<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/16/sitaaa-2658858515.jpeg" alt="Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya menyita tanah dan bangunan Kantor Ormas Madas. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya menyita tanah dan bangunan Kantor Ormas Madas. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kantor Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Madura Asli, yang berada di Jalan Darmo Nomor 153, Kecamatan Wonokromo, disita oleh Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Dari pantauan JawaPos.com di lokasi, plang pemberitahuan bertuliskan "Tanah dan Bangunan Ini Telah Disita. TTD Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya" terpasang pada pagar depan kantor tersebut. Bukan hanya plang pemberitahuan, garis polisi berwarna kuning pun terpasang dan melingkari bangunan tersebut. Sejumlah personel Satreskrim dan Samapta Polrestabes Surabaya juga tampak berjaga di sana. Berdasarkan papan pemberitahuan, penyitaan bangunan dan tanah yang digunakan sebagai kantor Madas ini dilakukan atas surat penetapan ijin sita khusus Nomor : 190/PENPID/.B.S-SITA/2026/PN SBY Tanggal 15 Januari 2026. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edy Herwiyanto membenarkan adanya penyitaan tanah dan bangunan yang difungsikan sebagai kantor Ormas Madas Jawa Timur. Penyitaan ini terkait dengan dugaan mafia tanah. "Ya, (penyitaan tanah dan bangunan Kantor Ormas Madas) itu karena ada laporan polisi berkaitan dengan ada dugaan mafia tanah, ada dokumen palsu, ada penyerobotan," tutu AKBP Edy di Surabaya, Jumat (16/1). Hingga saat ini, Polrestabes Surabaya sudah menerima 3 laporan terkait dugaan mafia tanah. Namun, penyidik menemukan fakta baru bahwa bangunan tersebut dulunya adalah rumah dinas Kapolwil Surabaya tahun 1959. "Setelah itu banyak orang mengklaim sebagai ahli waris pemilik. Makanya saat ini status quo dikuasai kepolisian untuk memperlancar proses penyidikan. Sampai terang kepastian hukum dan ditemukan tersangka," imbuhnya. AKBP Edy mengatakan selama tanah dan bangunan Kantor Ormas Madas disita, penyidik Satreskrim akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mengungkap dugaan mafia tanah yang dilaporkan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menunda eksekusi penyegelan kantor Ormas Madura Asli (Madas) DPD Jawa Timur, yang berada di Jalan Raya Darmo 153, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Senin (12/1). Dalam salinan surat yang diterima JawaPos.com, eksekusi ini atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Surabaya sebagaimana termuat dalam Penetapan Nomor 20/Pdt.Sus-pailit/2021/PN Niaga Sby. Bangunan tersebut berdiri di atas tanah negara seluas 440 m&sup2; dengan batas-batas sisi barat Jalan Raya Darmo, sisi utara kantor Jalan Raya Darmo Nomor 151, sebelah selatan rumah tinggal Raya Darmo Nomor 155 Surabaya. Kabar tersebut memicu ketegangan. Ratusan anggota Ormas Madas pun berjaga di depan kantor sejak Senin pagi. Demi mencegah terjadinya bentrokan, PN Surabaya memutuskan untuk menunda proses eksekusi. &ldquo;Jadi itu penyegelan ya, bukan eksekusi. Namun tanggal 9 Januari kemarin kita terima surat dari Kapolrestabes Surabaya yang meminta ditunda karena situasi keamanan kamtibmas," tutur Humas PN Surabaya, Slamet Pujiono. (*) &nbsp;

Polisi menyita kantor Ormas Madas di Jalan Darmo Surabaya terkait dugaan mafia tanah. Penyidikan berjalan dan sudah ada 3 laporan.

Diduga Mafia Tanah, Kantor Ormas Madas di Surabaya Disita Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/09/8e14d2ea-e2c7-43e6-891a-655b9e27c832-2305062961.jpg" alt="Ketua Umum DPP Madas, Muhammad Taufik merespons soal desakan pembubaran organisasinya. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP Madas, Muhammad Taufik merespons soal desakan pembubaran organisasinya. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meski perseteruan antara Ormas Madura Asli Sedara (Madas) dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, telah berakhir damai, desakan publik agar ormas tersebut dibubarkan masih menyeruak di media sosial. Desakan ini muncul setelah kasus Nenek Elina Widjajanti, viral di media sosial. Nenek 80 tahun tersebut diusir paksa oleh oknum dari rumahnya sendiri di Jalan Dukuh Kuwuhan 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji lalu melakukan sidak ke rumah Nenek Elina. Dalam video sidaknya, Armuji beberapa kali menyebut kelompok yang mengusir Nenek Elina secara paksa adalah oknum Madas. Hal ini menuai berbagai respons warga Surabaya. Banyak dari mereka yang mengecam kehadiran ormas Madas di Kota Pahlawan. Muncul lah desakan agar pemerintah segera membubarkan organisasi tersebut. Ketua Umum DPP Madas, Muhammad Taufik akhirnya buka suara soal desakan pembubaran organisasi yang ia pimpin. Ia mengaku tak ambil pusing dan menyikapi desakan tersebut secara objektif. "Saya sudah menjelaskan juga di Polda, ada asas contrarius actus. Keputusan Tata Usaha Negara itu yang berhak mencabut adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan legalitas itu," tutur Taufiq, Jumat (9/1). Menurutnya, pembubaran organisasi kemasyarakatan hanya bisa dilakukan jika terbukti melanggar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, terlibat makar, ataupun pelanggaran hukum berat lainnya. "Apakah ormas kami ini bagian dari pelanggar Pancasila dan konstitusi? Kalau itu yang menjadi persoalan, silakan dilakukan upaya-upaya apabila keberatan. Kami tidak melakukan makar dan bertentangan dengan konstitusi," imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Taufik secara tegas membantah keterlibatan Madas dalam kasus Nenek Elina. Ia menyayangkan oknum premanisme yang mengusir Nenek Elina, hingga membuat gaduh Surabaya. "Kejadian itu (pengusiran paksa Nenek Elina) pada 6 Agustus 2025. Saya menjadi ketua umum Madas 24 Oktober 2025. Jadi jauh sebelum itu. Nah frame ini terus berkembang kemudian ke rasisme," ucap Taufik. "Kami ingin memberikan klarifikasi stigma yang ada bahwa Madas itu preman itu tidak benar. Apa, Bahwa berawal dari keterangan senior saya (Armuji) waktu melakukan sidak itu ada tulisan madas. Ini nggak ada," lanjutnya. Sebagai informasi, ormas Madas melaporkan akun media sosial Armuji ke Polda Jawa Timur atas dugaan pelanggaran UU ITE. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/10/1/2026/SPKT/POLDA JAWA TIMUR pada Senin, 5 Januari 2026. Keesokan harinya, Selasa (6/1), Ormas Madas dan Wakil Wali Kota Surabaya menghadiri mediasi dan sepakat menyelesaikan perselisihan secara damai. Madas juga berjanji akan segera mencabut laporan polisi. "Sekali lagi atas nama pribadi dan juga secara keorganisasian di Ormas Madura Asli Sedara, saya sebagai ketua umum meminta mohon maaf. Kami berkomitmen menjaga kondusifitas kota Surabaya," pungkas Taufik. (*) &nbsp;

Ketua Ormas Madas tanggapi desakan pembubaran di Surabaya. Ia pastikan organisasi tak langgar konstitusi dan tolak tuduhan kasus Nenek Elina

Desakan Pembubaran di Surabaya, Ketua Ormas Madas: Kami Tak Langgar Konstitusi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/06/Armuji-3903113746.jpeg" alt="Wakil&nbsp;Wali&nbsp;Kota&nbsp;Surabaya,&nbsp;Armuji&nbsp;minta&nbsp;maaf&nbsp;sudah&nbsp;menyinggung&nbsp;nama&nbsp;Ormas&nbsp;Madas&nbsp;saat&nbsp;sidak&nbsp;kasus&nbsp;pengusiran&nbsp;paksa&nbsp;Nenek&nbsp;Elina,&nbsp;Surabaya,&nbsp;Selasa&nbsp;(6/1).&" width="100%">
<figcaption>Wakil&nbsp;Wali&nbsp;Kota&nbsp;Surabaya,&nbsp;Armuji&nbsp;minta&nbsp;maaf&nbsp;sudah&nbsp;menyinggung&nbsp;nama&nbsp;Ormas&nbsp;Madas&nbsp;saat&nbsp;sidak&nbsp;kasus&nbsp;pengusiran&nbsp;paksa&nbsp;Nenek&nbsp;Elina,&nbsp;Surabaya,&nbsp;Selasa&nbsp;(6/1).&</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp; Polemik antara Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Madura Asli Sedarah (Madas) dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, berakhir damai. Kedua pihak sudah saling menyampaikan permintaan maaf. Saat mediasi dengan Ormas Madas di Universitas Dr. Soetomo, Surabaya pada Selasa (6/1), Wawali Armuji meminta maaf karena sudah menyinggung nama Madas saat sidak kasus pengusiran paksa Nenek Elina. "Berulang kali saya mengatakan, tetapi mungkin ada kekhilafan saya. Kekhilafan saya. Karena setelah saya dialog sama si Iwan, sama Bu Joni, saya bolak-balik ngomong ormas, oknum, oknum ormas, oknum," tutur Armuji. Orang nomor dua di Surabaya tersebut menjelaskan bahwa polemik bermula saat dirinya mendapat laporan dan melakukan sidak ke rumah Nenek Elina di Jalan Dukuh Kuwuhan 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep. Armuji datang untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Nenek Elina, hingga kasusnya viral di media sosial. Ia juga berniat membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami keluarga Nenek Elina. Saat sidak, Armuji memanggil Nenek Elina, tersangka Samuel, serta RT/RW setempat. Dari dialog di lokasi, muncul keterangan bahwa pengusiran dilakukan olej sekelompok orang yang diduga oknum Ormas Madas. Armuji tak menyangka bahwa video sidaknya memicu gejolak di masyarakat terhadap Ormas Madas. Namun terbukti bahwa oknum yang mengusir paksa Nenek Elina tidak ada kaitannya dengan Ormas Madas. "Nah, dengan pernyataan kekhilafan saya itu menyebut ada logo Madas (di baju oknum yang mengusir Nenek Elina), maka saya mohon maaf. Namanya orang khilaf, tidak ada maksud lain karena 10 kali saya menyebut oknum," imbuhnya. Armuji tak menampik bahwa sebagai pemimpin Kota Pahlawan, perkataanya yang menyebut Ormas Madas rawan disalahartikan dan bisa mendiskreditkan organisasi tersebut, bahkan berujung pada rasisme salah satu suku. "Tetapi hati kecil saya tidak ada niatan apapun untuk ke arah sana. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya supaya hal semacam ini menjadi pembelajaran kita semua. Sekian terima kasih," seru Armuji. Sebagai informasi, ormas Madas melaporkan akun media sosial Armuji ke Polda Jawa Timur atas dugaan pelanggaran UU ITE. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/10/1/2026/SPKT/POLDA JAWA TIMUR pada Senin, 5 Januari 2026. Setelah berakhir damai, Ormas Madas berjanji akan segera mencabut laporannya terhadap Wawali Armuji di Polda Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Madas, Muhammad Taufik,. "Ini sudah clear semuanya, sesegera mungkin (Ormas Madas akan mencabut laporan di Polda Jatim), karena baru kemarin perkaranya dilaporkan. Semoga ini menjadi klarifikasi dan penjelasan," tukas Taufik. &nbsp;

Wawali Surabaya Armuji minta maaf soal sebut Ormas Madas saat sidak kasus Nenek Elina. Polemik selesai, Ormas Madas cabut laporan di Polda.

Akui Khilaf Sebut Ormas Madas di Sidak Kasus Nenek Elina, Wawali Armuji Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/06/madas-cak-ji-2333079101.jpg" alt="Perwakilan Madas berjumpa dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji di Universitas Dr. Soetomo pada Selasa (6/1). Dalam kesempatan itu, Madas menyatakan akan cabut laporan polisi." width="100%">
<figcaption>Perwakilan Madas berjumpa dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji di Universitas Dr. Soetomo pada Selasa (6/1). Dalam kesempatan itu, Madas menyatakan akan cabut laporan polisi.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&ndash;Laporan ke Polda Jawa Timur terhadap Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang dilakukan organisasi kemasyarakatan (ormas) Madura Asli Sedarah (Madas) memicu kehebohan publik. Tak lama kemudian, ormas kedaerahan tersebut pun menyatakan minta maaf dan siap cabut laporan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum DPP Madas Muhammad Taufik, dalam acara Mediasi dan Dialog Terbuka Demi Surabaya Kondusif di Universitas Dr. Soetomo pada Selasa (6/1). Acara tersebut juga dihadiri Armuji. "Yang pertama, kami (Ormas Madas) meminta maaf kalau hal-hal ini (laporan ke polisi) membuat (Surabaya) tidak kondusif, membuat gaduh atau justru menjadi kerusuhan. Kami minta maaf," tutur Taufik. Polemik ini bermula saat Armuji alias Cak Ji, melakukan sidak kasus Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun, yang diusir secara paksa dari rumahnya di Jalan Dukuh Kuwuhan 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep. Dalam video sidak tersebut, ucapan orang nomor dua di Surabaya soal ormas Madas, mereka nilai merugikan citra baik organisasi. Taufik secara tegas mengatakan Madas tak terlibat dalam kasus Nenek Elina. "Sesungguhnya kami ingin memberikan klarifikasi stigma yang ada bahwa Madas itu preman tidak benar. Berawal dari keterangan senior saya (Armuji) waktu melakukan sidak itu ada tulisan madas, ini enggak ada," imbuhnya. Menurut Taufik, polemik ini semakin rumit karena adanya framing buruk terhadap Madas. Bahkan, menurutnya, framing tersebut berkembang menjadi tindakan rasisme. "Kejadian itu (pengusiran paksa Nenek Elina) pada 6 Agustus 2025. Saya menjadi ketua umum Madas 24 Oktober 2025. Jadi jauh sebelum itu. Nah frame ini terus berkembang kemudian ke rasisme," ucap Taufik. Sebagai informasi, ormas Madas melaporkan akun media sosial Armuji ke Polda Jawa Timur atas dugaan pelanggaran UU ITE. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/10/1/2026/SPKT/POLDA JAWA TIMUR pada Senin, 5 Januari 2026. Sehari setelah melakukan pelaporan, ormas Madas dan Cak Ji melakukan mediasi. Konflik pun berakhir damai dan keduanya saling memaafkan. Taufik juga berjanji pihaknya akan mencabut laporan polisi. "Artinya teman-teman wartawan, ini sudah clear semuanya. Sesegera mungkin (Ormas Madas akan mencabut laporan di Polda Jatim, Red), karena baru kemarin perkaranya dilaporkan. Semoga ini menjadi klarifikasi dan penjelasan," ujarnya. Di sisi lain, Cak Ji juga telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada ormas Madas. Armuji menyebut dirinya khilaf karena telah menyinggung Madas saat melakukan sidak ke rumah Nenek Elina. &nbsp; &nbsp;

Ormas Madas di Surabaya siap cabut laporan polisi terhadap Wakil Wali Kota Armuji usai mediasi. Konflik berakhir damai

Madas Laporkan Cak Ji ke Polisi Bikin Publik Heboh, Kini Klarifikasi dan Siap Cabut Laporan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/21/JSOn5GcnnPU4WK6ac2O4VzUVLeLZX3PYZQP0LqnJ-1455098423.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji resmi menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Minggu (21/12/2025). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji resmi menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Minggu (21/12/2025). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun, yang diusir secara paksa oleh oknum ormas dari rumahnya sendiri di Jalan Dukuh Kuwuhan 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, berbentuk panjang. Hari ini, Senin (5/1), organisasi kemasyarakatan (ormas) Madura Asli Sedarah (Madas) melaporkan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, ke Polda Jawa Timur atas dugaan pelanggaran UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/10/1/2026/SPKT/POLDA JAWA TIMUR pada Senin, 5 Januari 2026, dengan pasal yang dilaporkan adalah Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE Juncto 44 Ayat 3. Sebelumnya, Kisah Nenek Elina Widjajanti, 80 tahun, yang diusir secara paksa dari rumahnya viral di media sosial. Kasus bermula saat sekelompok laki-laki tinggi tiba-tiba mendatangi rumah Nenek Elina pada 6 Agustus 2025. Mereka meminta Elina dan keluarga untuk pergi karena rumah itu diklaim sudah dibeli oleh seseorang bernama Samuel. Namun, Nenek Elina enggan pergi karena merasa tidak menjual rumah. Tak berhenti di situ, pada 9 Agustus 2025, bangunan rumah Nenek Elina disegel menggunakan kayu dan besi, yang membuat pihak keluarga tak bisa masuk. Rumah tersebut lalu dirobohkan menggunakan eskavator. Rentetan perististiwa ini menyita perhatian masyarakat luas. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji juga sempat melakukan sidak dan diunggah di berbagai akun media sosialnya @cakj1. Dalam video sidak tersebut, Armuji menyebut oknum yang mengusir Nenek Elina mengenakan seragam ormas Madas. "Oknum Madas? Orang Sini? Kita berharap Pak Kapolda segera ditindak oknum Madas, oknum ya," tutur Armuji, dikutip JawaPos.com, Senin (5/1). Ketua Umum DPP Madas, Muhammad Taufik mengatakan video orang nomor dua di Kota Surabaya itu menggiring opini publik dan mencoreng nama baik ormas Madura Asli Sedarah. "Ada dua hal yang kami laporkan. Yang pertama, berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Siapa terlapornya, Tentu pemilik akun Cak J1. Instagram, TikTok dan YouTube," tutur Taufik di depan SPKT Mapolda Jatim, Senin (5/1). Menurutnya, video sidak yang diunggah oleh Armuji terkait kasus Nenek Elina tak hanya mencemarkan nama organisasi, tetapi juga memicu kerusuhan antar suku di tengah masyarakat Kota Pahlawan. "Laporan kita itu titik penekanannya begini. Sidak itu ada perkataan yang disampaikan (Armuji) pakai baju madas. Silakan kawan-kawan bisa (cek), tidak ada baju madas ataupun atribut madas yang dipakai," tambahnya. Selain melaporkan akun media sosial Armuji, ormas Madas juga melaporkan beberapa akun media sosial lainnya yang juga menyebar konten hoax. Bukti-bukti tersebut sudah dilampirkan saat membuat laporan. "Ada beberapa pihak-pihak juga yang kami laporkan karena hoax, sampai terjadi kerusakan dan beberapa sweeping yang mengatasnamakan Arek Surabaya. Saya yakin itu bukan Arek Surabaya," tukas Taufik. JawaPos.com berupaya menghubungi Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji melalui WhatsApp. Namun hingga berita ini ditulis, politisi senior PDI Perjuangan tersebut belum memberikan respons.&nbsp; &nbsp;

Ketua Umum DPP Madas, Muhammad Taufik mengatakan video orang nomor dua di Kota Surabaya itu menggiring opini publik dan mencoreng nama baik

Kasus Nenek Elina Berbuntut Panjang, Ormas Madas Polisikan Wawali Surabaya Armuji ke Polda Jatim

Madas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Madas

Berita Terkini

Diduga Mafia Tanah, Kantor Ormas Madas di Surabaya Disita Polisi

Desakan Pembubaran di Surabaya, Ketua Ormas Madas: Kami Tak Langgar Konstitusi!

Akui Khilaf Sebut Ormas Madas di Sidak Kasus Nenek Elina, Wawali Armuji Minta Maaf

Madas Laporkan Cak Ji ke Polisi Bikin Publik Heboh, Kini Klarifikasi dan Siap Cabut Laporan

Kasus Nenek Elina Berbuntut Panjang, Ormas Madas Polisikan Wawali Surabaya Armuji ke Polda Jatim

Download Aplikasi JawaPos.com