<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/IMG_4017JPG-2256205048.jpg" alt="Kendaraan bermotor terjebak kemacetan lalu lintas di ruas Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta, Kamis (21/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kendaraan bermotor terjebak kemacetan lalu lintas di ruas Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta, Kamis (21/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), sebagai salah satu solusi menekan kemacetan, di wilayah aglomerasi Jabodetabek. Salah satu langkah konkret yang diusulkan ialah pembangunan fasilitas Park and Ride di kawasan Poris Plawad dan Puri Beta. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang Achmad Suhaely menyampaikan, fasilitas Park and Ride tersebut diharapkan mampu menunjang transformasi perilaku masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi publik, sehingga bisa mengurangi kemacetan Jabodetabek. Rencana pembangunan tersebut dapat mengintegrasikan akses moda transportasi publik di kawasan Poris Plawad (Stasiun Batuceper dan Terminal Poris Plawad) dan kawasan Puri Beta (Halte Puri Beta dan Halte CBD Ciledug). "Rencana pembangunan fasilitas ini untuk mendukung pengembangan kawasan TOD di Kota Tangerang. Fasilitas parkir yang aman dan memadai bisa menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik karena layanannya mudah, murah, dan berkualitas," kata Suhaely, Jumat (31/10). Selain pembangunan Park and Ride, Pemkot Tangerang juga mengusulkan perpanjangan rute TransJabodetabek (Transjakarta) dari Kalideres menuju Terminal Poris Plawad. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan TOD bersama Pemprov DKI Jakarta, Rabu (29/10). "Perpanjangan rute ini penting untuk memperkuat konektivitas antara Kota Tangerang dan DKI Jakarta, sekaligus mengurangi kepadatan di Jalan Raya Daan Mogot," imbuh Suhaely.

Pemkot Tangerang mengusulkan pembangunan Park and Ride untuk mendukung kawasan TOD dan mengurangi kemacetan di Jabodetabek.

Atasi Masalah Kemacetan Jabodetabek, Pemkot Tangerang Usul Bangun Park and Ride di Poris Plawad dan Puri Beta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/EgMIiApPZHw8oadTINUAYlpElsDMU8qXLXISVBVP-357516603.jpg" alt="Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan Halte Jaga Jakarta sebagai upaya menjaga keamanan dan kenyamanan kota. (Masria Pane/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan Halte Jaga Jakarta sebagai upaya menjaga keamanan dan kenyamanan kota. (Masria Pane/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemprov DKI terus berupaya mengatasi kemacetan lalu lintas di Kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Yang terbaru, Gubernur DKI Pramono Anung sudah mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menerapkan pengaturan buka tutup pintu masuk keluar tol exit Tol Cipete-Pondok Labu pada jam sibuk. Terkait upaya itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo menuturkan, setelah Gubernur DKI menyampaikan usulan untuk buka tutup pintu tol itu kepada Menteri PU Dody Hanggodo, sudah dilakukan pembahasan pada pekan lalu. ''Akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan. Jadi tentu kami dari Pemprov, bersama-sama dengan Kementerian PU dan juga BPJT (Badan Pengelolaan Jalan Tol) serta Operator Tol akan melakukan peninjauan lapangan,'' terang Syafrin. Menurutnya, peninjauan bersama itu akan dilakukan dalam pekan ini. Setelah itu, mereka akan melakukan asesmen trafik di sana. ''Setelah itu, baru diputuskan bersama. Jadi, sebelum memutuskan itu pasti akan melalui uji coba,'' imbuhnya. Menurut Syafrin, upaya mengatasi kemacetan horor TB Simatupang itu harus segera diputuskan. Sebab, proyek di sana itu baru bisa rampung pada Oktober mendatang. Artinya, jika tidak diambil tindakan, maka kemacetan horor di sana tidak akan tuntas. ''Karena memang kebutuhannya kan sampai dengan akhir Oktober untuk pelaksanaan pekerjaan, pemasangan IPAL di sana. Sehingga 1 November trafik baru bisa menggunakan lajur yang ada di sana itu,'' imbuhnya. Jadi, lanjutnya, penyesuaian exit tol itu hanya bakal berlangsung untuk sementara waktu. Sebagai informasi, exit Tol Cipete-Pondok Labu sendiri merupakan bagian dari Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR). Akses tersebut dinilai sebagai salah satu penyebab dari kemacetan di kawasan itu, khususnya pada jam sibuk sore hari. Dengan upaya buka tutup itu, pengendara mobil yang biasanya keluar di Cipete-Pondok Labu akan dialihkan menuju Gerbang Tol Lebak Bulus. Dari Lebak Bulus, pengendara yang hendak menuju kawasan Fatmawati bisa memutar di ujung Jalan RA Kartini. ''Kendaraan yang keluar tol sering langsung menyeberang ke arah Jalan Fatmawati sehingga memperparah pertemuan arus lalu lintas dari TB Simatupang,'' tambah Syafrin.

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pengaturan buka tutup pintu tol Cipete-Pondok Labu untuk mengatasi kemacetan.

Keputusan Buka Tutup Exit Tol Cipete-Pondok Labu Diputuskan Setelah Peninjauan Lapangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/macet-simatupang-4123489037.jpg" alt="Dokumen rencana antisipasi kemacetan di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dokumen rencana antisipasi kemacetan di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kemacetan parah di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, kini jadi perhatian serius Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pejabat untuk mencari solusi cepat. Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo menyebut rapat tersebut menghasilkan serangkaian langkah strategis untuk mengurai kepadatan lalu lintas. "Bapak Gubernur Pramono Anung menggelar rapat terbatas guna mendapatkan laporan lapangan yang lengkap, merumuskan solusi, sekaligus memberikan instruksi," ujar Yustinus di Jakarta, Sabtu (23/8). "Beliau telah mengarahkan beberapa langkah yang akan segera ditindaklanjuti," sambungnya. <h3>8 Instruksi Pemprov DKI untuk Atasi Kemacetan</h3> Yustinus memaparkan, ada sejumlah langkah jangka pendek dan menengah yang siap dijalankan: <h3>1. Reviu Proyek Galian</h3> Evaluasi proyek IPALD Perumda Paljaya sepanjang 7 km di Cilandak dan perpipaan Rusun Tanjung Barat sepanjang 4 km. Target rampung Oktober&ndash;November 2025. <h3>2. Percepatan Pengerjaan</h3> PAM Jaya dan Paljaya diminta bekerja 24 jam penuh, memperpendek pagar proyek, menempatkan flagman, dan langkah teknis lainnya. <h3>3. Atur Akses Tol</h3> Koordinasi dengan pemerintah pusat untuk buka-tutup pintu tol di jam sibuk agar kemacetan tidak menumpuk. <h3>4. Optimalisasi Area Publik</h3> Area yang tersedia akan dimanfaatkan untuk halte atau parkir sementara, sehingga kendaraan umum tidak menumpuk di pinggir jalan. <h3>5. Gunakan Trotoar Sementara</h3> Trotoar di titik proyek akan dipakai sebagai tambahan jalur kendaraan, terutama di lokasi penyempitan. <h3>6. Sinergi Antar-Lembaga</h3> Koordinasi lapangan antara Polri, Dishub, Satpol PP, MRT Jakarta, Transjakarta, dan instansi lain akan diperkuat. <h3>7. Informasi Lalu Lintas</h3> Pemprov DKI bekerja sama dengan Google Maps dan aplikasi navigasi lain untuk memberikan informasi terkini sekaligus rute alternatif. <h3>8. Solusi Jangka Menengah</h3> Mengkaji pembangunan underpass atau flyover di perempatan besar sepanjang TB Simatupang. <h3>Pemprov Minta Warga Gunakan Transportasi Umum</h3> Pemprov DKI Jakarta berharap langkah-langkah ini bisa segera mengurangi kemacetan dan memberi kenyamanan bagi warga. Ia turut menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan akibat kemacetan di kawasan TB Simatupang. "Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami juga mengimbau masyarakat untuk beralih ke transportasi umum agar volume kendaraan di jalan dapat berkurang," tutur Yustinus.

Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat untuk mencari solusi kemacetan di Jalan TB Simatupang, dengan 8 instruksi strategis yang akan diterapkan

Gubernur DKI Pramono Anung Instruksikan 8 Langkah Atasi Macet TB Simatupang