<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/MBG-madrasah-2175134798.jpg" alt="Murid di MTSN 6 Jakarta membagikan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk teman-temannya (26/8). Pembagian MBG dipantau langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Murid di MTSN 6 Jakarta membagikan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk teman-temannya (26/8). Pembagian MBG dipantau langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beredar foto surat pernyataan orang tua murid bertanda MTsN 2 Brebes terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diantara bagian utama dari surat itu, orang tua murid tidak menuntut secara hukum jika ada masalah dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu. Termasuk jika ada kasus keracunan. Seperti diketahui belakangan banyak muncul kasus keracunan makanan MBG. Bahkan sejumlah siswa sampai dibawa ke rumah sakit. Keracunan bisa muncul karena hidangan MBG sudah dalam kondisi tidak layak atau basi saat sampai di meja siswa. Kemudian oleh siswa tetap dimakan. Keracunan bisa juga karena alergi atau faktor lainnya. Dalam surat itu ada enam poin kondisi yang harus disetujui orang tua murid. Diantaranya adalah risiko terjadinya gangguan pencernaan seperti mual, diare, dan sejenisnya. Kemudian risiko alergi, kontaminasi ringan karena proses distribusi, serta potensi keracunan akibat kondisi di luar kendali panitia atau penyelenggara dapur MBG. Atas kondisi-kondisi tersebut, orang tua diminta menandatangani surat yang intinya tidak akan menuntut ke jalur hukum. Baik untuk penyedia makanan maupun pihak sekolah. Dengan catatan selama pihak pengelola atau penyedia MBG sudah menjalankan prosedur sesuai standar yang berlaku. Kementerian Agama (Kemenag) pusat irit bicara soal adanya surat pernyataan terkait layanan MBG itu. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) madrasah Kemenag Nyayu Khodijah hanya memberikan jawaban singkat. "Sebaiknya langsung ke Kemenag Brebes saja," katanya (16/9). Dia menegaskan dari Kemenag pusat tidak ada instruksi untuk membuat surat pernyataan seperti itu.&nbsp; Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, sebelumnya dia juga mendapatkan informasi surat pernyataan serupa dari sekolah umum. "Jadi tidak hanya di madrasah," katanya. Menurut dia, surat tersebut menunjukkan Badan Gizi Nasional (BGN) sampai jaringan ke bawah tingkat dapur atau SPPG tidak mau bertanggungjawab jika terjadi keracunan atau kondisi negatif lainnya.&nbsp; "Jadi, menurut saya ini ngawur," katanya. Ubaid mengatakan, data yang dia kumpulkan sudah ada ribuan anak-anak penerima MBG yang mengalami keracunan. Semua pihak tentu tidak ingin kasus tersebut terulang. Apalagi bagi para orang tua murid. Sehingga tidak tepat jika mengunci orang tua murid dengan pernyataan tidak akan membawa ke jalur hukum jika ada kasus keracunan MBG.

Kemenag menanggapi surat pernyataan orang tua murid terkait Makan Bergizi Gratis, di mana mereka tidak akan menuntut jika terjadi keracunan.

Heboh Surat Pernyataan Ortu Murid Madrasah Terkait MBG, Tidak Tuntut Hukum jika Ada Kasus Keracunan, Kemenag Buka Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-1.png" alt="ilustrasi penganiayaan anak. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>ilustrasi penganiayaan anak. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Penanganan kasus penganiayaan yang berujung meninggalnya siswa sebuah madrasah tsanawiyah (MTs) di Kecamatan Wonodadi, Blitar, oleh teman sekolahnya sendiri masih berlangsung. Kabar terakhir, pemkab melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Blitar memeriksa kejiwaan si pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan psikolog, diketahui tersangka mengaku sangat menyesali tindakannya. Dia juga tak menyangka apa yang dirinya lakukan berakibat fatal bagi koleganya. &rdquo;Dia mengaku tidak merencanakan tindakan kekerasan itu. Tapi, muncul secara spontan lantaran dia tersulut amarah,&rdquo; kata Kepala UPT PPA Kabupaten Blitar Leliana Novita. Selain itu, selama dalam tahanan khusus di Polres Blitar Kota, pelaku dikabarkan rutin menjalankan ibadah puasa Senin-Kamis. Bahkan, remaja kelas IX itu juga meminta petugas jaga untuk dibangunkan setiap pukul 02.00 guna menjalankan salat malam. Itu merupakan bentuk penyesalan atas tindakannya. &rsquo;&rsquo;Pelaku tidak mengira perbuatannya mengakibatkan korban meninggal dunia. Karena tersangka hanya berniat menegur perkataan korban,&rdquo; ujar Leli. Seperti diberitakan, peristiwa itu terjadi pada Jumat (25/8). Korban dianiaya tersangka yang berakibat saraf lehernya putus. Sempat dilarikan ke rumah sakit di Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, nyawa korban tidak tertolong. Dari hasil pemeriksaan, insiden itu terjadi akibat ketersinggungan. Awalnya pelaku yang berbeda kelas datang ke kelas korban. Lalu, korban menegur dengan menanyakan keperluan pelaku. Ternyata, pertanyaan itu membuat pelaku tersinggung. Keesokan harinya, pelaku kembali masuk ke kelas korban. Lalu, melakukan penganiayaan.&nbsp;(jar/dit/c7/ris)

Penanganan kasus penganiayaan berujung meninggalnya siswa sebuah MTs di Kecamatan Wonodadi, Blitar, oleh teman sendiri masih berlangsung.

Pelaku Kasus Penganiayaan yang Merenggut Nyawa Siswa MTs di Blitar Terpukul, Kini Rutin Puasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/28/1-kapolres-blitar-kota-3867685850.png" alt="Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setyo Pambudi Sukarno." width="100%">
<figcaption>Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setyo Pambudi Sukarno.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Aparat Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota masih mendalami motif pelaku pemukulan pelajar sekolah madrasah tsanawiyah (setingkat SMP) di Kabupaten Blitar, pada teman sendiri hingga korban meninggal dunia. &rdquo;Untuk motif harus didalami dulu, tidak bisa langsung. Yang jelas ini dilakukan anak-anak,&rdquo; kata Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setyo Pambudi Sukarno seperti dilansir dari Antara di Blitar, Senin (28/8). Dia mengatakan, proses penyidikan perkara tersebut masih terus berjalan hingga kini. Polisi juga sudah memeriksa 16 saksi baik dari teman sekolah, guru, termasuk keluarga. Polisi juga masih menunggu jadwal pemeriksaan psikologis pada pelaku yang masih berusia di bawah umur tersebut. &rdquo;Untuk penyidikan juga masih menunggu hasil otopsi. Kalau pelaku sudah ditempatkan di tempat khusus dengan pendampingan. Kami tunggu jadwal pemeriksaan psikologis pelaku,&rdquo; ujar Danang Setyo Pambudi Sukarno. Kapolres mengimbau kepada orang tua yang mempunyai anak untuk selalu menjaga dan mengingatkan pergaulan. &rdquo;Mengingatkan pergaulan, teman-temannya sekitar siapa, belajar apa. Kalau belajar silat belajar yang benar, tujuannya silat untuk bela diri bukan untuk melukai, melumpuhkan atau membunuh. Itu harus sama-sama kita sadari,&rdquo; tutur Danang Setyo Pambudi Sukarno. Terkait dengan pelaku yang belajar ilmu silat, Kapolres mengatakan, tidak ada (latar belakang belajar ilmu silat). Semua hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti sehingga bisa menjadi masukan ke penyidik. Kasus kekerasan terjadi di lingkungan sebuah madrasah tsanawiyah negeri (setingkat SMP) di Kabupaten Blitar, dilakukan sesama teman. Kasus tersebut terjadi pada Jumat (25/8) saat jam pergantian belajar sedang berlangsung. Korban MA, pelajar kelas 9.5, sementara pelaku pemukulan KR, pelajar kelas 9.7. Pelaku masuk ke ruang kelas korban menuju tempat duduk korban sambil berteriak. Saat itu, teman-teman yang lain sudah berusaha menghalangi namun terlepas. Pelaku memukul sampai tiga kali (mengenai bagian tubuh vital yakni tengkuk kepala belakang dan dada-ulu hati) tanpa ada perlawanan dari korban. Korban langsung jatuh, tidak sadarkan diri. Korban sempat mendapatkan perawatan di ruang UKS. Namun, karena tidak sadarkan diri, pihak madrasah membawa ke rumah sakit di Srengat, Kabupaten Blitar, untuk pemeriksaan. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia.

Polres Blitar Kota mendalami motif pelaku pemukulan pelajar MTs (setingkat SMP) pada teman sendiri hingga korban meninggal dunia

Polisi Dalami Motif Pelaku Pemukulan Anak MTs hingga Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/image-4-4.png" alt="Ilustrasi kekerasan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekerasan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Dunia pendidikan di Jawa Timur masih mendapat ujian. Sederet insiden kekerasan yang melibatkan siswa terus terjadi. Terakhir, dua perkara menonjol mencuat dalam sepekan terakhir. Di Blitar, publik dikejutkan kasus meninggalnya seorang siswa sebuah madrasah tsanawiyah (MTs) di Kecamatan Wonodadi karena dianiaya teman satu sekolahnya. Berdasar perkembangan terakhir, pelaku yang duduk di kelas IX itu telah ditahan aparat Mapolresta Blitar Kota. &rsquo;&rsquo;(Terduga) pelaku saat ini telah ditahan dan didampingi penasihat hukum yang ditunjuk,&rsquo;&rsquo; ujar Kasatreskrim Polres Blitar Kota AKP Galih Putra Samudra. Dia menjelaskan, setelah pihak keluarga korban meminta kasus tersebut diselesaikan lewat jalur hukum, polisi melakukan serangkaian pemeriksaan. Sebanyak 16 saksi dimintai keterangan. Mulai guru hingga teman korban. &rsquo;&rsquo;Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan kondisi psikologis anak,&rsquo;&rsquo; terangnya. Pihak keluarga korban telah mendapatkan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (DP3APPKB) Blitar. Baik pendampingan psikologis maupun penanganan sosial. &rsquo;&rsquo;Penyelidikan tetap berjalan, menunggu hasil pemeriksaan otopsi serta hasil penelitian balai pemasyarakatan (bapas),&rsquo;&rsquo; tandasnya. Insiden itu terjadi pada Jumat (25/8). Korban dianiaya tersangka yang berakibat saraf lehernya putus. Sempat dilarikan ke rumah sakit di Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, nyawa korban tidak tertolong. Sementara itu, dari hasil klarifikasi Kemenag Kabupaten Blitar ke pihak sekolah, diketahui bahwa insiden itu akibat ketersinggungan pelaku terhadap korban. &rsquo;&rsquo;Pelaku yang berbeda kelas datang ke kelas korban, lalu korban menegur dengan menanyakan keperluan pelaku masuk kelas lain,&rsquo;&rsquo; ujar Kasi Pendidikan Madrasah (Penma) Kemenag Kabupaten Blitar Bahrudin. Ternyata, pertanyaan itu membuat pelaku tersinggung. Keesokan harinya, saat pergantian jam mata pelajaran, pelaku kembali masuk ke kelas korban, kemudian melakukan penganiayaan.&nbsp;(luk/jar/sub/hai/c12/ris)

Di Blitar, publik dikejutkan kasus meninggalnya seorang siswa sebuah madrasah tsanawiyah (MTs) di Kecamatan Wonodadi karena dianiaya teman.

Aniaya Rekan Sekolah hingga Meninggal, Siswa MTs di Blitar Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Screenshot_20221130_123153.jpg" alt="Polres Siak mengamankan oknum ustad yang diduga melakukan pencabulan terhadap siswi MTs di dalam bus saat kegiatan Fieldtrip ke Sumbar. Polres Siak/Antara" width="100%">
<figcaption>Polres Siak mengamankan oknum ustad yang diduga melakukan pencabulan terhadap siswi MTs di dalam bus saat kegiatan Fieldtrip ke Sumbar. Polres Siak/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Reskrim (Satreskrim) Kepolisian Resor Siak, Provinsi Riau, menangkap seorang oknum ustad berinisial ZN, 39. Dia diamankan terkait dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yakni seorang siswi madrasah tsanawiyah (SMP).  Kepala Satreskrim Polres Siak Iptu Tony Prawira tidak menampik terkait pengungkapan kasus tersebut saat dikonfirmasi, Rabu (30/11). ”Benar, kami mengamankan salah seorang pria terkait dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur,” kata Tony seperti dilansir dari Antara.  Dia menyampaikan, peristiwa tak terpuji itu terjadi saat rombongan sekolah tempat korban menuntut ilmu melakukan semacam perjalanan wisata  ke Sumatera Barat (Sumbar). Di perjalanan pulang, setibanya di Kecamatan Tualang, pelaku melakukan aksi cabul terhadap korban yang berstatus masih pelajar.  Pengungkapan kasus tersebut, lanjut dia, bermula dari laporan keluarga korban yang tidak terima atas apa yang dialami anaknya. Hal itu berujung laporan resmi ke Polres Siak dan ditindaklanjuti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).  ”Unit PPA langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi,” tutur Tony.  Dari hasil penyelidikan dan penyidikan pada Selasa (29/11), sesuai hasil gelar perkara, menurut Tony, penyidik menetapkan ZN, 39 sebagai tersangka perbuatan cabul terhadap anak. Pelaku yang sudah menyandang status tersangka tersebut pada hari itu juga ditangkap dan ditahan di Mapolres Siak.  ”Setelah mendengar kabar itu, keluarga langsung mengucapkan syukur dan merasa tenang. Korban pun juga terharu mendengar kabar itu,” ucap Tony.  Untuk memulihkan psikologi korban, saat ini personel polwan unit PPA Polres Siak melakukan trauma healing dengan mendatangi langsung korban tersebut di kediamannya.  Sementara itu, Penasihat Hukum korban, Ismail membenarkan informasi penahanan pelaku yang juga staf Kantor Urusan Agama Kabupaten Siak itu.

Polisi Tangkap Oknum Ustad Diduga Lecehkan Anak Bawah Umur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MTS-Al-muttaqim-1.jpg" alt="Salah satu sekolah di Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang puluhan siswa dan beberapa guru terpapar Covid-19. Antara" width="100%">
<figcaption>Salah satu sekolah di Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang puluhan siswa dan beberapa guru terpapar Covid-19. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pembelajaran tatap muka (PTM) di Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dihentikan. Itu dilakukan setelah muncul kasus 25 siswa dan tiga guru dinyatakan positif Covid-19.  ”Saat ini, kegiatan belajar mengajar di MTs tersebut diliburkan karena adanya kasus tersebut,” kata Juru Bicara Satgas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Jepara Muh Ali seperti dilansir dari Antara di Jepara, Rabu (22/9).  Dia berharap, hal itu menjadi pembelajaran semua sekolah agar penerapan protokol kesehatan mulai dari memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.protokol kesehatan itu harus dilakukan secara disiplin oleh semua warga sekolah.  ”Harus ada ketegasan terhadap sekolah yang tidak melaksanakan protokol kesehatan untuk dicabut izin pembelajaran tatap mukanya, agar kasusnys tidak meluas,” ujar Ali.  Selain disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, lanjut dia, Pemkab Jepara juga menggenjot vaksinasi Covid-19 agar bisa mencapai 70 persen dari jumlah penduduk. Agar dapat mewujudkan herd immunity atau kekebalan kelompok.  Munculnya kasus Covid-19 di MTs di Desa Rengging juga dari hasil screening sebelum menjalani vaksinasi Covid-19. ”Langkah cepat penelusuran kontak juga sudah dilakukan, termasuk penelusuran secara meluas yang pernah melakukan kontak erat,” terang Ali.  Kepala MTs Al Muttaqim Rengging Samudi membenarkan bahwa 25 siswa dan tiga guru yang terkonfirmasi positif Covid-19 berawal dari screening vaksinasi untuk para siswa. Awalnya terdapat 100 siswa yang menjalani vaksinasi pada 6 September dan hasilnya baik tidak ada masalah. Lantas ada tawaran vaksin tahap kedua dan diusulkan untuk 50 siswa. Namun, yang lolos screening hanya 26 siswa selebihnya tidak lolos.  ”Sebanyak 24 siswa yang tidak lolos screening ditindak lanjut dengan tes swab pada 14 September dan dua hari berselang mendapat informasi 11 anak terkonfirmasi positif dan dua anak yang hasilnya menyusul juga sama,” terang Samudi.  Dinas kesehatan kembali melakukan penulusuran kontak terhadap 24 siswa dan enam guru kelas VII yang sebelumnya diketahui banyak yang positif. Hasilnya, ada 12 siswa dan tiga guru yang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19.  Kabupaten Jepara yang masuk PPKM level 2 diperkenankan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pertimbangan lain, tidak semua orang tua siswa mampu menyediakan kuota internet untuk pembelajaran daring. Orang tua murid juga menginginkan tatap muka sehingga diambil keputusan pembelajarannya secara tatap muka.

25 Siswa dan 3 Guru Positif Covid-19, PTM di MTs Jepara Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/ilustrasi-kesurupan.jpg" alt="Ilustrasi. (Budiono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. (Budiono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Pagi itu, sekitar 30 siswa salah satu madrasah tsanawiyah di Jakarta sedang asyik belajar di kelas. Tiba-tiba, suara tangisan yang diselingi tawa terkikik-kikik terdengar dari bagian belakang. Sepersekian detik kemudian, suara serupa muncul dari depan, lalu bersahut-sahutan dari berbagai penjuru kelas.  ---  NUR, salah seorang siswa, mengaku tak bisa melupakan kejadian beberapa tahun lalu itu. Dia ingat betul betapa tubuhnya gemetar karena takut melihat teman-temannya bergerak tak terkontrol. Bagian hitam mata mereka seakan mengecil hingga menyisakan putihnya saja. Belum lagi suara-suara aneh yang keluar dari mulut mereka. ’’Semua orang panik,’’ kenangnya.  Beberapa siswa yang takut ikut kesurupan langsung semburat meninggalkan kelas. Melihat situasi yang sangat kacau, guru-guru berdatangan ke ruang kelas tersebut. Mereka langsung menangani siswa-siswi yang kesurupan. Karena yakin murid-murid itu diganggu makhluk halus, guru-guru mendekap mereka, lalu membacakan ayat-ayat Alquran.  Upaya tersebut membuahkan hasil. Siswa yang kesurupan berhasil ditenangkan. Treatment yang diberikan para guru berhasil mengusir makhluk halus yang mengganggu. Setelah situasi normal, kegiatan belajar-mengajar dilanjutkan.  Namun, ternyata ketenangan itu hanya bertahan sehari. Esoknya, gangguan datang lagi. Kali ini di kelas yang berbeda. Kejadian berulang itu berlangsung selama sepekan.  Peristiwa aneh tersebut membuat guru-guru mencari tahu penyebabnya. ’’Ini kejadian yang membingungkan. Masak para siswa kesurupan seminggu berturut-turut. Akhirnya, guru-guru berkonsultasi dengan salah satu tokoh agama di sekitar sekolah,’’ terang Nur yang kini sudah kuliah.  Saat berkonsultasi, sang tokoh agama menyebutkan bahwa gangguan itu berkaitan dengan proyek pembangunan laboratorium di samping sekolah. ’’Jadi, di samping sekolah ada rawa. Karena ingin dibangun laboratorium, rawa itu diuruk pakai tanah,’’ ujar Nur.  Menurut tokoh agama setempat, rawa tersebut dihuni oleh ribuan bangsa jin. Bahkan, berdasar penelusuran tokoh agama itu, jin-jin tersebut mendirikan kerajaan di dasar rawa. ’’Katanya, kerajaan jin itu sudah ratusan tahun berdiri di dasar rawa tersebut,’’ ucap Nur.  Artinya, kerajaan itu sudah ada sebelum sekolah tersebut dibangun. ’’Mereka merasa terganggu dengan proses pembangunan laboratorium. Makanya, mereka mengganggu para siswa,’’ lanjutnya.  Amelia, salah seorang guru, menambahkan, tokoh agama itu memberikan jalan keluar supaya gangguan tak lagi menimpa para siswa. Yakni, menghentikan pembangunan laboratorium. Awalnya, solusi tersebut sempat ditolak. Para guru berdebat sengit. Mereka yang tak percaya hal gaib ingin pembangunan dilanjutkan. Sebab, sekolah sangat memerlukan laboratorium untuk kepentingan belajar para siswa.  Namun, sebagian guru lainnya yakin bahwa penjelasan tokoh agama itu tidak mengada-ada. Setelah beberapa kali proses pertemuan, keputusan pun diambil. ’’Demi kebaikan bersama, pembangunan itu dihentikan total,’’ jelas Amelia. Sejak pembangunan laboratorium dihentikan, tidak ada lagi murid yang kesurupan.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/03/2021/pernyataan-keuskupan-agung-makassar-atas-kasus-bom-bunuh-diri/">Pernyataan Keuskupan Agung Makassar Atas Kasus Bom Bunuh Diri</a>  Sebagai gantinya, sekolah menyediakan laboratorium dengan memanfaatkan ruang yang ada di bangunan sekolah. Hingga kini, laboratorium tersebut masih digunakan sebagai tempat penelitian para siswa.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rW0gsjubesY

Ketika Sekolah Mendirikan Laboratorium di Wilayah Makhluk Gaib

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usbn-berbasis-komputerandroid-tak-butuh-kuota-dan-jaringan-internet_m_203598.jpeg" alt="Anak Madrasah melakukan USBN dengan Android. (dok. Kementerian Agama for jawapos.com)" width="100%">
<figcaption>Anak Madrasah melakukan USBN dengan Android. (dok. Kementerian Agama for jawapos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengikuti regulasi Kemendikbud untuk membatalkan ujian nasional (UN) bagi madrasah tsanawiyah (MTs) dan madrasah aliyah (MA). Ujian akhir madrasah berstandar nasional (UAMBN) juga ditiadakan menyusul kebijakan tersebut. ”Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, tidak lagi menggunakan nilai UN sebagaimana tahun sebelumnya,” kata Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Kemenag Ahmad Umar kemarin (25/3).  MA dan MTs yang telanjur menjalankan UAMBN akan mendapatkan sertifikat hasil. Sertifikat itu dapat dicetak langsung melalui aplikasi UAMBN-BK. Panitia UAMBN di tingkat Kantor Wilayah Kemenag bisa mengunduh hasilnya pada laman uambnbk.kemenag.go.id mulai hari ini (26/3). Setelah dicetak, sertifikat bisa didistribusikan ke semua MA dan MTs melalui pengiriman softcopy. ”Nilai UAMBN yang sudah dihasilkan hanya diperlukan untuk pemetaan kompetensi siswa,” katanya. Nilai itu tidak digunakan sebagai syarat kelulusan ataupun syarat masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya.  Umar menjelaskan aturan kelulusan untuk anak-anak madrasah. Ujian dilakukan dalam bentuk portofolio dari nilai rapor dan prestasi yang didapat anak didik sebelumnya. Kemudian, ujian juga bisa diselenggarakan secara daring jika masih memungkinkan. Bagi sekolah yang tidak memungkinkan melaksanakan ujian daring, penentuan kelulusan berasal dari nilai rapor. Jenjang madrasah ibtidaiyah menggunakan nilai rapor kelas IV, V, dan VI semester ganjil. Kemudian, jika ada, nilai rapor semester genap kelas VI dapat digunakan sebagai nilai tambahan.  Sementara itu, kelulusan MTs dan MA ditentukan dari nilai lima semester sebelumnya. Sama seperti MI, jika ada, nilai rapor kelas IX dan XII semester genap dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Sekolah juga berwenang menentukan waktu kelulusan dengan catatan menyesuaikan ketetapan waktu di lingkungan pendidikan setempat.  Mengenai keputusan penghapusan UN, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kembali meminta semua pihak memahami situasi darurat saat ini. ”Saya tahu banyak orang tua yang telah menginvestasikan anaknya bimbel. Tapi, karena kelulusan tidak bergantung pada UN, seharusnya ini minoritas. Bagi yang kecewa, saya minta maaf,” ujarnya.  Dia yakin kebanyakan orang tua setuju UN ditiadakan. Menyelenggarakan UN dalam situasi seperti saat ini pasti meningkatkan tekanan psikis yang besar. Langkah tersebut juga telah mempertimbangkan pilihan antara memastikan kualitas belajar dan keselamatan nyawa. ”Kami pilih keselamatan nyawa”.

Ikuti Langkah Kemendikbud, Kemenag Batalkan UN untuk Madrasah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hampir-100-persen-ma-dan-mts-dipastikan-menggelar-unbk_m_.jpg" alt="Ilustrasi UNBK: Padan UN 2019 sebanyak 99 persen MA dan MTs menggelar UNBK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi UNBK: Padan UN 2019 sebanyak 99 persen MA dan MTs menggelar UNBK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ujian Nasional (UN) untuk tingkatan Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) akan segera dilaksanakan. Pada 2019 hampir semua MA dan MTs menggelar UN berbasis komputer alias UNBK. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag A Umar mengatakan, hampir 100 persen MA dan MTs menggelar UNBK. Dari 8.125 total MA yang menyelenggarakan UN, 8.061 di antaranya menggelar UNBK pada 2019 ini. &ldquo;Tahun ini, 99,21 persen MA bisa akan melaksanakan UNBK. Madrasah yang masih mengunakan UN berbasis tulisan hanya 64 MA,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Jumat (29/3). Sementara dari sisi jumlah siswa, pada UN tingkat MA ini akan diikuti 457.429 orang. 455.935 siswa (99,67 persen) mengikuti UNBK dan sisanya 1.494 siswa (0,33 persen) melaksanakan UN berbasis kertas dan pensil (UNKP). Jika dibandingkan dengan 2018, jumlah MA yang menggelar UNBK cukup meningkat. Pada 2018 baru 91 persen MA yang menggelar UNBK. Untuk tingkat Mts, Kemenag membina 17.367 MTs. Baik berstatus negeri maupun swasta. Sebanyak 16.756 MTs dipastikan menggelar UNBK dan 611 MTs menyelenggarakan UNKP. &ldquo;Untuk MTs, 96,48 persen siap menggelar UNBK, dan 3,52 persen menyelenggarakan UNKP. Total ada 993.875 siswa MTs. Sebanyak 975.712 siswa ikuti UNBK dan 18.163 siswa ikut UNKP,&rdquo; papar Umar. Adapun UN MA akan digelar pada 1, 2, 4 dan 8 April 2019. UNBK susulan bagi siswa MA akan diselenggarakan pada 15-16 April 2019. Sementara MTs, akan digelar pada 22-25 April 2019. Untuk susulannya, diselenggarakan pada 29-30 April 2019. &ldquo;Tahun ini adalah penyelenggaraan UNBK kali kedua. Insya Allah, kesiapan penyelenggaraan UNBK lebih siap tahun ini dari tahun sebelumnya,&rdquo; kata dia. Dia menyebut bahwa UN tidak semata tes dan ujian, melainkan sarana menguji integritas anak-anak bangsa. Selain untuk mengetahui hasil belajar siswa, UN sekaligus menjadi media pemetaan kualitas pendidikan madrasah di seluruh Indonesia. Kepada siswa MA dan MTs, Umar berpesan agar mempersiapkan diri. "Hindari perilaku yang kurang terpuji, UN Insya Allah secara tak langsung mengajak siswa berprilaku jujur."

Hampir 100 Persen MA dan MTs Dipastikan Menggelar UNBK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/gedung-madrasah-tsanawiyah-memprihatinkan-kemenag-terperangah_m_181243.jpeg" alt="Ilustrasi siswa madrasah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa madrasah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga pendidikan agama tingkat menengah kondisinya saat ini masih banyak yang memprihatinkan. Seperti yang terjadi di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Zikiri Pikir, di Desa Tik Teleu, Kecamatan Pelabai Lebong, Bengkulu. Madrasah yang dibangun atas tanah wakaf itu nyaris tidak mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah. Separuh gedungnya terbuat dari papan dan semen, sedangkan plafonnya rusak di beberapa bagian. Madrasah yang dibangun karena keprihatinan masyarakat terhadap kondisi pendidikan ini memanfaatkan gedung pinjaman dari pemerintahan desa. Dalam kesehariannya, saat ini madrasah itu mendidik 38 siswa. Semuanya dididik oleh 8 tenaga pengajar. Mirisnya, sang pengajar hanya diberikan honorarium mengajar sebesar Rp 30 ribu per bulan. Kondisi itu baru diketahui oleh pihak Kementerian Agama (Kemenag) dan membuat mereka terperangah. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag, Suyitno mengaku, saat ini masih ada sejumlah madrasah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Kondisinya sangat memprihatinkan, salah satunya MTs Zikir Pikir Untuk Madrasah ini, Suyitno mengaku jajarannya akan segera menindaklanjuti untuk segera memberikan solusi. Timnya akan segera meninjau ke lokasi untuk memastikan pendataan gurunya agar dapat dialokaskan dalam anggaran tunjangan insentif dari Kemenag. &ldquo;Insyaallah, Senin ada tim dari bidang madrasah Provinsi Bengkulu yang ke lokasi. Kami akan mencoba menghitung dana BOS yang mereka terima. Berapa persen yang dialokasikan untuk honor, dan operasional kebutuhan madrasahnya,&rdquo; ujarnya, Sabtu (13/01). Sedangkan terkait sarana prasarana, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kabid Pendidikan Madrasah Bengkulu untuk segera mengusulkan beberapa kebutuhan yang dinilai urgen kepada Direktorat KSKK. &ldquo;Berkaitan dengan bantuan ruang kelas baru (RKB), akan segera kami usulkan. Tapi sebelumnya akan kami pastikan kalau mereka sudah mempunyai lokasi lain. Sebab, lokasi yang saat ini ditempati tidak memungkinkan untuk dibangun,&rdquo; sambungnya. "Semoga tahun ini kami bisa segera hadir di sana untuk memberikan bantuan," harap Suyitno. Sependapat dengan Suyitno, Direktur KSKK Madrasah Uma menegaskan, pihaknya memiliki komitmen untuk terus berupaya mencarikan solusi bagi madrasah yang dalam kondisi memprihatinkan. &ldquo;Saya sudah berkoordinasi dengan pihak perbankan juga. Mereka komit untuk memberikan bantuan melalui dana CSR. Semoga ini bisa segera terrealisasi,&rdquo; ujarnya. Terpisah, seperti yang dilansir&nbsp;RMOL Bengkulu (Jawa Pos Group), Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kabupaten Lebong, Junni Muslimin menyebut, saat ini MTs Zikir Pikir saat ini hanya mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dianggarkan dari Kemenag. Jumlahnya sebesar Rp 32 juta per tahun. Dana bos itu dicairkan sekali triwulan, yakni Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Pengelolaan dana BOS itu ke pihak sekolah. Kalau itu madrasah swasta, maka tergantung kebijakan dari yayasannya. "Kalau swasta statusnya kan yayasan dan dikelola langsung oleh masyarakat. Artinya, kebijakan diserahkan kepada masing-masing yayasan. Baik itu untuk gaji guru di sekolah itu sendiri," sebut Junni. Selain MTz Zikir Pikir, ada tujh madrasah lainnya yang mendapat perhatian dan pembinaan dari Kemenag Kabupaten Lebong. Jadi totalnya ada 9 sembilan madrasah. Tiga di antaranya berstatus swasta dan enam negeri.

Gedung Madrasah Tsanawiyah Memprihatinkan, Kemenag Terperangah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#madrasah tsanawiyah

Berita Terkini