<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/04/0ddefa60-c267-4fbe-a8be-4847e04b11c9-3584533569.jpg" alt="Presiden Venezuela Nicolas Maduro. (Manaure Quintero/REUTERS) " width="100%">
<figcaption>Presiden Venezuela Nicolas Maduro. (Manaure Quintero/REUTERS) </figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, meminta persidangan atas perkara pidana terhadap dirinya dibatalkan. Hal itu dikatakan Maduri karena menurutnya, otoritas Amerika Serikat (AS) telah melanggar hak-hak konstitusionalnya. &ldquo;Tindakan pemerintah AS tidak hanya merugikan haknya sendiri tetapi juga melemahkan kewenangan pengadilan untuk memberikan proses hukum yang adil bagi semua terdakwa sesuai dengan perlindungan dalam Konstitusi AS,&rdquo;&nbsp;Ujar Maduro, dilansir dari Antara, Jumat (27/2). Pihak pembela Maduro, sebagaimana tercantum pada dokumen tersebut, menegaskan bahwa hak-haknya telah dilanggar selama proses penuntutan pidana, dan meminta pengadilan AS untuk membatalkan dakwaan terhadapnya. &ldquo;Presiden Maduro dengan hormat memohon kepada Pengadilan ini untuk membatalkan Dakwaan Pengganti Keempat terhadap dirinya,&rdquo; demikian isi pengaduan tersebut. Lebih lanjut, dokumen pengadilan itu juga memuat pernyataan yang menyatakan bahwa Otoritas Venezuela tidak diizinkan membiayai pembelaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro di pengadilan. &ldquo;Pemerintah Amerika Serikat, meskipun mengizinkan berbagai transaksi komersial dengan Venezuela, melarang penasihat hukum menerima dana yang tidak tercemar dari pemerintah Venezuela, meskipun Venezuela berkewajiban mendanai pembelaan Bapak Maduro,&rdquo; bunyi dokumen tersebut. &ldquo;Setiap persidangan yang berlangsung dalam keadaan seperti ini akan cacat secara konstitusional dan tidak dapat menghasilkan putusan yang akan bertahan terhadap tantangan di kemudian hari,&rdquo; tambahnya. Dokumen itu turut menyebutkan bahwa Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) AS menolak untuk mempertimbangkan kembali posisinya. &ldquo;OFAC telah menolak untuk mempertimbangkan kembali posisinya dan tidak akan memberikan lisensi yang memungkinkan pemerintah Venezuela mendanai pembelaan tersebut, sehingga mengganggu hak Bapak Maduro untuk mempertahankan penasihat hukum pilihannya,&rdquo; demikian isi dokumen tersebut. Adapun pada 3 Januari, AS melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela dengan menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, lalu membawa keduanya ke New York. Menurut otoritas AS, keduanya diduga terlibat dalam kasus &ldquo;narko-terorisme&rdquo;. &nbsp;

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, meminta persidangan atas perkara pidana terhadap dirinya dibatalkan.

Minta Perkaranya Dibatalkan, Maduro Tuduh Otoritas AS Langgar Perlindungan Konstitusinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/IMG_7301-1921965549.jpeg" alt="PM Malaysia Anwar Ibrahim (tengah).(Dok. Al Jazeera)." width="100%">
<figcaption>PM Malaysia Anwar Ibrahim (tengah).(Dok. Al Jazeera).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perdana Menteri (PM), Malaysia, Anwar Ibrahim, turut buka suara terkait penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores dalam operasi militer Amerika Serikat (AS). Dia berpendapat, tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata pada hukum internasional. &ldquo;Saya telah mengikuti perkembangan di Venezuela dengan keprihatinan yang mendalam. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap negara berdaulat,&rdquo; kata Anwar pada akun X-nya, @anwaribrahim, Minggu (4/1). Dia menekankan bahwa Maduro dan istrinya harus dibebaskan tanpa penundaan. Menurutnya, apapun alasannya, pemecatan paksa kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal yang berpotensi menciptakan preseden berbahaya. &ldquo;Hal itu mengikis batasan mendasar terhadap penggunaan kekuasaan antar negara dan melemahkan kerangka hukum yang mendasari tatanan internasional,&rdquo; ungkap dia. Dia menjelaskan, masa depan politik Venezuela seharusnya ditentukan oleh rakyatnya sendiri, bukan malah perubahan tiba-tiba yang ditentukan oleh kekuatan eksternal. Terlebih hal ini bisa membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat. &ldquo;Terlebih lagi di negara yang sudah bergulat dengan kesulitan ekonomi yang berkepanjangan dan ketegangan sosial yang mendalam,&rdquo; tukasnya. Anwar menekankan, Malaysia sendiri menganggap penghormatan pada hukum internasional dan kedaulatan merupakan hal terpenting untuk hubungan damai antar negara. &ldquo;Keterlibatan konstruktif, dialog, dan de-eskalasi tetap menjadi jalan paling kredibel menuju hasil yang melindungi warga sipil dan memungkinkan warga Venezuela untuk mengejar aspirasi sah mereka tanpa membahayakan lebih lanjut,&rdquo; tutup dia. Sementara itu, Maduro ditangkap oleh AS pada Sabtu (3/1). Penangkapan ini sendiri termasuk pada puncak ketegangan antara Presiden AS Donald Trump dengan Maduro yang dituduh mendukung kartel narkoba. &nbsp; &nbsp;

Perdana Menteri (PM), Malaysia, Anwar Ibrahim, turut buka suara terkait penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dan istrinya Cilia

Kecam AS Culik Nicolas Maduro, PM Malaysia Anwar Ibrahim: Pelanggaran Nyata Terhadap Hukum Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/04/IMG_6753-3378445801.jpeg" alt="Donald Trump bagikan foto Nicolas Maduro usai ditangkap AS. (X/TheWhiteHouse)" width="100%">
<figcaption>Donald Trump bagikan foto Nicolas Maduro usai ditangkap AS. (X/TheWhiteHouse)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat menjadi babak baru dalam relasi Washington&ndash;Caracas. Di balik klaim penegakan hukum dan perang melawan narkoba, Presiden AS Donald Trump secara terbuka mengisyaratkan agenda yang jauh lebih strategis: pengambilalihan industri minyak Venezuela. Dalam konferensi pers di Florida, Trump menyatakan Amerika Serikat akan menjalankan Venezuela untuk sementara waktu hingga proses transisi pemerintahan dianggap aman. Pernyataan ini langsung memicu spekulasi bahwa kendali atas sektor energi, khususnya minyak, menjadi prioritas utama pasca tumbangnya Maduro. &ldquo;Industri minyak Venezuela dibangun oleh Amerika, lalu dicuri oleh rezim sosialis,&rdquo; ujar Trump mengutip HuffPos. Ia menilai nasionalisasi sektor migas di era pemerintahan Caracas sebagai perampasan aset AS, sekaligus pembenaran atas intervensi militer yang kini terjadi. Minyak Jadi Alasan Strategis Venezuela dikenal memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia. Selama bertahun-tahun, sumber daya ini menjadi daya tarik utama bagi kepentingan geopolitik Amerika Serikat. Trump pun tidak menutupi ambisinya. Sejak masa jabatan pertama, ia berulang kali menyatakan keinginannya mengembalikan kontrol industri minyak Venezuela ke tangan perusahaan AS. Bahkan dalam kampanye Pilpres 2024, Trump menyebut Venezuela 'nyaris jatuh' dan siap diambil alih saat ia meninggalkan Gedung Putih. Pernyataan itu kini kembali relevan, seiring klaim Trump bahwa AS akan mengelola negara tersebut dalam masa transisi. Meski Trump menyebut penangkapan Maduro sebagai operasi penegakan hukum terhadap dugaan kejahatan narkotika, narasi tersebut beriringan dengan langkah konkret di sektor energi. Dua pekan sebelum serangan, Trump secara terbuka menyinggung hak minyak yang menurutnya dirampas Venezuela dari perusahaan Amerika. &ldquo;Kami ingin hak itu kembali,&rdquo; katanya saat itu. Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa intervensi militer ini tidak hanya bersifat keamanan, melainkan juga bertujuan membuka kembali akses AS terhadap ladang minyak, kilang, serta infrastruktur energi Venezuela yang selama ini tertutup akibat sanksi dan konflik politik. Potensi Pengelolaan oleh AS Trump juga menyiratkan bahwa Amerika Serikat tidak akan menyerahkan kendali Venezuela kepada pihak lain dalam waktu dekat. Dengan pernyataan &ldquo;kami akan menjalankan negara ini&rdquo;, muncul spekulasi bahwa industri strategis, termasuk minyak, akan berada di bawah kendali langsung otoritas AS atau perusahaan energi Amerika selama masa transisi. Langkah ini berpotensi mengubah peta energi global, mengingat Venezuela selama ini menjadi pemain penting dalam pasar minyak Amerika Latin. Namun demikian, rencana pengambilalihan industri minyak Venezuela berisiko menuai kritik luas dari komunitas internasional. Banyak pihak menilai langkah tersebut melanggar kedaulatan negara dan membuka preseden baru intervensi berbasis kepentingan ekonomi. Namun bagi Trump, isu minyak tampaknya menjadi justifikasi lama yang kini menemukan momentumnya. Dari Irak hingga Venezuela, Trump konsisten dengan pandangannya bahwa Amerika Serikat berhak mengamankan sumber daya energi menggunakan kekuatan militer. Dengan Maduro telah ditangkap dan pemerintahan Caracas berada dalam ketidakpastian, perhatian dunia kini tertuju pada satu pertanyaan besar: apakah penguasaan minyak Venezuela akan menjadi langkah berikutnya dalam strategi geopolitik Donald Trump?

Usai tangkap Maduro, Donald Trump ungkap rencana AS ambil alih industri minyak Venezuela. Simak strategi dan dampak geopolitiknya di Amerika

Usai Maduro Ditangkap, Donald Trump Terang-terangan Sebut Rencana Ambil Alih Industri Minyak Venezuela

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/04/Delcy-Rodriguez-Reuters-2507869646.jpg" alt="Wapres Venezuela Delcy Rodriguez. (Leonardo Fernandez Viloria/Reuters)" width="100%">
<figcaption>Wapres Venezuela Delcy Rodriguez. (Leonardo Fernandez Viloria/Reuters)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez pada Sabtu (3/1) mengatakan bahwa dirinya telah mengadakan rapat dewan pertahanan negara itu. Hal tersebut dilakukan, menyusul serangan Amerika Serikat (AS) dan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. "Kami telah mengadakan pertemuan Dewan Pertahanan," kata Rodriguez. Dia menyebutkan, tujuan operasi AS adalah untuk melakukan kudeta dan merebut sumber daya alam Venezuela. "Kami siap mempertahankan Venezuela, kami siap menjaga sumber daya alam kami, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan nasional," imbuh Rodriguez. Dewan tersebut juga meliputi Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez, Presiden Kamar Konstitusi Mahkamah Agung Caryslia Rodriguez, Menteri Pertahanan Vladimir Padrino Lopez, dan tokoh-tokoh penting lainnya, imbuhnya. Pada Sabtu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa AS telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela. Sementara, Presiden Venezuela Nicolas Maduro serta istrinya, Cilia Flores, ditangkap dan dibawa keluar dari negara itu. Sejumlah media memberitakan adanya ledakan di Caracas dan mengklaim bahwa operasi tersebut dilakukan oleh anggota unit elite AS, Delta Force. (*) &nbsp;

Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez pada Sabtu (3/1) mengatakan bahwa dirinya telah mengadakan rapat dewan pertahanan negara itu.

Wapres Venezuela Gelar Rapat Dewan Pertahanan usai Presiden Maduro Ditangkap AS