<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/1611310000585.jpg" alt="Mantan calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Mantan calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Pasangan Calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin dan Mujiaman melakukan upaya pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. Pasangan calon nomor urut 2 itu menggugat hasil Pilkada Surabaya yang memenangkan Eri Cahyadi dan Armuji. Gugatan didasarkan pada dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.  Hal tersebut sedang diupayakan tim advokasi Machfud Arifin melalui surat Nomor: 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 melalui Mahkamah Konstitusi.  Tim Advokasi Machfud Arifin-Mujiaman di antaranya Febri Diansyah, mantan jubir KPK; Donal Fariz, mantan petinggi ICW; Veri Junaidi, serta pengacara muda Surabaya Muhammad Sholeh.  Mahkamah Konstitusi menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menerbitkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Registrasi Perkara Nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021.  ”Terbitnya registrasi perkara tersebut sekaligus membantah sejumlah kabar miring dan asumsi beberapa pihak bahwa perkara tersebut akan ditolak MK sejak awal,” tutur Veri Junaidi dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (22/1).  Persidangan perdana akan digelar di Gedung MK pada Selasa (26/1) pukul 16.15 WIB. Persidangan tersebut akan membahas tentang agenda persidangan pemeriksaan pendahuluan.  ”Tim kuasa hukum sudah mempersiapkan sejumlah fakta untuk menunjukkan telah terjadi kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif,” papar Veri.  Beberapa fakta yang akan dibawa, di antaranya adalah stuktur birokrasi serta kebijakan dan anggaran yang diarahkan untuk memenangkan pasangan calon tertentu.  ”Fakta-fakta tersebut terlihat sangat kasat mata. Tentu saja sejumlah temuan kecurangan tersebut harus dibawa ke peradilan yang legitimate yakni Mahkamah Konstitusi,” urai Veri.  Rencananya, Machfud Arifin hadir langsung dalam persidangan tersebut. Hal itu sesuai dengan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. ”Kehadiran secara langsung tersebut sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada para pemilih,” jelas Veri.  Menjelang sidang tersebut, Machfud Arifin berpesan kepada seluruh pihak untuk menahan diri. ”Kami berharap dan meminta kepada seluruh pihak untuk menahan diri dan jangan gunakan kekuasaan untuk mengganggu proses hukum yang berjalan, baik berupa tekanan dan intimidasi kepada berbagai pihak,” ujar Machfud Arifin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_8K-WL6gXc8

MK Terima Gugatan Pilkada Pasangan Machfud Arifin-Mujiaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-4-2.png" alt="Universitas Airlangga. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Universitas Airlangga. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Surabaya Nomor Urut 02 Machfud Arifin dan Mujiaman resmi mendaftarkan gugatan atas Pilwali Surabaya ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (21/12). Permohonan sengketa tersebut didaftarkan melalui kuasa hukumnya, Veri Junaidi, mantan jubir KPK Febri Diansyah, mantan aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, Jamil Burhan, Slamet Santoso, dan Muhammad Sholeh.  Donal Fariz menjelaskan, sengketa hukum menjadi langkah yang diambil Machfud Arifin untuk menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Sengketa tersebut untuk menjadikan pilkada lebih baik dan berkualitas.  ”Ini upaya beliau untuk menunjukkan bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pilkada. Problem mendasar adalah penegakan hukum tidak dilakukan dengan baik,” papar Donal.  Donal menyebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Gakkumdu juga tidak memproses laporan pelanggaran pemilu, baik yang berujung pada administratif dan pidana.  ”Panggung yang paling sah dan legitimate adalah MK. Pilihan mengajukan permohonan ke MK adalah langkah yang ksatria dan terhormat. Saya kuasa hukum mendaftarkan ke MK untuk memenuhi masa tenggat 3 hari sesuai dengan peraturan MK No 6 Tahun 2020,” terang Donal.  Donal menyebut, pihaknya memasukkan penyelewengan kewenangan dalam argumentasi permohonan. Hal itu dibawa dengan bukti-bukti kecurangan yang ditemukan.  ”Contohnya, desain birokrasi anggaran diarahkan untuk menguntungkan calon tertentu. Fakta itu dilengkapi dengan bukti. Kami meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan 01,” tegas Donal.  Indikasi tersebut, lanjut Donal, mengarah pada hasil yang menguntungkan pihak tertentu. Yakni Paslon Nomor 01 Eri Cahyadi dan Armuji yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).  ”Indikasi kami membuat yang bersangkutan mendapatkan suara lebih tinggi. Diskualifikasi adalah petitum yang tepat supaya yang bersangkutan dicabut dan didiskualifikasi sebagai paslon. Dari kedua paslon, kami berharap MK menetapkan yang menang 02 (Machfud Arifin dan Mujiaman),” tutur Donal.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=sBWTdyNaEzI

Machfud-Mujiaman Resmi Daftarkan Sengketa Pilwali Surabaya ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/APK-risma-eri.jpeg" alt="Alat peraga kampanye (APK) berupa baliho bergambar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Cawali Surabaya Eri Cahyadi. Media Center Eri-Armuji/Antara" width="100%">
<figcaption>Alat peraga kampanye (APK) berupa baliho bergambar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Cawali Surabaya Eri Cahyadi. Media Center Eri-Armuji/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengadilan Negeri Surabaya menolak gugatan yang dilayangkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Machfud Arifin-Mujiaman terhadap KPU Surabaya. Pasangan itu menggugat terkait alat peraga kampanye (APK) bergambar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.  Anggota KPU Kota Surabaya Agus Turcham seperti dilansir dari Antara di Surabaya mengatakan, dari laporan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Surabaya, gugatan tersebut digugurkan.  ”Sesuai dengan PKPU, tidak ada masalah pemasangan gambar pejabat, seperti Wali Kota Risma, selama pejabat tersebut masih aktif menjadi kader partai,” kata Agus Turcham pada Sabtu (19/12).  Gugatan Machfud-Mujiaman dengan Nomor 1068/Pdt.G/2020/PN.Sby. yang didaftarkan pada 4 November ditolak PN Surabaya pada 8 Desember. Detail perkara sampai putusannya pun telah diunggah di laman SIPP PN Surabaya.  Adapun bunyi putusan dari PN Surabaya: Menyatakan gugatan para penggugat Nomor : 1068/Pdt.G/2020/PN.Sby. digugurkan/dicoret dari register. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret gugatan para penggugat dari register perkara perdata yang sedang berjalan.  Selain itu, PN Surabaya menghukum para penggugat, Machfud Arifin dan Mujiaman untuk membayar biaya perkara dari permasalahan tersebut.  Berikut bunyi putusan PN Surabaya: Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, yang hingga penetapan ini diucapkan diperhitungkan sebesar Rp 351.000.  Sebelumnya, pada 4 November 2020 Machfud-Mujiaman melalui kuasa hukumnya, Sehid mendaftarkan gugatan di PN Surabaya. Pasangan calon yang diusung delapan partai tersebut mempersoalkan tampilnya foto Tri Rismaharini di APK pasangan Eri Cahyadi dan Armuji.  Sebelum menggugat di PN Surabaya, Machfud-Mujiaman juga telah menggugat KPU terkait dengan masalah tersebut ke Bawaslu Kota Surabaya. Setelah melalui serangkaian sidang, Bawaslu Kota Surabaya menolak gugatan tersebut.  Sementara itu, anggota Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPC PDIP Surabaya Tomuan Sugiarto mengatakan, sejak awal Machfud-Mujiaman mempermasalahkan gambar Wali Kota Risma.  ”Saat pembahasan desain APK di KPU Kota Surabaya, mereka sudah mendebat, lalu dibawa ke KPU Provinsi Jatim. Tak puas dibawa ke KPU RI. KPU RI sudah memberikan penjelasan tidak melanggar aturan dan membolehkan gambar Bu Risma di APK. Tak puas lagi akhirnya membawa gugatan ke Bawaslu, kemudian juga ditolak Bawaslu,” kata Tomuan.  Menurut dia, soal APK, sudah ada aturannya di dalam PKPU, yaitu dalam pasal 24 Ayat (3) dan pasal 29 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.  ”Intinya tidak melanggar aturan jika foto pejabat dipasang di APK selama yang bersangkutan adalah pengurus partai. Kan Bu Risma itu pengurus partai, yaitu Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan,” ujar Tomuan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=32wQl6EU7AE

PN Surabaya Tolak Gugatan Machfud-Mujiaman Terkait APK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201217-WA0034-1.jpg" alt="Machfud Arifin dan Mujiaman akan mengambil langkah konstitusional terkait temuan kecurangan di kontestasi Pilwali Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Machfud Arifin dan Mujiaman akan mengambil langkah konstitusional terkait temuan kecurangan di kontestasi Pilwali Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Machfud Arifin dan Mujiaman akan membawa hasil keputusan rekapitulasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, dalam keputusan KPU Surabaya Nomor 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020, Paslon Nomor Urut 01 Eri Cahyadi dan Armuji dinyatakan menang.  ”Data pemilih dan penggunaan hak pilih untuk perolehan suara Eri Cahyadi-Armuji 597.540, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno 451.794,” papar Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan Soeprayitno pasca rapat pleno pada Kamis (17/12) di Hotel Singgasana.  Atas keputusan tersebut, Machfud Arifin dan Mujiaman memutuskan menempuh langkah konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Upaya tersebut menjadi hak konstitusional untuk membuktikan terdapat beberapa persoalan dalam pilwali.  Hal itu dijelaskan Machfud Arifin pada Kamis (17/12) di posko pemenangan, Jalan Basuki Rachmat. Mantan kapolda Jawa Timur itu mengatakan, pihaknya menemukan banyak pelanggaran selama pilwali.  ”Secara kasat mata ingin menguji dan mencari kebenaran dalam proses pilwali. Secara nyata kita lihat banyak pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif,” tutur Machfud.  Machfud menyebut terdapat beberapa pelanggaran aparatur sipil negara (ASN). Namun, dia menegaskan, tuntutan yang dimaksud itu bukan untuk mempermasalahkan kekalahan dan kemenangan.  ”Kekalahan dan kemenangan bukan tuntutan utama saya. Kecurangan yang akan kami ajukan ke MK,” ujar Machfud.  Tuntutan itu disebutnya sebagai bentuk rasa terima kasih kepada para pendukung. ”Bentuk pertanggungjawaban ini adalah rasa terima kasih pada pendukung yang berjumlah 457 ribu lebih,” tutur Machfud.  Sementara itu, pengacara Donal Fariz yang mendampingi Machfud Arifin mengatakan, pihaknya menganalisis banyak kecurangan. Di antaranya yakni analisis mesin birokrasi kepentingan alokasi anggaran yang diduga menguntungkan pada paslon tertentu. Donal mengungkapkan akan menguraikan pelanggaran tersebut.  ”selain itu adalah adanya electoral Justice yang macet. Kami sedang dan melihat banyak laporan yang sebenarnya punya tendensi administrasi sampai pidana pemilu tidak disikapi dengan baik,” papar Donal.  Donal menyayangkan masih ada kecurangan yang sistematis dan masif. Sehingga berpengaruh pada hasil akhir.  ”Sekarang ini kan second term sudah habis. Ini menggunakan pola yang menyukseskan suksesor. Bayangkan kalau Jokowi menggunakan cara yang sama untuk memenangkan anak dan menantunya. Resource negara dan birokrasi diarahkan untuk politik keluarganya,” ucap Donal  Donal menjelaskan, hal tersebut terjadi di Surabaya secara kasat mata. Membawa masalah itu ke jalur konstitusional adalah jalan terhormat. ”Membawa masalah ke MK adalah jalan terhormat untuk membuktikan. Sehingga bukan ilusi semata,” ujar Donal.  Untuk menempuh proses hukum di MK, Machfud Arifin dan Mujiaman menunjuk tim hukum. Mereka terdiri atas Veri Junaidi, mantan jubir KPK Febri Diansyah, mantan aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, Jamil Burhan, Slamet Santoso, dan Muhammad Sholeh.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aDySvuGfPa4

Machfud-Mujiaman Akan Bawa Hasil Putusan Pilwali Surabaya ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-1.png" alt="ilustrasi penganiayaan anak. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>ilustrasi penganiayaan anak. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Nomor Urut Dua Machfud Arifin dan Mujiaman menutup masa kampanye dengan menemui tokoh lintas agama. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Posko Pemenangan Machfud Arifin-Mujiaman (MAJU), di Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Jumat (4/12).  Dalam pertemuan tersebut, Machfud Arifin berterima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukungnya selama kampanye berlangsung.  ”Tentunya saya sangat berterima kasih pada semuanya. Ada rasa sedih dan bahagia. Perjalanan panjang, saya mulai sejak Februari menyapa warga Surabaya dan sekarang sudah memasuki tahap akhir kampanye, besok (5/12) debat. Kemudian selanjutnya masa tenang,” ungkap Machfud Arifin.  Machfud Arifin mengaku merasa sedih dan kehilangan karena tidak lagi bisa menyapa warga. Namun, dia senang karena telah berinteraksi bersama warga. Hal tersebut menjadi bekal apabila dia dan Mujiaman, diberi amanah untuk tahap-tahap selanjutnya, untuk membuat masyarakat Kota Surabaya sejahtera, kotanya lebih maju lagi.  ”Ada rasa hilang. Selama ini, saya bisa berinteraksi sama warga secara luas. Kemudian kita ikuti aturan. Yang jelas kita sudah bisa menampung aspirasi warga di seluruh pelosok Kota Surabaya. Saya sudah tahu yang menjadi aspirasinya,” ujar Machfud.  ”Kalau hari tenang nggak boleh silaturahmi ke rumahnya kiai, tokoh, mungkin minta doa kan boleh-boleh aja. Selama itu tidak kampanye, tidak melanggar aturan, itu akan kami lakukan sampai menunggu tanggal 9,” lanjut Machfud Arifin.  Mantan Kapolda Jawa Timur itu bersyukur dengan penguatan dan doa dari tokoh lintas agama sangat luar biasa. Namun, dia menyayangkan beberapa pihak yang mengatakan mendekati tokoh agama hanya untuk mendulang suara. Dia membantah kabar tersebut.  ”Saya ini kapolda tiga kali di tiga provinsi. Nggak mungkin saya nggak menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Saya menjaga keberagaman. Itulah yang paling kita jaga sejak dulu. Itu senantiasa kita jaga, jangan sampai ada konflik-konflik antarsuku, antaragama, intoleransi, bersifat radikal, itu tentu kita tidak mau,” tegas Machfud Arifin.  Pertemuan tersebut sekaligus mengakhiri kegiatan Machfud-Mujiaman sebelum masa kampanye berakhir. Dia melihat warga Surabaya sangat rasional, cerdas menentukan pilihan.  ”Banyak surat bertebaran, banyak kamuflase. Sekarang ini macem-macem. Sepanjang nggak melanggar aturan kan ada wasit dalam pertandingan ini,” papar Machfud.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gEERRGWkiOk

Machfud Arifin Tutup Masa Kampanye dengan Temui Tokoh Lintas Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201203-WA0076-1.jpg" alt="Direktur Eksekutif ARC Indonesia Baehaqi Siraj memaparkan hasil survei pada Kamis (3/12). Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif ARC Indonesia Baehaqi Siraj memaparkan hasil survei pada Kamis (3/12). Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lembaga survei independen Accurate Research and Consulting (ARC) Indonesia merilis temuan atas pilihan warga pada Pilkada Surabaya. Elektabilitas pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Nomor Urut Dua Machfud Arifin dan Mujiaman unggul di angka 49,81 persen. Sementara itu, elektabilitas pasangan Eri Cahyadi-Armuji 41,27 persen.  ”Selisih keduanya 8,54 persen. Responden yang menjawab tidak tahu ada 8,92 persen,” tutur Baehaqi Siraj, direktur eksekutif ARC Indonesia ketika merilis hasil survei di Hotel Bidakara pada Kamis (3/12).  Dari sisi popularitas, Machfud Arifin di angka 91,51 persen juga mengungguli Eri Cahyadi 87,25 persen. Dari segi calon wakil wali kota, popularitas Armuji lebih unggul daripada Mujiaman. Armuji 85,76 persen, Mujiaman 70,29 persen.  ”Kami juga menguji ada 55,42 persen responden yang menjadi strong voters. Di sisi lain, swing voters berada di angka 40,31 persen,” papar Baehaqi Siraj.  Baehaqi mengklaim, responden merupakan warga Surabaya yang sudah mempunyai hak pilih. Responden juga merupakan warga yang sudah menikah saat wawancara. Menggunakan metode stratified multistage random sampling, terdapat 800 jumlah sampel responden. Penelitian itu memiliki margin error kurang lebih 3,4 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.  Survei tersebut menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara secara tatap muka. Responden juga diberi kuisioner terstruktur. ”Pengambilan data dilakukan pada 15–27 November. Dari data yang terkumpul, kami masih melakukan lagi sejumlah tahap verifikasi,” ucap Baehaqi.  Di Pilkada Surabaya, ARC Indonesia sudah tiga kali melakukan survei. Dan yang dirilis Kamis (3/12) merupakan periode terakhir. Hasil survei terakhir itu, menurut Baehaqi, paling mendekati hasil pilkada.  ”Saya rasa bisa saja terjadi perubahan, tapi mungkin sangat kecil. Semuanya tergantung bagaimana pasangan MAJU mempertahankan keunggulan ini,” tutur Baehaqi Siraj.  Dalam survei awal yang dilakukan ARC Indonesia, sebenarnya dari sisi elektabilitas Eri Cahyadi pernah unggul daripada Machfud Arifin. Namun ketika itu, survei dilakukan sebelum para calon berpasangan. Saat itu juga belum ada rekom dari PDIP.  ”Ketika rekom sudah turun, kemudian terjadi konflik di internal PDIP, ini yang kemudian membawa pengaruh cukup besar,” kata Baehaqi Siraj.  Dari survei terakhir ARC Indonesia, berdasar peta parpol, suara PDIP memang tidak solid. Sebanyak 25,51 persen kader PDIP tetap memilih pasangan Eri-Armuji. ”Namun, ada 11,33 persen kader PDIP yang mengalihkan dukungannya pada pasangan Machfud Arifin-Mujiaman. Dari sisi peta pemilih, pasangan Machfud Arifin-Mujiaman juga unggul di suara milenial,” kata Baehaqi Siraj.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=sm6SAF5f0w0

Elektabilitas Machfud Arifin Unggul Berdasar Survei ARC Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201203-WA0037-1.jpg" alt="Hasil lembaga survei independen ISS dirilis dalam konferensi pers secara daring. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Hasil lembaga survei independen ISS dirilis dalam konferensi pers secara daring. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lembaga survei independen Indo Survey &amp; Strategi (ISS) merilis hasil terbaru Pilkada Surabaya pada Kamis (3/12) secara daring. ISS mencatat elektabilitas pasangan Calon Wali Kota Nomor Urut Satu Eri Cahyadi dan Armuji di angka 47,95 persen. Mengungguli pasangan Calon Nomor Urut Dua Machfud Arifin-Mujiaman dengan 27,73 persen.  Survei itu diselenggarakan pada 5–12 November dengan margin of error 4,77 persen. Selisih di antara kedua kandidat itu sekitar 20,22 persen.  Peneliti Indo Survey &amp; Strategi Karyono Wibowo mengatakan, pilihan warga jatuh pada Eri karena latar belakang pengalaman di bidang pemerintahan. Eri dinilai sudah punya bukti nyata hasil kerja selama menjadi ASN Pemkot Surabaya.  ”Pemilih loyal pasangan Eri-Armuji 33,41 persen dan Machfud Arifin-Mujiaman 17,76 persen,” papar Karyono Wibowo.  Untuk tingkat pengenalan dan kesukaan, Eri berada di angka 87,50 persen dan 75,32 persen untuk Armuji. Sementara itu, Machfud Arifin 84,32 persen dan Mujiaman 70,89 persen. Untuk program yang paling disukai responden, lanjut Karyono, sebanyak 69 persen responden ingin wali Kota Surabaya selanjutnya melanjutkan program yang sudah ada, yang sudah dilakukan Wali Kota Risma.  ”Ada sebanyak 23 persen berharap program baru, utamanya untuk peningkatan ekonomi,” ujar Karyono Wibowo.  Survei tersebut juga menyinggung kinerja Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Hasilnya, sebanyak 96,36 persen responden mengaku sangat puas dengan kinerja wali kota perempuan pertama Surabaya tersebut.  ”Angkanya mencapai 92,73 persen. Sementara itu sebanyak 36,59 persen responden akan mempertimbangkan dukungan Risma dalam memilih wali Kota Surabaya selanjutnya. Sementara yang pasti mengikuti 31,36 persen,” tutur Karyono Wibowo.  Menurut Karyono, pasangan Eri Cahyadi dan Armuji memiliki kemungkinan besar untuk menang. Hasil survei tersebut hanya bisa digoncangkan oleh tragedi politik.  ”Kondisi ini hanya bisa berubah oleh tsunami politik, turbulensi politik yang bisa menjungkir balikkan situasi. Tapi jika kondisinya konstan, hampir bisa dipastikan paslon nomor urut satu bisa memenangkan pilwali,” terang Karyono Wibowo.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=hRwTgkVvjVw

Paslon Eri-Armuji Unggul Jauh Berdasar Hasil Survei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201202-WA0048.jpg" alt="Peneliti SSC ketika merilis hasil survei pada Rabu (2/12). Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Peneliti SSC ketika merilis hasil survei pada Rabu (2/12). Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jelang pemilihan wali Kota Surabaya pada 9 Desember, lembaga riset politik Surabaya Survey Center (SSC) merilis hasil survei terbaru Pilkada Surabaya pada Rabu (2/12) di Hotel Narita Surabaya. Hasilnya, elektabilitas pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 Eri Cahyadi dan Armuji di angka 49,9 persen. Sedangkan Paslon Nomor Urut Dua Machfud Arifin dan Mujiaman sebesar 38 persen.  Survei itu dilakukan pada 19–24 November atau dua pekan sebelum pemungutan suara 9 Desember. Melibatkan 880 responden, dengan margin of error dari survei itu 3,3 persen.  Dari sisi popularitas, Eri-Armuji unggul dari Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor 2 Machfud Arifin dan Mujiaman. Berturut-turut, Eri Cahyadi 92 persen, Machfud Arifin 86,9 persen, Armuji 84,1 persen, dan Mujiaman 74,9 persen.  Pun demikian dengan top of mind pasangan, Eri-Armuji mendapatkan 46,1 persen dan Machfud-Mujiaman 35,9 persen. ”Pasangan nomor urut 1 memang cukup populer, baik dari individu maupun pasangan,” tutur Ikhsan Rosidi, peneliti SSC.  Sementara itu, akseptabilitas atau penerimaan untuk masing-masing calon Eri juga diunggulkan. Angkanya, Eri 60 persen, Machfud Arifin 53,8 persen, Armuji 47,5 persen, dan Mujiaman 42 persen.  Berbanding lurus dengan hal tersebut, elektabilitas Eri-Armuji unggul. Angkanya, 49,9 persen responden memilih Eri-Armuji dan sebanyak 38,1 persen memilih paslon nomor urut Machfud Arifin-Mujiaman atau selisih 11,8 persen.  SSC juga meneliti kontribusi tingginya elektabilitas paslon nomor urut 1. Salah satu indikatornya adalah kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang mencapai 95 persen. Variabel tersebut mempengaruhi pilihan warga yang disarankan Risma. Sebanyak 45,6 persen pasti memilih calon yang direkomendasikan Risma, 30,3 persen belum pasti, sisanya tidak. Serta 82,8 persen responden tahu kalau paslon nomor urut 1 didukung Risma.  ”Risma memiliki pengaruh cukup besar untuk mempengaruhi pemilih di Surabaya. Hal ini tak lepas dari prestasi Risma selama memimpin di Surabaya,” kata Ikhsan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NZmPAyl2ua8

Eri Unggul Survei SSC, Peneliti Sebut Berkat Pengaruh Risma

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201201-WA0045.jpg" alt="Beredar baliho yang menyandingkan Calon Wali Kota Nomor Urut Dua Machfud Arifin dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Beredar baliho yang menyandingkan Calon Wali Kota Nomor Urut Dua Machfud Arifin dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejak ramai video hancurkan Risma kemudian dibalas pemasangan baliho Bela Risma, belakangan muncul baliho bergambar Calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin dengan foto Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di sampingnya. Tulisannya bervariasi. Ada yang bertulis Bela Risma, Menangkan MA (Machfud Arifin), ada pula MA Mampu Lanjutkan Risma.  Ketika dikonfirmasi pada Selasa (1/12), Fuad Benardi, anak Risma, menegaskan bahwa ibunya tidak mengizinkan dan tak berkenan fotonya dipasang di baliho kampanye Machfud Arifin.  ”Ibu tidak berkenan foto dan namanya dipasang di baliho yang mengampanyekan kandidat selain Mas Eri Cahyadi dan Cak Armuji. Pemasangan foto itu jelas informasi palsu yang framing seolah-olah Bu Risma mendukung Pak Machfud Arifin. Padahal jelas-jelas Ibu Risma adalah pengurus DPP PDI Perjuangan yang mendukung penuh pasangan Eri dan Armuji,” papar Fuad.  Untuk itu, Fuad meminta tim pendukung kandidat yang memasang foto Risma tanpa izin bersikap sportif.  ”Sejak awal, kandidat tersebut selalu menjelek-jelekkan Bu Risma dan pembangunan Kota Surabaya. Setelah melihat hal itu sebagai blunder, karena faktanya, Bu Risma dicintai rakyat, mereka mencoba mengalihkan isu dengan seolah-olah menautkan Bu Risma dengan mereka, dengan jalan memasang foto di baliho dan materi kampanye,” ujar Fuad.  Fuad meminta pasangan Calon Nomor Urut Dua Machfud Arifin dan Mujiaman sportif. Misalnya, dengan meminta izin Risma.  ”Seharusnya sportif dong, jangan asal pasang foto Bu Risma tanpa meminta izin. Politik itu bukan menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan,” ucap Fuad.  Dari pantauan di lapangan, baliho tersebut dipasang di berbagai titik. Salah satunya di depan gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Pemuda Surabaya. Namun, pada Selasa (1/12) sore, baliho sudah tidak terlihat lagi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ajrCJsv4IDg

Anak Risma, Protes Baliho Machfud Arifin Dipasang Foto Risma

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/ilustrasi-pilwali-surabaya.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga survei Cyrus Network merilis angka popularitas kedua pasangan calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Surabaya yang akan bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat belum mencapai ideal.  ’’Angka ideal pasangan calon itu lebih dari 90 persen, tapi sekarang ini belum semua,’’ ujar Chief of Consultant Cyrus Network Hafizhul Mizan, seperti dilansir dari Antara pada Senin (30/11).  Dia menjelaskan, popularitas Eri Cahyadi dan Armudji di angka 68,5 persen atau baru sekitar 7 dari 10 orang pemilih mengenal pasangan calon nomor urut 1 tersebut. Sedangkan, popularitas Machfud Arifin-Mujiaman hanya berada di angka 57,5 persen atau berarti baru sekitar 6 dari 10 orang mengenal pasangan calon nomor urut 2 itu.  Menurut dia, kurangnya angka popularitas tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi masing-masing pasangan calon dan tim, mengingat hampir 91,3 persen warga sudah mengetahui bahwa Pilkada 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember. ’’Dan, 94,3 persen di antaranya mengaku akan ikut berpartisipasi meskipun dilangsungkan di tengah pandemi Covid-19,’’ ucap-nya.  Sementara itu, dari segi elektabilitas, pasangan Eri Cahyadi-Armudji mencapai 55,3 persen atau unggul 21,5 persen dari pasangan Machfud Arifin-Mujiaman yang memiliki elektabilitas 33,8 persen.  Sedangkan, jumlah pemilih mengambang masih berkisar di angka 10,9 persen, yang rincian-nya yaitu belum memutuskan 8,4 persen, tidak menjawab 2 persen dan tidak memilih 0,5 persen.  Dengan waktu tersisa kurang dari dua pekan dari survei selesai dilaksanakan, kata dia, diprediksi akan sangat sulit bagi pasangan Machfud-Mujiaman mengejar ketertinggalan. ’’Pasangan Eri-Armudji dominan hampir di semua segmen demografis. Mulai dari gender, usia, agama, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, sampai ke daerah pemilihan DPRD,’’ papar-nya.  Survei yang dilakukan Cyrus Network dilangsungkan pada 23–27 November 2020 dengan sampel sebanyak 400 responden yang diwawancara secara tatap muka. Responden dipilih melalui metode multistage random sampling, lalu toleransi kesalahan (margin of error) =/- 5 persen.  Pilkada Surabaya yang digelar 9 Desember 2020 diikuti dua pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, yaitu Eri Cahyadi-Armudji nomor urut 1 dan Machfud Arifin-Mujiaman nomor urut 2.  Pasangan nomor urut 1 diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PSI, serta enam partai politik nonparlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda.  Sedangkan, pasangan nomor urut 2 diusung koalisi delapan partai politik, yaitu PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat, dan Partai NasDem serta didukung partai nonparlemen Partai Perindo. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nRG8UOXzfQ4

Cyrus Network: Angka Popularitas Paslon Pilkada Surabaya Belum Ideal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Machfud Arifin-Mujiaman

Berita Terkini