamina.  Menurut dia, antrean yang terjadi sebelumnya disebabkan konsumsi solar melebihi kuota yang ditetapkan. Nicke melanjutkan, di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, ada yang tercatat lebih dari 20 persen over kuota. ’’Kemudian, kita berikan kelonggaran. Walaupun over kuota, kita tetap suplai itu mulai Maret. Jadi, antrean mungkin terjadi sebelum itu karena over kuota dan itu barang subsidi. Itu terjadi di semua wilayah di seluruh Indonesia,’’ jelasnya.  Pertamina telah membentuk tim satuan tugas BBM yang anggotanya terdiri atas Kementerian ESDM, BPH Migas, dan aparat kepolisian. Tujuannya, menanggulangi terjadinya kelangkaan dan melakukan penindakan jika terjadi penimbunan. Satgas akan melakukan pengawasan, mengatur peruntukan, menertibkan, dan melakukan penindakan jika terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi.  Hijrah ke Pertalite  Kenaikan harga pertamax membuat sejumlah pengendara beralih ke pertalite. Di Magetan, Jawa Timur, misalnya. Di sana, penjualan pertalite langsung meroket. ’’Kenaikan penjualan pertalite di Magetan sampai 15 persen dalam tujuh hari terakhir,’’ kata Arya Yusa Dwicandra, section head communication PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, kepada Jawa Pos Radar Magetan kemarin (7/4).  Di Blitar, kelangkaan solar menambah beban nelayan. Kendati tidak ada kenaikan harga, minimnya stok menjadi kendala untuk melaut. Hingga kini belum ada sarana pengisian khusus bagi nelayan atau SPBN di Kabupaten Blitar. Mereka harus mengantre di SPBU yang menyediakan jatah untuk nelayan. ”Ada dua SPBU yang biasanya menjadi jujukan nelayan Blitar. Yakni, di wilayah Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Kanigoro,” kata Pinaryanto, nelayan di Kecamatan Tambakrejo, kepada Jawa Pos Radar Blitar, Rabu (6/4).

Tujuh Polda Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM, Terbanyak di Jambi

mafia bbm

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mafia bbm

Berita Terkini

Serba Ironi Menurut Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel dalam Pemecatan Ipda Rudy Soik yang Mengungkap Kasus Mafia BBM di NTT

Tujuh Polda Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM, Terbanyak di Jambi

Download Aplikasi JawaPos.com