<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/07/mabit-muzdalifah-1574392778.jpg" alt="Ilustrasi jemaah haji Indonesia. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jemaah haji Indonesia. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tahapan puncak haji di fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) berlangsung sejak Kamis (5/6) hingga Senin (9/6). Saat ini, seluruh jemaah haji Indonesia telah berada di Mina untuk menjalani rangkaian lempar jumrah yang akan berlangsung hingga dua hari ke depan. Di balik mobilisasi besar tersebut, Kasatops Armuzna Kolonel Harun Arrasyid mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi di lapangan. Mulai dari kemacetan, penumpukan jemaah di pintu-pintu keluar Muzdalifah, hingga video viral jemaah berjalan kaki dari Muzdalifah menuju Mina. Meski begitu, ia memastikan seluruh pergerakan tetap dapat dikendalikan dengan baik. &ldquo;Alhamdulillah, atas izin Allah ya, pergerakan dari Arafah ke Muzdalifah, kemudian dari Muzdalifah ke Mina saat ini, ini berjalan dengan lancar,&rdquo; ujar Kolonel Harun, Sabtu dini hari (7/6). Menanggapi beredarnya video jemaah yang disebut terlantar karena lama tidak diangkut bus di Muzdalifah, Harun menjelaskan duduk perkaranya. Menurut dia, sebagian jemaah memilih berjalan kaki karena merasa terlalu lama menunggu. Padahal, tindakan tersebut justru memperparah kemacetan. &ldquo;Disebabkan ada jamaah yang karena tidak sabar kemudian berjalan kaki, sebetulnya itu akan menghambat lajunya kendaraan dari Muzdalifah menuju ke Mina,&rdquo; jelasnya. Mengatasi situasi tersebut, PPIH berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi dan otoritas keamanan. Salah satu langkah yang diambil adalah membuka jalur khusus. Jalur yang biasanya dipakai untuk mengangkut jemaah dari Arafah ke Muzdalifah, kali ini dialihkan menjadi akses keluar dari Muzdalifah menuju Mina. &ldquo;Akhirnya ada beberapa kendaraan dan dibuka jalur khusus. Biasanya jalur itu untuk jamaah diturunkan dari Arafah menuju ke Muzdalifah, akhirnya itu dijadikan pintu untuk keluar menuju kembali ke jalur Arafah lalu menuju ke Mina ini,&rdquo; ungkap Harun. Ia menilai skema ini berhasil berkat kerja sama erat antara berbagai pihak. &ldquo;Itulah skema itu yang dilakukan oleh pihak Kementerian Haji dan juga tentunya otorita keamanan dari Arab Saudi ini, sehingga bisa berjalan sesuai yang kita harapkan,&rdquo; imbuhnya. Dari sisi waktu, Harun menyebut pergerakan jemaah secara umum masih sesuai target. Meski ada sedikit keterlambatan dari jadwal sweeping terakhir yang semula ditetapkan pukul 09.00 WAS, realisasinya hanya mundur 40 menit. &ldquo;Dari waktu yang ditentukan oleh Kementerian Haji, terakhir kami sweeping pukul 09.00. Namun nyatanya agak sedikit molor menjadi 09.40,&rdquo; kata Harun. Ia bersyukur bahwa mobilisasi jemaah tetap berjalan relatif tepat waktu. &ldquo;Jamaah tidak terlalu begitu lama dan sampainya sesuai yang kita harapkan,&rdquo; ucapnya. Kini, seluruh jemaah telah berada di Mina untuk menjalani fase mabit dan lempar jumrah. Harun berharap, seluruh rangkaian ibadah jemaah Indonesia bisa berlangsung lancar hingga akhir. &ldquo;Sekarang sudah ada di Mina. Mohon doanya semoga kegiatan selama 3 malam 4 hari dalam rangka mabit di Mina ini, jamaah haji kita berjalan dengan lancar, aman, dan tidak ada kendala-kendala,&rdquo; pungkasnya.

Kolonel Harun ungkap strategi sukses mobilisasi jemaah dari Arafah ke Mina. Jalur khusus dan koordinasi intens jadi kunci utama kelancaran.

Penjelasan Kasatops Armuzna soal Kemacetan di Muzdalifah dan Viral Jemaah Jalan Kaki ke Mina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/IMG_2798-2865513467.jpeg" alt="Ilustrasi mabit dk Mina. Pada 2025, Kemenag resmi menggunakan skema Tanazul untuk melengkapi Murur yang mulai digunakan pada 2024. (Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mabit dk Mina. Pada 2025, Kemenag resmi menggunakan skema Tanazul untuk melengkapi Murur yang mulai digunakan pada 2024. (Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Puncak ibadah haji di Mina selalu menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal kenyamanan jemaah. Menyadari hal itu, Kementerian Agama (Kemenag) terus berinovasi agar ibadah tetap berjalan lancar dan jemaah bisa menjalankannya dengan lebih nyaman. Salah satu langkah besar yang diambil pada musim haji 2025 adalah dengan menambahkan skema Tanazul sebagai bagian dari solusi mengurai kepadatan tenda di Mina. Solusi ini, menambah skema Murur yang sudah digunakan pada haji 2024. Upaya ini berangkat dari perhitungan teknis yang sangat detail. Pemerintah telah menyusun tiga model konfigurasi tenda di Mina untuk mengetahui seberapa besar ruang yang dibutuhkan jemaah dan petugas yang jumlahnya mencapai lebih dari 206 ribu orang. Model A, yang merupakan skema paling sempit dengan alokasi 0,84 meter persegi per jemaah, ternyata tetap menyisakan kekurangan lahan sebesar 3.015 meter persegi. Masalahnya, ukuran tersebut bahkan lebih kecil dari kasur standar yang luasnya 0,88 meter persegi, sehingga jemaah tidak bisa berbaring dengan leluasa. &ldquo;Kalau disusun skema 0,88 meter, di tenda itu&nbsp;tidak ada jalan,&rdquo; ujar Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag, Muchlis Muhammad Hanafi, Jumat (18/4) saat Bimtek calon PPIH di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.&nbsp; Lebih lanjut dia mengatakan, ada skema model B dengan ruang 1 meter persegi per orang. Skema ini membuat tenda lebih nyaman, tapi justru membutuhkan tambahan lahan sebesar 36 ribu meter persegi. Sementara Model C, yang paling ideal dengan space 1,14 meter persegi, kekurangan lahan mencapai lebih dari 65 ribu meter persegi. Artinya, sebaik apapun penataan dilakukan, jika seluruh jemaah ditempatkan di Mina secara bersamaan, tetap tidak akan cukup. Fakta di lapangan turut memperumit kondisi. Ada kebiasaan sebagian jemaah yang sejak tarwiyah (Haji sunnah pada 8 Dzulhijah) mulai mengavling ruang tenda dengan menaruh barang. Hal itu membuat jemaah lain kehilangan tempat. "Situasi inilah yang kadang memicu potensi ketidaknyamanan hingga viral di media sosial," imbuhnya. Melihat kompleksitas tersebut, Kemenag tidak tinggal diam. Mereka merancang empat skema pergerakan jemaah di kawasan Masyair (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) yang disebut skema taraddudi. Skema ini merupakan pendekatan solutif agar jemaah bisa tetap beribadah dengan khusyuk dan nyaman, meski dengan kondisi ruang yang terbatas. Skema pertama adalah taraddudi reguler, yang mengatur pergerakan jemaah dari Arafah ke Muzdalifah, lalu ke Mina, dan bermalam di tenda sesuai ketentuan umum. Skema ini masih menjadi pola utama untuk sebagian besar jemaah. Skema kedua, Murur. Murur adalah skema mabit dengan cara hanya melintas di Muzdalifah tanpa menginap. Jemaah diberangkatkan dari Arafah setelah masuk waktu Magrib, lalu melintas di Muzdalifah tanpa turun dari bus, dan selanjutnya langsung menuju Mina. Skema ini diperuntukkan bagi lansia, jemaah risiko tinggi (risti), dan penyandang disabilitas, demi mempercepat pergerakan dan menghindari penumpukan di Muzdalifah. &ldquo;Alhamdulillah, pada 2024, skema ini membuat jam 07.30 Muzdalifah sudah bersih dari jemaah haji Indonesia,&rdquo; kata Muchlis mengenang praktik Murur tahun 2024, yang sukses diikuti lebih dari 60 ribu jemaah. Skema ketiga adalah Safari Wukuf Mandiri, yaitu skema khusus untuk jemaah yang sangat rentan secara fisik. Mereka diinapkan di hotel transit sejak 6 Dzulhijah, kemudian pada 9 Dzulhijah diantar ke Arafah untuk safari wukuf, dan langsung kembali ke hotel. Mereka baru akan bergabung lagi dengan kloter pada 14 Dzulhijah. Semua layanan dirancang sesuai kebutuhan lansia, termasuk makanan khusus. Yang terbaru dan menjadi andalan di&nbsp;tahun ini adalah skema Tanazul. Tanazul adalah sistem yang memungkinkan sebagian jemaah tidak mabit di tenda Mina, melainkan kembali ke hotel yang dekat dengan Jamarat (lokasi lempar jumrah). Langkah ini bukan berarti jemaah kehilangan haknya atas tenda di Mina. Sebaliknya, mereka tetap memiliki hak, namun secara sadar mengundurkan diri (tanazul) dari penggunaan fasilitas itu demi kenyamanan bersama. &ldquo;Ini ikhtiar kita supaya jemaah nyaman. Soal berhasil tidaknya, kita serahkan ke yang punya tamu. Allah,&rdquo; tutur Muchlis. Skema Tanazul ini akan difokuskan kepada 93 kloter atau sekitar 37.497 jemaah, yang tinggal di area Syisyah dan Raudhah. Jarak hotel mereka ke Jamarat hanya sekitar 2 kilometer, sehingga jika mereka tetap dipaksakan ke Mina, mereka harus berjalan 12 kilometer pulang-pergi. Dengan tanazul, jarak hanya sekitar 4 kilometer pulang-pergi, jauh lebih ringan bagi jemaah. Muchlis juga menegaskan bahwa dari segi fikih, skema ini telah dikonsultasikan dan dinyatakan sah. Pemerintah juga mengingatkan, jangan sampai ada jemaah yang tetap datang ke tenda hanya untuk sekadar &ldquo;gelar tiker&rdquo; beberapa jam. &ldquo;Peraturan Saudi juga melarang adanya gelar tiker. Askar akan bertindak,&rdquo; ujarnya tegas. Yang menarik, praktik Tanazul ini sejatinya bukan hal baru. Selama ini jemaah yang kehabisan uang atau merasa lelah sering melakukan tanazul secara mandiri. Bedanya, tahun ini pemerintah memfasilitasi secara resmi, bahkan menyiapkan paket makanan siap saji, lengkap dengan nasi dan lauk dalam kemasan. &nbsp;

Tanazul jadi solusi baru Kemenag di Haji 2025 karena tenda di Mina tak cukup tampung seluruh jemaah saat mabit.

Alasan di Balik Munculnya Tanazul, Skema Baru Kemenag karena Tenda Mina Tak Cukup untuk Semua Jemaah Haji Indonesia

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/8833FCA0-9012-4ED0-B0A3-BC660D81DB8A-3272300049.jpeg" alt="Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, di Asrama Haji Pondok Gede, Kamis (17/4). (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, di Asrama Haji Pondok Gede, Kamis (17/4). (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Untuk kali pertama, Kementerian Agama akan menerapkan dua skema sekaligus dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025. Yakni murur dan tanazul. Kedua pendekatan ini dirancang untuk mengatasi kepadatan ekstrem saat puncak haji di wilayah Muzdalifah dan Mina, sekaligus memberikan layanan yang lebih manusiawi bagi jemaah, terutama yang lanjut usia atau memiliki kondisi khusus. Murur adalah skema ketika jemaah melintas di Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan dan langsung menuju Mina setelah wukuf di Arafah, tanpa bermalam. Sementara itu, tanazul adalah sistem yang memungkinkan sebagian jemaah untuk tidak menginap di tenda Mina, tetapi di hotel-hotel yang berada di sekitar area jamarat. Meskipun begitu, mereka tetap memenuhi syarat mabit secara syariat, karena tetap berada di wilayah Mina. &ldquo;Tahun ini untuk pertama kalinya kita terapkan dua skema sekaligus: murur dan tanazul. Tahun lalu baru murur saja,&rdquo; ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, di Asrama Haji Pondok Gede, Kamis (17/4). Hilman menjelaskan bahwa kebijakan ini telah dikaji matang, mendapatkan dukungan dari pemerintah Arab Saudi, dan disetujui oleh ormas-ormas Islam besar di Indonesia.&nbsp; &ldquo;Kami harus ekstra hati-hati dan detail. Skema baru ini membutuhkan petugas dengan energi ekstra karena semua harus berjalan tepat waktu dan akurat,&rdquo; ujar Hilman. Sementara itu, skema tanazul akan diterapkan kepada sekitar 38.000 jemaah haji, sebagaimana dijelaskan oleh Plt. Irjen Kemenag, Faisal Ali Hasyim. Nantinya, mereka&nbsp;akan mabit di hotel dekat jamarat alih-alih di tenda. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban kapasitas di Mina yang sangat terbatas. &ldquo;Hotel-hotel untuk tanazul sudah siap. Ini solusi agar kepadatan bisa dikurangi,&rdquo; ujarnya. Skema ini bukan hanya efisien, tetapi juga sah secara syariat. Mabit di Mina tetap dianggap terpenuhi selama jemaah berada di kawasan Mina, termasuk hotel sekitar jamarat. Kebijakan murur dan tanazul menjadi bentuk adaptasi pemerintah terhadap dinamika ibadah haji modern yang melibatkan jutaan orang dalam waktu yang bersamaan. Dengan langkah ini, pemerintah berharap kepadatan dapat dikurangi, pelayanan meningkat, dan yang terpenting: ibadah tetap sah dan khusyuk.

Kemenag terapkan murur dan tanazul bersamaan di haji 2025. 38 ribu jemaah ikut tanazul, tetap sah mabit dan lebih nyaman.

Murur dan Tanazul Diterapkan Bersamaan Tahun Ini, Kemenag Pastikan Mabit Tetap Sah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/IMG_2614-3819396222.jpeg" alt="Suasana mabit di Muzdalifah. (BPKH)" width="100%">
<figcaption>Suasana mabit di Muzdalifah. (BPKH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah melalui Kementerian Agama terus mencari terobosan untuk mengatasi kepadatan ekstrem di Mina saat puncak haji. Salah satu skenario yang dipersiapkan tahun ini adalah tanazul, yaitu menginapkan sebagian jemaah haji di hotel sekitar Jamarat saat bermalam di Mina (mabit), sebagai alternatif dari tenda-tenda yang selama ini selalu penuh sesak. Plt. Inspektur Jenderal Kemenag Faisal Ali Hasyim menjelaskan bahwa skenario ini disiapkan sebagai respons dari evaluasi haji tahun lalu. &ldquo;Tahun lalu memang masih ada masalah kepadatan di Mina. Tempatnya terbatas dari dulu, dan tidak mungkin ditambah. Maka tahun ini kita siapkan solusi tanazul,&rdquo; ujar Faisal dalam Bimtek PPIH 2025 di Asrama Haji Pondok Gede, Kamis (17/4). Sebanyak 38 ribu jemaah haji ditargetkan mengikuti skema ini. Mereka tetap menjalankan mabit di Mina, tapi tidak bermalam di tenda, melainkan di hotel yang letaknya berada di sekitar area Jamarat, tempat melempar jumrah. &ldquo;Hotel-hotel itu sudah kami cek, dan siap digunakan. Mereka tetap mengikuti mabit sesuai ketentuan, hanya lokasinya yang berbeda untuk mengurangi tekanan di tenda-tenda Mina,&rdquo; jelas Faisal. Mabit di Mina merupakan rangkaian wajib ibadah Haji. Mabit adalah bermalam di Mina selama tiga malam, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, setelah melakukan wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah. lebih lanjut dia menjelaskan, skenario tanazul bukan hanya strategi logistik. Tapi juga bentuk perlindungan dan kenyamanan bagi jemaah, terutama yang lansia dan berisiko tinggi. Dengan distribusi yang lebih merata, kondisi di tenda Mina diharapkan tidak lagi sepadat tahun-tahun sebelumnya. Sebagai informasi, pada musim haji 2024 lalu, pemerintah menggunakan skema Murur. Yakni, perjalanan jemaah haji yang melintas Muzdalifah tanpa berhenti dan bermalam di sana. Meksi proses di Musdalifah berlangsung lebih baik, kata Faisal, tetapi kepadatan di Mina masih menjadi catatan penting. Dengan tanazul, diharapkan pergerakan jemaah menjadi lebih lancar, terutama saat puncak ibadah lempar jumrah yang sering menjadi titik kemacetan dan kelelahan massal. Kemenag juga memastikan bahwa semua skenario ini sudah tertuang dalam kontrak layanan, termasuk kesiapan akomodasi, transportasi, serta pengaturan petugas di lapangan. &ldquo;Kami kawal seluruh kontrak, semua penyedia jasa sudah terikat sanksi kalau wanprestasi,&rdquo; tegasnya. Dengan skema tanazul ini, diharapkan pelaksanaan haji 2025 menjadi lebih tertib, aman, dan manusiawi. Apalagi target utama dari seluruh rangkaian layanan ini adalah satu: kepuasan jemaah haji meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Atasi kepadatan Mina, Kemenag siapkan skenario tanazul: 38 ribu jemaah mabit di hotel sekitar Jamarat, tetap sah secara syariat.

Kurangi Kepadatan Mina, Jemaah Haji Bisa Bermalam di Hotel Sekitar Jamarat dan Dipastikan Tetap Sah Mabit

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/13/meI9en5pPd6ZnN3iLwhEiYv36HcT11LlTgmkGgND-2889317550.jpg" alt="Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf (tengah) mengikuti rapat persiapan haji di Arab Saudi. (Humas Badan Penyelenggara Haji)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf (tengah) mengikuti rapat persiapan haji di Arab Saudi. (Humas Badan Penyelenggara Haji)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Penyelenggaraan haji 2025 semakin dekat. Pemerintah Indonesia menggelar rapat persiapan akhir di Jeddah, Arab Saudi. Diantara yang dibahas adalah skema murur saat puncak haji. Nantinya jamaah lansia dan disabilitas tidak turun di Mudzalifah untuk mabit.&nbsp; Rapat tersebut diantaranya diikuti oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf. Kemudian Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief serta Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang. Selain itu juga diikuti sejumlah perwakilan Indonesia di Saudi.&nbsp; Untuk diketahui dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Indonesia mendapat kuota sebanyak 221 ribu jemaah. Terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Keberangkatan jemaah haji Indonesia dijadwalkan mulai 2 Mei 2025. Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa rapat tersebut menjadi bagian dari upaya intensif untuk memastikan kesiapan layanan jemaah. Baik dari sisi sarana dan prasarana maupun aspek teknis pelaksanaan. "Terutama membahas strategi layanan ataupun skema di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna)," kata Irfan dalam keterangannya Minggu (13/4).&nbsp; Dia menjelaskan fase Armuzna merupakan rangkaian puncak ibadah haji. Fase ini menjadi titik krusial dan menuntut kesiapan fisik dan mental maksimal dari para jemaah. "Karena itu, kami sangat menaruh perhatian pada detail teknis dan layanan di fase ini,&rdquo; ujar Irfan. Dia juga menjelaskan bahwa pembahasan turut mencakup skema murur dan tanazul. Yaitu kebijakan khusus untuk memperlancar mobilisasi jemaah dari Arafah ke Mina. Dalam skema murur, nantinya jamaah lansia dan disabilitas akan melintasi Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan. Tujuannya buntuk menjamin keselamatan dan kenyamanan mereka selama fase Puncak ibadah Haji.&nbsp; Irfan menjelaskan pada musim haji 2025 ini, penyelenggaraan haji masih berada di bawah tanggung jawab Kemenag melalui Direktorat Jenderal PHU. Sementara itu, BP Haji menjalankan peran sebagai dukungan. Dalam rangka transisi menuju penyelenggaraan haji yang sepenuhnya akan dijalankan oleh BP Haji mulai tahun 2026. Sementara itu kabar baik disampaikan Menag Nasaruddin Umar. Dia mengatakan permintaannya soal tambahan kuota petugas haji berbuah hasil. Permintaan itu sudah disetujui oleh Pemerintah Arab Saudi. "Alhamdulillah, permintaan kita sudah dipenuhi Arab Saudi. Tambahan kuota petugas haji sudah masuk e-Hajj," terang Nasaruddin.&nbsp; Secara khusus dia sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Saudi atas karena memberikan tambahan kuota petugas haji Indonesia. Dia menerangkan Indonesia semula menerima alokasi kuota petugas haji sebesar 1 persen dari total kuota jemaah haji atau sebanyak 2.210 orang petugas.&nbsp; "Kita dapat alokasi tambahan sebesar 1 persen lagi, atau 2.210. Ini akan kita optimalkan untuk memberikan layanan terbaik ke jemaah haji," katanya. Dengan demikian total kuota petugas haji Indonesia tahun ini 4.420 orang.&nbsp; Kemenag sejak awal menyampaikan ke Saudi bahwa tambahan petugas ini sangat penting. Sebab, mereka juga akan memberikan layanan dan membantu jemaah. Hal itu akan ikut membantu petugas Saudi dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji. "Secara psikologis, ini juga akan memudahkan jemaah karena tidak terkendala masalah komunikasi dan perbedaan budaya," ujar Nasaruddin. Dalam kesempatan lain, Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief menambahkan, mereka akan segera mendistribusikan tambahan kuota petugas haji ini pada pos-pos layanan yang dibutuhkan. Sebagai contoh, sementara ini, petugas yang menyertai jemaah dalam penerbangan (kelompok terbang atau kloter) baru teralokasikan tiga orang per kloter. Padahal biasanya lima orang.&nbsp; "Petugas kloter tentu akan kita tambah. Demikian juga untuk petugas non kloter, baik untuk layanan bimbingan ibadah, akomodasi, konsumsi, transportasi di Arab Saudi, dan layanan lainnya," jelas Hilman.&nbsp; Saat ini, lanjut Hilman, pihaknya sudah mengumumkan hasil seleksi petugas berdasarkan kuota awal. Untuk proses bimbingan teknis (bimtek) bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Aeab Saudi akan dilakukan dari 14 - 20 April 2025. "Petugas yang masuk kuota tambahan ini akan segera kita proses agar mereka juga bisa segera mengikuti Bimtek Petugas Haji," tandasnya.&nbsp;

Pemerintah Indonesia menggelar rapat persiapan haji 2025 di Jeddah, fokus pada layanan jamaah lansia dan disabilitas serta penambahan kuota.

Musim Haji 2025 Semakin Dekat, Jamaah Lansia dan Disabilitas Tidak Turun di Mudzalifah untuk Mabit

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/17/KEMENAG-5-104489816.jpg" alt="KABAR POSITIF: Nasaruddin Umar di Bandara Soekarno-Hatta setelah tiba dari Jeddah. (HUMAS KEMENAG)" width="100%">
<figcaption>KABAR POSITIF: Nasaruddin Umar di Bandara Soekarno-Hatta setelah tiba dari Jeddah. (HUMAS KEMENAG)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepulangan Menag Nasaruddin Umar dari Arab Saudi kemarin (16/1) membawa kado manis. Dia mengumumkan jemaah haji Indonesia tidak menempati kawasan Mina Jadid, saat proses mabit di Mina. Kondisi ini menguntungkan. Sebab, lokasi Mina Jadid berjarak 7 kilometer dari jamarat atau tempat melontar jumrah. Kabar baik tersebut disampaikan Nasaruddin saat mendarat di bandara Soekarno-Hatta. Dia mengatakan secara umum persiapan layanan haji di Arab Saudi hampir selesai. Persiapan layanan haji seperti konsumsi, pemondokan, transportasi, hingga penyiapan layanan Masyair sudah memasuki tahap final. "Selanjutnya kita akan berfokus pada persiapan di tanah air," kata Nasaruddin. Dia menjelaskan, salah satu kabar baik yang diperoleh dari kunjungan ke Saudi adalah kepastian lokasi penempatan jemaah haji di Mina. Pemerintah Indonesia mengajukan permintaan kepada Pemerintah Arab Saudi, agar jemaah haji Indonesia ditempatkan tidak di lingkungan Mina Jadid. Tujuannya untuk menghindari perdebatan terkait masalah khilafiah. Walaupun secara mazhab modern tidak ada masalah. "Kami tetap meminta penempatan di Mina sebagai prioritas," jelasnya. Sebagaimana tahun lalu, pada musim haji 2025 jemaah haji Indonesia rencananya akan menempati zona 3 dan 4 yang berada dalam wilayah Mina. (wan/bas)

Nasaruddin Umar mengumumkan bahwa jemaah haji Indonesia tidak menempati kawasan Mina Jadid, saat proses mabit di Mina.

Hasil Lobi Menag Nasaruddin Umar di Saudi, Jemaah Haji Indonesia Tidak Tempati Mina Jadid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/27/95_antu_1-487709010.jpg" alt="MELUBER: Jamaah haji Indonesia mengikuti pengajian rutin berbahasa Indonesia yang disampaikan Ustad Ariful bahri di dalam Masjid Nabawi, Madinah, setelah salat Magrib, Sabtu (25/5)." width="100%">
<figcaption>MELUBER: Jamaah haji Indonesia mengikuti pengajian rutin berbahasa Indonesia yang disampaikan Ustad Ariful bahri di dalam Masjid Nabawi, Madinah, setelah salat Magrib, Sabtu (25/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fase puncak haji di Arafah dan Muzdalifah sudah berlangsung. Kini aktivitas jamaah haji terpusat di kawasan Mina untuk mabit (menginap). Selama di Mina, jamaah akan melontar Jumrah Aqabah pada 10 Zulhijjah, dilanjutkan jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah pada hari-hari Tasyrik. Menag Yaqut Cholil Qoumas bersyukur penyelenggaraan Wukuf di Arafah berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga dengan fase Mabit di Muzdalifah, pemberangkatan seluruh jamaah ke Mina selesai pada 07.37 Waktu Arab Saudi (WAS), sebelum terik mentari. &ldquo;Sukses penyelenggaraan puncak haji di Arafah dan Muzdalifah patut kita syukuri. Alhamdulillah, mobilisasi jamaah berjalan lancar. Kejadian tahun lalu tidak terulang. Apresiasi patut disampaikan kepada seluruh petugas dan jamaah haji Indonesia,&rdquo; kata Yaqut, Senin (17/7). Memasuki fase Mina, Menag mengingatkan bahwa kondisinya jauh lebih berat dibanding di Arafah dan Muzdalifah. Sebab, jamaah akan tinggal lebih lama di tenda Mina. Selain itu, jika di Arafah dan Muzdalifah jamaah relatif hanya berdiam di tenda, di Mina ada aktivitas lontar jumrah. "Mina harus dipersiapkan dengan jauh lebih baik. Saya imbau jemaah untuk tidak memaksakan diri melontar jumrah. Petugas harus siaga membantu para jemaah, termasuk secara cuma-cuma siap membadalkan lontar jumrah mereka, khususnya yang lansia, risti, dan disabilitas," pesan Menag. "Secara Fikih, mereka yang tidak mampu bisa dibadalkan lontar jumrahnya. Dan secara khusus, saya minta para petugas harus siap jika diminta melakukannya,&rdquo; sambungnya. Menag Yaqut minta Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi untuk menerapkan skema perlindungan, pelayanan, dan pembinaan dengan menyesuaikan kondisi fisik jemaah, agar mereka tidak memaksakan. Gus Men, panggilan akrabnya, meminta PPIH untuk segera mengidentifikasi jemaah yang harus dibadalkan. &ldquo;Jemaah yang secara fisik tidak memungkinkan, saya minta lontar jumrahnya dibadalkan. Intinya kita tidak mau jemaah ini dipaksakan kondisi fisiknya. Tidak ada pungutan apa pun atas badal lontar jumrah oleh petugas," tandasnya.

Selama di Mina, jamaah akan melontar Jumrah Aqabah pada 10 Zulhijjah, dilanjutkan jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah pada hari-hari Tasyrik.

Fase Mabit di Mina, Menag Minta Petugas Siaga Bantu Jamaah Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/07/86_55-2005724254.jpg" alt="ROOFTOP: Para calon jamaah haji dari beberapa negara terpaksa melaksanakan tawaf di lantai 4 Masjidilharam. Mereka tidak bisa masuk ke lantai dasar dan area Kakbah." width="100%">
<figcaption>ROOFTOP: Para calon jamaah haji dari beberapa negara terpaksa melaksanakan tawaf di lantai 4 Masjidilharam. Mereka tidak bisa masuk ke lantai dasar dan area Kakbah.</figcaption>
</figure> Laporan dari Makkah JawaPos.com &ndash; Kementerian Agama (Kemenag) melakukan sejumlah perubahan skema pelaksanaan ibadah pada puncak haji 2024 di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina). Salah satu yang paling krusial adalah berubahnya skema pelaksanaan mabit (menetap sejenak) di Muzdalifah. Jika selama ini seluruh calon jemaah haji (CJH) Indonesia melakukan mabit di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah, nanti ada sebagian jemaah yang menjalankan skema murur. Mereka tidak akan mabit, tetapi hanya melintas di Muzdalifah. Diperkirakan ada 55 ribu dari 241 ribu CJH Indonesia yang menjalani murur. Perubahan itu tak terlepas dari makin menyempitnya area mabit di Muzdalifah untuk CJH Indonesia sebagai imbas pembangunan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi. &rdquo;Skema ini (murur, Red) diberlakukan sebagai ikhtiar menjaga keselamatan jiwa jemaah haji Indonesia dari potensi kepadatan di tengah terbatasnya area Muzdalifah,&rdquo; kata Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid di kantor PPIH Arab Saudi Daker Makkah kemarin. Dia menjelaskan, pada saat awal pelaksanaan puncak haji, semua CJH Indonesia menjalankan skema normal. Mereka akan berangkat dari hotel menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf pada 9 Zulhijah (14/6) hingga terbenamnya matahari. Setelah itu, jemaah mulai bergerak menuju Muzdalifah. Yang berangkat awal adalah jemaah yang menjalani murur. &rdquo;Di fase ini, jemaah yang berangkat di trip pertama dan kedua hanya melintas di Muzdalifah, lalu melanjutkan perjalanan menuju Mina. Trip ini sampai pukul 23.00 pada 9 Zulhijah,&rdquo; katanya. Setelah pukul 23.00, giliran CJH Indonesia yang mengikuti skema normal (tidak murur) diberangkatkan ke Muzdalifah untuk mabit. Semua jemaah ditargetkan tiba di Mina paling lambat pada 10 Zulhijah (15/6) pukul 08.00 waktu setempat. Lantas, siapa yang masuk kriteria untuk menjalani skema murur? Dia menjelaskan, ada empat kategori CJH yang hanya melintas di Muzdalifah. Yakni, jemaah yang memiliki risiko tinggi (risti), lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta pendamping jemaah tiga kategori itu. Saat ini, Kemenag tengah mendata para CJH yang akan menjalankan skema murur. Pendataan tersebut melibatkan ketua sektor, para ketua kloter, hingga ketua rombongan (karom). Setelah itu, PPIH akan menyiapkan bus sesuai kebutuhan. Kemenag telah mengonsultasikan penerapan skema murur kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta sejumlah ormas Islam di Indonesia. Hasilnya, MUI maupun ormas-ormas tersebut memberikan fatwa bahwa skema murur bisa diterapkan. (ris/wan/c6/oni)

Kemenag melakukan sejumlah perubahan skema pelaksanaan ibadah pada puncak haji 2024 di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina).

Imbas Menyempitnya Area serta Bertambahnya Kuota, 55 Ribu Jamaah Haji Tidak Mabit di Muzdalifah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-E-1125974754.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejumlah perubahan layanan pelaksanaan ibadah haji 2024 disiapkan Kementerian Agama (Kemenag). Terakhir, Kemenag menyiapkan regulasi baru pelaksanaan prosesi haji selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Salah satunya adalah tidak lagi digunakannya Mina Jadid sebagai tempat mabit (bermalam sebentar) bagi jemaah setelah wukuf dan sebelum menuju jamarat. &rdquo;Tahun ini jemaah tidak lagi ditempatkan di Mina Jadid. Dipindah ke Mina Syari,&rdquo; kata Direktur Bina Haji Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Arsad Hidayat di sela bimtek PPIH di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, kemarin. Ada sejumlah pertimbangan yang membuat perubahan itu dibuat. Salah satunya adalah banyaknya jemaah haji yang tak mau berada di Mina Jadid. &rdquo;Mereka tak mau tinggal. Keluar dari Jadid. Mabit sebentar di Mina Syari,&rdquo; katanya. Lewat perubahan itu, nanti jemaah dari maktab 1 hingga 9 dipindah ke Mina Syari. Rencananya ditempatkan di sebelah tenda jemaah dari sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia. Meski demikian, sebelum diterapkan, Kemenag melakukan proses mitigasi. &rdquo;Salah satunya untuk memperhitungkan potensi kepadatan serta berdesak-desakan dengan jemaah lainnya,&rdquo; ujarnya. Mitigasi lainnya adalah cara memanfaatkan ruang di Mina Syari yang terbatas. &rdquo;Misalnya lewat tanazul. Tidak menginap di tenda, melainkan ke hotel,&rdquo; imbuh Arsad. (ris/c19/oni)

Sejumlah perubahan layanan pelaksanaan ibadah haji 2024 disiapkan Kementerian Agama (Kemenag). Terakhir, Kemenag menyiapkan regulasi baru.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mabit

Berita Terkini